Refleksi HUT Kemerdekaan (1) : Kaum Pekerja Belum Merdeka

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa Ilyas

Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Supiarso (40 th), seorang buruh pabrik Roti di Tangerang, masih dipusingkan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menggeluti keluarganya. Pasalnya, gaji yang diperolehnya, hanya bisa menutupi seperdua dari kebutuhan keluarganya.


Setiap bulannya, Supiarso hanya mendapatkan upah sebesar Rp600 ribu perbulan, lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang yang tercatat Rp1.054.660. Disamping itu, Suhemi juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang sangat sulit, sebab perusahaan belum menerapkan hak-hak normatif.

"Kami bekerja sangat berat sekali. Terkadang, kalau ada buruh yang sakit, mereka tidak disediakan obat atau K3," ujarnya.

Demi menutupi kebutuhan keluarganya, Supiarso harus mengambil sisa istirahat setelah pulang bekerja, untuk menjadi tukang ojek. Istrinya pun turut bekerja, dengan menjual sayur di pasar pagi, hanya untuk menambah keuangan keluarga.

Suhemi tidak sendirian. Penderitaan serupa juga di jalani Sulastri (26 th), seorang buruh yang bekerja di sebuah perusahaan garment di KBN Cakung. Menurut dia, upah yang diterimahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal, Sulastri juga dibebani tanggung jawab moral dari keluarganya, yakni membiayai pendidikan dua orang adiknya di kampung. Untuk menghemat pengeluaran, Sutinah pun harus berkongsi dengan empat orang kawannya, untuk mengontrak sebuah kamar kost berukuran 4 X 4 meter.

Supiraso dan Sulastri merupakan contoh kecil, yang menggambarkan nasib kaum buruh Indonesia kini. Di luar sana, buruh yang mengalami nasib sama dengan Supiarso dan Sulastri cukup banyak.

Menurut penjelasan BPS, upah buruh industri pada triwulan ke III tahun 2008 dibandingkan triwulan II 2008, secara nominal, turun 8,74%. Secara riil, upah buruh industri pada periode yang sama turun sebesar 11,30%.

Sementara itu, menurut Yanuar Rizky, presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), tingkat pendapatan buruh, terutama upah, tidak dapat menutupi lonjakan kenaikan biaya konsumsi makan keluarga, kredit rumah, dan pendidikan. Menurutnya, buruh yang berpendapatan Rp1 juta kebawah, akan terkena tekanan daya beli yang tinggi.

Dalam menerapkan politik "upah", pemerintah masih menempatkan upah murah sebagai keunggulan komparatif di hadapan para investor, untuk menarik mereka menanamkan modalnya dan menggali keuntungan besar di Indonesia.

Di samping itu, kaum buruh Indonesia juga harus berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang sangat liberal, yang sering disebut "labour market flexibility". Akibatnya, banyak pekerja yang harus dipaksa sebagai pekerja kontrak dan outsourcing, mirip dengan sistim kerja rodi di jaman kolonial.

Bukan itu saja, buruh Indonesia masih harus berhadapan dengan dampak krisis kapitalisme global. Seperti diketahui, rejim neoliberal di Indonesia mengandalkan kaum buruh sebagai sarung tangan mereka menghadapi krisis. Keputusan SKB empat menteri, contohnya, dijadikan sebagai penangkal krisis, menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kenaikan upah yang berarti selama tahun 2009 ini.

Penderitaan buruh belum berakhir. Industri nasional, sebagai tempat bergantungnya pengusaha dan pekerja, juga berada diambang kehancuran. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Panjangnya barisan penganggur (baca, pasukan buruh cadangan) bukannya menjadi keprihatinan pemerintah, sebagai cerminan dari kegagalan, justru dijadikan "bargaining position" untuk menekan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja.

Bila kemerdekaan diartikan sebagai pembebasan rakyat dari segala belenggu kolonial, utamanya belenggu ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka kaum buruh sekarang ini belumlah merdeka. Mereka berada dibawah belenggu baru, yaitu neoliberalisme.

Menurut Dominggus Oktavianus, ketua umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), kaum buruh masih merupakan lapisan sosial yang belum menikmati dampak kemerdekaan. Penyebabnya, menurut dia, syarat-syarat untuk memajukan bangsa, seperti sumber daya alam, SDM, dan teknologi, dikuasai dan didominasi oleh pihak asing. Untuk itu, kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melepas belenggu penjajahan baru ini, yaitu menghentikan neoliberalisme di Indonesia.
Jadi, arti kemerdekaan bagi kaum buruh hanya merupakan formalitas belaka. Di belakang semua itu, buruh masih menjadi warga negara terhisap dan terjajah di negeri sendiri. Karena buruh merupakan lapisan sosial yang besar di Indonesia, disamping petani, kaum miskin kota, dan mahasiswa, maka sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah merdeka.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=1


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Ras Muhamad; Musik Reggae Adalah Suara Rakyat

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa ILyas

Ras Muhamad, Sang Reggae Ambassador, kembali meramaikan musik di tanah air melalui album barunya, next chapter. Dalam album baru ini, Ras Muhamad kembali memancarkan semangat kuat untuk mengibarkan bendera reggae Indonesia, sebagai identitas dan kebanggan bangsa di kancah lokal maupun internasional.


Album baru Ras Muhammad, Next Chapter, diluncurkan secara resmi di Mario Palace, Menteng Huis, kemaren (13/8). Dalam acara ini, ratusan orang penggemar reggae, para rastafari, dan aktifis pergerakan turut memberikan dukungan dan apresiasinya. Selain itu, peluncuruan album kedunia ini disertai penampilan sejumlah band reggae Indonesia, diantaranya Smoke Gimbal, Boriz Got Soul, Shore, Primitive, Batik Tribe, The Babylonians, dan Matahari.

Di tengah opensif kebudayaan asing (baca; imperialis), hanya sedikit seniman atau pekerja senin yang mau bercermin pada kebudayaan bangsanya. Saat ini, mayoritas seniman bekerja sekedar untuk memuaskan kepentingan industri musik, dan, setelah itu, mereka puas dengan royalty dan ketenaran. Hanya sedikit seniman atau musisi Indonesia yang sanggup berdiri, dengan berpegang teguh pada prinsip berkesenian untuk rakyat.

Salah satu orang atau pemusik yang teguh pada berkesenian untuk rakyat itu adalah Ras Muhammad, pemuda Indonesia yang pernah bermukim di New York, Amerika Serikat, selama beberapa tahun.

Muhamad Egar, demikian nama aslinya, menghentakkan irama musik tanah air dengan pesan-pesan perdamaian, persatuan, kritik sosial, hingga seruan-seruan perjuangan revolusioner. Di album pertamanya, Reggae Ambassador (2007), Ras begitu terang mengusung kritik sosial dan perlawanan terhadap sistem yang membelenggu rakyat Indonesia. Di album ini pula, Ras mendedikasikan lagu "Siempre" kepada legenda revolusi Kuba, Ernesto Che Guevara.

Di album kedua ini, Next Chapter, Ras tampak makin matang mengusung tema-tema perdamaian, cinta, kritik sosial, dan optimisme terhadap masa depan yang lebih baik. Di single "Rebel Music" misalnya, ia mengajak semua orang untuk menjadikan harmoni musik sebagai simfoni yang melahirkan kedamaian, persaudaraan, dan persatuan.

Sementara itu, di single yang berjudul "Crisis", dia mencoba memperlihatkan ketegangan sosial di kalangan rakyat miskin, akibat keserakahan dan kerakusan sebuah sistim ekonomi yang hanya mengejar profit, yakni kapitalisme. Di Indonesia, akibat tekanan kapitalisme neoliberal, sekitar 60% penduduk Indonesia kini hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD perhari, setara dengan nilai subsidi seekor sapi yang merumput di Eropa.

Di single lainnya, Make a Way, Ras malah lebih pedas mengeritik sistim politik di Indonesia yang hanya dihuni politi pengumbar janji, tapi akan segera membokongi rakyat takkala sudah memangku kekuasaan. Seperti diketahui, para politisi Indonesia begitu akrab dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu, mereka benar-benar menjadikan politik sebagai arena mencari kekuasaan pribadi, ajang saling peras-memeras, dan menunjukkan status sosial.

"saya berharap mereka dapat menjadi generasi yang kuat, dan tidak bergantung terlalu banyak kepada pemimpin politik" ujarnya kepada wartawan BBC News, pada 22 Mei 2009 lalu.
Memang, banyak seniman yang menghindari kritik sosial yang lebih jauh, sebab takut dituduh sebagai seniman politik. Tapi bagi Ras Muhammad, seperti juga sang legenda Bob Marley dan Peter Tosh yang tidak khawatir dengan pengaruh politik pada musik mereka, reggae harus mencerminkan apa yang terjadi, apa yang sedang dihadai oleh rakyat. "musik reggae adalah selalu suara rakyat. kejadian apapun, saya merasa harus menyanyikanya," tegas dia.

Soal politik, yang kemudian terkesan ada yang baik dan buruk, memang begitu bergantung kepada warna kesadaran politik dan ideologi si pemusiknya. Dalam hal ini, Ras Muhammad memang masih sangat berhati-hati dengan label "musisi politis", sebab masih mempersamakan politik sebagai segala hal yang kotor, mungkin.

Filsuf perempuan, Hannan Arendt, dalam human condition, menyatakan politik itu punya kandungan moral dan etika yang tak dapat dicabut atau diabaikan.

"Seni itu harus berbicara soal perjuangan hidup, tidak bisa dipisahkan dengan soal kehidupan. Dan, politik adalah bagian dari kehidupan," ungkap penyair Inggris keturunan Hongaria, George Szirtes.

Dalam hal ini, saya sangat sepakat dengan WS Rendra. Dalam sajak sebatang lisong, dia berkata; apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.

Di samping mengeritik soal politisi yang busuk itu, Ras juga mengungkapkan pentingnya nasionalisme Indonesia, sebagai senjata untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan. Tentunya nasionalisme yang dimaksud bukanlah nasionalisme sempit, tapi sebuah nasionalisme yang bersumber dari fikiran tokoh terkemuka pembebasan nasional Indonesia, Soekarno. Semua ini diungkapkan dalam lagu "45", yang melibatkan beberapa musisi reggae lokal, diantaranya Danar souljah, Nico Primitive, Che Babylonians, dan sebagainya.

Kritik-kritik sosial terhadap berbagai gambaran sosial nampak jelas dalam deretan lagunya di album kedua ini, diantaranya; Monster Industri, The System, dan sebagainya.

Soal warna dan tujuan bermusik, memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari si pencipta musiknya. Menurut Ras Muhamad, pemikirannya begitu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar, diantaranya Soekarno, Gandhi, Karl Marx, Che Guevara, dan Haile Salassie.

Memang, lagu-lagu Ras di album kedua ini cukup mengesankan, tak diragukan lagi. Namun, di luar itu, secara pribadi saya juga sangat tertarik dengan sampul album keduanya ini, utamanya mengenai kostum dia yang menggambarkan "petani ber-caping sedang memanggul senjata".

Iya, memang sudah saatnya bagi seniman progressif tampil kedepan.

Tulisan ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=1


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Kemerdekaan Perempuan dan Neoliberalisme

ULFA ILYAS

PERAYAAN kemerdekaan Indonesia, tahun ini, cukup menarik bagi perempuan Indonesia. Penyebabnya, perayaan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan periode transisional menuju pemerintahan baru, yakni pemerintahan hasil pemilu presiden (Pilpres) 2009.

Ada hal yang paradoksal di sini. Di satu sisi, ada pengakuan formal mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, setelah 64 tahun kemerdekaan "formal" ini, mayoritas rakyat Indonesia masih terperosok pada sebuah situasi yang tidak jauh beda dengan jaman kolonial dulu, seperti kemiskinan, pengangguran, pembodohan, dan sebagainya.


Sementara itu, kaum perempuan Indonesia, yang menempati lebih dari separuh populasi, masih merupakan korban dari berbagai belenggu sosial, ekonomi, dan politik di negeri ini. Artinya, bila kemerdekaan dianggap sebagai pembebasan rakyat dari segala bentuk belenggu (ekonomi, politik, dan sosial budaya), maka sebagaian besar perempuan Indonesia belumlah merdeka. Sebab, belenggu sosial, ekonomi, dan politik itu masih menyisakan ruang bagi terjajahnya kaum perempuan.

Neoliberal dan Nasib Perempuan

Pada akhir abad 19, ketika Kartini muncul, musuh utama bagi kaum perempuan adalah sistim sosial patriarkal dan kolonialisme. Ketika itu, kedua belenggu ini menjelma sebagai kekuatan besar yang menghisap dan menindas perempuan.

Sekarang ini, bagi gerakan feminis di berbagai belahan dunia, neoliberalisme dipandang sebagai rejim baru yang menindas perempuan. Neoliberalisme, yang oleh banyak orang dikatakan kapitalisme tanpa sarung tangan, sangat agressif dalam menempatkan perempuan sekedar sebagai tenaga kerja ber-upah murah, hingga menjadikan perempuan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Joelle Palmieri, direktur Les Pénélopes dan the Association for the Promotion of the Social and Solidarity Economy (APRESS), menganggap neoliberalisme sebagai pengejawantahan bentuk patriarkhi baru di bidang ekonomi, karena sangat berlandaskan kepada kompetisi ekonomi bebas. Sementara itu, bagi sejumlah gerakan feminis di dunia ketiga, neoliberalisme dianggap sebagai ekspresi penjajahan di era modern. Penyebabnya, menurut mereka, neoliberalisme telah merampas segala sumber daya potensial, dan, karenanya, tidak menyisakan sedikitpun bagi perempuan dan generasi mendatang.

Sementara itu, beberapa feminis berpendapat bahwa perempuan terkena dampak neoliberal lebih keras dibanding laki-laki. Untuk kesimpulan ini, mereka punya dua penjelasan; pertama, perempuan sangat lemah aksesnya terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mereka begitu bergantung kepada negara. Sehingga, ketika negara menghapus peran sosialnya, maka perempuan akan mendapatkan dampak cukup jauh. Kedua, sekarang ini perempuan masih mengalami penindasan berlapis; patriarkhi dan kapitalisme. Sehingga, karena hal itu, perempuan sangat bergantung kepada perlindungan negara, dan adanya sebuah regulator.

Di Indonesia, misalnya, potret kemiskinan memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menempati kelompok sosial paling miskin di Indonesia, mengutip studi ADB (2005), mencapai 70%. Sementara, kaum perempuan yang tidak tertampung dalam industri dimobilisasi menjadi buruh tani dan buruh kebun (69,32% dari 47,67% tenaga kerja di perdesaan), buruh migran (71.433). Sementara itu, jumlah perempuan Indonesia yang terseret pada perdagangan (tracficking) dan bisnis pelacuran mencapai 650 ribu hingga satu juta orang pertahun.

Anti Neoliberalisme

Dengan kemenangan SBY-Budiono, pada pilpres lalu, berarti gerakan perempuan di Indonesia sulit berharap adanya perubahan ekonomi, politik, dan sosial-budaya, yang akan mengeluarkan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi.

Neoliberalisme, bagaimanapun, bukan takdir yang tak dapat diubah. Di berbagai belahan dunia, gerakan perempuan mengambil bagian paling aktif untuk menentang sistem keserakahan ini. Di negara tetangga kita, Papua New guinea, perempuan berada di garis depan perjuangan melawan swastanisasi tanah dan reformasi pendidikan, yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia. Di Bolivia, ketika privatisasi air digalakkan, perempuan menjadi unsur paling dinamis dan paling maju dari gerakan sosial.

Di Indonesia, sebetulnya, perempuan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan anti neoliberalisme. Hanya saja, memang, artikulasi politik dari aktifitas ini belum terlihat. Sebagai misal, kita merasa miris ketika mendengar bahwa, mengutip CSIS, ada 80% perempuan lebih senang memilih SBY-Budiono. Artinya, masih banyak perempuan yang belum menyadari bahwa masa depan mereka terancam oleh neoliberalisme, yang akan dipraktekkan oleh SBY-Budiono.

Ini merupakan tantangan terbesar: Menyakinkan mayoritas perempuan, utamanya kalangan perempuan miskin, bahwa musuh terbesar mereka sekarang ini adalah sistim neoliberalisme.

Hambatan lainnya, perempuan harus sanggup menyakinkan gerakan sosial lainnya, seperti gerakan buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, mahasiswa, masyarakat adat, gerakan lingkungan, dan sebagainya, bahwa mereka harus menjadi "core" bersama untuk menghadapi gurita "neoliberalisme". Dengan jumlah kuantitatif yang lebih besar, maka perempuan menyimpan kekuatan yang sangat besar, tinggal bagaimana mengartikulasikannya secara tepat.

ULFA ILYAS peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media online progressif, Berdikari online.

Tulisan ini di ambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=44


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Kegentingan Politik dan Ekonomi

Oleh : Rudi hartono

Pidato SBY mengenai nota keuangan 2010 tidak jauh berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, bahkan tidak berbeda sedikitpun dengan pidato kenegaraan pada tahun 2008, seperti yang dilangsir media online, inilah.com. Dalam pidatonya, presiden SBY kembali menebar janji dan sejumlah ambisi kosong, seperti program pro poor (baca, penghapusan kemiskinan), pro job (baca, penciptaan lapangan kerja), dan pro growth (baca, memacu pertumbuhan ekonomi).


Seperti diketahui, pidato nota keuangan SBY berlangsung dibawah bayang-bayang terbentuknya krisis ekonomi terburuk di dunia, setidaknya mempengaruhi dalam beberapa tahun kedepan, dan krisis politik berkepanjangan.

Selain itu, seperti biasa, presiden SBY begitu banyak memuji angka-angka fantantis, terutama di bidang ekonomi, sebagai angka pencapaian untuk menetapkan optimisme di masa depan. Padahal, angka-angka itu berkali-kali mendapat koreksi berbagai pihak, serta berbenturan dengan kenyataan objektif yang berlangsung di lapangan. Di bidang politik, pelaksanaan pilpres yang diwarnai kecurangan dan manipulasi, telah memberi basis awal bagi penjelasan bahwa pemerintahan paska pemilu adalah tidak legitimate.

Kegentingan Politik

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 lalu telah memelihara dan sekaligus memperdalam krisis politik di Indonesia. Pelaksanaan pemilu digugat di sana sini, dan banyak pihak yang melaporkan fakta-fakta kecurangan. Sementara itu, beberapa pihak memberi label "pemilu terburuk" untuk menegaskan kualitas pelaksanaan pemilu yang sangat buruk.

Di luar itu, pelaksanaan pilpres yang buruk ini telah menandai pertikaian jangka panjang antara SBY dan penentangnya. Tidak bisa tidak, cara SBY dalam menyelesaikan persaingan politik, tidak dapat diterima bukan saja oleh para pesaing politiknya, tapi juga lapisan luas masyarakat. Terakhir, kisruh pelaksanaan pilpres telah mendorong sejumlah lembaga negara (MK dan MA) dan KPU saling bertabrakan, sehingga semakin mengambrukkan bangunan politik kekuasaan klas kapitalis di Indonesia.

Bagi pesaing SBY, kecurangan pemilu merupakan manifestasi ketidakmampuan kubu SBY-Budiono memenangkan pilpres secara jujur. Artinya, kecurangan ini telah menghilangkan peluang mereka, tanpa menikmati sebuah bentuk kompetisi yang benar-benar sehat dan adil.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama korban neoliberalisme, pemilu curang ini telah memaksakan mereka semakin bergeser ke tepi jurang kematian (baca; kemiskinan, pengangguran, dan PHK massal). Untuk itu, kemenangan SBY yang neoliberal, merupakan "lonceng kematian" bagi kesejahteraan 200 juta rakyat Indonesia.

Jadi, dalam beberapa tahun kedepan, SBY akan melanjutkan perseteruannya dengan kubu-kubu politik penentangnya, dan juga berhadapan dengan lapisan luas rakyat Indonesia.

Kegentingan Ekonomi

Dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, yang merupakan persoalan paling krusial pada saat ini, SBY masih bersandar pada janji-janji perbaikan ekonomi, sogokan-sogokan khusus kepada sektor tertentu di masyarakat, serta menawarkan ekspektasi di masa depan.

Dalam pidato nota keuangannya, siang tadi (3/8), SBY menjanjikan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan anggaran sosial, dan sebagainya. Akan tetapi, pada tahun 2004, janji-janji seperti ini juga pernah dikobarkan, tapi hasilnya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keterpurukan ekonomi dan penderitaan rakyat yang tiada taranya.

Bagaimana tidak, ekonomi nasional seakan mengalami "terjun bebas" dalam beberapa tahun tahun terakhir. Di bidang industri, misalnya, pertumbuhannya terus menerus menurun setiap tahunnya, karena selain gempuran neoliberalisme, juga perilaku pemerintah yang mengabaikan sektor penting ini. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Lebih dari itu, berbagai produk lokal di pasar dalam negeri juga mengalami kemerosotan. Sebagai misal, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), penguasaan pasar domestik oleh produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional merosot dari 57% (2005) menjadi 23% (2008), dan diperkirakan 70% di antaranya masuk secara ilegal. Laporan lain menunjukkan, sekitar 70% pasar produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri telah digusur oleh produk impor.

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Kegentingan ini, setidaknya, juga ditangkap oleh Asosiasi Pengusaha. Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, meragukan pemerintahan SBY dapat mengurai masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi benang kusut. Pasalnya, menurut dia, tiga motor utama pertumbuhan ekonomi, yakni investasi langsung, grafik ekspor, dan tinggat konsumsi (baca, permintaan efektif) di dalam negeri kian menurun.

Dapat dipastikan, tingkat konsumsi domestik semakin menurun, seiring dengan menurunnya daya beli rakyat dan gejala deflasi. Dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di sela-sela pelaksanaan pemilu, tingkat konsumsi ditunjang oleh belanja pemilu, bukan oleh peningkatan pendapatan rakyat. Mengacu pada catatan Deperindag, tingkat konsumsi rumah tangga terus menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2007, kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB masih mencapai 63,6%, kemudian menjadi 61% pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi 57% pada tahun 2009 ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya soal bagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi dunia, faktor kesejahteraan dan pendapatan pekerja-lah yang paling banyak dipangkas, berupa penundaan kenaikan upah, dan sebagainya.

Namun, kesulitan bukan hanya menimpa kaum buruh, tapi juga kaum tani, sektor miskin kota, dan sektor-sektor sosial lainnya.

Bertemunya Dua Kegentingan

Menjadi kekuatan mayoritas, baik di parlemen maupun di eksekutif, bukan merupakan jaminan bahwa SBY-Budiono akan relatif aman dari gejolak sosial, khususnya dalam beberapa tahun kedepan. Bukan tidak mungkin kekisruhan politik akan menemukan pembenarannya pada krisis ekonomi, yang telah mendorong sebagaian besar rakyat ke tepi jurang "kemiskinan".

Sebelumnya, di beberapa negara, krisis ekonomi berhasil memicu sebuah gelombang krisis politik, dan berhasil mengakhiri kekuasaan rejim-rejim neoliberal yang berkuasa di sana. Di Eropa, tiga pemerintahan neoliberal-Latvia, Moldova, dan Iceland-- berhasil dijatuhkan oleh gelombang protes yang dipicu oleh krisis ekonomi.

Di Indonesia, pengalaman kejatuhan rejim orde baru patut menjadi pelajaran penting bagi rejim neoliberal, SBY. Pada saat itu, tahun 1997, rakyat memperlihatkan kemuakan dengan perilaku orde baru mencurangi pemilu, di samping perilakunya berkali-kali memukul gerakan pro-demokrasi. Akhirnya, ketika krisis ekonomi 1997 menjalar, sebuah gelombang protes segera merobohkan rejim korup yang telah berusia 32 tahun ini.

Perlu diketahui, SBY-Budiono hanya menegaskan neoliberalisme yang lebih agressif, sebagai koreksi terhadap apa yang disebut neoliberalisme yang dihambat oleh kelompok kepentingan di masa lalu. Sehingga, dengan menempatkan banyak "administratur dan professional" pada pemerintahannya, rejim baru ini hanya akan menambah dan memperluas cakupan dan agressifitas kebijakan neoliberal di negeri ini. Sebagai hasilnya, sudah pasti, kebijakan ini akan menyerang kesejahteraan 200 juta lebih rakyat Indonesia.

Dan, untuk hal itu, rakyat sudah fasih menjawab; setiap rejim yang anti rakyat, harus disingkirkan!

RUDI HARTONO, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media alternatif; Jurnal Arah Kiri dan Berdikari Online.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=407&Itemid=1



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Corat Coret Pilpres

Oleh : Data Brainanta

H+1

Bertubi-tubi media memberitakan kemenangan SBY. Isu DPT bermasalah yang sempat terangkat menjelang hari H kini tenggelam sudah, begitu pun kasus2 kecurangan lainnya. Quick count yang mengetuk palu, bukan KPU; sementara suara-suara sesungguhnya masih dalam perhitungan. Media menyegel kemenangan incumbent, sambil membujuk yang kalah agar legowo - kadang bahkan mengejek: golput lebih besar dari mega atau jk! JK kalah di TPS rumahnya! (Omong2 siapa yang menang di TPS warga korban Lapindo ya?) Hanya segelintir kecil saja yg masih peduli memprotes kemenangan yang cacat hukum ini. Suara pembaruan, sbg salah satu yg bukan pendukung SBY, dalam editorialnya menyatakan bahwa kemenangan incumbent tidaklah terhormat di mata lawannya.



Mengapa penyelewengan demokrasi ini bisa berlalu begitu saja di depan mata publik? Barangkali jawabannya sederhana, siapa peduli teknis demokrasi yg bersih, toh semuanya juga kotor, yang penting jagoan gue menang. Atau lebih sederhana lagi: EGP!

Yah. Inilah realitas demokrasi neoliberal. Penjelasan yang jitu justru ada pada email Andi Mallarangeng (katanya palsu) yang menyatakan bahwa masyarakat kita sudah begitu konsumtif, sehingga nilai-nilai sosial dan ideologi sudah tak ada artinya. Alih-alih mempertahankan Pancasila, masyarakat kita justru lebih rela berjuang mati-matian, ngutang sana sini, untuk membeli Blackberry - katanya. Tepat sekali kan?

Konsumerisme atau sifat konsumtif konotasi umumnya adalah negatif. Tentu, ini tergantung perspektif juga. Dalam wacana neoliberalis itu diagung-aungkan sebagai penggerak masyarakat dan kemajuan peradaban. Tengoklah pendapat Sri Mulyani yang bilang bahwa Indonesia punya potensi dalam pasar global karena jumlah konsumen usia muda cukup tinggi. Bukan tingkat pendidikan, bukan budaya, bukan pula kemampuan produksi yang dijadikan acuan, melainkan sejauh apa masyarakat usia produktifnya keranjingan mengkonsumsi sehingga rela terus menerus bekerja keras untuk melunasi tagihannya. Dalam skala negara, negeri kita pun juga telah menjadi negeri konsumtif, yang berhutang gila-gilaan untuk memoles angka-angka ekonomi makro yang sesungguhnya tak lebih dari make-up untuk menyembunyikan kemiskinan yang meluas, akibat APBN yang digunakan untuk melunasi utang dan pembelanjaan yang tidak menambah kemampuan produksi negeri ini.

Kata Pram, akar korupsi berasal dari konsumsi yang melebihi produksi. Tak heranlah bila pemberantasan korupsi (KPK) hanya sekedar sandiwara berlakon tebang pilih. Gak percaya? Cek saja ke Transparancy International; peringkat korupsi Indonesia tidak ada perbaikan.

Kekorupan pemilu ini justru berlangsung terang-terangan. Untuk menang pemilu dalam masyarakat yang telah dibuat begitu konsumtif maka metodenya pun bukan program-program politik/ekonomi yang maju yang menarik perhatian rakyat, melainkan image, citra, seperti halnya tampil dalam American Idol atau reality show lainnya. Mau sosialisme, kapitalisme atau neolib sekali pun rakyat tidak peduli, yang dipedulikan adalah siapa calon yg paling menarik perhatian mereka, yang tampil paling keren. (Mallarangeng, 2009)

Di sini peran media jadi sentral. Siapa menguasai media, maka satu kakinya sudah melalui garis finish. Kaki lainnya tinggal pada kontrol pengerahan massa. Bagi incumbent yang telah solid menguasai organisasi negara, seperti tentara yang strukturnya nasional, maka yang ini bukan masalah besar. Tinggal bagaimana caranya mempertahankan diri dari tantangan-tantangan mobilisasi dari saingan-saingannya, termasuk dari gerakan massa. Ini pun dapat dinetralisir dengan sentimen anti-elektoral misalnya.

Monopoli media incumbent pun begitu terang, hingga sesungguhnya banyak melanggar aturan hukum. Siaran pooling seluruh stasiun TV yg biasa pada jaman Orba, kini bisa disaksikan lagi. Yang juga cukup mencengangkan, iklan kampanye lawan politik - Mega-Pro - ditolak oleh stasiun-stasiun TV. Bukan bawaslu yang menolak, tapi stasiun tv swasta. Tidak perlu lagi lembaga sensor negara. Kini siapa yang punya cukup uang bisa menyensor apa pun yang ia mau. (silahkan baca artikel R Chesney di notes saya yg lalu utk deskripsi ttg kritik media neoliberal)

Tak heran, yang paling awal merayakan kemenangan SBY adalah kerajaan uang, yakni bursa saham, bahkan sejak semalam sebelum pilpres dimulai - atau tepatnya, ketika DPT cacat tidak diproses oleh KPU. Goldman Sachs, bank investasi AS yang paling mengambil keuntungan dari keruntuhan finansial tahun lalu, paket bailout dan krisis saat ini (bahkan bisa dibilang turut mendalangi semua itu), yang orang-orangnya menguasai posisi ekonomi kunci dalam administrasi Obama, menaikkan peringkat Indonesia pada malam itu juga. Dan besoknya, barulah digelar pilpres.

Perlawanan terhormat thd fait-accompli ini ditunjukkan oleh Prabowo, yg pada malam sebelum pilpres menggelar orasi politik dan menuding - dengan tepat - bahwa SBY melakukan malapraktik.

Dalam pertarungan ini, Prabowo yang punya dosa besar pada gerakan pro-dem dekade lalu, kini seakan-akan menjadi pejuang terdepan bagi demokrasi yang bersih, jurdil. Tentunya, kali ini dia begitu berkepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dia menuntut hak-hak demokratiknya - hak-hak yang dulu dirampas dari tangan rakyat oleh rejim Harto, yang mana ia menjadi salah satu tukang jagalnya.

Begitu pula dalam masa kampanye ini dia menjadi pembela ekonomi pro-rakyat, yang telah dicerabuti dari bumi nusantara dengan dijatuhkannya Sukarno dan dibunuhnya jutaan pengikut dan simpatisannya, lagi-lagi oleh Harto. Namun ayahnya Prabowo, Sumitro D, pernah pula turut berperan melawan rejim Sukarno yang pro-rakyat.

Kalau ada penebusan dosa, maka sesungguhnya Prabowo sudah ada di jalan yang benar. Walaupun masih sekedar retorika menegakkan demokrasi yang adil dan ekonomi pro-rakyat - dua hal yang ia maupun papinya pernah berperan dalam menghancurkannya.

Walaupun sepertinya gagal menghentikan kelanjutan rejim neoliberal tulen (SBY-Bud-Sri Mulyani) pilpres 2009 bisa dibilang cukup istimewa bagi pendidikan politik rakyat. Praktis sejak para kandidat telah mendaftar, isu yang terangkat adalah isu yang benar-benar membedah sebab-musabab ketertinggalan bangsa, yakni ekonomi politik, neolib. Susah memang, ini bukan barang jualan yang laris, isu ini bukan indomie yang sedap, massal, instan, murahan, tapi gak bergizi; melainkan gado-gado, yang handmade, bergizi tinggi, dan sebenarnya lebih sedap kalau mau nambahin duit lagi dikit. Dengan terangkatnya neolib, walaupun mungkin masih banyak yang belum menerima, setidaknya di masa depan kebijakan-kebijakan neoliberal yang anti-rakyat, seperti privatisasi, liberalisasi jasa sosial, tidak dapat lagi begitu saja didandani cantik seperti sebelumnya.

Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana berdemokrasi. Gede Sandra benar, Rizal Ramli telah lebih dulu memperingatkan kecurangan elektoral dalam pilpres, bahkan pileg, namun memang para elit terlalu sibuk membangun koalisi mengatur posisi. Barangkali juga para elit tidak cukup berani mengambil isu itu karena dapat dengan mudah dipelintir oleh media, yang dikuasai incumbent, dengan menggambarkannya sebagai wujud keegoisan sang pemrotes. Anti-neolib lebih aman, karena SBY jelas-jelas ngerangkul anteknya neolib di Indonesia: Budiono.

Walau begitu persoalan demokrasi justru cukup penting dalam melawan neolib. Kaum neoliberalis sedapat mungkin melepaskan diri dari kontrol demokrasi, baik dengan menyuap utusan-utusan rakyat di DPR, maupun dengan memprivatisasi atau meliberalisasi fungsi-fungsi negara. Pendidikan yang kewajiban negara; coret, jadikan badan hukum/perusahaan. Kesehatan, Telekomunikasi, Energi, BBM,....daftar jagal kaum neoliberal sangat panjang. Hanya dengan kontrol demokrasi yang utuh maka kesewenang-wenangan kaum neoliberal ini bisa dibendung. Demokrasi utuh maksudnya adalah yang mensyaratkan akses informasi yang luas - bukan yang dibentuk semata-mata oleh korporasi media mainstream - serta aturan legislasi yang inklusif, tidak diskriminatif.

Mungkin secara praktisnya perlu mulai dipikirkan bagaimana mekanisme elektoral yang lebih baik, yang bisa menjamin independesi KPU, meminimalisir rekayasa daftar pemilih atau kecurangan lainnya, maupun mengontrol intervensi kekuatan opini seperti media dan lembaga survey swasta. Mungkin juga sudah saatnya mempelajari ide-ide yang lebih partisipatoris seperti pengaturan plebisit/referendum untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga rakyat memiliki kekuatan langsung dan legal dalam menolak penerapan legislasi dan kebijakan neoliberal, bukan lagi diserahkan kepada anggota DPR yang tidak susah untuk dibeli, maupun eksekutif yang sering kali tak berdaya di hadapan kepentingan finansial global. Tentu ini mensyaratkan perubahan legal yang lebih mendalam, yakni amandemen konstitusi. Dan ini perlu diusung oleh suatu gerakan politik persatuan yang nyata.

Demokrasi pada 2009 telah berjalan semakin cacat dibandingkan lima tahun lalu. Mereka yang peduli pada tetap terbukanya ruang demokrasi, apalagi memperdalam demokrasi, mestinya perlu mengevaluasi ini untuk merumuskan langkah ke depan. Gerakan pro-rakyat saat ini memang perlu mundur sementara untuk merapatkan barisan, karena perlawanan harus berlanjut selama penindasan berseru "lanjutkan".




Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan pinjaman yang lebih banyak dan lebih besar.

Wawancara dengan Eric Toussaint oleh Radio France Internationale (RFI), Senin 27 Oktober 2008 pada 13H00

RFI: IMF berkeputusan menolong banyak negeri Eropa seperti Islandia, Ukraina, dan kini, Hungaria, dengan memberikan pinjaman penting kepada mereka. Kenapa khususnya negeri-negeri ini menurut Anda?

Eric Toussaint: Pertama-tama harus dijelaskan terlebih dulu bahwa IMF sendiri sedang mengalami krisis. Ia posisinya sedang sangat dilemahkan. Tahun lalu ia hanya memiliki satu klien saja: Turki. Hanya enam atau tujuh tahun sebelumnya, IMF memberikan pinjaman bertotal lebih dari 100 milyar dolar, sementara sebelum krisis ini, portfolio pinjamannya turun hingga 17 milyar dolar. IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan lebih banyak pinjaman, karena keberadaannya bergantung pada pinjaman yang diberikannya. IMF sesungguhnya bergantung pada bunga yang dibayar oleh negeri peminjam untuk tetap beraktivitas.



RFI: Jadi IMF akan memilih memberikan pinjaman ke negeri-negeri yang lebih mampu membayar kembali utangnya...

Eric Toussaint: Tapi Anda harus berhati-hati. IMF juga akan menawarkan jasanya ke negeri-negeri Selatan; itu tak diragukan lagi. IMF hendak meraih kembali kekuasaannya setelah masa-masa pelemahannya baru-baru ini vis a vis sejumlah negeri-negeri Selatan. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak negeri di Asia dan Amerika Latin melunasi obligasi berlebihnya (outstanding obligation) lebih awal, yang artinya IMF kehilangan alat untuk menekan negeri-negeri ini. Sangat dimungkinkan IMF akan menawarkan pinjaman ke Afrika, Amerika Latin dan Asia, dengan berpura-pura bahwa negeri-negeri yang lebih miskin memang membutuhkan "uangnya" karena krisis ini. Namun, Anda harus tahu bahwa pinjaman IMF datang dengan lampiran persyaratan yang mengharuskan negeri-ngeri tersebut menerapkan kebijakan spesifik; kebijakan yang telah dengan rutin berdampak merugikan selama 20 tahun terakhir. Kebijakan ini terbukti merugikan karena Dana Moneter Internasional bergandengan tangan dengan Bank Dunia telah mendesakkan ekonomi pasar yang sepenuhnya bebas di negeri-negeri Selatan. Negeri-negeri Afrika dan secara lebih khusus penduduk negeri-negeri Afrika mengetahui bahwa mereka telah terpukul telak oleh krisis pangan.

Di Afrika, bagi kebanyakan orang, kepedulian utama dalam beberapa bulan ini bukanlah krisis finansial bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat, melainkan peningkatan harga-harga pangan secara dramatis. Kebijakan yang didikte oleh IMF dan Bank Dunia secara langsung bertanggung-jawab terhadap kenaikan ini (Saya akan kembali ke persoalan ini nanti).

RFI: Apakah Anda, Eric Toussaint, mencoba mengatakan bahwa IMF lebih fleksibel terhadap beberapa negeri dibandingkan lainnya? Terkait persyaratannya?

Eric Toussaint: Ya, itu yang tentunya saya katakan. Tidak akan ia mendesakkan prasayarat yang sama kepada Islandia atau negeri Eropa lainnya. Ijinkan saya menekankan bahwa IMF tidak menuntut pihak berwenang Washington mengambil langkah-langkah konsolidasi anggaran publik, sementara di mana pun ia berurusan dengan pemerintahan negeri-negeri Selatan, ia tanpa variasi mencoba mendesakkan langkah-langkah ekonomi yang dinilainya pantas.

RFI: Jadi, menurut Anda, memang ada standar ganda?

Eric Toussaint: Pasti, tidak diragukan lagi. Dengarkan ini: ada 24 Direktur Eksekutif di IMF. Hanya dua dari mereka berasal dari Afrika. Dua administrator dari Afrika ini masing-masing mewakili lebih dari dua puluh negeri. Ketika mereka memberikan suara pemilihan, kedua ini (digabungkan) mewakili kurang dari 5% jumlah suara. Amerika Serikat saja memiliki 17% suara. Perancis saja memiliki sedikit di bawah 5%. Ini berarti bahwa ketika Perancis memberikan suara, ia bobotnya sama dengan gabungan seluruh negeri Afrika. Jadi ya, tentu ada standar ganda. Ini sangatlah jelas. Ini harus dirubah secepat mungkin. Situasi ini benar-benar tak dapat diterima dan tidak bisa berlangsung lebih lama lagi.

RFI: Apakah kita perlu mereformasi bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin ketika kita mengetahui bahwa kadang kala permasalahannya adalah negeri yang "dibantu" oleh IMF secara umum dicap sebagai dalam kesulitan sehingga kemudian akhirnya membuat pemberi pinjaman kuatir? Haruskah kita lebih sembunyi-sembunyi dalam memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin?

Eric Toussaint: Dengarkan, secara pribadi saya berpikir bahwa, pertama-tama, yang esensial adalah membayar harga yang tepat untuk barang-barang yang diimpor dari negeri-negeri yang dipandang sebagai "miskin" dan berhenti merekomendasikan kebijakan yang merugikan produsen lokal mereka. Inilah yang hendak saya katakan di awal terkait krisis pangan. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia meyakinkan negeri-negeri Afrika untuk mengurangi produksi pangan domestiknya sementara menjamin mereka kedaulatan pangan, keamanan pangan, terutama dalam sereal. IMF dan Bank Dunia mendorong negeri-negeri ini untuk meningkatkan eksport mereka dalam bentuk teh, pisang, kakao, dsb. dan untuk menggantungkan diri kepada impor gandum dan beras dari Eropa dan Asia untuk memberi makan populasi mereka sendiri. Dan kini di saat harga-harga bahan tersebut secara harafiah meledak, negeri-negeri Afrika menemukan dirinya tak memiliki apa-apa, dan tidak ada lagi produsen lokal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Jadi jawaban saya adalah, daripada bicara tentang kemurahan hati terhadap negeri-negeri ini, dan saya tidak yakin dengan apa yang disebut-sebut "kemurahan-hati" ini, yang dibutuhkan negeri-negeri Afrika adalah lebih banyak keadilan.

RFI: Terimakasih Eric Toussaint, Presiden dari Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga, disiarkan langsung dari Brussels dan ijinkan saya mengutip buku terbaru anda Who Owes Who? 60 questions about World Debt, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Perancis: 60 Questions/60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2008.

NB: Eric Toussaint juga penulis dari: The World Bank: A Critical Primer, Pluto Press / Between the lines / David Philip Publisher, London - Toronto - Cape Town, 2008; World Bank: A Never-Ending Coup d’Etat Editorial VAK (Mumbai-India), 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diterbitkan dalam Situs Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga - Comite pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM)
Diterjemahkan dari Bahasa Perancis ke Bahasa Inggris oleh Jinane Prestat dan Elizabeth Anne
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh NEFOS.org


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Lalu Hilman Afriandi: Tunjuk Budiono, SBY hanya Pertegas Haluan Neoliberalnya

Keputusan SBY untuk menunjuk Budiono sebagai cawapresnya untuk bertarung dalam pemilu presiden mendatang, mendatangkan tanggapan beragam berbagai kalangan, termasuk kaum pergerakan. Polarisasi antara kubu neoliberal dan anti neoliberal pun, yang selama ini hanya menjadi wacana pinggiran, kini menjadi perdebatan hangat yang menghiasi media massa.

Dalam beberapa hari terakhir, peningkatan isu anti-neoliberalisme dipicu oleh munculnya nama Budiono sebagai pendamping SBY. Di mata banyak orang, Budiono sering dianggap sebagai prajurit neoliberal di Indonesia. Bersama dengan Sri Mulyani, ia menjadi pemain menentukan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Di kubu partai pendukung SBY sendiri, pemunculan Budiono sebagai wapres, sontak menciptakan perdebatan dan sedikit friksi. Beberapa partai seperti PKS, PAN, dan PPP kemudian mempertanyakan keputusan SBY ini, karena dianggap tidak melibatkan mereka sebagai peserta koalisi. Sementara PKS bereaksi lebih jauh lagi, selain menggelar rapat pimpinan tertutup, beberapa stuktur pendukung PKS menggelar aksi protes. Di beberapa tempat misalnya, KAMMI tiba-tiba meluncurkan isu anti-neoliberalisme, dengan sasaran bidik adalah Budiono.

Sejumlah organisasi gerakan pun melakukan hal serupa. Seolah-olah SBY adalah bersih, sementara Budiono-lah yang mengarahkan kubu SBY menjadi neoliberal. “Pendapat ini sungguh menyesatkan” ungkap Lalu Hilman Afriandi, ketua umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kepada Berdikari Online.

“PKS bukanlah partai anti-neoliberal. beberapa tindakan mereka di parlemen justru memuluskan kebijakan neoliberal, seperti kasus pengesahan UU BHP. Ribut-ribut sebagaian pendukung cikeas mengenai pencalonan Prabowo hanya masalah pembagian kue yang belum adil”, ujar Lalu Hilman.

Menurut Lalu Hilman, situasi politik sekarang ini menggambarkan dua polarisasi besar, yakni pro-neoliberalisme dan anti-neoliberalisme. Kubu neoliberal jelas diperlihatkan oleh kubu SBY, sementara kubu anti-neolib masih berserakan tetapi sudah punya embrio membesar. “kubu anti neoliberal ini berasal dari gerakan rakyat yang menjadi korban kebijakan neoliberal dan elit nasional yang berseteru kepentingan dengan capital multinasional”, ungkap Lalu.

“Sikap sejumlah gerakan menentang Budiono hanyalah untuk melancarkan proses transaksi politik. Nanti juga mereka melunak. Kalau mereka memang serius mau anti neolib, kenapa mereka tidak tinggalkan kubu Cikeas dan membangun gerakan massa anti-neolib”, katanya.

Apa Artinya Penunjukan Budiono?

Penunjukan Budiono pun terkesan begitu dipaksakan. Pasalnya, menurut sejumlah pengamat, sejumlah partai pendukung SBY sudah mengajukan begitu banyak nama. Kenapa SBY tidak mempertimbangkan nama-nama yang sudah direkomendasikan oleh partai-partai pendukung tersebut.

Bagi Lalu Hilman Afriandi, penunjukan Budiono sebagai wapres memberikan dua kesimpulan; pertama, Pembuktian bahwa SBY masih akan melanjutkan kebijakan neoliberalisme, apalagi itu dilakukan setelah pertemuan ADB di Bali. Kedua, guna mempercepat kebijakan politik dan ekonomi, khususnya yang bersinggungan dengan kepentingan IMF, Bank Dunia, dan sebagainya.

Salah satu paradigma neoliberal adalah bahwa sebuah pemerintahan yang baik (good governace) memerlukan pengelolaan dan administrasi yang professional, bukan soal politik. Karena itu, menurut Data, pejabat paling ideal untuk menjalankan neoliberal bukanlah politisi, melainkan akademisi, teknokrat. Maka tidak mengejutkan bila SBY menunjuk Budiono, sebab ia merupakan prajurit –prajurit neoliberal.

Bahkan menurutnya kebijakan neoliberal di masa mendatang akan semakin massif, jika SBY-Budiono memenangkan pilpres nanti. Lalu mengatakan, situasi ini membuka kesempatan kepada seluruh elemen progressif dan sektor-sektor sosial yang menjadi korban neoliberalisme untuk membangun front lebar anti-neolib. Atmosfer anti neoliberal yang kemungkinan meningkat karena pilpres, punya potensi luas untuk didorong menjadi gerakan anti neoliberal yang besar.

“masalahnya adalah bagaimana mendefenisikan musuh utama dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor sosial yang perlu dirangkul pada tahap histories tertentu”, Kata Lalu Hilman.

ULFA ILYAS

Tulisan ini diambil dari :http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1

Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Sebuah Ulasan Singkat Perjuangan Caleg Aktifis Kerakyatan

Oleh : RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

PEMILU 2009 tinggal 3 hari kedepan. Rakyat Indonesia sedang berharap-harap cemas; siapa yang akan menang dan bagaimana nasib kita? Kita semua diliputi kecemasan akan masa depan. Bagaimana tidak? Krisis ekonomi terus merongrong kita, tetapi tak satupun pemimpin politik yang sanggup mengatasinya. Jika nanti yang terpilih masih dari "golongan lama", yakni mereka-mereka yang sudah terbukti gagal memerintah, maka semakin suramlah masa depan seluruh rakyat di negeri ini.


Tapi terlepas dari itu, Pemilu 2009 punya arti penting bagi perjuangan rakyat Indonesia. Selain pemilu 1999-dimana sejumlah aktifis pergerakan maju dalam pemilu dengan menggunakan kendaraan Partai Rakyat Demokratik (PRD), pada pemilu kali ini sejumlah aktifis pergerakan pun berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan label "caleg aktifis kerakyatan" dan berada dibawah bendera Partai Bintang Reformasi (PBR). Sementara itu, beberapa aktifis pergerakan juga maju memperebutkan kursi DPD.

Tantangan Berat

PEMILU 2009 merupakan pemilu dalam era demokrasi liberal yang semakin memapankan diri. Meskipun terkesan liberal atau "bebas", tetapi tidak semua orang dapat berpartisipasi dengan mudah dalam kontestasi ini. Begitu banyak hambatan; administratif, logistik, hingga tekanan politik. Meski demikian, hambatan ini dapat dilalui dengan berbesar hati dan penuh semangat. Ratusan caleg aktifis kerakyatan akhirnya terpasang pada Daftar Caleg Tetap (DCT) pada pemilu 2009, tentunya dengan melalui perjuangan berat.

Setelah terpastikan, para caleg aktifis mulai bergerak di dapil masing-masing. Kembali hambatan merintangi. Dengan duit yang tak pernah lebih dari seratus ribu di kantong, mereka dipaksa mobile dan berkeling ke daerah-daerah yang menjadi basis konstituen. Tak kenal menyerah, semangat juang pun dikobarkan. Dominggus Oktavianus, seorang caleg aktifis di NTT harus berteman dengan kambing dan sapi-sapi ketika menumpangi truk orang lain, supaya bisa menjangkau basis-basis rakyat miskin. Maklum, alat transfortasi umum di wilayah ini masih minim, kalaupun ada, itu perlu mengeluarkan ongkos yang lebih mahal.

Kondisi hampir sama juga dialami oleh caleg kerakyatan lainnya. Kultur politik Indonesia, yang sudah terbiasa dengan politik uang, juga jadi sering masalah. Tidak jarang caleg aktifis dimintai duit, logistik, dan semacamnya. "maaf, kami dari caleg aktifis. Kami tidak punya uang, kami hanya punya program bagi rakyat miskin, dan kami siap berjuang bersama-sama untuk mewujudkannya", demikian Dedi Fauzi menjawab pertanyaan warga.

Ada yang menarik, takkala para caleg aktifis membagi-bagikan selebaran, sticker, ataupun kartunama, tidak sedikit diantara rakyat yang keheranan. "Kok bisa yang bagi kartunama persis dengan wajah di photo kartunama yang dibagikan", demikian bisik-bisik rakyat. Seolah mendapat kesempatan, si caleg aktifis lansung menjelaskan panjang lebar mengenai program dan cita-cita perjuangannya. Banyak rakyat yang tersentuh. Ada pula akhirnya yang menjadi relawan pendukung caleg aktifis kerakyatan.

Secara umum, hambatan utama para aktifis pada medan parlementer adalah sebagai berikut; pertama, terjun pada arena politik seperti parlemen adalah merupakan pengalaman baru. Ini ibarat anak sholeh yang dipaksa hidup pada komunitas preman. Sistem politik di Indonesia, meskipun semakin memapankan corak berpolitik liberal (baca; demokrasi liberal), tetapi ikatan-ikatan politik tradisional (kekerabatan, kesukuan, kedaerahan, dll) masih juga terpakai.

Kedua, Kelesuan politik dan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik juga tidak kecil. Gejala ini mengarah pada pragmatisme dan tindakan apolitis. Ini merupakan situasi yang terbentuk oleh pelembagaan demokrasi liberal yang perlahan-lahan menghapus partisipasi, juga karena kegagalan pemilu dalam mentransformasi perubahan, terutama kesejahteraan rakyat.

Ketiga, Keterbatasan logistik dan pendanaan. Para caleg aktifis ditantang untuk membuat bentuk-bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk kampanye, dan media-media komunikasi yang murah dan bersifat massal.

Beberapa Kemajuan

Berhadapan dengan kesulitan, tentusaja tidak menurunkan semangat dan daya juang para caleg aktifis. Setiap persoalan harus dicarikan solusinya, dan setiap hambatan harus dicarikan jalan untuk melaluinya. Dalam beberapa kasus, para caleg aktifis sudah mendemonstrasikan hal-hal yang baru kepada rakyat, sekaligus memberikan sebuah pendidikan politik.

Di Palembang, caleg aktifis menggunakan media "mengamen" sebagai sarana sosialisasi dan berdiskusi dengan rakyat. Dari bus ke bus, para caleg aktifis menyebarkan selebaran, menyanyikan lagu perjuangan, serta mengajak penumpang berdiskusi mengenai situasi politik, pentingnya perjuangan politik, dan bagaimana rakyat terlibat dalam merubah keadaan.

Di Kendari, para caleg aktifis bahu-membahu dengan warga kampung Bugis, yang sudah puluhan tahun tidak pernah menikmati listrik. Para caleg aktifis tidak menjanjikan listrik, tetapi mengajak rakyat menggelar aksi massa ke kantor PLN wilayah Sultra. Sementara di Bali, para caleg aktifis memimpin para warga miskin kota mendapatkan kompor gratis.

Di Riau, para caleg aktifis bahu membahu dengan para Petani Suluk Bongkal dalam mempertahankan tanahnya dari kerakusan korporasi. Refresi dan penangkapan pun terjadi, tetapi tidak menyurutkan semangat para aktifis untuk berjuang membela para petani. Selain itu, mereka juga terbilang cukup aktif dalam mengadvokasi warga miskin, mengadvokasi pendidikan gratis, bahkan mempertahankan para pedagang pasar Kodim dari penggusuran.

Advokasi, aksi massa, bagi selebaran, merupakan metode utama yang dipergunakan para caleg aktifis. Bagi Benediktus Adu, cara ini efektif untuk menunjukkan kepada rakyat kredibilitas politik kita dan memperlihatkan kebusukan partai-partai borjuis. " Rakyat tidak butuh janji-janji, tapi mereka butuh yang konkret-konkret", ungkap Benediktus Adu.

Selain itu, metode lain yang dipergunakan para caleg aktifis adalah bagaimana mendatangi rakyat dan berdiskusi lansung dengan mereka. Di Medan, para aktifis melakukan aksi long march beratus-ratus kilometer. Di sini, mereka tidak sekedar membagi-bagikan selebaran, tetapi melakukan diskusi-diskusi dengan setiap warga desa yang dilaluinya. Hal serupa juga dilakukan di Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, dimana para caleg aktifis masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke ladang dan persawahan, hingga ke pabrik-pabrik, hanya untuk berdiskusi dengan rakyat.

Sebetulnya, masih begitu banyak metode lain yang dipergunakan caleg aktifis, tetapi pada intinya semua bermuara pada; politik kerakyatan.

Ada beberapa dampak politik dari keterlibatan caleg aktifis; pertama, meskipun tidak seluruhnya, hanya sebagian, tetapi kehadiran caleg aktifis telah memicu kembali gairah rakyat untuk berpolitik. Ketika para caleg aktifis mendatangi rakyat; rakyat menyampaikan sejumlah keluhan dan persoalan, mereka mendiskusikan pemecahan secara bersama-sama, merencanakan aksi menuntut, dan para aktifis terlibat dalam perjuangan dan aksi-aksi tersebut.

Di NTT, rakyat yang sudah hampir patah semangat, akhirnya kembali menemukan gairah politiknya setelah kedatangan para caleg aktifis. Di beberapa daerah, rakyat berpartisipasi menjadi relawan para caleg aktifis.

Kedua, Ketika kerangka politik Indonesia masih diwarnai politik uang, maka para aktifis menciptakan tradisi berpolitik yang baru, yakni diskusi politik, advokasi, aksi massa, dan penyadaran politik. Tradisi berpolitik yang baru ini, meskipun masih sangat kecil, tetapi telah menjadi pembelajaran politik yang penting bagi rakyat.

Ketiga, keterlibatan para caleg aktifis dalam arena pemilu, terutama pada saat kampanye pemilihan, telah memberi kesempatan untuk memperluas jangkauan kepada sektor-sektor rakyat yang selama ini belum tersentuh pengorganisiran. beberapa basis baru berhasil dibangun, dan tidak sedikit jumlah rakyat yang berhasil diwadahi dalam organisasi-organisasi.

Keempat, kampanye pemilu juga telah memberikan ruang bagi para caleg aktifis untuk berproganda secara luas. Berdikari online semakin regular dalam menyajikan berita. Di beberapa kesempatan, para caleg aktifis dapat memamfaatkan media nasional (TV, Koran, radio, media online, dll) maupun lokal, untuk mengkampanyekan program-program perjuangan anti-neoliberalisme. Beberapa wawancara khusus di stasiun TV juga dapat dipergunakan, sesuatu yang belum tentu bisa didapatkan diluar arena pemilu.

Kelima, kita juga aktif dalam mendorong pembentukan persatuan nasional, dengan platform kemandirian bangsa, tentunya dengan mengajak partai-partai dan individu yang segaris dengan platform kita. Persoalan belum berhasil tentu masalah lain. Kita aktif pula dalam memprotes ketidakberesan dan ketidakdemokratisan sistim pemilu itu sendiri; aksi memprotes DPT yang tidak fiktif, dll.

Dalam hal mobilisasi, kemampuan para caleg aktifis juga cukup membanggakan. Mobilisasi terendah adalah ratusan. Dengan massa ratusan, para caleg aktifis menggelar aksi-aksi bagi selebaran, biasanya. Sedangkan di Riau, mereka sanggup memobilisasi puluhan ribu orang. Tentu, ini memperlihatkan nilai kuantitatif dan kualitatif. Dengan jumlah mobilisasi ini, berarti ada capaian dalam perluasan struktur. Sedangkan secara kualitatif, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran massa untuk berpartisipasi secara sadar dan sukarela, tanpa berharap imbalan material. Sangat berbeda dengan partai-partai besar yang mengandalkan politik uang.

Kerisauan Yang Berbeda

Sejak awal, kami mengatakan bahwa arena pemilu hanya merupakan tambahan (atau perluasan) dari wilayah perjuangan sosial. Apa yang dipraktekkan pada wilayah elektoral, sepenuhnya tetap mengabdi kepada tujuan-tujuan gerakan. Tidak ada yang lain. Dari situ, kita berharap banyak bahwa praktik-praktik mengola kesempatan elektoral dapat memberikan keuntungan bagi perjuangan di masa mendatang. Apalagi jika para aktifis dapat mengakumulasi suara yang signifikan dan memperoleh beberapa kursi.

Tentunya, jika beberapa caleg aktifis berhasil memperoleh kursi, hal ini akan semakin menambah jangkaun para aktifis pergerakan dalam memperluas jangkauan perubahan; seorang caleg yang terpilih di parlemen dapat menggunakan posisinya, tentu dalam derajat tertentu, untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat. selain itu, ini menghadirkan ruang untuk "pengeras suara" bagi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Perburuan kursi bukanlah tujuan utama. Maka sejak awal, kita memfokuskan pekerjaan politik kita pada bagaimana memanfaatkan arena pemilihan untuk mengkampanyekan program, memperluas struktur dan pendirian organisasi-organisasi rakyat, pendidikan politik, dan dan lain sebagainya. bagi kita, perolehan kursi merupakan hasil (result) dari kerja politik selama ini.

Ini pula yang membedakan rasa cemas caleg aktifis dan non-aktifis. Jadinya, keresahan caleg aktifis terletak pada sejauh mana kerja politik di tingkatan massa menentukan perolehan suara, sedangkan calon non-aktifis khawatir tidak terpilih (tidak mendapatkan kursi) padahal sudah mengeluarkan dana dan biaya politik yang terlalu besar.

Ulasan ini diambil dari Website Berdikari Online : http://papernas.org/berdikari/content/view/227/1/



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative