Refleksi HUT Kemerdekaan (3): Kaum Miskin Perkotaan Terus Terpinggirkan

SEPERTI yang dicatat Pramoedya, berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus itu, maka jangan lupakan peranan para rakyat miskin kota dan para preman senen.

Mereka itu, kata Pram, menjadi penyokong revolusi kemerdekaan dan pembela kemerdekaan pada masa awal, diantaranya peristiwa pembacaan proklamasi dan rapat akbar di lapangan Ikada, Jakarta.

Akan tetapi, walaupuan rakyat miskin kota punya peranan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini, tapi mereka tetap menjadi "pengecualian" dalam menikmati hasil-hasil dari kemerdekaan. Sekarang ini, rakyat miskin indonesia masih merupakan kelas sosial terpinggirkan di republik ini, dan mereka tidak diberi hak dan akses apapun terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam kurun 46 tahun paska kemerdekaan, gambaran kesulitan ekonomi dan diskriminasi politik, masih menggeluti sebagian besar rakyat di negeri ini, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Di perkotaan, kemiskinan menjangkiti sebagian besar dari populasi, utamanya sektor-sektor sosial yang terkesampingkan oleh industrialisasi; pekerja sektor informal, penganggur, pengemis, tuna wisma, dan sebagainya.

Sementara itu, di pedesaan, tingkat kemiskinan dipacu oleh kehancuran tenaga produktif di pedesaan, utamanya sektor pertanian.

Jika mengacu kepada angka-angka, maka ditemukan angka kemiskinan rakyat Indonesia yang masih cukup tinggi. Menurut BPS, pada tahun 2009, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40 juta (18,2%). Sementara itu, jika mengacu pada kriteria Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 60%.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ikhsan Modjo mengatakan, tingkat kemiskinan transien dengan pendapatan Rp 220 ribu-500 ribu perbulan, telah mencapai 50% dari total penduduk.

Di perkotaan, de-industrialisasi telah mendorong peningkatan jumlah orang miskin dan memperluas pengangguran. Saat ini, percepatan de-industialisasi sektor manufaktur, baik tekstil, garment, makanan, dan sebagainya, sudah mencapai pertumbuhan negatif sebesar 3,7%. Selain itu, sektor ritel modern dan ritel tradisional juga terus terpukul oleh peritel asing, sehingga menyebabkan jatuhnya pangsa pasar produk di dalam negeri, serta gelombang PHK yang tak berujung.

Situasi ini, bagaimanapun, berkontribusi pada penggemukkan sektor informal. Menurut catatan kami, jumlah pekerja sektor informal telah meningkat dari 68% pada tahun 2005 menjadi 73% pada tahun 2008. Artinya, sebagian besar rakyat atau penduduk di negeri ini tidak punya pendapatan tetap, dan terancam secara ekonomis.

Semenjak kemerdekaan, dan terutama setelah rejim orde baru hingga sekarang, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, masih sangat rendah. Di bidang perumahan, pada tahun 2004, masih ada sekitar 32,3% rakyat Indonesia yang belum punya rumah atau hunian yang layak. Selanjutnya, pemenuhan air bersih untuk rakyat juga masih terpuruk, sebab masih ada 119 juta orang yang belum dapat mengakses air bersih.

Di bidang pendidikan, seiring dengan nafsu "buas" pemerintah untuk menempatkan pendidikan pada mekanisme pasar, jumlah putus sekolah terus meningkat. Pada tahun 2007, mengutip data Komnas Perlindungan Anak (PA), jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta jiwa. Sementara pada tahun 2009, angka ini sudah meningkat menjadi 13 juta jiwa. Ini belum ditambahkan dengan jumlah pelajar yang tertolak atau kehilangan kesempatan belajar di perguruan tinggi, sebab keputusan pemerintah memprivatisasi universitas/perguruan tinggi.

Sementara itu, kondisi serupa juga dirasakan rakyat di bidang kesehatan. Sejauh ini, akses sebagian besar rakyat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Meskipun faktor kesehatan dipandang penting bagi pembangunan, tapi anggaran kesehatan tidak pernah melampaui 3% dari total APBN.

Apalagi, persoalan kesehatan rakyat kini berhadapan dengan upaya liberalisasi, yaitu usaha melemparkan pelayanan kesehatan sebagai komoditi yang diperjual-belikan. Akibatnya, hanya mereka yang punya duit yang bisa membeli pelayanan kesehatan, sementara orang miskin ditolak atau diusir rumah sakit.

Dari gambaran diatas, sebetulnya, ini baru mewakili sebagian kecil dari persoalan yang dialami oleh rakyat miskin, disamping persoalan penggusuran, diskriminasi politik, dan persoalan-persoalan lainnya.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), sebuah organisasi gerakan rakyat miskin yang concern mengadvokasi pemenuhan hak dasar rakyat miskin seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya, mengakui bahwa rakyat miskin masih merupakan warga negara kelas dua di negeri merdeka ini. Buktinya, kata mereka, belum pernah sedikitpun pemerintah atau otoritas resmi mau mendengar keluhan rakyat miskin.

Dika Muhammad MN, pengurus DPN Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), mengatakan, secara umum rakyat miskin di Indonesia belum pernah merasakan kemerdekaan. Pasalnya, menurut dia, persoalan-persoalan mendasar sekalipun, yang seharusnya menjadi kewajiban negara menurut konstitusi, belum pernah terlaksana dengan baik; pendidikan belum merata, akses kesehatan masih buruk, lapangan kerja tidak tersedia, kebutuhan pokok semakin mahal, dan sebagainya.

Sekarang ini, kegagalan negara ini bertambah berkali-kali lipat, sebab rejim yang berkuasa selalu mengadopsi kebijakan neoliberalisme. kebijakan neoliberal ini, yang dituding oleh banyak kalangan, sebagai biang kerok dari meluasnya kemiskinan rakyat, melebarnya kesenjangan ekonomi, bertambahnya pengangguran, dan sebagainya.

Di bawah neoliberal, seluruh faktor-faktor pendukung kesejahteraan rakyat dicabut atau dipangkas, diantaranya pencabutan subsidi sosial, privatisasi perusahaan publik dan layanan publik yang bersifat sosial, dan penghapusan konsep barang publik atau hajat hidup orang banyak. Akibatnya, sektor masyarat yang punya kemampuan ekonomi dan pendapatan lebih rendah, akan kesulitan mendapatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Disebabkan dukungan pemerintah terhadap anjuran dan kebijakan IMF dan Bank Dunia, melalui sebuah paket kebijakan struktural (SAP), yang memaksakan restrukturisasi perekonomian negara dunia ketiga, sehingga terjadi kehancuran sektor pertanian, PHK besar-besaran, penutupan pabrik, dan kejatuhan tingkat kesejahteraan ekstrem.

Untuk itu, Dika Muhammad menilai, kebutuhan sekarang ini adalah pengorganisasian rakyat miskin Indonesia, yang bukan saja untuk mempertahankan standar kehidupan mereka dari rongrongan neoliberalisme, tapi juga mendesakkan sebuah aksi atau gerakan politik bersama.

Bagi Dika Muhammad, kaum miskin perlu menggelorakan kembali semangat revolusi kemerdekaan di dalam sanubari mereka, sebagai kondisi awal untuk merebut kembali kemerdekaan yang disalah-gunakan oleh para elit. Tidak ada pilihan lain, rakyat miskin harus menjadi motor utama dalam gerakan pembebasan nasional, untuk menghentikan neoliberalisme dan imperialisme.


RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

Tulisan ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=44



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Refleksi HUT Kemerdekaan (2) : Kaum Tani dan Belenggu Penjajahan Baru

KETIKA semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 sedang bergema, sejumlah petani di Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, justru berjuang mati-matian mempertahankan tanah mereka, yang diklaim dan hendak dikuasai oleh PT Pertanian Nusantara (PTPN). Dalam kejadian itu, puluhan petani terluka tertembak oleh peluru polisi, sebuah aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat.

Di tempat lain, dua orang aktifis petani sedang di adili oleh Pengadilan Negeri Bangkinan, pengadilan resmi negeri ini, hanya karena mereka mempertahankan tanahnya dari keserakahan perusahaan swasta. Selain itu, ada 75 petani dari dusun Suluk Bongkal, bengkalis, yang juga berhadapan dengan persidangan pengadilan republik ini. Mereka dituduh sebagap penyerobot, padahal mereka sudah menguasai tahan itu sudah beratus-ratus tahun. Sialnya, banyak diantara para petani ini didakwa berdasarkan KUHP, yang jelas masih warisan kolonial itu.

Ini hanya contoh kecil. Di berbagai tempat di negeri ini, para petani berhadapan dengan todongan senjata yang mereka subsidi lewat pajak mereka sendiri, dan dikokang oleh mereka-mereka yang berkewarga negaraan sama dengan mereka. Sungguh menyedihkan.

Menurut catatan BPN, data sengketa agraria tahun 2006 berjumlah 1423 kasus, sedangkan konflik berjumlah 322 kasus, perkara 1065 kasus. Sehingga total kasus adalah 2810 kasus. Setelah diverifikasi kembali data tahun 2007: jumlah sengketa menjadi 4581 kasus, konflik berjumlah 858 kasus, dan perkara 2052 kasus sehingga total kasus menjadi 7491 kasus.

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik yang bersifat struktural sampai dengan tahun 2001 saja telah mencapai 1753 (Jauh lebih besar dari 858 yang dikategorikan konflik oleh BPN tahun 2007) dan terjadi di 2834 desa/kelurahan, 1.355 kecamatan di 286 daerah Kabupaten/Kota, dengan mempersengketakan tanah seluas 10.892.203 ha dan mengakibatkan 1.189.482 KK menjadi korban.

Di bawah Orde Baru, pemberian konsesi berupa HGU dimaksudkan untuk memfasilitasi bisnis kroni dan pihak swasta lainnya. Bahkan, di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), misalnya, sebagian besar direksi dan komisaris perusahaan ini adalah mantan pejabat tinggi dan kroni rejim orde baru.

Sekarang ini, seiring dengan proses liberalisasi ekonomi yang kian massif, proses perampasan tanah milik rakyat semakin meningkat. Pada kenyataannya, perusahaan raksasa dari berbagai penjuru dunia turut berebut tanah milik petani dan sumber daya lainnya, untuk memperkuat kerajaan bisnisnya.

Sialnya, pemerintah tidak berdiri untuk melindungi kepemilikan tahan milik petani, tapi justru memberi legitimasi politik, berupa Undang-undang, bagi pemodal untuk mempermudah proses pencaplokan ini. Lengkap sudah persekongkolan antara penjajah berambut pirang dan berambut hitam di negeri ini.

Penderitaan petani belum berakhir di sini. Jika ditelusuri dengan baik, diketahui bahwa kesejahteraan para petani kian merosot. Untuk diketahui, saat ini sekitar 70% rakyat miskin di Indonesia adalah petani.

problem ketimpangan kepemilikan tanah. Sensus pertanian tahun 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani dengan kepemilikan tanah di bawah 0,5 hektar, baik pemilik tanah sendiri maupun menyewa, telah meningkat 2,6% pertahun, dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003).

Pada 1995, jumlah petani tuna-lahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999).

Di samping itu, petani Indonesia harus berhadapan dengan gempuran sistim neoliberalisme. Beberapa tahun terakhir, pemerintah begitu aktif mempromosikan perdagangan bebas dan penghapusan tarif produk pertanian, serta penghapusan segala bentuk proteksi terhadap petani di negeri berkembang.

Dengan penduduk sekitar 220 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar sangat menggiurkan bagi produk pertanian negara maju. Sekarang ini, pemerintah lebih banyak mengimpor produk pertaniannya, diantaranya beras, kedelai, dan sebagainya. disamping itu, kandungan impor daging sudah mencapai 30%, sementara impor untuk kebutuhan konsumsi susu sudah mencapai 70%.

Untuk urusan kedelai, kondisinya lebih parah. Sebagian besar kebutuhan kedelai nasional, yang rakyat banyak mengonsumsinya dalam bentuk tahu-tempe, harus pula diimpor. Tahun lalu, misalnya, petani kedelai lokal hanya mampu memproduksi 745.000 ton kedelai. Sedangkan kebutuhan nasional mencapai 2 juta ton. Sisanya mau tak mau mesti mengimpor. Kedelai impor ini sekitar 80%-nya berasal dari Amerika Serikat. Tahun lalu, negara adidaya itu mengekspor 980.000 ton kedelai ke Indonesia.

Ketika pemerintah SBY begitu riuh berkampanye soal "swasembada beras", kaum tani di Indonesia sedang merintih akibat tirani pasar bebas. Tekanan pasar yang begitu kuat tidak hanya menyulitkan petani memperoleh akses modal, pupuk, teknologi produksi, tetapi juga menghancurkan pasar di dalam negeri.

Sementara itu, sistim irigasi sebagai penunjang pokok dalam memacu produksi pertanian berada dalam kondisi buruk. Setidaknya, berdasarkan data, terdapat 80% sistim irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jika benar, berarti klaim pemerintah bahwa sistim irigasi menunjang produksi pertanian adalah bohong. Dan memang demikian faktanya. Menurut Andreas Maryoto, seperti yang ditulis Kompas edisi 24 februari 09, ketersediaan air bagi pertanian bukan karena faktor irigasi yang baik, melainkan karena faktor cuaca pada musim kemarau yang cenderung basah seperti pernah terjadi pada 2003.

Bukti kebohongan "swasembada beras" pun nampak dengan jelas, seperti jatuhnya kesejahteraan kaum tani, mahalnya harga pangan di pasar, dan kekurangan pangan di berbagai daerah. Jika kita surplus pangan, kenapa Pada 2007 terdapat 4,1 juta balita yang mengalami malnutrisi, sebanyak 3,38 juta mengalami gizi kurang, dan 755.000 dengan risiko gizi buruk (sumber, Depkes). Jadi, meskipun dikatakan kita swasembada pangan, tetapi tingkat kelaparan juga masih tinggi.

Dengan kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kaum tani di Indonesia masih berada di bawah terjajah, yaitu di bawah penjajahan neoliberal.

Menurut Ketua Serikat Tani Riau (STR), Rinaldi, petani di Indonesia masih merupakan lapisan sosial rakyat jajahan, sebab negara belum pernah memberikan perlindungan dan perlakuan yang lebih baik terhadap kaum tani ini.

Sebagai contoh, menurut Rinaldi, ketika petani berhadapan dengan perusahaan pemodal, pemerintah justru menerbitkan peraturan dan perlindungan khusus bagi pemilik modal, bukan kepada petaninya.

Rinaldi juga mengeritik pemerintahan SBY, karena tidak mempunyai strategi jangka panjang untuk pembangunan pertanian. Kegagalan ini, katanya, menyebabkan sektor pertanian bukan lagi sektor produktif dan ekonomis bagi orang-orang di desa, sehingga mereka lebih memilih menjadi pekerja di kota atau TKI di luar negeri.

Sementara itu, Ketua Serikat Tani Nasional (STN), Yudi Budi Wibowo menyatakan, sektor pertanian tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah, sebab sektor pertanian memegang peranan sangat vital dalam ekonomi nasional. Sekarang ini, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja paling besar, yakni 41,3 juta orang atau separuh dari angkatan kerja nasional (2008).

Sementara itu, sektor pertanian juga masih menjadi penyangga utama pertumbuhan PDB nasional, meskipun persentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2008, kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan PDB nasional mencapai 4,89 persen, sedangkan surplus neraca perdagangan hingga Oktober 2008 senilai 12,39 miliar dolar AS. Hal ini, menurut Yudi, disebabkan oleh semakin merosotnya produktifitas sektor pertanian di dalam negeri.

Baik Rinaldi maupun Yudi Budi Wibowo, keduanya menganggap pemerintahan sekarang ini tidak akan sanggup membangun kembali sektor pertanian, apabila mereka tetap berpegang kepada mashab neoliberalisme. Untuk itu, STN mengajukan gagasan haluan ekonomi baru, yaitu haluan ekonomi kerakyatan, anti imperialisme, serta berlandaskan kepada solidaritas dan kerjasama.

Rudi HArtono dan Ulfa Ilyas

Artikel ini diambil dari :http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=1


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Refleksi HUT Kemerdekaan (1) : Kaum Pekerja Belum Merdeka

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa Ilyas

Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Supiarso (40 th), seorang buruh pabrik Roti di Tangerang, masih dipusingkan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menggeluti keluarganya. Pasalnya, gaji yang diperolehnya, hanya bisa menutupi seperdua dari kebutuhan keluarganya.


Setiap bulannya, Supiarso hanya mendapatkan upah sebesar Rp600 ribu perbulan, lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang yang tercatat Rp1.054.660. Disamping itu, Suhemi juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang sangat sulit, sebab perusahaan belum menerapkan hak-hak normatif.

"Kami bekerja sangat berat sekali. Terkadang, kalau ada buruh yang sakit, mereka tidak disediakan obat atau K3," ujarnya.

Demi menutupi kebutuhan keluarganya, Supiarso harus mengambil sisa istirahat setelah pulang bekerja, untuk menjadi tukang ojek. Istrinya pun turut bekerja, dengan menjual sayur di pasar pagi, hanya untuk menambah keuangan keluarga.

Suhemi tidak sendirian. Penderitaan serupa juga di jalani Sulastri (26 th), seorang buruh yang bekerja di sebuah perusahaan garment di KBN Cakung. Menurut dia, upah yang diterimahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal, Sulastri juga dibebani tanggung jawab moral dari keluarganya, yakni membiayai pendidikan dua orang adiknya di kampung. Untuk menghemat pengeluaran, Sutinah pun harus berkongsi dengan empat orang kawannya, untuk mengontrak sebuah kamar kost berukuran 4 X 4 meter.

Supiraso dan Sulastri merupakan contoh kecil, yang menggambarkan nasib kaum buruh Indonesia kini. Di luar sana, buruh yang mengalami nasib sama dengan Supiarso dan Sulastri cukup banyak.

Menurut penjelasan BPS, upah buruh industri pada triwulan ke III tahun 2008 dibandingkan triwulan II 2008, secara nominal, turun 8,74%. Secara riil, upah buruh industri pada periode yang sama turun sebesar 11,30%.

Sementara itu, menurut Yanuar Rizky, presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), tingkat pendapatan buruh, terutama upah, tidak dapat menutupi lonjakan kenaikan biaya konsumsi makan keluarga, kredit rumah, dan pendidikan. Menurutnya, buruh yang berpendapatan Rp1 juta kebawah, akan terkena tekanan daya beli yang tinggi.

Dalam menerapkan politik "upah", pemerintah masih menempatkan upah murah sebagai keunggulan komparatif di hadapan para investor, untuk menarik mereka menanamkan modalnya dan menggali keuntungan besar di Indonesia.

Di samping itu, kaum buruh Indonesia juga harus berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang sangat liberal, yang sering disebut "labour market flexibility". Akibatnya, banyak pekerja yang harus dipaksa sebagai pekerja kontrak dan outsourcing, mirip dengan sistim kerja rodi di jaman kolonial.

Bukan itu saja, buruh Indonesia masih harus berhadapan dengan dampak krisis kapitalisme global. Seperti diketahui, rejim neoliberal di Indonesia mengandalkan kaum buruh sebagai sarung tangan mereka menghadapi krisis. Keputusan SKB empat menteri, contohnya, dijadikan sebagai penangkal krisis, menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kenaikan upah yang berarti selama tahun 2009 ini.

Penderitaan buruh belum berakhir. Industri nasional, sebagai tempat bergantungnya pengusaha dan pekerja, juga berada diambang kehancuran. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Panjangnya barisan penganggur (baca, pasukan buruh cadangan) bukannya menjadi keprihatinan pemerintah, sebagai cerminan dari kegagalan, justru dijadikan "bargaining position" untuk menekan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja.

Bila kemerdekaan diartikan sebagai pembebasan rakyat dari segala belenggu kolonial, utamanya belenggu ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka kaum buruh sekarang ini belumlah merdeka. Mereka berada dibawah belenggu baru, yaitu neoliberalisme.

Menurut Dominggus Oktavianus, ketua umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), kaum buruh masih merupakan lapisan sosial yang belum menikmati dampak kemerdekaan. Penyebabnya, menurut dia, syarat-syarat untuk memajukan bangsa, seperti sumber daya alam, SDM, dan teknologi, dikuasai dan didominasi oleh pihak asing. Untuk itu, kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melepas belenggu penjajahan baru ini, yaitu menghentikan neoliberalisme di Indonesia.
Jadi, arti kemerdekaan bagi kaum buruh hanya merupakan formalitas belaka. Di belakang semua itu, buruh masih menjadi warga negara terhisap dan terjajah di negeri sendiri. Karena buruh merupakan lapisan sosial yang besar di Indonesia, disamping petani, kaum miskin kota, dan mahasiswa, maka sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah merdeka.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=1


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Ras Muhamad; Musik Reggae Adalah Suara Rakyat

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa ILyas

Ras Muhamad, Sang Reggae Ambassador, kembali meramaikan musik di tanah air melalui album barunya, next chapter. Dalam album baru ini, Ras Muhamad kembali memancarkan semangat kuat untuk mengibarkan bendera reggae Indonesia, sebagai identitas dan kebanggan bangsa di kancah lokal maupun internasional.


Album baru Ras Muhammad, Next Chapter, diluncurkan secara resmi di Mario Palace, Menteng Huis, kemaren (13/8). Dalam acara ini, ratusan orang penggemar reggae, para rastafari, dan aktifis pergerakan turut memberikan dukungan dan apresiasinya. Selain itu, peluncuruan album kedunia ini disertai penampilan sejumlah band reggae Indonesia, diantaranya Smoke Gimbal, Boriz Got Soul, Shore, Primitive, Batik Tribe, The Babylonians, dan Matahari.

Di tengah opensif kebudayaan asing (baca; imperialis), hanya sedikit seniman atau pekerja senin yang mau bercermin pada kebudayaan bangsanya. Saat ini, mayoritas seniman bekerja sekedar untuk memuaskan kepentingan industri musik, dan, setelah itu, mereka puas dengan royalty dan ketenaran. Hanya sedikit seniman atau musisi Indonesia yang sanggup berdiri, dengan berpegang teguh pada prinsip berkesenian untuk rakyat.

Salah satu orang atau pemusik yang teguh pada berkesenian untuk rakyat itu adalah Ras Muhammad, pemuda Indonesia yang pernah bermukim di New York, Amerika Serikat, selama beberapa tahun.

Muhamad Egar, demikian nama aslinya, menghentakkan irama musik tanah air dengan pesan-pesan perdamaian, persatuan, kritik sosial, hingga seruan-seruan perjuangan revolusioner. Di album pertamanya, Reggae Ambassador (2007), Ras begitu terang mengusung kritik sosial dan perlawanan terhadap sistem yang membelenggu rakyat Indonesia. Di album ini pula, Ras mendedikasikan lagu "Siempre" kepada legenda revolusi Kuba, Ernesto Che Guevara.

Di album kedua ini, Next Chapter, Ras tampak makin matang mengusung tema-tema perdamaian, cinta, kritik sosial, dan optimisme terhadap masa depan yang lebih baik. Di single "Rebel Music" misalnya, ia mengajak semua orang untuk menjadikan harmoni musik sebagai simfoni yang melahirkan kedamaian, persaudaraan, dan persatuan.

Sementara itu, di single yang berjudul "Crisis", dia mencoba memperlihatkan ketegangan sosial di kalangan rakyat miskin, akibat keserakahan dan kerakusan sebuah sistim ekonomi yang hanya mengejar profit, yakni kapitalisme. Di Indonesia, akibat tekanan kapitalisme neoliberal, sekitar 60% penduduk Indonesia kini hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD perhari, setara dengan nilai subsidi seekor sapi yang merumput di Eropa.

Di single lainnya, Make a Way, Ras malah lebih pedas mengeritik sistim politik di Indonesia yang hanya dihuni politi pengumbar janji, tapi akan segera membokongi rakyat takkala sudah memangku kekuasaan. Seperti diketahui, para politisi Indonesia begitu akrab dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu, mereka benar-benar menjadikan politik sebagai arena mencari kekuasaan pribadi, ajang saling peras-memeras, dan menunjukkan status sosial.

"saya berharap mereka dapat menjadi generasi yang kuat, dan tidak bergantung terlalu banyak kepada pemimpin politik" ujarnya kepada wartawan BBC News, pada 22 Mei 2009 lalu.
Memang, banyak seniman yang menghindari kritik sosial yang lebih jauh, sebab takut dituduh sebagai seniman politik. Tapi bagi Ras Muhammad, seperti juga sang legenda Bob Marley dan Peter Tosh yang tidak khawatir dengan pengaruh politik pada musik mereka, reggae harus mencerminkan apa yang terjadi, apa yang sedang dihadai oleh rakyat. "musik reggae adalah selalu suara rakyat. kejadian apapun, saya merasa harus menyanyikanya," tegas dia.

Soal politik, yang kemudian terkesan ada yang baik dan buruk, memang begitu bergantung kepada warna kesadaran politik dan ideologi si pemusiknya. Dalam hal ini, Ras Muhammad memang masih sangat berhati-hati dengan label "musisi politis", sebab masih mempersamakan politik sebagai segala hal yang kotor, mungkin.

Filsuf perempuan, Hannan Arendt, dalam human condition, menyatakan politik itu punya kandungan moral dan etika yang tak dapat dicabut atau diabaikan.

"Seni itu harus berbicara soal perjuangan hidup, tidak bisa dipisahkan dengan soal kehidupan. Dan, politik adalah bagian dari kehidupan," ungkap penyair Inggris keturunan Hongaria, George Szirtes.

Dalam hal ini, saya sangat sepakat dengan WS Rendra. Dalam sajak sebatang lisong, dia berkata; apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.

Di samping mengeritik soal politisi yang busuk itu, Ras juga mengungkapkan pentingnya nasionalisme Indonesia, sebagai senjata untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan. Tentunya nasionalisme yang dimaksud bukanlah nasionalisme sempit, tapi sebuah nasionalisme yang bersumber dari fikiran tokoh terkemuka pembebasan nasional Indonesia, Soekarno. Semua ini diungkapkan dalam lagu "45", yang melibatkan beberapa musisi reggae lokal, diantaranya Danar souljah, Nico Primitive, Che Babylonians, dan sebagainya.

Kritik-kritik sosial terhadap berbagai gambaran sosial nampak jelas dalam deretan lagunya di album kedua ini, diantaranya; Monster Industri, The System, dan sebagainya.

Soal warna dan tujuan bermusik, memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari si pencipta musiknya. Menurut Ras Muhamad, pemikirannya begitu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar, diantaranya Soekarno, Gandhi, Karl Marx, Che Guevara, dan Haile Salassie.

Memang, lagu-lagu Ras di album kedua ini cukup mengesankan, tak diragukan lagi. Namun, di luar itu, secara pribadi saya juga sangat tertarik dengan sampul album keduanya ini, utamanya mengenai kostum dia yang menggambarkan "petani ber-caping sedang memanggul senjata".

Iya, memang sudah saatnya bagi seniman progressif tampil kedepan.

Tulisan ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=1


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Kemerdekaan Perempuan dan Neoliberalisme

ULFA ILYAS

PERAYAAN kemerdekaan Indonesia, tahun ini, cukup menarik bagi perempuan Indonesia. Penyebabnya, perayaan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan periode transisional menuju pemerintahan baru, yakni pemerintahan hasil pemilu presiden (Pilpres) 2009.

Ada hal yang paradoksal di sini. Di satu sisi, ada pengakuan formal mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, setelah 64 tahun kemerdekaan "formal" ini, mayoritas rakyat Indonesia masih terperosok pada sebuah situasi yang tidak jauh beda dengan jaman kolonial dulu, seperti kemiskinan, pengangguran, pembodohan, dan sebagainya.


Sementara itu, kaum perempuan Indonesia, yang menempati lebih dari separuh populasi, masih merupakan korban dari berbagai belenggu sosial, ekonomi, dan politik di negeri ini. Artinya, bila kemerdekaan dianggap sebagai pembebasan rakyat dari segala bentuk belenggu (ekonomi, politik, dan sosial budaya), maka sebagaian besar perempuan Indonesia belumlah merdeka. Sebab, belenggu sosial, ekonomi, dan politik itu masih menyisakan ruang bagi terjajahnya kaum perempuan.

Neoliberal dan Nasib Perempuan

Pada akhir abad 19, ketika Kartini muncul, musuh utama bagi kaum perempuan adalah sistim sosial patriarkal dan kolonialisme. Ketika itu, kedua belenggu ini menjelma sebagai kekuatan besar yang menghisap dan menindas perempuan.

Sekarang ini, bagi gerakan feminis di berbagai belahan dunia, neoliberalisme dipandang sebagai rejim baru yang menindas perempuan. Neoliberalisme, yang oleh banyak orang dikatakan kapitalisme tanpa sarung tangan, sangat agressif dalam menempatkan perempuan sekedar sebagai tenaga kerja ber-upah murah, hingga menjadikan perempuan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Joelle Palmieri, direktur Les Pénélopes dan the Association for the Promotion of the Social and Solidarity Economy (APRESS), menganggap neoliberalisme sebagai pengejawantahan bentuk patriarkhi baru di bidang ekonomi, karena sangat berlandaskan kepada kompetisi ekonomi bebas. Sementara itu, bagi sejumlah gerakan feminis di dunia ketiga, neoliberalisme dianggap sebagai ekspresi penjajahan di era modern. Penyebabnya, menurut mereka, neoliberalisme telah merampas segala sumber daya potensial, dan, karenanya, tidak menyisakan sedikitpun bagi perempuan dan generasi mendatang.

Sementara itu, beberapa feminis berpendapat bahwa perempuan terkena dampak neoliberal lebih keras dibanding laki-laki. Untuk kesimpulan ini, mereka punya dua penjelasan; pertama, perempuan sangat lemah aksesnya terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mereka begitu bergantung kepada negara. Sehingga, ketika negara menghapus peran sosialnya, maka perempuan akan mendapatkan dampak cukup jauh. Kedua, sekarang ini perempuan masih mengalami penindasan berlapis; patriarkhi dan kapitalisme. Sehingga, karena hal itu, perempuan sangat bergantung kepada perlindungan negara, dan adanya sebuah regulator.

Di Indonesia, misalnya, potret kemiskinan memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menempati kelompok sosial paling miskin di Indonesia, mengutip studi ADB (2005), mencapai 70%. Sementara, kaum perempuan yang tidak tertampung dalam industri dimobilisasi menjadi buruh tani dan buruh kebun (69,32% dari 47,67% tenaga kerja di perdesaan), buruh migran (71.433). Sementara itu, jumlah perempuan Indonesia yang terseret pada perdagangan (tracficking) dan bisnis pelacuran mencapai 650 ribu hingga satu juta orang pertahun.

Anti Neoliberalisme

Dengan kemenangan SBY-Budiono, pada pilpres lalu, berarti gerakan perempuan di Indonesia sulit berharap adanya perubahan ekonomi, politik, dan sosial-budaya, yang akan mengeluarkan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi.

Neoliberalisme, bagaimanapun, bukan takdir yang tak dapat diubah. Di berbagai belahan dunia, gerakan perempuan mengambil bagian paling aktif untuk menentang sistem keserakahan ini. Di negara tetangga kita, Papua New guinea, perempuan berada di garis depan perjuangan melawan swastanisasi tanah dan reformasi pendidikan, yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia. Di Bolivia, ketika privatisasi air digalakkan, perempuan menjadi unsur paling dinamis dan paling maju dari gerakan sosial.

Di Indonesia, sebetulnya, perempuan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan anti neoliberalisme. Hanya saja, memang, artikulasi politik dari aktifitas ini belum terlihat. Sebagai misal, kita merasa miris ketika mendengar bahwa, mengutip CSIS, ada 80% perempuan lebih senang memilih SBY-Budiono. Artinya, masih banyak perempuan yang belum menyadari bahwa masa depan mereka terancam oleh neoliberalisme, yang akan dipraktekkan oleh SBY-Budiono.

Ini merupakan tantangan terbesar: Menyakinkan mayoritas perempuan, utamanya kalangan perempuan miskin, bahwa musuh terbesar mereka sekarang ini adalah sistim neoliberalisme.

Hambatan lainnya, perempuan harus sanggup menyakinkan gerakan sosial lainnya, seperti gerakan buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, mahasiswa, masyarakat adat, gerakan lingkungan, dan sebagainya, bahwa mereka harus menjadi "core" bersama untuk menghadapi gurita "neoliberalisme". Dengan jumlah kuantitatif yang lebih besar, maka perempuan menyimpan kekuatan yang sangat besar, tinggal bagaimana mengartikulasikannya secara tepat.

ULFA ILYAS peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media online progressif, Berdikari online.

Tulisan ini di ambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=44


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Kegentingan Politik dan Ekonomi

Oleh : Rudi hartono

Pidato SBY mengenai nota keuangan 2010 tidak jauh berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, bahkan tidak berbeda sedikitpun dengan pidato kenegaraan pada tahun 2008, seperti yang dilangsir media online, inilah.com. Dalam pidatonya, presiden SBY kembali menebar janji dan sejumlah ambisi kosong, seperti program pro poor (baca, penghapusan kemiskinan), pro job (baca, penciptaan lapangan kerja), dan pro growth (baca, memacu pertumbuhan ekonomi).


Seperti diketahui, pidato nota keuangan SBY berlangsung dibawah bayang-bayang terbentuknya krisis ekonomi terburuk di dunia, setidaknya mempengaruhi dalam beberapa tahun kedepan, dan krisis politik berkepanjangan.

Selain itu, seperti biasa, presiden SBY begitu banyak memuji angka-angka fantantis, terutama di bidang ekonomi, sebagai angka pencapaian untuk menetapkan optimisme di masa depan. Padahal, angka-angka itu berkali-kali mendapat koreksi berbagai pihak, serta berbenturan dengan kenyataan objektif yang berlangsung di lapangan. Di bidang politik, pelaksanaan pilpres yang diwarnai kecurangan dan manipulasi, telah memberi basis awal bagi penjelasan bahwa pemerintahan paska pemilu adalah tidak legitimate.

Kegentingan Politik

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 lalu telah memelihara dan sekaligus memperdalam krisis politik di Indonesia. Pelaksanaan pemilu digugat di sana sini, dan banyak pihak yang melaporkan fakta-fakta kecurangan. Sementara itu, beberapa pihak memberi label "pemilu terburuk" untuk menegaskan kualitas pelaksanaan pemilu yang sangat buruk.

Di luar itu, pelaksanaan pilpres yang buruk ini telah menandai pertikaian jangka panjang antara SBY dan penentangnya. Tidak bisa tidak, cara SBY dalam menyelesaikan persaingan politik, tidak dapat diterima bukan saja oleh para pesaing politiknya, tapi juga lapisan luas masyarakat. Terakhir, kisruh pelaksanaan pilpres telah mendorong sejumlah lembaga negara (MK dan MA) dan KPU saling bertabrakan, sehingga semakin mengambrukkan bangunan politik kekuasaan klas kapitalis di Indonesia.

Bagi pesaing SBY, kecurangan pemilu merupakan manifestasi ketidakmampuan kubu SBY-Budiono memenangkan pilpres secara jujur. Artinya, kecurangan ini telah menghilangkan peluang mereka, tanpa menikmati sebuah bentuk kompetisi yang benar-benar sehat dan adil.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama korban neoliberalisme, pemilu curang ini telah memaksakan mereka semakin bergeser ke tepi jurang kematian (baca; kemiskinan, pengangguran, dan PHK massal). Untuk itu, kemenangan SBY yang neoliberal, merupakan "lonceng kematian" bagi kesejahteraan 200 juta rakyat Indonesia.

Jadi, dalam beberapa tahun kedepan, SBY akan melanjutkan perseteruannya dengan kubu-kubu politik penentangnya, dan juga berhadapan dengan lapisan luas rakyat Indonesia.

Kegentingan Ekonomi

Dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, yang merupakan persoalan paling krusial pada saat ini, SBY masih bersandar pada janji-janji perbaikan ekonomi, sogokan-sogokan khusus kepada sektor tertentu di masyarakat, serta menawarkan ekspektasi di masa depan.

Dalam pidato nota keuangannya, siang tadi (3/8), SBY menjanjikan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan anggaran sosial, dan sebagainya. Akan tetapi, pada tahun 2004, janji-janji seperti ini juga pernah dikobarkan, tapi hasilnya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keterpurukan ekonomi dan penderitaan rakyat yang tiada taranya.

Bagaimana tidak, ekonomi nasional seakan mengalami "terjun bebas" dalam beberapa tahun tahun terakhir. Di bidang industri, misalnya, pertumbuhannya terus menerus menurun setiap tahunnya, karena selain gempuran neoliberalisme, juga perilaku pemerintah yang mengabaikan sektor penting ini. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Lebih dari itu, berbagai produk lokal di pasar dalam negeri juga mengalami kemerosotan. Sebagai misal, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), penguasaan pasar domestik oleh produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional merosot dari 57% (2005) menjadi 23% (2008), dan diperkirakan 70% di antaranya masuk secara ilegal. Laporan lain menunjukkan, sekitar 70% pasar produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri telah digusur oleh produk impor.

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Kegentingan ini, setidaknya, juga ditangkap oleh Asosiasi Pengusaha. Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, meragukan pemerintahan SBY dapat mengurai masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi benang kusut. Pasalnya, menurut dia, tiga motor utama pertumbuhan ekonomi, yakni investasi langsung, grafik ekspor, dan tinggat konsumsi (baca, permintaan efektif) di dalam negeri kian menurun.

Dapat dipastikan, tingkat konsumsi domestik semakin menurun, seiring dengan menurunnya daya beli rakyat dan gejala deflasi. Dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di sela-sela pelaksanaan pemilu, tingkat konsumsi ditunjang oleh belanja pemilu, bukan oleh peningkatan pendapatan rakyat. Mengacu pada catatan Deperindag, tingkat konsumsi rumah tangga terus menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2007, kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB masih mencapai 63,6%, kemudian menjadi 61% pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi 57% pada tahun 2009 ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya soal bagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi dunia, faktor kesejahteraan dan pendapatan pekerja-lah yang paling banyak dipangkas, berupa penundaan kenaikan upah, dan sebagainya.

Namun, kesulitan bukan hanya menimpa kaum buruh, tapi juga kaum tani, sektor miskin kota, dan sektor-sektor sosial lainnya.

Bertemunya Dua Kegentingan

Menjadi kekuatan mayoritas, baik di parlemen maupun di eksekutif, bukan merupakan jaminan bahwa SBY-Budiono akan relatif aman dari gejolak sosial, khususnya dalam beberapa tahun kedepan. Bukan tidak mungkin kekisruhan politik akan menemukan pembenarannya pada krisis ekonomi, yang telah mendorong sebagaian besar rakyat ke tepi jurang "kemiskinan".

Sebelumnya, di beberapa negara, krisis ekonomi berhasil memicu sebuah gelombang krisis politik, dan berhasil mengakhiri kekuasaan rejim-rejim neoliberal yang berkuasa di sana. Di Eropa, tiga pemerintahan neoliberal-Latvia, Moldova, dan Iceland-- berhasil dijatuhkan oleh gelombang protes yang dipicu oleh krisis ekonomi.

Di Indonesia, pengalaman kejatuhan rejim orde baru patut menjadi pelajaran penting bagi rejim neoliberal, SBY. Pada saat itu, tahun 1997, rakyat memperlihatkan kemuakan dengan perilaku orde baru mencurangi pemilu, di samping perilakunya berkali-kali memukul gerakan pro-demokrasi. Akhirnya, ketika krisis ekonomi 1997 menjalar, sebuah gelombang protes segera merobohkan rejim korup yang telah berusia 32 tahun ini.

Perlu diketahui, SBY-Budiono hanya menegaskan neoliberalisme yang lebih agressif, sebagai koreksi terhadap apa yang disebut neoliberalisme yang dihambat oleh kelompok kepentingan di masa lalu. Sehingga, dengan menempatkan banyak "administratur dan professional" pada pemerintahannya, rejim baru ini hanya akan menambah dan memperluas cakupan dan agressifitas kebijakan neoliberal di negeri ini. Sebagai hasilnya, sudah pasti, kebijakan ini akan menyerang kesejahteraan 200 juta lebih rakyat Indonesia.

Dan, untuk hal itu, rakyat sudah fasih menjawab; setiap rejim yang anti rakyat, harus disingkirkan!

RUDI HARTONO, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media alternatif; Jurnal Arah Kiri dan Berdikari Online.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=407&Itemid=1



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Corat Coret Pilpres

Oleh : Data Brainanta

H+1

Bertubi-tubi media memberitakan kemenangan SBY. Isu DPT bermasalah yang sempat terangkat menjelang hari H kini tenggelam sudah, begitu pun kasus2 kecurangan lainnya. Quick count yang mengetuk palu, bukan KPU; sementara suara-suara sesungguhnya masih dalam perhitungan. Media menyegel kemenangan incumbent, sambil membujuk yang kalah agar legowo - kadang bahkan mengejek: golput lebih besar dari mega atau jk! JK kalah di TPS rumahnya! (Omong2 siapa yang menang di TPS warga korban Lapindo ya?) Hanya segelintir kecil saja yg masih peduli memprotes kemenangan yang cacat hukum ini. Suara pembaruan, sbg salah satu yg bukan pendukung SBY, dalam editorialnya menyatakan bahwa kemenangan incumbent tidaklah terhormat di mata lawannya.



Mengapa penyelewengan demokrasi ini bisa berlalu begitu saja di depan mata publik? Barangkali jawabannya sederhana, siapa peduli teknis demokrasi yg bersih, toh semuanya juga kotor, yang penting jagoan gue menang. Atau lebih sederhana lagi: EGP!

Yah. Inilah realitas demokrasi neoliberal. Penjelasan yang jitu justru ada pada email Andi Mallarangeng (katanya palsu) yang menyatakan bahwa masyarakat kita sudah begitu konsumtif, sehingga nilai-nilai sosial dan ideologi sudah tak ada artinya. Alih-alih mempertahankan Pancasila, masyarakat kita justru lebih rela berjuang mati-matian, ngutang sana sini, untuk membeli Blackberry - katanya. Tepat sekali kan?

Konsumerisme atau sifat konsumtif konotasi umumnya adalah negatif. Tentu, ini tergantung perspektif juga. Dalam wacana neoliberalis itu diagung-aungkan sebagai penggerak masyarakat dan kemajuan peradaban. Tengoklah pendapat Sri Mulyani yang bilang bahwa Indonesia punya potensi dalam pasar global karena jumlah konsumen usia muda cukup tinggi. Bukan tingkat pendidikan, bukan budaya, bukan pula kemampuan produksi yang dijadikan acuan, melainkan sejauh apa masyarakat usia produktifnya keranjingan mengkonsumsi sehingga rela terus menerus bekerja keras untuk melunasi tagihannya. Dalam skala negara, negeri kita pun juga telah menjadi negeri konsumtif, yang berhutang gila-gilaan untuk memoles angka-angka ekonomi makro yang sesungguhnya tak lebih dari make-up untuk menyembunyikan kemiskinan yang meluas, akibat APBN yang digunakan untuk melunasi utang dan pembelanjaan yang tidak menambah kemampuan produksi negeri ini.

Kata Pram, akar korupsi berasal dari konsumsi yang melebihi produksi. Tak heranlah bila pemberantasan korupsi (KPK) hanya sekedar sandiwara berlakon tebang pilih. Gak percaya? Cek saja ke Transparancy International; peringkat korupsi Indonesia tidak ada perbaikan.

Kekorupan pemilu ini justru berlangsung terang-terangan. Untuk menang pemilu dalam masyarakat yang telah dibuat begitu konsumtif maka metodenya pun bukan program-program politik/ekonomi yang maju yang menarik perhatian rakyat, melainkan image, citra, seperti halnya tampil dalam American Idol atau reality show lainnya. Mau sosialisme, kapitalisme atau neolib sekali pun rakyat tidak peduli, yang dipedulikan adalah siapa calon yg paling menarik perhatian mereka, yang tampil paling keren. (Mallarangeng, 2009)

Di sini peran media jadi sentral. Siapa menguasai media, maka satu kakinya sudah melalui garis finish. Kaki lainnya tinggal pada kontrol pengerahan massa. Bagi incumbent yang telah solid menguasai organisasi negara, seperti tentara yang strukturnya nasional, maka yang ini bukan masalah besar. Tinggal bagaimana caranya mempertahankan diri dari tantangan-tantangan mobilisasi dari saingan-saingannya, termasuk dari gerakan massa. Ini pun dapat dinetralisir dengan sentimen anti-elektoral misalnya.

Monopoli media incumbent pun begitu terang, hingga sesungguhnya banyak melanggar aturan hukum. Siaran pooling seluruh stasiun TV yg biasa pada jaman Orba, kini bisa disaksikan lagi. Yang juga cukup mencengangkan, iklan kampanye lawan politik - Mega-Pro - ditolak oleh stasiun-stasiun TV. Bukan bawaslu yang menolak, tapi stasiun tv swasta. Tidak perlu lagi lembaga sensor negara. Kini siapa yang punya cukup uang bisa menyensor apa pun yang ia mau. (silahkan baca artikel R Chesney di notes saya yg lalu utk deskripsi ttg kritik media neoliberal)

Tak heran, yang paling awal merayakan kemenangan SBY adalah kerajaan uang, yakni bursa saham, bahkan sejak semalam sebelum pilpres dimulai - atau tepatnya, ketika DPT cacat tidak diproses oleh KPU. Goldman Sachs, bank investasi AS yang paling mengambil keuntungan dari keruntuhan finansial tahun lalu, paket bailout dan krisis saat ini (bahkan bisa dibilang turut mendalangi semua itu), yang orang-orangnya menguasai posisi ekonomi kunci dalam administrasi Obama, menaikkan peringkat Indonesia pada malam itu juga. Dan besoknya, barulah digelar pilpres.

Perlawanan terhormat thd fait-accompli ini ditunjukkan oleh Prabowo, yg pada malam sebelum pilpres menggelar orasi politik dan menuding - dengan tepat - bahwa SBY melakukan malapraktik.

Dalam pertarungan ini, Prabowo yang punya dosa besar pada gerakan pro-dem dekade lalu, kini seakan-akan menjadi pejuang terdepan bagi demokrasi yang bersih, jurdil. Tentunya, kali ini dia begitu berkepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dia menuntut hak-hak demokratiknya - hak-hak yang dulu dirampas dari tangan rakyat oleh rejim Harto, yang mana ia menjadi salah satu tukang jagalnya.

Begitu pula dalam masa kampanye ini dia menjadi pembela ekonomi pro-rakyat, yang telah dicerabuti dari bumi nusantara dengan dijatuhkannya Sukarno dan dibunuhnya jutaan pengikut dan simpatisannya, lagi-lagi oleh Harto. Namun ayahnya Prabowo, Sumitro D, pernah pula turut berperan melawan rejim Sukarno yang pro-rakyat.

Kalau ada penebusan dosa, maka sesungguhnya Prabowo sudah ada di jalan yang benar. Walaupun masih sekedar retorika menegakkan demokrasi yang adil dan ekonomi pro-rakyat - dua hal yang ia maupun papinya pernah berperan dalam menghancurkannya.

Walaupun sepertinya gagal menghentikan kelanjutan rejim neoliberal tulen (SBY-Bud-Sri Mulyani) pilpres 2009 bisa dibilang cukup istimewa bagi pendidikan politik rakyat. Praktis sejak para kandidat telah mendaftar, isu yang terangkat adalah isu yang benar-benar membedah sebab-musabab ketertinggalan bangsa, yakni ekonomi politik, neolib. Susah memang, ini bukan barang jualan yang laris, isu ini bukan indomie yang sedap, massal, instan, murahan, tapi gak bergizi; melainkan gado-gado, yang handmade, bergizi tinggi, dan sebenarnya lebih sedap kalau mau nambahin duit lagi dikit. Dengan terangkatnya neolib, walaupun mungkin masih banyak yang belum menerima, setidaknya di masa depan kebijakan-kebijakan neoliberal yang anti-rakyat, seperti privatisasi, liberalisasi jasa sosial, tidak dapat lagi begitu saja didandani cantik seperti sebelumnya.

Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana berdemokrasi. Gede Sandra benar, Rizal Ramli telah lebih dulu memperingatkan kecurangan elektoral dalam pilpres, bahkan pileg, namun memang para elit terlalu sibuk membangun koalisi mengatur posisi. Barangkali juga para elit tidak cukup berani mengambil isu itu karena dapat dengan mudah dipelintir oleh media, yang dikuasai incumbent, dengan menggambarkannya sebagai wujud keegoisan sang pemrotes. Anti-neolib lebih aman, karena SBY jelas-jelas ngerangkul anteknya neolib di Indonesia: Budiono.

Walau begitu persoalan demokrasi justru cukup penting dalam melawan neolib. Kaum neoliberalis sedapat mungkin melepaskan diri dari kontrol demokrasi, baik dengan menyuap utusan-utusan rakyat di DPR, maupun dengan memprivatisasi atau meliberalisasi fungsi-fungsi negara. Pendidikan yang kewajiban negara; coret, jadikan badan hukum/perusahaan. Kesehatan, Telekomunikasi, Energi, BBM,....daftar jagal kaum neoliberal sangat panjang. Hanya dengan kontrol demokrasi yang utuh maka kesewenang-wenangan kaum neoliberal ini bisa dibendung. Demokrasi utuh maksudnya adalah yang mensyaratkan akses informasi yang luas - bukan yang dibentuk semata-mata oleh korporasi media mainstream - serta aturan legislasi yang inklusif, tidak diskriminatif.

Mungkin secara praktisnya perlu mulai dipikirkan bagaimana mekanisme elektoral yang lebih baik, yang bisa menjamin independesi KPU, meminimalisir rekayasa daftar pemilih atau kecurangan lainnya, maupun mengontrol intervensi kekuatan opini seperti media dan lembaga survey swasta. Mungkin juga sudah saatnya mempelajari ide-ide yang lebih partisipatoris seperti pengaturan plebisit/referendum untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga rakyat memiliki kekuatan langsung dan legal dalam menolak penerapan legislasi dan kebijakan neoliberal, bukan lagi diserahkan kepada anggota DPR yang tidak susah untuk dibeli, maupun eksekutif yang sering kali tak berdaya di hadapan kepentingan finansial global. Tentu ini mensyaratkan perubahan legal yang lebih mendalam, yakni amandemen konstitusi. Dan ini perlu diusung oleh suatu gerakan politik persatuan yang nyata.

Demokrasi pada 2009 telah berjalan semakin cacat dibandingkan lima tahun lalu. Mereka yang peduli pada tetap terbukanya ruang demokrasi, apalagi memperdalam demokrasi, mestinya perlu mengevaluasi ini untuk merumuskan langkah ke depan. Gerakan pro-rakyat saat ini memang perlu mundur sementara untuk merapatkan barisan, karena perlawanan harus berlanjut selama penindasan berseru "lanjutkan".




Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Lalu Hilman Afriandi: Tunjuk Budiono, SBY hanya Pertegas Haluan Neoliberalnya

Keputusan SBY untuk menunjuk Budiono sebagai cawapresnya untuk bertarung dalam pemilu presiden mendatang, mendatangkan tanggapan beragam berbagai kalangan, termasuk kaum pergerakan. Polarisasi antara kubu neoliberal dan anti neoliberal pun, yang selama ini hanya menjadi wacana pinggiran, kini menjadi perdebatan hangat yang menghiasi media massa.

Dalam beberapa hari terakhir, peningkatan isu anti-neoliberalisme dipicu oleh munculnya nama Budiono sebagai pendamping SBY. Di mata banyak orang, Budiono sering dianggap sebagai prajurit neoliberal di Indonesia. Bersama dengan Sri Mulyani, ia menjadi pemain menentukan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Di kubu partai pendukung SBY sendiri, pemunculan Budiono sebagai wapres, sontak menciptakan perdebatan dan sedikit friksi. Beberapa partai seperti PKS, PAN, dan PPP kemudian mempertanyakan keputusan SBY ini, karena dianggap tidak melibatkan mereka sebagai peserta koalisi. Sementara PKS bereaksi lebih jauh lagi, selain menggelar rapat pimpinan tertutup, beberapa stuktur pendukung PKS menggelar aksi protes. Di beberapa tempat misalnya, KAMMI tiba-tiba meluncurkan isu anti-neoliberalisme, dengan sasaran bidik adalah Budiono.

Sejumlah organisasi gerakan pun melakukan hal serupa. Seolah-olah SBY adalah bersih, sementara Budiono-lah yang mengarahkan kubu SBY menjadi neoliberal. “Pendapat ini sungguh menyesatkan” ungkap Lalu Hilman Afriandi, ketua umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kepada Berdikari Online.

“PKS bukanlah partai anti-neoliberal. beberapa tindakan mereka di parlemen justru memuluskan kebijakan neoliberal, seperti kasus pengesahan UU BHP. Ribut-ribut sebagaian pendukung cikeas mengenai pencalonan Prabowo hanya masalah pembagian kue yang belum adil”, ujar Lalu Hilman.

Menurut Lalu Hilman, situasi politik sekarang ini menggambarkan dua polarisasi besar, yakni pro-neoliberalisme dan anti-neoliberalisme. Kubu neoliberal jelas diperlihatkan oleh kubu SBY, sementara kubu anti-neolib masih berserakan tetapi sudah punya embrio membesar. “kubu anti neoliberal ini berasal dari gerakan rakyat yang menjadi korban kebijakan neoliberal dan elit nasional yang berseteru kepentingan dengan capital multinasional”, ungkap Lalu.

“Sikap sejumlah gerakan menentang Budiono hanyalah untuk melancarkan proses transaksi politik. Nanti juga mereka melunak. Kalau mereka memang serius mau anti neolib, kenapa mereka tidak tinggalkan kubu Cikeas dan membangun gerakan massa anti-neolib”, katanya.

Apa Artinya Penunjukan Budiono?

Penunjukan Budiono pun terkesan begitu dipaksakan. Pasalnya, menurut sejumlah pengamat, sejumlah partai pendukung SBY sudah mengajukan begitu banyak nama. Kenapa SBY tidak mempertimbangkan nama-nama yang sudah direkomendasikan oleh partai-partai pendukung tersebut.

Bagi Lalu Hilman Afriandi, penunjukan Budiono sebagai wapres memberikan dua kesimpulan; pertama, Pembuktian bahwa SBY masih akan melanjutkan kebijakan neoliberalisme, apalagi itu dilakukan setelah pertemuan ADB di Bali. Kedua, guna mempercepat kebijakan politik dan ekonomi, khususnya yang bersinggungan dengan kepentingan IMF, Bank Dunia, dan sebagainya.

Salah satu paradigma neoliberal adalah bahwa sebuah pemerintahan yang baik (good governace) memerlukan pengelolaan dan administrasi yang professional, bukan soal politik. Karena itu, menurut Data, pejabat paling ideal untuk menjalankan neoliberal bukanlah politisi, melainkan akademisi, teknokrat. Maka tidak mengejutkan bila SBY menunjuk Budiono, sebab ia merupakan prajurit –prajurit neoliberal.

Bahkan menurutnya kebijakan neoliberal di masa mendatang akan semakin massif, jika SBY-Budiono memenangkan pilpres nanti. Lalu mengatakan, situasi ini membuka kesempatan kepada seluruh elemen progressif dan sektor-sektor sosial yang menjadi korban neoliberalisme untuk membangun front lebar anti-neolib. Atmosfer anti neoliberal yang kemungkinan meningkat karena pilpres, punya potensi luas untuk didorong menjadi gerakan anti neoliberal yang besar.

“masalahnya adalah bagaimana mendefenisikan musuh utama dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor sosial yang perlu dirangkul pada tahap histories tertentu”, Kata Lalu Hilman.

ULFA ILYAS

Tulisan ini diambil dari :http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1

Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Babak Baru Pergerakan Politik Perempuan

Oleh : Ulfa Ilyas

Pada paruh awal 2009 ini, gerakan perempuan di Indonesia berhadapan dengan dua momentum penting; peringatan hari perempuan sedunia (8 maret) dan pelaksanaan pemilu 2009 (9 April). Kedua momentum politik ini bukan hanya menciptakan ruang untuk merefleksikan kembali posisi gerakan perempuan, tetapi juga menjadi lapangan uji dari perkembangan gerakan politik perempuan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Bersamaan dengan itu, sentral perdebatan gerakan perempuan dalam beberapa tahun selalu mengenai partisipasi politik perempuan dalam ruang politik formal, khususnya mengenai kuota 30 persen perempuan di parlemen. Selama puluhan tahun, persentase perempuan di parlemen tidak pernah melebihi 13 persen . Saat ini, setelah reformasi sudah bergulir, anggota DPR perempuan hanya 11,27 persen. Ironisnya, persentase ini lebih kecil dibandingkan sebelum reformasi (periode 1992/1997), yakni 12,5 persen.


Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pada tanggal 6 februari 1918, perempuan pertama berhasil merebut kursi pada parlemen Inggris. Hasil ini merupakan kemenangan pertama, setidaknya sejak gerakan Chartis memulainya sejak puluhan tahun sebelumnya. Sejak itu, gerakan politik perempuan begitu aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen; hak aborsi, perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tempat kerja, dan sebagainya.

Keterlibatan perempuan di parlemen memang sedikit merubah keadaan. Perempuan bukan saja diperhitungkan secara politik, tetapi juga semakin memainkan peran kunci pada pengambilan kebijakan. Bercermin ke Swedia, dimana keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai 45,3 persen, gerakan perempuan punya andil besar dalam menentukan kebijakan politik nasional. Dengan prosentase kekuatan tersebut, partai-partai maupun aktifis feminis punya kesanggupan menjaga kemenangan dasar perempuan; pendidikan, kesehatan, penghapusan diskriminasi, dan sebagainya.

Akan tetapi, di Rwanda, dimana tingkat keterwakilan perempuan yang mencapai 48,8 persen, sepak terjang perempuan di kancah parlemen belum memperlihatkan hasil yang cukup siginifikan.

Hal ini perlu dibahas, mengingat muncul kecenderungan "liberal" dalam gerakan perempuan di Indonesia. Mereka benar-benar terkonsentrasi pada penggenapan kuota, dan menggunakan segala macam cara. Sebagai misal, gerakan perempuan kemudian mengadopsi seruan; perempuan pilih caleg perempuan; hak-hak kaum perempuan hanya bisa diwakilkan oleh seorang perempuan.

Arah Politik Gerakan Feminis

Pada awalnya, affirmative action dirancang untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang diwariskan struktur sosial masa lalu, seperti diskriminasi terhadap ras, suku, agama, kebangsaan, maupun gender. Aturan mengenai affirmative action diharapkan dapat menciptakan kesetaraan untuk sementara.

Politik dari emansipasi tidak hanya berbicara pada penyamaan proporsi laki -laki dan perempuan, tetapi juga merupakan aksi politik untuk merubah kerangka struktural yang menindas perempuan. Seperti ditengarai analis politik, William Liddle, keanggotaan perempuan pada parlemen di masa lalu tidak banyak gunanya karena sistem politik yang menjadi wadahnya pada hakikatnya tidak demokratis. Banyak perempuan yang terpasang di daftar caleg partai-partai besar dan status quo, dan tidak sedikit diantara mereka punya latar belakang aktifis perempuan.

Dari 11,4 Persen keterwakilan perempuan di Perlemen, pada dasarnya mereka tersebar dalam tujuh partai besar, yakni partai Golkar 87 orang, PDI Perjuangan 52 orang, PKB 40 orang, PAN 63 orang, PPP 67 orang, PKS 31 orang, serta Partai Demokrat 25 orang. Dengan komposisi ini, menurut saya, sulit sekali bagi kaum perempuan memperjuangkan agenda politik yang koheren dengan pembebasan perempuan, karena partai yang melingkupinya termasuk kekuatan lama (status quo) dan pendukung neoliberalisme.

Di Swedia, pengaturan zipper system tidak dicantumkan pada UU pemilu, melainkan diatur oleh kebijakan internal partai-partai yang ada, khususnya partai kiri dan tengah (VPK -Partai Komunis, Partai Sosial Demokrat, Partai Sentral, Kristen Demokrat, dan Partai Hijau). Ada kesungguhan dan keseriusan partai politik dalam mengusung dan memperjuangkan perempuan. Jadi ada korelasi antara pencapaian kuantitas (proporsi suara) dengan keberadaan alat politik (partai) yang dipergunakan.

Gerakan perempuan sedang memasuki babak perjuangan baru. Sebuah tahap perjuangan yang semakin mengarahkan politik feminis tidak dapat terpisah dari masalah pokok keseluruhan rakyat, yaitu neoliberalisme (imperialisme). Sehingga, saya cukup pesimis dengan keterlibatan sejumlah aktifis perempuan pada partai-partai besar (pendukung neoliberal). Alih-alih dapat menyusun agenda politik emansipasi, justru ini membuka pintu bagi penjinakannya.

Ulfa Ilyas, Aktifis Perempuan. Staff Redaksi Berdikari Online.


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Manu Chao: Pemusik Yang Sederhana dan Pejuang Revolusioner

Rudi Hartono

Manu Chao adalah superstar dan pemusik terkenal, bukan saja di daratan eropa, tetapi juga di amerika latin, sebagian asia, dan afrika. Kehadirannya dalam dunia musik dipersamakan dengan legenda reggae asal Jamaika, Bob Marley. Kecuali itu, ia juga dianggap tokoh penting dalam mengubah kegiatan bermusik menjadi bagian dari gerakan anti globalisasi, persis seperti ketika Bob Dylan menjadi musik sebagai alat perdamaian dan persamaan hak-hak kaum sipil pada tahun 1960-an.

Manu Chao adalah selebriti terkenal, tapi rendah hati. Ia telah bermain di depan 100.000 di Zocalo, yang merupakan lapangan terbesar di Meksiko city. dia juga mendapat sanjungan 90.000 penonton di festival Coachella di Calfornia pada bulan april, dimana ia tampil setelah band Rage Againts The Machine. Dan di Glastonbury, ia benar-benar mengguncang penonton dengan lagu-lagunya; A Cosa, Clandestino, Tristeza Maleza, La primavera, radio bemba, dan lain-lain.

Album solonya yang pertama, clandestino (1998), yang dibuat pada sebuah studio kecil, ternyata terjual 2,5 juta di Perancis. Tahun 2001, ia kembali merilis album kedua, Esperanza, pada tahun 2001, dimana ia kembali mendapat pujian dan dukungan dari banyak penggemar. Manu Chao di ulas dihalaman depan wall-street journal pada saat itu.

Tiap hari, radio-radio kenamaan di eropa dibanjiri oleh request lagu-lagu Manu Chao. Pada tahun 2005, album radio bemba soundsystem mendapat penghargaan sebagai album terbaik pada tahun itu oleh Rollin Stone, MOJO, SPIN, Blender, National Public Radio dan sebagainya.


Kehidupan Politik

Dilahirkan di Spanyol, 21 juni 1961, dari seorang ayah Galisia dan ibunya yang Basque. Ketika masih kecil, manu (sapaan akrabnya) harus menyertai ayah dan ibunya yang pergi ke perancis untuk menghindari kediktatoran Fransisco Franco. Di perancis, Manu berkenalan dengan kemiskinan dan diskriminasi ekonomi, bersama dengan kaum imigran lainnya. Manu dibesarkan di pinggiran kota Paris, yaitu di Boulogne-Billancourt. Setiap sore, ia selalu bermain bola bersama anak-anak pekerja dari pabrik Renault.

Manu Chao bermain musik sambil berpolitik. Ia mengatakan; “musik adalah ekspresi, dan politik adalah bagian dari kehidupan saya”. “ayah dan ibu saya adalah seorang aktifis, dan sejak kecil saya mengetahui hal itu” ungkap Manu Chao. Kehidupan sebagai pelarian politik, membuat manu dan keluarganya harus berpindah-pindah dari kota yang satu ke kota yang lain.

Pada tahun 1980-an, pada saat masih bersama bandnya “manu negra”, ia dianjurkan melakukan tur ke Amerika Serikat. Tetapi, bukannya berlayar ke Amerika Serikat, malah berlayar ke Amerika Selatan dan bermain musik pada setiap pelabuhan yang dijumpainya. Pada tahun 1993, Manu Negra kembali ke Amerika latin. Di sana, manu negra membeli sebuah kereta tua dan berkeliling Kolombia, dimana ia berjumpa dengan gerilyawan bersenjata, petani, dan penjual obat. Pengalaman itu benar-benar mempengaruhi kesadaran politiknya. Ia makin politis dan membenci neokolonialisme.

Pada bulan maret 2006, Manu Chao tampil memukau membakar semangat anti-imperialisme rakyat Kuba, ketika ia tampil pada konser tunggal di Plaza Jose’ Marti, Havana, Kuba. Ia memulai lagunya dengan orasi pembuka; “gelorakan revolusi kuba, death yankee!”. Ia juga menyatakan solidaritas dan dukungannya kepada rakyat Kuba dan presiden Fidel Castro, yang telah dengan gagah berani menghadapi blockade imperialisme AS. Setelah itu, ia melanjutkan tour Amerika Latinnya ke Caracas, Venezuela, dimana ia bertemu dan belajar proses revolusioner dari tangan pertama, Hugo Chavez. Dia juga melanjutkan tournya Ke Bolivia, dimana Evo Morales telah menunggunya.

Dalam sebuah wawancara yang termuat di Radiochango, Manu jelas menghargai politik Chaves yang berani memutus hubungan dengan AS, bahkan melawannya. Dia sangat menyimak detik-detik kudeta terhadap Chaves, dan actor utama dari kudeta adalah AS. Terhadap gerakan ETA, meskipun orang ibunya adalah seorang Basque, ia tidak terlalu mendukung ide-ide negara berdiri sendiri, tetapi jelas ia mengutuk kekerasan dan penindasan di sana.

Manu Chao sangat kagum pada EZLN (Zapatista), karena meskipun gerakannya adalah bersenjata, tetapi lebih mendahulukan jalan damai. Dalam sebuah perjalanan ke pedalaman Chiapas, Manu Chao bernyanyi ditengah-tengah orang yang sedang memanggul senjata. Terhadap hal itu, ia mengatakan; “Anda tidak bisa melawan teror dengan teror, atau kekerasan dengan kekerasan. Kekerasan hanya bisa dilawan dengan menyediakan pendidikan, pangan, dan saling pengertian yang baik.”

Manu Chao bukan hanya mengeritik kapitalisme melalui lirik lagunya. Manu chao bergabung dalam demonstrasi di Genoa dan Barcelona. Dalam demonstrasi genoa, manu bergabung dengan 300.000 orang penentang kapitalisme. Bahkan, ia menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana polisi melancarkan kekerasan terhadap para demonstran. Dia juga bernyanyi dalam pertemuan para aktifis di Forum Sosial Dunia(WSF), di Porto Allegre, dimana ia mengeritik bush dengan sangat pedas.

Banyak di antara lagunya bercerita tentang realitas penindasan. Rainin' in Paradise (Hujan di Nirwana), misalnya, mengkritik tajam pemerintah Amerika Serikat atas berbagai tragedi yang terjadi di Zaire, Kongo, Irak, Palestina, sampai di Kolombia. Demikian halnya lagu Clandestino (Bawah Tanah), La Primavera (Musim Semi), dan Politik Kills (Politik yang Membunuh), menggambarkan sikap politiknya.

Kesederhanaan

Meski masuk dalam deret selebriti dunia, manu chao tetap merendah. Bahkan, ia menolak musiknya diberi label “musik dunia” oleh BBC. Baginya, itu merupakan salah satu strategi neo-kolonialisme Inggris dan AS untuk menandai musisi dari luar dunia berbahasa inggris.

Dibalik kesederhanaanya, terutama bagi penggemarnya, nama Manu Chao terus melejit. Selain bermain musik diatas panggung dan studio, Manu dapat bermain musik dimana saja, kapan saja, dan dengan peralatan seadanya. Kadang ia bermain musik di kafe, di jalanan, di toko, di jalanan, di rumah-rumah warga, bahkan di perkampungan orang-orang miskin.

Mengenai pembajakan, yang paling ditentang keras oleh pemusik professional dan papan atas, manu malah tidak mempersoalkannya. Malah, lagu-lagunya dalam bentuk audio dan video disebar di internet dan dapat dicopy secara bebas. Ia juga tidak mempermasalahkan lagu-lagunya digandakan orang, tanpa perlu menyetorkan sejumlah uang. Manu lebih senang lagunya dinikmati orang, dihargai, dan jadi inspirasi, ketimbang tersimpan dalam studio, industry-industri musik, dan pusat-pusat penjualan kaset.

Dalam hal penjualan CD-CD-nya, manu berjuang keras agar tidak dikendalikan pasar. Anda dapat mengontrol label, tetapi tidak pada masalah distribusi. Manu berjuang keras agar CD nya dijual murah dan melalui proses sirkulasi yang alami. “kami menurunkan harga CD hingga 500 pesetas (mata uang spanyol)”; kata manu. Kami tidak mementingkan royalti, tetapi seluruh rakyat dapat membeli, itu yang terpenting.

The Clash dan Bob Marley sangat mempengaruhinya. Keduanya adalah pemusik dan juga aktifis politik yang radikal. Ia mengakui pengaruh The Clash pada albumnya, Bongo Bong. Sedangkan untuk penghargaannya kepada Bob Marley, ia menuliskan sebuah lagu berjudul “Mr. Bobby”.

Ia benar-benar mengagumi Diego Armando Maradona, pelatih tim nasional Argentina. Ketika itu, manu muda sempat membuat lagu berjudul “santa maradona”, ketika maradona muda menjadi pahlawan argentina dengan gol tangan tuhannya. Sekarang, dalam album La radiolina, ia mempersembahkan lagu “La Vida Tombola”, khusus untuk penghargaan kepada legenda sepak bola dunia tersebut. Seperti diketahui, Maradona bersama Chaves memimpin aksi puluhan ribu orang menentang FTAA dan kedatangan Bush ke Argentina, pada tahun 2003.

Lagu-lagu Manu juga menggambarkan budaya sehari-hari kaum yang terpinggirkan. Seperti pada hits Minha Galera (Orang-orangku) yang berirama pelan, Manu Chao angkat cerita tentang kerinduan pada kampung halaman, pada kawan-kawan penggemar sepak bola, pada musik daerah, gubuk-gubuk, tarian capoera, pada minuman khas daerah, dan pada asap marijuana. Dalam lagu yang lain, ia tuturkan ketertindasan dan harapan masa depan para pelacur. Lagu berjudul Me Llaman Calle (Aku Dipanggil Jalanan) ini diilhami kehidupan perempuan penghibur di sekitar kafe tongkrongannya, di Barcelona.

Ketika tampil di Brocklyn, dihadapan puluhan ribu penonton, Manu berkali-kali mengulang kata “Corazon”, yang berarti hati, dan meletakkan mikrofon di dadanya. Ia kemudian berkata; sebentar lagi sebuah badai akan datang. Dan tiba-tiba, benar saja, sebuah petir menyambar dan sejumlah peralatan panggung. Manu lantas bernyani Proxima estacion Esperanza'; “ hujan berfungsi sebagai perwujudan harapan, yaitu harapan pada politik negeri yang lebih bermartabat, hari depan yang lebih baik, dan hari depan dimana musik bukan lagi sekadar barang dagangan”.

Politik Kills (Politik Yang Membunuh)

Berbicara mengenai pandangan politik, manu mengatakan; sebelum berbicara mengenai aktifisme, maka setiap orang di dunia ini bertindak atas nama kejujuran, sehingga mereka dapat melangkah dengan baik. Itu juga kupelajari dari kakekku. Akan tetapi, kejujuran tidak dapat membawa anda lebih jauh, karena problem kehidupan cukup banyak dan beragam. Jadi kejujuran saja tidak cukup, anda harus berbuat lebih banyak.

Politik kills adalah lagu yang dibuat untuk melawan politik kebohongan dan pembodohan. Ia jelas menentang politik uang. Menurutnya, masalah terbesar dalam politik adalah uang. Kekuatan ekonomi lebih berkuasa dibandingkan politik itu sendiri. ini bukan demokrasi. Demokrasi telah dikendalikan oleh media.

Di Italia, Berlusconi memenangkan pemilihan presiden karena ia mengendalikan media terbesar. Demikian pula di Perancis, dimana Sarkozy memiliki tipe yang sama dengan Berlusconi. Manu menganggap mereka menang karena politik uang, politik kebohongan, dan pembodohan.

“akhirnya, makin orang yang tidak percaya dengan demokrasi, dan itu sangat berbahaya. Saya adalah seorang demokrat” ungkap Manu. Kita harus bertindak seminimal apapun, terutama untuk menggeser politisi yang dibesarkan oleh uang dan televisi. “ saya akan bersuara dengan mikrofon di tangan saya” demikian manu menjelaskan.

“anda tidak tidak dapat mengubah dunia. Saya pun tidak bisa mengubah dunia sendirian. Saya mungkin tidak dapat mengubah sebuah negara, tetapi saya dapat mengubah sebuah lingkungan kecil. Saya mencoba. Dan saya rasa, itu merupakan tanggung jawab semua orang. Saya tidak yakin sebuah revolusi besar akan datang dan mengubah segalanya seketika. Tetapi, saya percaya bahwa revolusi-revolusi kecil dapat mengubah segalanya dengan perlahan-lahan, setidaknya dilingkungan kita”.

Rudi Hartono, Pengelola Jurnal Arah Kiri dan Redaksi Berdikari Online




Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Komisi Politicking Korupsi (KPK)

Oleh: Ulfa Ilyas

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperlihatkan sepak terjangnya, terutama dalam membabat habis kasus-kasus korupsi di Indonesia, dengan memanggil dan memeriksa sejumlah anggota DPR. Sebelumnya, KPK juga dipuji-puji soal keberhasilannya menangkap “basah” kasus suap yang melibatkan Anggota KPPU, Moh. Ikbal, dengan direktur First Media, Billy Sundoro, di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dengan kesuksesan tersebut, terutama dalam kesanggupan “menjebak” pelaku korupsi dan suap, KPK telah dinobatkan menjadi “koboi” baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.


Akan tetapi, di balik kesuksesan tersebut, muncul sebuah pertanyaan; jika KPK sanggup menggebrak pintu sejumlah lembaga dan departemen, bahkan tokoh politik, kenapa KPK tidak sanggup mendobrak pintu cendana (kasus korupsi Soeharto dan kroninya); kenapa KPK tidak sukses membongkar kasus korupsi, dan kemungkinan suap, yang terjadi di lembaga negara, kementerian, BUMN, dan lain sebagainya. Kenapa BLBI tidak dapat diungkap dan dituntaskan kasusnya?

Teknik “Tebang Pilih”

Isu yang menyebutkan, bahwa teknik pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY-JK sangat “tebang pilih”, dan digunakan untuk menghajar atau menjatuhkan lawan-lawan politiknya, patut menjadi kecurigaan bersama. Secara kasat mata, persoalan korupsi telah meliputi hampir seluruh jajaran birokrasi dan pemerintahan, serta dari pusat hingga ke daerah. Masalah ini, setidaknya untuk beberapa tahun terakhir, telah menjadi persoalan besar bangsa ini, karena perilaku korupsi merupakan factor dominan yang menggerogoti anggaran Negara.

Jika demikian, kenapa pemberantasan korupsi seolah-olah menyasar musuh-musuhnya, dan bukannya “pukul rata dan tanpa pandang bulu”. Korupsi telah menjadi instrumen politik, ibarat skenario penjatuhan lawan politik dalam film-film barat, menempatkannya sebagai “amunisi” yang dapat ditembakkan kepada sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, penguasa yang mengendalikan lembaga anti-korupsi dapat menyasar musuh-musuh politiknya, dan mendapat dua keuntungan sekaligus; pertama, sukses menyingkirkan lawan politik terutama yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Kedua, disebut berprestasi memberantas korupsi karena kesuksesannya membongkar dan mengadili sejumlah kasus korupsi.

Selain kepentingan penguasa, isu ini dapat juga menjadi “pesanan” kekuatan-kekuatan asing, terutama neoliberalisme yang menghendaki “keleluasaan modal” di Indonesia tetapi dengan syarat, bahwa seluruh rintangan terhadap modal, termasuk korupsi, harus diberantas.

Politicking versus Keadilan Rakyat

Gerakan pemberantasan korupsi sedang mendapat tantangannya; Pertama, pemberantasan korupsi harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan menerapkan pemberantasan korupsi terhadap siapapun, tanpa pandang bulu. Kedua, pemberantasan korupsi harus mampu mengembalikan seluruh kerugian Negara, dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh asset-aset koruptor. Ketiga, pada level politik, untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam istana, DPR/MPR, TNI/POLRI, dan seluruh lembaga tinggi Negara lainnya, baru kemudian mengarah ke bawah.

Peran ini tidak mungkin hanya diletakkan pada pundak KPK saja, tapi juga harus melibatkan partisipasi Rakyat, sebagai pilar utama gerakan anti-korupsi. Sudah seharusnya, keterlibatan rakyat dalam proses ini bukan sekedar pengaduan, tapi pada pengontrolan langsung terhadap institusi penegakan hukum dan lembaga Negara. Metode “pembuktian terbalik”, boleh menjadi sebagai ide awal untuk memulai mendorong partisisipasi rakyat untuk menggedor-gedor pintu gerbang para koruptor.

substansial perdebatan soal gerakan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada bagaimana memberikan efek jerah dan malu pada pelaku, tapi yang terpenting adalah mengkonkritisasi eksistensi lembaga anti-korupsi, sebagai garda depan dalam gerakan ini, dan kemudian adalah soal partisipasi rakyat. Mekanisme pemberian sanksi, berupa hukuman mati atau penggunaan baju khusus, baju koruptor, tetap merupakan masukan penting, tapi yang terpenting adalah mengoptimalkan institusi pemberantasan korupsinya.

Dan karena itu, disini, terletak beberapa hal yang seharusnya menjadi pekerjaan kedepan bagi gerakan anti korupsi, termasuk meluruskan kinerja KPK; pertama, mengubah struktur sosial dan lingkungan politik yang telah menjadi lahan tumbuhnya korupsi. Gebrakan untuk ini bukan saja mempertinggi ancaman hukuman, tetapi memperluas control terhadap seluruh lembaga melalui partisipasi rakyat. kedua, melakukan pengembalian secara maksimum terhadap uang negara yang telah dikorupsi. Penyitaan harta pejabat harus setara dengan jumlah dana yang dikorupsi, belum masuk sanksi kurungan tambahan jika tidak sanggup melunasi utang korupsinya. Ketiga, lembaga peradilan harus diletakkan dibawah control rakyat, dimana hakim atau aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran akan segera dicopot dan diberi sanksi oleh rakyat. rakyat dapat mengajukan nama-nama hakim dan aparat hukum bermasalah, untuk selanjutnya mendapatkan proses hukum setimpal.

Ulfa Ilyas, Jurnalis Berdikari Online



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel

Dunia Ketiga Harus Bersatu Atau Mati

Fidel Castro

Pengelompokan negeri-negeri dunia ketiga di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Kelompok-77 (G77), yang dibentuk tahun 1964 dan kini berjumlah 133 negeri. Pada pertengahan April tahun 2000, bangsa-bangsa yang mewakili mayoritas rakyat sedunia ini bertemu di Havana, Kuba, dan mengeluarkan proklamasi yang sangat kritis terhadap kebijakan Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pidato berikut oleh Presiden Kuba saat itu Fidel Castro disambut dengan tepukan tangan yang menggeluruh pada saat KTT G77, tapi pers di AS tidak meliput pidato Castro maupun kritik lainnya yang berasal dari G77.

Belum pernah umat manusia memiliki potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian hebatnya dengan kapasitas yang luar biasa untuk menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan, namun belum pernah pula terdapat kesenjangan dan ketaksetaraan yang begitu mendalam di dunia.

Keajaiban teknologi yang telah menyusutkan planet ini dalam hal komunikasi dan jarak, kini hadir bersamaan dengan jurang yang semakin lebar memisahkan kekayaan dan kemiskinan, pembangunan dan ketertinggalan.

Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama - planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es. Bila itu terjadi, kita semua akan tenggelam di dalamnya.

Para kepala negara dan pemerintahan yang bertemu di sini, yang mewakili mayoritas besar manusia yang mengalami penderitaan, tidak saja berhak tapi juga berkewajiban mengambil kepemimpinan dan mengoreksi arah perjalanan yang menuju bencana. Adalah tugas kita untuk mengambil tempat kita yang selayaknya sebagai pemimpin kapal dan menjamin bahwa semua penumpang dapat melakukan perjalanan dalam kondisi solidaritas, setara dan adil.

Dogma Pasar Bebas

Selama dua dekade, Negeri Dunia Ketiga telah berulangkali mendengarkan diskursus tunggal yang simplistik, sementara hanya terdapat satu kebijakan tunggal. Kita telah diberitahu bahwa pasar yang terderegulasi, privatisasi maksimum dan penarikan-diri negara dari aktivitas ekonomi merupakan prinsip-prinsip terampuh yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam dua dekade terakhir, segaris dengan ini, negeri-negeri maju, terutama Amerika Serikat, perusahaan transnasional besar yang diuntungkan oleh kebijakan di atas dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah merancang tatanan ekonomi dunia yang paling merugikan kemajuan negeri-negeri kita dan paling tidak berkesinambungan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.

Globalisasi telah dicengkram erat oleh pola-pola neoliberalisme; maka, bukanlah pembangunan yang menjadi global melainkan kemiskinan; bukanlah saling menghormati kedaulatan nasional negara-negara kita tapi pelanggaran sikap saling menghormati tersebut; bukannya solidaritas antara rakyat tapi sauve-qui-peut [masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri] dalam kompetisi tak adil yang berlangsung di pasar.

Dua dekade dari apa yang disebut dengan penyesuaian struktural neoliberal telah memberikan kita kegagalan ekonomi dan bencana sosial. Adalah tugas para politikus yang bertanggung-jawab untuk menghadapi situasi yang menyulitkan ini dengan mengambil keputusan yang tak dapat dihindarkan dan kondusif untuk menyelamatkan Dunia Ketiga dari gang buntu.

Kegagalan ekonomi sudah terbukti. Di bawah kebijakan neoliberal, ekonomi dunia mengalami pertumbuhan global antara 1975 dan 1998 yang besarnya tidak mencapai setengah tingkat pertumbuhan yang diraih antara tahun 1945 dan 1975 dengan kebijakan regulasi pasar Keynesian dan partisipasi aktif negara dalam ekonomi.

Di Amerika Latin, di mana neoliberalisme diterapkan dengan ketat menurut doktrinnya, pertumbuhan ekonomi dalam tahap neoliberal lebih rendah daripada yang dicapai dalam kebijakan pembangunan negara sebelumnya. Setelah Perang Dunia II, Amerika Latin tidak memiliki utang tapi sekarang kita berutang sebesar hampir $1 trilyun. Inilah jumlah utang per kapita terbesar di dunia. Kesenjangan pendapatan antara miskin dan kaya di wilayah ini adalah yang terbesar di dunia. Terdapat lebih banyak rakyat miskin, menganggur, dan lapar di Amerika Latin pada saat ini dibandingkan pada saat mana pun dalam sejarahnya.

Di bawah neoliberalisme, ekonomi dunia tidaklah berkembang lebih cepat dalam hal-hal yang riil; justru terjadi lebih banyak ketakstabilan, spekulasi, utang luar negeri dan pertukaran yang tidak adil. Begitu juga, terdapat kecenderungan lebih besar bagi lebih sering terjadinya krisis finansial, sementara kemiskinan, ketaksamaan dan jurang antara negeri Utara yang kaya dan negeri Selatan yang jadi korban penjarahan terus melebar.

Krisis, ketakstabilan, gejolak dan ketakpastian merupakan kata-kata yang paling umum digunakan dalam dua tahun terakhir untuk menggambarkan tatanan ekonomi dunia.

Deregulasi yang menyertai neoliberalisme dan liberalisasi rekening kapital memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap ekonomi dunia di mana berkembang subur spekulasi mata-uang asing dan pasar derivativ; sementara transaksi harian yang kebanyakan spekulatif, besarnya tak kurang dari 3 trilyun dolar AS.

Negeri-negeri kita dituntut untuk lebih transparan dalam informasi dan lebih efektif dalam pengawasan bank tapi institusi finansial seperti hedge funds tidak perlu membuka informasi tentang aktivitasnya, dan sepenuhnya tak teregulasi dan menjalankan operasi yang melebihi semua cadangan devisa yang dimiliki oleh negeri-negeri Selatan.

Dalam atmosfir spekulasi yang tak terkendali, pergerakan kapital jangka-pendek membuat negeri-negeri Selatan rentan terhadap ancaman di masa depan. Dunia Ketiga dipaksa untuk menahan sumber daya finansialnya dan semakin banyak berhutang untuk mempertahankan cadangan devisa mata uang asing dengan harapan dapat digunakan untuk bertahan dari serangan spekulator. Sebesar 20% pemasukan kapital dalam beberapa tahun belakangan ditahan sebagai cadangan devisa tapi mereka tidak cukup untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut sebagaimana dibuktikan dalam krisis finansial baru-baru ini di Asia Tenggara.

Saat ini, cadangan devisa Bank-bank Sentral di dunia sebesar 727 milyar dolar AS berada di Amerika Serikat. Ini menciptakan paradoks bahwa dengan cadangan devisanya, negeri-negeri miskin memberikan pendanaan murah berjangka-panjang kepada negeri terkaya dan terkuat di dunia, padahal cadangan devisa tersebut dapat diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Tuntut Pembubaran IMF

Bila Kuba berhasil menjalankan pendidikan, layanan kesehatan, budaya, ilmu pengetahuan, olah-raga dan program-program lainnya dengan sukses, yang mana hal ini tidak lagi dipertanyakan oleh dunia, meskipun selama empat dekade diblokade ekonomi, dan melakukan revaluasi mata uangnya terhadap dolar AS sebanyak tujuh kali dalam lima tahun terakhir, itu berkat posisi istimewanya sebagai non-anggota Dana Moneter Internasional (IMF).

Suatu sistem finansial yang dengan paksa menahan mobilisasi sumber daya yang demikian besar, yang amat dibutuhkan oleh negeri-negeri itu untuk melindungi diri dari ketakstabilan yang diakibatkan oleh sistem tersebut, yang menyebabkan rakyat miskin mendanai kaum kaya - itu harus dihapuskan.

Dana Moneter Internasional adalah organisasi yang melambangkan sistem moneter saat ini dan Amerika Serikat menikmati hak veto terhadap segala keputusannya. Terkait krisis finansial terakhir, IMF menunjukkan ketidakmampuan dalam membayangkan apa yang akan terjadi dan telah menangani situasi dengan ceroboh. Ia menerapkan klausa persyaratan yang melumpuhkan kebijakan pembangunan sosial pemerintah sehingga menciptakan bencana domestik yang serius dan menghalangi akses terhadap sumber daya yang penting justru ketika mereka sedang paling dibutuhkan.

Sudah saatnya negeri-negeri Dunia Ketiga menuntut keras pembubaran institusi yang tidak memberikan stabilitas kepada ekonomi dunia maupun berfungsi memberikan dana pencegahan kepada peminjamnya untuk menghindari krisis likuiditas; sebaliknya, ia justru melindungi dan menolong para pemberi pinjaman.

Di manakah letak kerasionalan dan etika dari suatu tatanan moneter internasional yang memungkinkan segelintir teknokrat, yang posisinya bergantung pada dukungan Amerika, untuk merancang di Washington program-program ekonomi yang identik untuk diterapkan ke dalam beragam negeri untuk menghadapi problem-problem spesifik Dunia Ketiga?

Siapa yang bertanggung-jawab ketika program-program penyesuaian menghadirkan kekacauan sosial, sehingga melumpuhkan dan mendestabilisasi bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang besar, seperti kasus Indonesia dan Ekuador?

Adalah suatu keharusan yang krusial bagi negeri-negeri Dunia Ketiga untuk mengupayakan pembubaran institusi sinister tersebut, dan filosofi yang dipertahankannya, untuk digantikan dengan badan regulasi finansial internasional yang akan beroperasi atas landasan demokratik di mana tak satu pun memilik kekuasaan veto; sebuah institusi yang tak hanya mempertahankan para kreditor kaya dan menerapkan syarat-syarat yang mengintervensi, tapi akan memungkinkan penerapan regulasi pasar finansial untuk menghentikan spekulasi liar.

Cara yang mungkin untuk ini adalah menerapkan - bukannya pajak sebesar 0,1 persen terhadap transaksi finansial spekulatif sebagaimana diusulkan dengan brilian oleh Mr Tobin - tapi pajak sebesar minimum 1 persen yang akan memungkinkan pembentukan dana yang besar, yang melebihi $1 trilyun pertahunnya untuk menggalakkan pembangunan yang berkelanjutan dan komprehensif di Dunia Ketiga.

Utang Dunia Ketiga Sudah Dilunasi

Utang-utang luar negeri dari negeri kurang berkembang telah melebihi $2,5 trilyun dan dalam tahun 1990an itu telah bertambah dengan lebih berbahaya dibandingkan tahun 1970an. Sebagian besar dari utang baru tersebut dapat dengan mudah berpindah tangan dalam pasar sekunder; ia saat ini lebih tersebar luas dan lebih susah untuk dijadwal ulang.

Sebagaimana telah kami katakan sejak 1985: Utang tersebut sudah dilunasi, bila kita memperhatikan cara pembayarannya, peningkatan yang cepat dan semena-mena terhadap tingkat suku bunganya dalam dolar AS pada tahun 1980an dan penurunan harga komoditas dasar - suatu sumber pendapatan fundamental bagi negeri-negeri berkembang. Utang tersebut terus memakan dirinya sendiri dalam suatu lingkaran setan di mana uang dipinjam untuk membayar bunga dari utang lama.

Saat ini, terlihat lebih jelas bahwa utang bukanlah persoalan ekonomi tapi politik, oleh karena itu, ia membutuhkan solusi politik. Tidaklah mungkin menutup mata dari kenyataan bahwa solusi terhadap problem ini harus berasal dari mereka yang memiliki sumber daya dan kekuasaan, yakni, negeri-negeri kaya.

Inisiatif Pengurangan Utang Negeri-negeri Miskin (Heavily Indebted Poor Countries Debt Reduction Initiative - HIPC) menunjukkan nama yang besar tapi hasil yang kecil. Ia hanya dapat digambarkan sebagai upaya konyol untuk menghapus 8,3 persen total utang negeri-negeri Selatan. Hampir empat tahun setelah penerapannya hanya empat di antara tiga-puluh-tiga negeri termiskin telah menyusuri proses yang rumit hanya untuk menghapus angka yang tak seberapa sebesar $2,7 milyar, yakni sepertiga dari jumlah uang yang dibelanjakan Amerika Serikat untuk kosmetik tiap tahunnya.

Saat ini, utang luar negeri adalah rintangan terbesar bagi pembangunan dan bom waktu yang siap meledakkan fondasi ekonomi dunia saat krisis ekonomi.

Sumber daya yang dibutuhkan sebagai solusi yang mengarah pada akar permasalahan ini tidaklah besar bila dibandingkan dengan kekayaan dan pembelanjaan negeri-negeri kreditor. Tiap tahun $800 milyar digunakan untuk membiayai persenjataan dan pasukan, bahkan setelah usai Perang Dingin, sementara tak kurang dari $400 milyar dihabiskan untuk narkotika, dan milyaran lainnya untuk publisitas komersial yang menciptakan alienasi yang sebanding dengan narkotika.

Sebagaimana telah kami katakan sebelumnya, pada kenyataannya, utang luar negeri Dunia Ketiga adalah tak dapat dibayarkan dan tak dapat dipungut.

Perdagangan Dunia

Di tangan negeri-negeri kaya, perdagangan dunia adalah alat dominasi. Di bawah globalisasi neoliberal, perdagangan telah memelihara ketimpangan dan menjadi ruang penyelesaian sengketa antara negeri-negeri maju dalam upaya mereka mengontrol pasar pada saat ini maupun masa depan.

Diskursus neoliberal menyarankan liberalisasi komersial sebagai formula terbaik dan satu-satunya bagi efisiensi dan perkembangan. Sementara neoliberalisme terus menerus mengulangi diskursusnya tentang peluang yang diciptakan oleh pembukaan perdagangan, partisipasi negeri-negeri miskin dalam ekspor dunia menurun pada tahun 1998 dibandingkan tahun 1953. Brasil dengan area 3,2 juta mil persegi, penduduk sebesar 168 juta dan nilai ekspor sebesar $51,1 milyar pada 1998, ekspornya lebih sedikit dibandingkan Belanda yang berarea 12.978 mil persegi, dengan populasi 15,7 juta dan nilai ekspor sebesar $198,7 pada tahun yang sama.

Liberalisasi perdagangan pada intinya terdiri atas penyingkiran instrumen proteksi negeri-negeri Selatan secara sepihak (unilateral). Sementara, negeri-negeri berkembang tidak bisa melakukan hal yang serupa untuk membolehkan ekspor-ekspor Dunia Ketiga memasuki pasar mereka.

Bangsa-bangsa yang kaya telah membangun liberalisasi dalam sektor-sektor strategis yang diasosiasikan dengan teknologi maju - jasa, teknologi informasi, bioteknologi, dan telekomunikasi - di mana mereka menikmati keuntungan besar yang semakin meningkat dengan deregulasi pasar.

Di sisi lain, pertanian dan tekstil, dua sektor yang secara khusus signifikan bagi negeri-negeri kita, tidak mampu menyingkirkan rintangan yang telah disetujui dalam Putaran Uruguay karena ini bukanlah kepentingan negeri-negeri maju.

Dalam OECD [Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi], kelompok negeri-negeri terkaya, tarif rata-rata yang diterapkan pada ekspor manufaktur dari negeri-negeri kurang berkembang adalah empat kali lebih tinggi daripada yang diterapkan pada negeri anggota kelompok tersebut. Tembok penghalang antara tarif dan non-tarif sesungguhnya telah ditegakkan untuk menyingkirkan produk-produk negeri Selatan.

Komoditas dasar tetaplah rantai terlemah perdagangan dunia. Bagi 67 negeri Selatan, komoditas semacam itu berjumlah setidaknya lima puluh persen pendapatan ekspornya.

Gelombang neoliberal telah menyapu skema pertahanan yang termuat dalam panduan (terms of reference) komoditas dasar. Diktum supremasi pasar tak dapat mentolerasi distorsi apa pun, dengan demikian Kesepakatan Komoditas Dasar (Basic Commodities Agreements) dan formula lainnya yang membahas ketimpangan pertukaran (unequal exchange) ditinggalkan begitu saja. Atas alasan inilah maka kini daya beli komoditas seperti gula, kokoa, kopi dan lainnya hanya dua puluh persen dari angka sebelumnya pada 1960; akibatnya, pendapatan penjualan bahkan tidak menutupi biaya produksi.

Perlakuan khusus dan berbeda bagi negeri-negeri miskin telah dipandang sebagai, bukannya tindakan adil dan kebutuhan yang tak dapat diabaikan, melainkan tindakan kemurahan hati yang hanya sementara. Sesungguhnya, perlakuan berbeda bagi negeri-negeri miskin bukan saja merupakan pengakuan terhadap perbedaan besar dalam perkembangan tiap negeri, sehingga mencegah digunakannya penggaris yang sama bagi negeri kaya dan miskin, tapi juga menyadari masa lalu kolonial yang menuntut kompensasi.

Signifikansi Perlawanan di Seattle

Kegagalan pertemuan WTO di Seattle menunjukkan bahwa kebijakan neoliberal menciptakan oposisi yang semakin intensif di antara semakin banyak rakyat, baik di negeri Selatan dan Utara. Amerika Serikat mempresentasikan Putaran Negosiasi Perdagangan yang seharusnya dimulai di Seattle sebagai langkah liberalisasi perdagangan yang lebih maju, padahal negeri itu masih memberlakukan Akta Perdagangan Asing-nya sendiri yang agresif dan diskriminatif. Akta tersebut menyertakan peraturan seperti "Super 301", sebuah pertunjukkan diskriminasi dan ancaman yang sesungguhnya dalam menerapkan sangsi bagi negeri-negeri lainnya atas alasan yang berkisar dari asumsi bahwa suatu negeri menerapkan rintangan untuk menolak produk-produk Amerika, hingga penilaian yang sewenang-wenang dan sering kali sinis oleh pemerintah AS terkait situasi hak asasi manusia di negeri-negeri lainnya.

Di Seattle, terjadi perlawanan terhadap neoliberalisme. Preseden terkininya adalah penolakan terhadap penerapan Multilateral Agreement on Investments (MAI). Ini menunjukkan bahwa fundamentalisme pasar yang agresif, yang telah mengakibatkan kerusakan besar terhadap negeri-negeri kami, menghadapi penolakan sedunia yang keras dan sudah sepantasnya.

Jurang Teknologi

Dalam sebuah ekonomi global di mana pengetahuan adalah kunci bagi pembangunan, jurang teknologi antara Utara dan Selatan cenderung melebar dengan meningkatnya privatisasi penelitian ilmiah dan hasil-hasilnya.

Negeri-negeri maju di mana berdiam lima belas persen penduduk dunia, pada saat ini mengonsentrasikan delapanpuluh-delapan persen pengguna Internet. Terdapat lebih banyak komputer di Amerika Serikat dibandingkan dengan gabungan seluruh jumlah komputer di negeri lainnya di dunia. Negeri-negeri kaya mengontrol sembilanpuluh-tujuh persen hak paten secara global dan menerima lebih dari sembilan-puluh persen hak lisensi internasional, sementara bagi banyak negeri-negeri Selatan penerapan hak milik intelektual tidaklah eksis.

Dalam riset swasta, elemen lukratif (keuntungan besar) mendahului pertimbangan kebutuhan; hak milik intelektual menjadikan pengetahuan berada di luar jangkauan negeri-negeri kurang berkembang, dan legislasi tentang hak paten tidak mengakui transfer pengetahuan atau pun sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting di Selatan. Penelitian oleh swasta berfokus pada kebutuhan konsumen yang kaya.

Vaksin telah menjadi teknologi yang paling efisien untuk mempertahankan pembelanjaan kesehatan yang rendah karena dapat mencegah penyakit dengan hanya menggunakan satu dosis. Walau begitu, karena itu memberikan profit yang rendah, vaksin dikesampingkan untuk mengutamakan pengobatan yang membutuhkan dosis berulang kali dan memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi.

Pengobatan baru, bibit terbaik, dan, pada umumnya, teknologi terbaik telah menjadi komoditas yang harganya hanya dapat dijangkau oleh negeri-negeri kaya.

Akibat sosial yang suram dari perlombaan neoliberal menuju bencana ini sudah ada di depan mata. Dalam seratus negeri, pendapat perkapita lebih rendah dibandingkan lima belas tahun lalu. Pada saat ini, 1,6 milyar orang bernasib lebih buruk dibandingkan pada awal 1980an.

Lebih dari 820 juta orang kekurangan gizi dan 790 juta di antaranya hidup di Dunia Ketiga. Diperkirakan 507 milyar orang yang hidup di Selatan saat ini tidak akan menyaksikan ulang-tahunnya yang ke-40.

Dalam negeri-negeri Dunia Ketiga yang terwakili di sini, dua dari lima anak menderita hambatan pertumbuhan dan satu dari tiga menderita kekurangan berat badan; 30.000 anak yang dapat diselamatkan, tiap harinya menderita sekarat; 2 juta anak perempuan terpaksa menjalani prostitusi; 130 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan 250 juta anak di bawah 15 tahun terpaksa bekerja. Tatanan ekonomi dunia berfungsi baik bagi dua puluh persen penduduknya tapi mengabaikan, memojokkan dan memperburuk delapan puluh persen sisanya.

Kita tak dapat begitu saja memasuki abad baru dalam barisan akhir yang terbelakang, miskin, dan tereksploitasi; korban rasisme dan xenofobia dihalangi dari akses pengetahuan, dan menderita alienasi budaya kita akibat pesan-pesan asing berorientasi-konsumerisme yang diglobalisasikan oleh media.

Bagi Kelompok 77, ini bukanlah saat untuk mengemis dari negeri-negeri maju atau untuk patuh, mengalah, atau saling menghancurkan. Inilah saatnya untuk mengembalikan semangat berlawan kita, kesatuan dan kohesi kita dalam mempertahankan tuntutan kita.

Lima puluh tahun lalu kita diberikan janji bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi jurang antara negeri-negeri maju dan kurang-berkembang. Kita dijanjikan roti dan keadilan; tapi hari ini kita memiliki semakin sedikit roti dan semakin banyak ketidakadilan.

Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme, tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan roti dan haus akan keadilan. Gambaran ibu-ibu dan anak-anak di bawah derita kekeringan dan bencana lainnya di seluruh wilayah Afrika mengingatkan kita akan kamp konsentrasi di Jerman Nazi; mereka mengembalikan memori tentang tumpukan mayat dan orang sekarat, perempuan, dan anak-anak.

Perlu digelar semacam Nuremberg untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan ke kita: sebuah sistem yang dengan menggunakan kelaparan dan penyakit yang tersembuhkan telah membunuh lelaki, perempuan, dan anak-anak tiap tiga tahun dalam jumlah yang melebihi korban jiwa Perang Dunia II yang berlangsung enam tahun.

Di Kuba kami biasa berkata: "Merdekalah Tanah Air atau Mati!" Pada KTT Dunia Ketiga ini kita akan harus berkata: "Bersatulah dan Bangun Kerjasama Erat, atau kita mati!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dan disunting dari berbagai sumber, di antaranya adalah Thirdworldtraveler.com
Diterjemahkan oleh NEFOS.org



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: artikel