Refleksi HUT Kemerdekaan (1) : Kaum Pekerja Belum Merdeka
Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa IlyasMenjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Supiarso (40 th), seorang buruh pabrik Roti di Tangerang, masih dipusingkan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menggeluti keluarganya. Pasalnya, gaji yang diperolehnya, hanya bisa menutupi seperdua dari kebutuhan keluarganya.
Setiap bulannya, Supiarso hanya mendapatkan upah sebesar Rp600 ribu perbulan, lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang yang tercatat Rp1.054.660. Disamping itu, Suhemi juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang sangat sulit, sebab perusahaan belum menerapkan hak-hak normatif.
"Kami bekerja sangat berat sekali. Terkadang, kalau ada buruh yang sakit, mereka tidak disediakan obat atau K3," ujarnya.
Demi menutupi kebutuhan keluarganya, Supiarso harus mengambil sisa istirahat setelah pulang bekerja, untuk menjadi tukang ojek. Istrinya pun turut bekerja, dengan menjual sayur di pasar pagi, hanya untuk menambah keuangan keluarga.
Suhemi tidak sendirian. Penderitaan serupa juga di jalani Sulastri (26 th), seorang buruh yang bekerja di sebuah perusahaan garment di KBN Cakung. Menurut dia, upah yang diterimahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal, Sulastri juga dibebani tanggung jawab moral dari keluarganya, yakni membiayai pendidikan dua orang adiknya di kampung. Untuk menghemat pengeluaran, Sutinah pun harus berkongsi dengan empat orang kawannya, untuk mengontrak sebuah kamar kost berukuran 4 X 4 meter.
Supiraso dan Sulastri merupakan contoh kecil, yang menggambarkan nasib kaum buruh Indonesia kini. Di luar sana, buruh yang mengalami nasib sama dengan Supiarso dan Sulastri cukup banyak.
Menurut penjelasan BPS, upah buruh industri pada triwulan ke III tahun 2008 dibandingkan triwulan II 2008, secara nominal, turun 8,74%. Secara riil, upah buruh industri pada periode yang sama turun sebesar 11,30%.
Sementara itu, menurut Yanuar Rizky, presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), tingkat pendapatan buruh, terutama upah, tidak dapat menutupi lonjakan kenaikan biaya konsumsi makan keluarga, kredit rumah, dan pendidikan. Menurutnya, buruh yang berpendapatan Rp1 juta kebawah, akan terkena tekanan daya beli yang tinggi.
Dalam menerapkan politik "upah", pemerintah masih menempatkan upah murah sebagai keunggulan komparatif di hadapan para investor, untuk menarik mereka menanamkan modalnya dan menggali keuntungan besar di Indonesia.
Di samping itu, kaum buruh Indonesia juga harus berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang sangat liberal, yang sering disebut "labour market flexibility". Akibatnya, banyak pekerja yang harus dipaksa sebagai pekerja kontrak dan outsourcing, mirip dengan sistim kerja rodi di jaman kolonial.
Bukan itu saja, buruh Indonesia masih harus berhadapan dengan dampak krisis kapitalisme global. Seperti diketahui, rejim neoliberal di Indonesia mengandalkan kaum buruh sebagai sarung tangan mereka menghadapi krisis. Keputusan SKB empat menteri, contohnya, dijadikan sebagai penangkal krisis, menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kenaikan upah yang berarti selama tahun 2009 ini.
Penderitaan buruh belum berakhir. Industri nasional, sebagai tempat bergantungnya pengusaha dan pekerja, juga berada diambang kehancuran. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).
Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).
Panjangnya barisan penganggur (baca, pasukan buruh cadangan) bukannya menjadi keprihatinan pemerintah, sebagai cerminan dari kegagalan, justru dijadikan "bargaining position" untuk menekan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja.
Bila kemerdekaan diartikan sebagai pembebasan rakyat dari segala belenggu kolonial, utamanya belenggu ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka kaum buruh sekarang ini belumlah merdeka. Mereka berada dibawah belenggu baru, yaitu neoliberalisme.
Menurut Dominggus Oktavianus, ketua umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), kaum buruh masih merupakan lapisan sosial yang belum menikmati dampak kemerdekaan. Penyebabnya, menurut dia, syarat-syarat untuk memajukan bangsa, seperti sumber daya alam, SDM, dan teknologi, dikuasai dan didominasi oleh pihak asing. Untuk itu, kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melepas belenggu penjajahan baru ini, yaitu menghentikan neoliberalisme di Indonesia.
Jadi, arti kemerdekaan bagi kaum buruh hanya merupakan formalitas belaka. Di belakang semua itu, buruh masih menjadi warga negara terhisap dan terjajah di negeri sendiri. Karena buruh merupakan lapisan sosial yang besar di Indonesia, disamping petani, kaum miskin kota, dan mahasiswa, maka sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah merdeka.
Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=1
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
Kegentingan Politik dan Ekonomi
Oleh : Rudi hartonoPidato SBY mengenai nota keuangan 2010 tidak jauh berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, bahkan tidak berbeda sedikitpun dengan pidato kenegaraan pada tahun 2008, seperti yang dilangsir media online, inilah.com. Dalam pidatonya, presiden SBY kembali menebar janji dan sejumlah ambisi kosong, seperti program pro poor (baca, penghapusan kemiskinan), pro job (baca, penciptaan lapangan kerja), dan pro growth (baca, memacu pertumbuhan ekonomi).
Seperti diketahui, pidato nota keuangan SBY berlangsung dibawah bayang-bayang terbentuknya krisis ekonomi terburuk di dunia, setidaknya mempengaruhi dalam beberapa tahun kedepan, dan krisis politik berkepanjangan.
Selain itu, seperti biasa, presiden SBY begitu banyak memuji angka-angka fantantis, terutama di bidang ekonomi, sebagai angka pencapaian untuk menetapkan optimisme di masa depan. Padahal, angka-angka itu berkali-kali mendapat koreksi berbagai pihak, serta berbenturan dengan kenyataan objektif yang berlangsung di lapangan. Di bidang politik, pelaksanaan pilpres yang diwarnai kecurangan dan manipulasi, telah memberi basis awal bagi penjelasan bahwa pemerintahan paska pemilu adalah tidak legitimate.
Kegentingan Politik
Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 lalu telah memelihara dan sekaligus memperdalam krisis politik di Indonesia. Pelaksanaan pemilu digugat di sana sini, dan banyak pihak yang melaporkan fakta-fakta kecurangan. Sementara itu, beberapa pihak memberi label "pemilu terburuk" untuk menegaskan kualitas pelaksanaan pemilu yang sangat buruk.
Di luar itu, pelaksanaan pilpres yang buruk ini telah menandai pertikaian jangka panjang antara SBY dan penentangnya. Tidak bisa tidak, cara SBY dalam menyelesaikan persaingan politik, tidak dapat diterima bukan saja oleh para pesaing politiknya, tapi juga lapisan luas masyarakat. Terakhir, kisruh pelaksanaan pilpres telah mendorong sejumlah lembaga negara (MK dan MA) dan KPU saling bertabrakan, sehingga semakin mengambrukkan bangunan politik kekuasaan klas kapitalis di Indonesia.
Bagi pesaing SBY, kecurangan pemilu merupakan manifestasi ketidakmampuan kubu SBY-Budiono memenangkan pilpres secara jujur. Artinya, kecurangan ini telah menghilangkan peluang mereka, tanpa menikmati sebuah bentuk kompetisi yang benar-benar sehat dan adil.
Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama korban neoliberalisme, pemilu curang ini telah memaksakan mereka semakin bergeser ke tepi jurang kematian (baca; kemiskinan, pengangguran, dan PHK massal). Untuk itu, kemenangan SBY yang neoliberal, merupakan "lonceng kematian" bagi kesejahteraan 200 juta rakyat Indonesia.
Jadi, dalam beberapa tahun kedepan, SBY akan melanjutkan perseteruannya dengan kubu-kubu politik penentangnya, dan juga berhadapan dengan lapisan luas rakyat Indonesia.
Kegentingan Ekonomi
Dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, yang merupakan persoalan paling krusial pada saat ini, SBY masih bersandar pada janji-janji perbaikan ekonomi, sogokan-sogokan khusus kepada sektor tertentu di masyarakat, serta menawarkan ekspektasi di masa depan.
Dalam pidato nota keuangannya, siang tadi (3/8), SBY menjanjikan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan anggaran sosial, dan sebagainya. Akan tetapi, pada tahun 2004, janji-janji seperti ini juga pernah dikobarkan, tapi hasilnya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keterpurukan ekonomi dan penderitaan rakyat yang tiada taranya.
Bagaimana tidak, ekonomi nasional seakan mengalami "terjun bebas" dalam beberapa tahun tahun terakhir. Di bidang industri, misalnya, pertumbuhannya terus menerus menurun setiap tahunnya, karena selain gempuran neoliberalisme, juga perilaku pemerintah yang mengabaikan sektor penting ini. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).
Lebih dari itu, berbagai produk lokal di pasar dalam negeri juga mengalami kemerosotan. Sebagai misal, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), penguasaan pasar domestik oleh produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional merosot dari 57% (2005) menjadi 23% (2008), dan diperkirakan 70% di antaranya masuk secara ilegal. Laporan lain menunjukkan, sekitar 70% pasar produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri telah digusur oleh produk impor.
Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).
Kegentingan ini, setidaknya, juga ditangkap oleh Asosiasi Pengusaha. Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, meragukan pemerintahan SBY dapat mengurai masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi benang kusut. Pasalnya, menurut dia, tiga motor utama pertumbuhan ekonomi, yakni investasi langsung, grafik ekspor, dan tinggat konsumsi (baca, permintaan efektif) di dalam negeri kian menurun.
Dapat dipastikan, tingkat konsumsi domestik semakin menurun, seiring dengan menurunnya daya beli rakyat dan gejala deflasi. Dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di sela-sela pelaksanaan pemilu, tingkat konsumsi ditunjang oleh belanja pemilu, bukan oleh peningkatan pendapatan rakyat. Mengacu pada catatan Deperindag, tingkat konsumsi rumah tangga terus menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2007, kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB masih mencapai 63,6%, kemudian menjadi 61% pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi 57% pada tahun 2009 ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya soal bagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi dunia, faktor kesejahteraan dan pendapatan pekerja-lah yang paling banyak dipangkas, berupa penundaan kenaikan upah, dan sebagainya.
Namun, kesulitan bukan hanya menimpa kaum buruh, tapi juga kaum tani, sektor miskin kota, dan sektor-sektor sosial lainnya.
Bertemunya Dua Kegentingan
Menjadi kekuatan mayoritas, baik di parlemen maupun di eksekutif, bukan merupakan jaminan bahwa SBY-Budiono akan relatif aman dari gejolak sosial, khususnya dalam beberapa tahun kedepan. Bukan tidak mungkin kekisruhan politik akan menemukan pembenarannya pada krisis ekonomi, yang telah mendorong sebagaian besar rakyat ke tepi jurang "kemiskinan".
Sebelumnya, di beberapa negara, krisis ekonomi berhasil memicu sebuah gelombang krisis politik, dan berhasil mengakhiri kekuasaan rejim-rejim neoliberal yang berkuasa di sana. Di Eropa, tiga pemerintahan neoliberal-Latvia, Moldova, dan Iceland-- berhasil dijatuhkan oleh gelombang protes yang dipicu oleh krisis ekonomi.
Di Indonesia, pengalaman kejatuhan rejim orde baru patut menjadi pelajaran penting bagi rejim neoliberal, SBY. Pada saat itu, tahun 1997, rakyat memperlihatkan kemuakan dengan perilaku orde baru mencurangi pemilu, di samping perilakunya berkali-kali memukul gerakan pro-demokrasi. Akhirnya, ketika krisis ekonomi 1997 menjalar, sebuah gelombang protes segera merobohkan rejim korup yang telah berusia 32 tahun ini.
Perlu diketahui, SBY-Budiono hanya menegaskan neoliberalisme yang lebih agressif, sebagai koreksi terhadap apa yang disebut neoliberalisme yang dihambat oleh kelompok kepentingan di masa lalu. Sehingga, dengan menempatkan banyak "administratur dan professional" pada pemerintahannya, rejim baru ini hanya akan menambah dan memperluas cakupan dan agressifitas kebijakan neoliberal di negeri ini. Sebagai hasilnya, sudah pasti, kebijakan ini akan menyerang kesejahteraan 200 juta lebih rakyat Indonesia.
Dan, untuk hal itu, rakyat sudah fasih menjawab; setiap rejim yang anti rakyat, harus disingkirkan!
RUDI HARTONO, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media alternatif; Jurnal Arah Kiri dan Berdikari Online.
Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=407&Itemid=1
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan pinjaman yang lebih banyak dan lebih besar.
Wawancara dengan Eric Toussaint oleh Radio France Internationale (RFI), Senin 27 Oktober 2008 pada 13H00RFI: IMF berkeputusan menolong banyak negeri Eropa seperti Islandia, Ukraina, dan kini, Hungaria, dengan memberikan pinjaman penting kepada mereka. Kenapa khususnya negeri-negeri ini menurut Anda?
Eric Toussaint: Pertama-tama harus dijelaskan terlebih dulu bahwa IMF sendiri sedang mengalami krisis. Ia posisinya sedang sangat dilemahkan. Tahun lalu ia hanya memiliki satu klien saja: Turki. Hanya enam atau tujuh tahun sebelumnya, IMF memberikan pinjaman bertotal lebih dari 100 milyar dolar, sementara sebelum krisis ini, portfolio pinjamannya turun hingga 17 milyar dolar. IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan lebih banyak pinjaman, karena keberadaannya bergantung pada pinjaman yang diberikannya. IMF sesungguhnya bergantung pada bunga yang dibayar oleh negeri peminjam untuk tetap beraktivitas.
RFI: Jadi IMF akan memilih memberikan pinjaman ke negeri-negeri yang lebih mampu membayar kembali utangnya...
Eric Toussaint: Tapi Anda harus berhati-hati. IMF juga akan menawarkan jasanya ke negeri-negeri Selatan; itu tak diragukan lagi. IMF hendak meraih kembali kekuasaannya setelah masa-masa pelemahannya baru-baru ini vis a vis sejumlah negeri-negeri Selatan. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak negeri di Asia dan Amerika Latin melunasi obligasi berlebihnya (outstanding obligation) lebih awal, yang artinya IMF kehilangan alat untuk menekan negeri-negeri ini. Sangat dimungkinkan IMF akan menawarkan pinjaman ke Afrika, Amerika Latin dan Asia, dengan berpura-pura bahwa negeri-negeri yang lebih miskin memang membutuhkan "uangnya" karena krisis ini. Namun, Anda harus tahu bahwa pinjaman IMF datang dengan lampiran persyaratan yang mengharuskan negeri-ngeri tersebut menerapkan kebijakan spesifik; kebijakan yang telah dengan rutin berdampak merugikan selama 20 tahun terakhir. Kebijakan ini terbukti merugikan karena Dana Moneter Internasional bergandengan tangan dengan Bank Dunia telah mendesakkan ekonomi pasar yang sepenuhnya bebas di negeri-negeri Selatan. Negeri-negeri Afrika dan secara lebih khusus penduduk negeri-negeri Afrika mengetahui bahwa mereka telah terpukul telak oleh krisis pangan.
Di Afrika, bagi kebanyakan orang, kepedulian utama dalam beberapa bulan ini bukanlah krisis finansial bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat, melainkan peningkatan harga-harga pangan secara dramatis. Kebijakan yang didikte oleh IMF dan Bank Dunia secara langsung bertanggung-jawab terhadap kenaikan ini (Saya akan kembali ke persoalan ini nanti).
RFI: Apakah Anda, Eric Toussaint, mencoba mengatakan bahwa IMF lebih fleksibel terhadap beberapa negeri dibandingkan lainnya? Terkait persyaratannya?
Eric Toussaint: Ya, itu yang tentunya saya katakan. Tidak akan ia mendesakkan prasayarat yang sama kepada Islandia atau negeri Eropa lainnya. Ijinkan saya menekankan bahwa IMF tidak menuntut pihak berwenang Washington mengambil langkah-langkah konsolidasi anggaran publik, sementara di mana pun ia berurusan dengan pemerintahan negeri-negeri Selatan, ia tanpa variasi mencoba mendesakkan langkah-langkah ekonomi yang dinilainya pantas.
RFI: Jadi, menurut Anda, memang ada standar ganda?
Eric Toussaint: Pasti, tidak diragukan lagi. Dengarkan ini: ada 24 Direktur Eksekutif di IMF. Hanya dua dari mereka berasal dari Afrika. Dua administrator dari Afrika ini masing-masing mewakili lebih dari dua puluh negeri. Ketika mereka memberikan suara pemilihan, kedua ini (digabungkan) mewakili kurang dari 5% jumlah suara. Amerika Serikat saja memiliki 17% suara. Perancis saja memiliki sedikit di bawah 5%. Ini berarti bahwa ketika Perancis memberikan suara, ia bobotnya sama dengan gabungan seluruh negeri Afrika. Jadi ya, tentu ada standar ganda. Ini sangatlah jelas. Ini harus dirubah secepat mungkin. Situasi ini benar-benar tak dapat diterima dan tidak bisa berlangsung lebih lama lagi.
RFI: Apakah kita perlu mereformasi bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin ketika kita mengetahui bahwa kadang kala permasalahannya adalah negeri yang "dibantu" oleh IMF secara umum dicap sebagai dalam kesulitan sehingga kemudian akhirnya membuat pemberi pinjaman kuatir? Haruskah kita lebih sembunyi-sembunyi dalam memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin?
Eric Toussaint: Dengarkan, secara pribadi saya berpikir bahwa, pertama-tama, yang esensial adalah membayar harga yang tepat untuk barang-barang yang diimpor dari negeri-negeri yang dipandang sebagai "miskin" dan berhenti merekomendasikan kebijakan yang merugikan produsen lokal mereka. Inilah yang hendak saya katakan di awal terkait krisis pangan. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia meyakinkan negeri-negeri Afrika untuk mengurangi produksi pangan domestiknya sementara menjamin mereka kedaulatan pangan, keamanan pangan, terutama dalam sereal. IMF dan Bank Dunia mendorong negeri-negeri ini untuk meningkatkan eksport mereka dalam bentuk teh, pisang, kakao, dsb. dan untuk menggantungkan diri kepada impor gandum dan beras dari Eropa dan Asia untuk memberi makan populasi mereka sendiri. Dan kini di saat harga-harga bahan tersebut secara harafiah meledak, negeri-negeri Afrika menemukan dirinya tak memiliki apa-apa, dan tidak ada lagi produsen lokal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Jadi jawaban saya adalah, daripada bicara tentang kemurahan hati terhadap negeri-negeri ini, dan saya tidak yakin dengan apa yang disebut-sebut "kemurahan-hati" ini, yang dibutuhkan negeri-negeri Afrika adalah lebih banyak keadilan.
RFI: Terimakasih Eric Toussaint, Presiden dari Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga, disiarkan langsung dari Brussels dan ijinkan saya mengutip buku terbaru anda Who Owes Who? 60 questions about World Debt, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Perancis: 60 Questions/60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2008.
NB: Eric Toussaint juga penulis dari: The World Bank: A Critical Primer, Pluto Press / Between the lines / David Philip Publisher, London - Toronto - Cape Town, 2008; World Bank: A Never-Ending Coup d’Etat Editorial VAK (Mumbai-India), 2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diterbitkan dalam Situs Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga - Comite pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM)
Diterjemahkan dari Bahasa Perancis ke Bahasa Inggris oleh Jinane Prestat dan Elizabeth Anne
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh NEFOS.org
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
SKB EMPAT MENTERI: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?
DITA INDAH SARI*Krisis ekonomi global melahirkan berbagai tambahan beban bagi ekonomi dalam negeri, khususnya dunia usaha atau sektor riil. Sebenarnya, tanpa krisis jilid berapa pun, industri dalam negeri kita memang tidak memiliki pondasi yang solid. Jangankan menjadi tuan di negeri sendiri, untuk survive saja industri domestik kesulitan akibat besarnya ketergantungan pada impor serta berbagai problem akut lainnya.
Dengan tujuan mengurangi beban industri nasional, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyangkut dasar penetapan upah minimum kemudian dikeluarkan. Jika dikaitkan dengan kepentingan memperkuat pondasi dunia usaha yang rapuh, SKB ini lebih tepat dianggap sebagai cara menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan mengupayakan agar kenaikan upah tidak lebih dari nilai pertumbuhan ekonomi (sesuai isi SKB tersebut), maka pemerintah memangkas daya beli kaum pekerja yang selama ini memang sudah menurun akibat kenaikan harga BBM dan barang-barang lain.
Dalam tempo 1-2 bulan ke depan anjloknya daya beli ini mungkin belum terasa. Namun, dengan kenaikan upah minimum hanya sekitar 6% (sesuai pertumbuhan ekonomi), kaum pekerja sudah jelas akan buru-buru memangkas biaya konsumsinya. Industri yang pertama kali bakal menuai dampak dari pengurangan upah ini adalah industri rokok, otomotif, elektronik, garmen dan ritel. Industri-industri tersebut merupakan sumber kebutuhan non primer yang lebih mungkin dikurangi konsumsinya, kalau perlu secara drastis. Industri makanan minuman sendiri akan terkena pula dampaknya dalam jangka menengah karena keluarga pekerja harus semakin selektif dalam mengonsumsi (baca : mengurangi) makanan, baik karena tekanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak maupun agar dapat melakukan saving.
Koreksi-koreksi kebijakan ekonomi semacam ini tidak bisa diharapkan dapat “memelihara momentum pertumbuhan ekonomi” kita, sebagaimana bunyi judul SKB tersebut. Perspektifnya yang parsial dan jangka pendek akan menjadi seperti senjata makan tuan bagi industri nasional. Menganggap industri dalam negeri akan terdongkrak produktivitasnya dengan pengurangan upah (yang memang sudah rendah) adalah paradigma yang tidak manusiawi dan agak primitif.
Pasar Kerja yang Fleksibel
Labour market flexibility pun kemudian diundang masuk dengan dikuatkannya model bipartit sebagai mekanisme penentuan upah, dimana peran pemerintah dalam proses ini pun menghilang. Mekanisme ini sebetulnya sudah lama diusulkan oleh kalangan dunia usaha. Krisis global ini menjadi momentum dimana usulan tersebut didesakkan lagi.
Dalam situasi dimana 69% pekerja kita ada di sektor informal (mayoritas pertanian) serta tingkat pendidikan dan keahlian pekerja sangat rendah, bagaimana mungkin kita berharap daya tawar pekerja dalam sistem bipartit dapat setara/equal dengan pengusaha? Bagaimana mungkin mayoritas pekerja kita yang berpendidikan terbatas dapat bernegosiasi tentang hak-haknya secara efektif? Sebagai informasi, tingkat unionisasi (menjadi anggota serikat pekerja) di kalangan pekerja kita baru berkisar antara 8-10% dari total pekerja. Jika pemerintah lepas tangan dalam proses ini, lalu siapa yang akan menjaga 90% pekerja lainnya yang tidak memiliki wadah dalam memperoleh hak-haknya?
Melindungi Pekerja dan Industri Dalam Negeri
Industri dalam negeri yang kuat adalah kunci membangun ketahanan ekonomi kita. Sesungguhnya kita tidak kehabisan stok solusi untuk mengatasi krisis ini sekaligus melindungi industri dan pekerja. Kalau targetnya adalah untuk menghemat biaya produksi, penghapusan pajak ekspor yang telah dilakukan pemerintah merupakan solusi yang baik. Mengapa ini tidak diikuti dengan penurunan suku bunga, seperti yang telah dilakukan semua negara saat ini (kecuali Indonesia)? Daripada menghadang kenaikan upah, solusi ini jauh lebih signifikan untuk membantu industri dalam negeri (dalam jangka panjang), karena mengurangi biaya produksi investasi dan harga jual.
Mengapa tidak diikuti dengan menurunkan kenaikan harga BBM, yang selama ini telah membuat biaya operasional perusahaan membengkak? Kita berada dalam situasi yang emergency, sehingga langkah-langkah yang diambil pun harusnya merupakan sebuah terobosan yang berbeda dari situasi normal. Sebagai catatan, baru-baru ini negara jiran Malaysia telah mengurangi harga BBM nya 2,5 ringgit/liter. Harga minyak dunia yang turun seharusnya direspon secepatnya dengan menurunkan harga BBM domestic, secepat pemerintah menaikan harga BBM saat harga minyak meroket naik.
Melemahnya nilai tukar rupiah juga tidak perlu menjadi alasan agar upah pekerja dibatasi kenaikannya, khususnya bagi industry yang berbasis impor. Kewajiban pemerintahlah untuk mengatur dan membatasi secara ketat transaksi valas dan keluar masuknya dolar atau mata uang asing lainnya. Semua pembatasan ini tentu saja tidak berlaku bagi aktivitas dunia usaha.
Kalaupun pembatasan kenaikan upah tersebut tetap dirasa perlu diberlakukan, sebaiknya diterapkan hanya bagi pekerja dengan gaji di atas 5 juta/bulan. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi krisis ini jelas jauh lebih besar daripada para pekerja dengan upah minimum yang rata-rata kurang dari 1 juta/bulan. Para pekerja kerah putih ini (white collar workers) pun rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang lebih efektif dengan pihak perusahaan. Dengan catatan policy “diskriminasi” ini berlaku sementara dengan batas waktu yang jelas.
Melindungi kepentingan industry tanpa mengurangi hak-hak mendasar pekerja adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan saat ini. Jika hal ini tidak menjadi pegangan dalam menyusun kebijakan industry nasional, maka setiap langkah kebijakan ekonomi akan menempatkan kaum pekerja dan masyarakat miskin sebagai korban. Jika ini yang terjadi, maka kita pun sampai pada kesimpulan yang jelas : bahwa pemerintah ini bukan hanya dokter yang gagal, tapi juga melakukan malpraktek terhadap pasien-pasiennya yang mayoritas miskin.
*Aktifis Serikat Buruh, Caleg DPR RI PBR, Dapil Jateng V
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
Krisis Besar di Utara, Kerusakan Besar di Selatan
Oleh: RUDI HARTONOBeberapa bulan terakhir, badai krisis sektor financial yang berkecamuk di AS dan dengan cepat menjalar ke Negara Eropa dan Asia, telah menjadi “subjek” pembicaraan utama berbagai debat-debat bukan saja diantara para ekonom, tapi juga aktifis gerakan sosial. Lebih jauh, perdebatan-perdebatan tersebut telah melahirkan ketidakpercayaan besar terhadap solusi neoliberal, yang diprakarsai oleh Negara kapitalis maju dan institusi keuangan internasional, untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan keadilan sosial pada saat ini. Kendati harus memohon “Negara” untuk turun tangan mengatasi krisis yang paling besar mengancam piring orang-orang kaya, akan tetapi derap laju krisis kian tak terhambat.
American International Group (AIG), penerima dari $ 85 miliar pinjaman dari pemerintah, hanya beberapa hari telah menghabiskan $ 61 miliar, tapi tanda-tanda krisis berakhir belum kelihatan. Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengatakan, bahwa “ide pasar adalah selalu benar adalah ide gila”. Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Jerman, Steinbrück, bahwa ide laisse-faire, yang selama ini dipraktekkan dan membimbing pada krisis subprime-mortage, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pemimpin Perancis dan Jerman telah memanggil seluruh pemimpin eropa untuk membahas strategi regional dan global dalam menangani krisis financial yang bermula di AS.
Makna politik dan ideologis dibalik Krisis finansial
Krisis financial yang melanda AS saat ini, sebenarnya bagian dari penyakit kapitalisme; sebuah sistim yang memelihara konflik inheren dalam system produksi dan produksi barang-jasa. Namun, seperti yang ditunjukkan Marx lebih dari 150 tahun yang lalu, kapitalisme memiliki mekanisme internal – menekan upah pekerja, reorganizing produksi, dan intervensi negara - yang memungkinkan untuk pulih dari krisis ini. Sehingga tak dapat disimpulkan, bahwa serangkaian krisis akan secara otomatis menggulingkan kapitalisme.
Seperti yang dijelaskan oleh Walden Bello, dalam artikelnya “Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street”, bahwa Ambruknya Wall Street tidak hanya disebabkan oleh keserakahan dan ketiadaaan regulasi pemerintah terhadap sektor yang hiperaktif. Ia berasal dari krisis produksi-berlebih (overproduction) yang telah menjangkiti kapitalisme global sejak pertengahan dekade tujuh-puluhan. Kita telah menyaksikan krisis semacam ini sejak 25 tahun yang lalu; dimulai dengan ledakan pasar modal tahun 1987, kolapsnya simpanan dan pinjaman diakhir 1980-an dan awal 1990-an, dan ledakan dari gelembung dot.com pada bagian awal dekade ini. Tetapi itu hanya satu aspek krisis keuangan itu sendiri, yang merupakan masalah besar dari masalah financialization dari ekonomi kapitalis yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Sejak periode kemunduran ekonomi kapitalis era-1970-an, kita menemukan bahwa perkembangan ekonomi kapitalis cenderung pada perlambatan dan stagnasi. Ini nyata dalam ekonomi AS, dimana mereka mencoba merangsang ekonomi yang stagnan dengan menggenjot permintaan, salah satu caranya adalah peningkatan anggaran untuk kemiliteran. Cara lainnya adalah merombak system kekuangan, yakni keuntungan besar dari pemilik modal tidak menemukan saluran untuk di-investasikan, selain sektor financial. Terjadilah pertumbuhan sektor financial yang melebihi sektor ekonomi real. Finansialisasi ekonomi telah mengubah ekonomi riil (ekonomi yang berpusat pada produksi) untuk spekulasi keuangan. System ini berkembang hiper-aktif dan tanpa kendali dari institusi manapun, termasuk Negara.
Karena keuntungan tidak didasarkan atas nilai yang diciptakan, operasi investasi dapat menjadi sangat rentan dan harga-harga saham, surat hutang, dan bentuk investasi lainnya dapat dengan sangat radikal menjauhi nilai riilnya - contohnya, saham untuk memulai perusahaan Internet (startups) yang nilainya terus meningkat karena didorong terutamanya oleh penilaian finansial yang meroket, dan kemudian jatuh. Dengan begitu, profit bergantung dari pengambilan keuntungan terhadap harga yang menanjak menjauhi nilai komoditasnya, kemudian penjualan dalam kenyataannya akan memaksakan 'koreksi', yakni kejatuhan kembali ke nilai riil. Peningkatan harga aset yang secara radikal menjauhi nilai aslinya adalah apa yang disebut dengan pembentukan gelembung. Karena keuntungan sangat bergantung pada aksi-aksi spekulatif, maka tidaklah mengejutkan bila sektor finansial hinggap dari satu gelembung ke gelembung lainnya, atau dari satu mania spekulatif ke mania lainnya. Karena dikendalikan oleh mania spekulatif, kapitalisme yang dikendalikan finansial mengalami serangkaian krisis finansial sejak pasar modal dideregulasi dan diliberalisasi pada tahun 1980an. (Walden Bello, 2008)
Akan tetapi, krisis yang terjadi sekarang ini berikut tindakan-tindakan politik yang diambil pemerintah AS (dana talangan sebesar USD 700 Milyar, nasionalisasi fannie mae, freddie mac, dan AIG (Perusahaan asuransi terbesar di dunia), uang penjaminan deposito reksadana sebesar USD 3,4 trilyun, larangan penjualan saham keuangan dalam waktu singkat) telah melahirkan sejumlah kesimpulan; pertama, krisis ini telah berdampak luas dan susah dipulihkan dalam waktu singkat. Hal tersebut beresiko melahirkan ketidakpercayaan terhadap “kemanjuran model ekonomi Anglo-Amerika” atau neoliberalisme secara umum. Kedua, Beberapa langkah ekonomi yang dilakukan Pemerintah AS, otoritas keuangan internasional, dan petinggi dunia , telah menggugurkan keyakinan orang terhadap “neoliberalisme” dan Washintong consensus”. Boleh jadi, system ini sudah tamat riwayatnya. Ketiga, krisis ini telah merosotkan wibawa dan hegemoni AS dalam geopolitik global dan membuka “ruang baru” bagi pemain non-barat, seperti Cina, Brazil dan India. Kemerosotan dunia imperialis juga memberikan kekuatan berlipat ganda bagi kemajuan kerjasama Negara-negara yang sedang mengembangkan alternatif, terutama Amerika Latin (Venezuela, Bolivia, Kuba, Paraguay, Argentina, Ekuador). Inisiatif pembangun Bank Selatan yang dimotori Venezuela akan memberikan dorongan kuat bagi lahirnya tatananan alternatif.
Dampak Terburuk dari Krisis
Skema bailout akan mengalami kemacetan. Solusi gampangan ini tidak akan dapat meredam pendalaman. Setidaknya ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa skema ini akan mengalami kegagalan;
Pertama, Krisis bukan terutama terletak pada masalah likuiditas, tapi ini adalah masalah kerakusan luar biasa untuk memperoleh keuntungan, tanpa ada penambahan nilai baru. Ini hanya untuk menaikkan moral investor dan menghilangkan kepanikan pasar, tapi tak akan menyentuh pada akar persoalan itu sendiri. Ibaratnya memasukkan angin pada ban kempes tanpa menutup “lobang anginnya”.
Kedua, skema bailout tidak berfungsi dan tak berguna karena nilai dana talangan tidak sebanding dengan nilai asset yang telah melayang/menguap. Menurut Laporan Washington Post (29/09/08) :
Dua puluh lembaga keuangan terbesar didunia memiliki gabungan total $ 2,3 triliun di subprimemortage hingga 30 Juni. Dan mereka melaporkan penjualan lain $ 1,2 triliun di Subprimemortage yang berhubungan dengan investasi, di mana berharap ratusan milyar dolar uang. Angka-angka itu tidak termasuk investasi yang berasal dari pinjaman dalam cara lebih rumit, seperti Agunan kewajiban hutang.
Kategori nilai kerugian subprime-mortage bertambah menjadi 4,7 Trilyun dollar AS untuk kewajiban 20 lembaga keuangan. Ini hampir sama dengan tujuh kali lipat dari nilai yang ditawarkan oleh Paulson/Bernake sebesar 700 Milyar dollar.
Ketiga, masalah bailout hanya untuk mengatasi masalah lembaga keuangan yang memiliki masalah asset, tapi tidak sudi menyelesaikan persoalan “kesalahan financial” itu sendiri. Baliout tidak mengurangi penderitaan orang miskin yang terancam kehilangan rumah (tunawisma), kehilangan dana pensiun, kehilangan asuransi kesehatan, bahkan lapangan pekerjaan. Skema ini hanya mengalihkan beban ekonomi kepada orang miskin dan mengamankan dapur orang kaya.
Krisis financial di AS benar-benar memukul anggaran AS, yang sebelumnya dihambur-hamburkan guna membiayai perang “membunuh kemanusiaan” di Irak dan Afghanistan. Dalam enam bulan terakhir, upah pekerja terus-menerus menurun hingga Juni lalu. Total penurunan tersebut belum setengah dari tujuh bulan pertama dari resesi sebelumnya, tahun 2001.
Yang cukup beresiko dari prospek ekonomi AS kedepan adalah masalah utang, yang nilainya sudah mencapai “US $ 637 triliun” (Hodges, 2008). utang pemerintah (sebagian besar itu hasil pengeluaran militer dan potongan pajak dan lainnya "insentif" untuk perusahaan dan kaum kaya), konsumen dari semua jenis hutang, dan hutang perusahaan. Di AS, hutang rumah tangga mencapai $ 12 triliun. Rata-rata orang menghabiskan 14 persen dari pendapatan mereka hanya untuk melayani pembayaran hutang. Amerika Serikat memiliki deficit pada account berjalan di sekitar $ 2 miliar per hari dan jumlah hutang telah meningkat dari 1,5 kali dari produk domestik bruto (PDB) di pertengahan 1970-an dan 3,5 kali PDB hari ini. Peningkatan hutang akan berarti pemotongan belanja publik dan privatisasi.
Seperti yang sering diulang dalam pandangan Marxisme, bahwa kapitalisme tidak begitu mudah untuk digulingkan. Pertama, istilah krisis tidak berarti roboh, dan tidak berarti tidak menumpuk (resesi, depresi, menurun). Sebuah krisis adalah menimbulkan perpecahan atau gangguan pada jaringan hubungan ekonomi yang tetap beroperasi dengan cara biasa. Apakah ia memicu kegagalan atau bahkan menumpuk persoalan, sangat tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Ekonomi AS, untuk saat ini belum roboh, dan isu ini terlalu dini untuk memprediksi bahwa AS akan roboh seketika. AS dengan kekuasaan imperium yang sudah dibangunnya sekian lama akan memobilisasi seluruh bangsa untuk mengatasi krisisnya. Kedua, bahwa krisis financial telah melahirkan keguncangan dan instabilitas dalam salah satu sub-sistem kapitalisme global, yakni keuangan, tapi masih bisa disubtitusi oleh system itu sendiri. Apa yang dikatakan sebagai rancangan ekonomi baru, semacam new-deal di era-great depression 1930an, sedang melonggarkan intervensi Negara untuk membalikkan kepercayaan public terhadap system keuangan AS.
Siapun yang terpilih dalam pemilu Presiden pada bulan November 2008 kemungkinan akan menghadapi persoalan yang sama "stagflation" - kombinasi dari harga inflasi dan stagnasi ekonomi - yang mana Nixon, Ford, dan Carter bergumul pada masalah yang hampir sama pada tahun 1970-an.
Pengaruh Terdekat terhadap Ekonomi Indonesia
Globalisasi telah menyatukan unit-unit nasional yang terpisah dalam sebuah unit tunggal yang beroperasi secara global. Sehingga susah untuk memikirkan adanya keterpisahan ekonomi (decoupling) ditengah globalisasi tersebut. Kejatuhan Wall-street, yang dengan segera diikuti dengan kejatuhan bursa saham di berbagai belahan dunia, termasuk bursa saham primadona di Asia. Mata uang Jepang saat ini perdagangkan di sekitar ¥ 141 per-dollar AS. Akibatnya, produk Jepang begitu murah dan impornya menjadi rendah. Perhatian juga mengarah pada ekonomi Cina. Seperti yang diketahui, bahwa pelemahan mata uang yen akan berdampak terhadap perdagangan China yang dikendalikan nilai tukar.
Indonesia sendiri akan menderita kerugian besar. Pertama, krisis financial di AS akan berdampak buruk terhadap perdagangan Indonesia. AS merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Jepang. Gangguan financial di Negara tersebut akan berpengaruh pada kemampuan financial mereka dalam membiayai impornya dan tentu saja mengurangi volume ekspor kita.
Kedua, kerusakan yang mengganggu system financial di AS dan Negara-negara kapitalis maju membutuhkan mobilisasi sumber anggaran dan dana yang cukup besar. Hal tersebut harus dipenuhi dengan menarik semua dana-dana yang mengalir dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk disuntikkan dalam ekonomi AS. Sebagai Negara yang bergantung pada investasi asing, tentu ekonomi Indonesia begitu “terganggu” dalam beberapa tahun kedepan jika aliran investasi tersebut terhenti/mengecil.
Ketiga, guna mencegah “krisis financial” tidak mematikan system yang sedang berjalan, maka segala jalan untuk memobilisasi dana, termasuk dana dari kaum pekerja dan rakyat miskin diberbagai belahan dunia, harus dilakukan. Mereka akan mengintensifkan “penghisapan” terhadap tenaga pekerja, dengan upah rendah, pengurangan anggaran public guna dialirkan lewat skema pembayaran utang luar negeri, kebijakan moneter yang longgar, dan cara-cara lainnya. ekonomi Indonesia akan sangat rentan terhadap pelarian capital (capital outflow) akibat desakan-desakan tersebut.
Keempat, krisis financial akan menjalar pada perbankan. Kebijakan uang ketat, sektor usaha kecil dan industri menengah yang bergantung pada kredit murah dan lunak akan mendapatkan kesulitan besar. Sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menggerakkan perekonomian terancam kolaps.
Kelima, dampak meluas dari krisis financial di AS, jika solusinya tidak dikelolah dengan baik oleh pemerintah akan memicu meningkatnya inflasi. Sebagai contoh, pendekatan pemerintah Indonesia masih sangat moneteris, dan mengabaikan aspek-aspek lain yang begitu rentan mempengaruhi inflasi; seperti harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan sebagainya.
Dapatkah Krisis sekarang Ini Seperti Krisis tahun 1997
Ini merupakan kekhawatiran terbesar sejumlah analis ekonomi. Tapi, persoalan kekhawatiran tersebut tidak terlalu terletak pada dampak langsung dari krisis financial di AS, akan tetapi dari model pengelolaan (model antisipasi) yang dilakukan pemerintah. Meskipun, pemerintah berkali-kali mewanti-wanti, bahwa fundamental ekonomi Indonesia sudah lebih baik ketimbang tahun 1997, tetapi penutupan BEI selama beberapa hari menciptakan kekhawatiran besar, belum lagi pemerintah masih begitu percaya terhadap solusi neoliberalisme.
Dari segi daya merusaknya, jelas bahwa krisis sekarang ini jauh lebih dalam ketimbang krisis tahun 1997, karena sejumlah problem ekonomi yang mendahului sudah ber-akumulasi dan akan menghadirkan kombinasi merusak dengan hebat. Tapi belum terbayang bahwa krisis akan datang seketika dan menghancurkan seluruh perekonomian Indonesia (spontan). Setidaknya ada beberapa alasan untuk ini;
pertama, bahwa kejatuhan permintaan dari AS akan disubtitusi oleh permintaan dari China. Perlambatan ekonomi yang berlangsung di AS dan Negara lainnya akan bergeser pada pertumbuhan internal dari ekonomi China.
Kedua, krisis mungkin masih berlangsung pada tahap likuiditas, belum pada Solvabilitas (kemampuan membayar utang). Sejumlah pengamat berpendapat bahwa krisis masih berkonsentrasi pada likuiditas dan kepanikan dipasar keuangan, dan belum pada kesanggupan membayarkan hutang. Lagipula, keuntungan perusahaan dari non-keuangan masih tinggi.
Ketiga, Pemerintah sedikit sudah menetralisir dan mempertahankan likuiditas perbankan dengan mengeluarkan Perppu menyangkut perubahan terhadap UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menaikkan jumlah penjaminan simpanan dari Rp100 juta, menjadi maksimal Rp. 2 miliar bagi setiap nasabah.
Keempat, pertimbangan untuk mempertahankan iman dan kepercayaan terhadap “kemakmuran” financial boleh jadi ditinggalkan, sebagai jalan terbaik menghindari krisis dan kehancuran yang berdaya rusak lebih besar. Boleh jadi, intervensi Negara semakin diperlukan untuk menata kembali jalan berkuasanya capital dan memperluas ekspansinya.
Tapi ada beberapa catatan penting menurut saya, yang tetap mengundang kekhawatiran, bahwa pengaruh krisis financial di AS akan merobohkan perekonomian Indonesia; pertama, kebijakan pemerintah untuk mendorong BUMN untuk mem- buy-back kembali sahamnya, guna menenangkan pasar saham, justru bermakna menggelontorkan modal yang cukup besar untuk menalangi investor asing dan perusahaan financial. Seharusnya, triliunan rupiah yang dianggarkan untuk buyback dipakai untuk memperkuat produksi nasional dan menciptakan lapangan kerja.
Kedua, kebijakan pengetatan perbankan akan menyusahkan industri nasional, pengusaha menengah dan kecil untuk mendapatkan akses permodalan. Kesulitan ini dapat mendorong kolapsnya industri dalam negeri ---yang dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup menderita akibat liberalisme ekonomi, yang berpotensi mendorong PHK massal.
Ketiga, selama krisis financial berlangsung, kemungkinan pengalihan capital pada spekulasi harga komoditi dan energi akan terjadi, sehingga mendongkrak harga komoditas dan harga energi. Jika hal ini tidak cukup diantisipasi, maka mendorong inflasi cukup tinggi, termasuk beban ekonomi yang harus ditanggung rakyat miskin makin membesar.
Ekonom INDEF Iman Sugema memaparkan, bahwa Krisis moneter 1998 disinyalir akan terulang saat ini. Bahkan, indikator krisis saat pada tahun ini jauh melampaui indikator saat krisis pada 10 tahun silam. Indikatornya adalah total hot money hingga 1998 sebesar USD14,8 miliar. Sementara total hot money dari 2002-2007 senilai USD24,5 miliar. Sementara total utang luar negeri hingga 1998, menurutnya, sebesar USD54 miliar. Saat ini total utang luar negeri USD88 miliar.
Tipe krisis yang dihadirkan neoliberalisme justru sudah menjadi gambaran nyata hari ini. System neoliberal telah membelah masyarakat; dimana mayoritas terus-menerus digerogoti dan miskin, sedangkan minoritas semakin kaya dan makmur.
Anti-Neoliberal Mendekati Pemilu 2009
krisis di AS, yang juga merupakan Negara utama penyokong neoliberalisme, telah melahirkan sejumlah pertanyaan dan keraguan; pertama, soal validitas untuk memelihara dan mempertahankan system neoliberal yang sudah terbukti gagal, bahkan di Negara asalnya. Kedua, menyuburkan harapan untuk melakukan transformasi sosial yang sifatnya mendasar dalam system untuk keluar dari kapitalisme.
Banyak orang harus mengakui kegagalan tersebut, meskipun tidak mau mengakui kegagalan sistim kapitalisme secara mendasar. Tapi setidaknya, kegagalan neoliberalisme, ambruknya wall-street, dan keterlibatan Negara untuk menyelamatkan kaum kaya dari krisis, akan menjadi menyuburkan lahan propaganda kaum pergerakan, dalam segala arena.
Jika krisis financial berdampak luas, dan bermula di hadapan pemilu 2009, boleh jadi akan menjadi kesulitan besar bagi politisi neoliberal dan lahan propaganda menguntungkan bagi kalangan anti-neoliberal. Terlepas dari itu, kejatuhan neoliberal akan dimanfaatkan banyak spektrum politik dan ideology untuk mencari dukungan dari rakyat. Mereka akan berlomba-lomba memanfaatkan retorika anti-neoliberal dalam pengertian yang kacau balau, untuk mendulang keuntungan politik lewat pemilu.
Sehingga, perlu sebuah desain kampanye dari kaum pergerakan, yang benar-benar substansial menghajar kelemahan ekonomi neoliberal, yang disodorkan sekaligus untuk menjembatani kampanye “haluan ekonomi baru”. Menurut saya, sehubungan dengan krisis ini, kaum pergerakan dapat memikirkan beberapa hal;
Pertama, pengontrolan terhadap pertukarang mata uang dan pengetatan system keuangan guna mencegah semakin banyaknya pelariang keluar capital (capital outflow).
Kedua, pengelolaan anggaran seharusnya memberikan ruang yang lebih besar untuk belanja public (pendidikan dan kesehatan), perbaikan upah pekerja, pembukaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan strategi industrialisasi. Pos anggaran yang selama ini mengalir ke tangan orang kaya (BLBI), dana rekapitulasi, dan hutang luar negeri, secepatnya dihentikan dan kucurkan untuk pengembangan ekonomi rakyat.
Ketiga, mendukung proyek pembangunan alternatif yang berlandaskan solidaritas, seperti yang diperjuangkan Chaves dengan Bank Selatan, kerjasama ALBA, dan proyek kerjasama diluar skema neoliberal.
Keempat, menghentikan sepenuhnya praktek neoliberalisme di Indonesia.
Penutup
Krisis ini benar-benar akan merombak keyakinan politik sejumlah politisi di Indonesia. Angin “ketidakpercayaan” terhadap neoliberal akan terus bertiup, setidaknya mendekati pemilu 2009. tapi terlepas dari hal semacam itu, kaum pergerakan tetap punya kewajiban untuk menciptakan “sedikit ruang” untuk mendiskusikan masalah ini, dan respon politik yang dibutuhkan. Setidaknya dalam proyek memperdalam ketidakpercayaan terhadap neoliberalisme.
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
Lenin dan Ekonomi Pasar
Fuwa TetsuzoKetua Komite Sentral Partai Komunis Jepang Fuwa Tetsuzo mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dari tanggal 26-30 Agustus atas undangan Partai Komunis Tiongkok. Di Peking, ia menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Sekretaris Jendral PKT Jiang Zemin (presiden Tiongkok) untuk mendiskusikan beragam isu-isu internasional dan memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok.
Kuliah oleh Fuwa Tetsuzo, Ketua Partai Komunis Jepang
27 Agustus 2002
Di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking
Ketua Partai Komunis Jepang, Fuwa Tetsuzo, memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking. Berikut adalah terjemahan kuliah tersebut:
Selamat pagi semuanya. Saya Fuwa Tetsuzo. Ini adalah kuliah pertama yang saya berikan di luar Jepang. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk mengunjungi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan berbicara di hadapan para peneliti dari berbagai bidang.
Saya akan berbicara tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar." Saya memilih subyek ini karena itu berhubungan dengan Tiongkok dan Jepang dalam pengertian yang luas. Partai Komunis Tiongkok mengadopsi suatu kebijakan untuk mengembangkan sebuah "ekonomi pasar sosialis" dalam Kongresnya 10 tahun lalu. Tapi bahkan sebelum itu, Tiongkok telah mengangkat subyek tersebut secara praktis.
Dan kini Anda menempuh jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."
Jepang berada di tengah-tengah ekonomi kapitalis. PKJ memandang bahwa upaya mencapai sosialisme di Jepang akan melalui tahapan. Kuliah yang akan kita ikuti adalah tentang "sosialisme melalui ekonomi pasar" atau "kombinasi antara ekonomi terencana dan ekonomi pasar."
Kita akan melihat perkembangan historik yang baru dan juga menghadapi problem-problem baru dari teori dan praktek sosialisme ilmiah.
Lenin adalah orang komunis pertama yang mengangkat persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.
Dari tahun 1998 hingga 2001, saya terlibat dalam penelitian tentang "Lenin dan Kapital" dan menulis sekitar 40 artikel yang diterbitkan secara berseri dalam sebuah majalah selama periode tiga tahun. Ini merupakan suatu upaya mempelajari aktivitas teoretik Lenin dalam masa mudanya.
Satu persoalan teoretik yang dihadapinya dalam tiga tahun terakhir sebelum ia jatuh sakit pada 1923 adalah persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.
Marx dan Engels adalah pendiri sosialisme ilmiah dan pendahulu besar kita, tapi mereka tidak pernah berkesempatan mengerjakan persoalan pembangunan sosialisme sebagai permasalahan praktek. Saya rasa mereka tidak pernah melakukan penelitian teoretik tentang persoalan hubungan ekonomi pasar dan sosialisme, bahkan tidak dari sudut pandang teoretik sekalipun.
Jadi Lenin adalah orang komunis pertama yang menghadapi tantangan ini. Ia harus menghadapi banyak kesulitan besar yang timbul selama masa penelitiannya dan bahkan mengalami pergeseran pandangan sebesar 180 derajat. Sebuah ulasan tentang upaya yang begitu keras oleh seorang pendahulu kita, saya pikir, akan mengajarkan kita pelajaran penting yang akan membantu kita mempelajari persoalan-persoalan saat ini.
Lenin menolak ekonomi pasar dalam tahap awal revolusi
Menengok kembali aktivitas Lenin, Anda akan menemukan bahwa tidak sedikit pun dalam benak Lenin terdapat sesuatu hal yang terkait dengan penggunaan ekonomi pasar menyusul kemenangan Revolusi Oktober, revolusi sosialis Rusia.
Ketika ia melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi menyusul kemenangan revolusi, ia sungguh meyakini prinsip bahwa sosialisme dan ekonomi pasar tidaklah cocok satu sama lain. Sikap ini berkembang semakin kuat selama perang melawan intervensi asing dan kontra-revolusi.
Konsep Lenin tentang ekonomi komunis adalah tentang produksi industrial dalam pabrik-pabrik yang dijalankan negara dan panen gandum yang dilakukan petani, dengan seluruh surplus gandum diambil alih oleh otoritas pusat Soviet untuk didistribusikan kepada rakya. Cara ini diyakini akan dan memungkinkan pihak berwenang di Soviet untuk memberikan traktor, pupuk, dan kebutuhan lainnya kepada kaum tani, walaupun negeri tersebut mengalami kesulitan akibat perang. Dengan mengambil kebijakan ini, "ekonomi pasar" atau "perdagangan bebas" dipandang sebagai suatu simbol dari musuh terhadap pembangunan sosialis, suatu slogan kontra-revolusioner. Tugas terbesar partai Komunis adalah membuat rakyat, terutama kaum tani yang telah terbiasa dengan ekonomi pasar, meninggalkan kecenderungannya memilih ekonomi pasar.
Kebijakan ini kemudian disebut "perang komunisme," yang berlangsung hingga awal 1921.
Pengadopsian 'Kebijakan Ekonomi Baru' untuk melapangkan jalan bagi perbaikan hubungan dengan petani
Walau begitu, kebijakan ini menyebabkan antagonisme yang sukar untuk diselesaikan di lapangan. Para petani dalam batas tertentu siap menanggung kesulitan selama perang melawan kontra-revolusi dan intervensi luar, tapi ketika Soviet Rusia mengalahkan musuh-musuh ini dan menciptakan perdamaian, ketidakpuasan kaum tani meletus dan menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah. Di Kronstadt, sebuah pelabuhan angkatan laut dekat Leningrad (ibukota saat itu dan dikenal sebagai benteng revolusi) bahkan para pelaut yang revolusioner pun memberontak. Dalam pemberontakan ini mereka menuntut "perdagangan bebas" atau "kebebasan untuk berdagang."
Lenin menanggapi situasi berbahaya ini dengan lebih serius dibandingkan pimpinan politik Soviet Rusia lainnya saat itu.
Persoalan utamanya adalah bagaimana memperbaiki hubungan pemerintahan sosialis dengan petani. Bagaimana mungkin membangun aliansi buruh-tani yang sangat dibutuhkan untuk melangkah maju menuju masyarakat baru? Pernyataan dan artikel Lenin selama periode ini menunjukkan dengan jelas bahwa ia bersusah payah menemukan jawabannya.
Ingat bahwa Lenin pun meyakini bahwa "ekonomi pasar" adalah sebuah slogan kontra-revolusioner, dan Anda akan memahami bahwa ia harus mengerahkan keberanian untuk membuat keputusan sulit menerima ekonomi pasar.
Kebijakan Ekonomi Baru (NEP - New Economic Policy) dimulai pada bulan Maret 1921. Ia sering kali disinggung sebagai sinonim dari penerimaan ekonomi pasar. Ini tidak betul. Walaupun Lenin mengajukan perubahan drastis, Lenin awalnya tidak dapat melangkah jauh untuk mengakui ekonomi pasar; ia mencari suatu reformasi yang tidak mengadopsi ekonomi pasar namun mengadopsi kebijakan "pertukaran hasil produksi" yang mengatur kaum tani untuk membarter jagung untuk barang-barang industrial dan produk lainnya dari perkotaan. Ini tidak memberikan hasil yang baik.
Setelah enam bulan masa pencarian-jiwa, pada bulan Oktober 1921, ia tiba pada kesimpulan bahwa mengadopsi ekonomi pasar adalah suatu keharusan.
Diumumkannya kesimpulannya ini, yang telah dikerjakan oleh Lenin setelah benar-benar bersusah payah, sangat menggemparkan partai.
Dokumen-dokumen dari konferensi Partai Komunis Rusia saat itu (laporan dan pidato penutupan oleh Lenin), yang termuat dalam Koleksi Karya Lenin menunjukkan dengan jelas betapa ekstensif pergolakan tersebut. Seorang anggota diskusi berkata, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang saat di penjara." Seorang lainnya mengeluhkan bahwa kaum komunis tidak bisa terlibat dalam kerja-kerja perdagangan yang tidak menyenangkan. Dalam pidato penutupan, Lenin mengkritik pandangan-pandangan ini dengan mengatakan bahwa kaum revolusioner tidak memiliki alasan untuk menyerah pada frustasi dan keputus-asaan.
Menuju 'sosialisme' melalui ekonomi pasar
Demikianlah bagaimana Soviet Rusia mulai mempelajari ekonomi pasar. Pendeknya, diskusi tentang ekonomi pasar dipicu oleh kebijakan untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan petani setelah kemenangan revolusi.
Setelah Lenin membuat keputusan untuk mengambil jalan ini, walau demikian, ia segera mulai mengerjakan isu ini dengan lebih detail dan mengembangkannya menjadi suatu kebijakan utama yang akan menjadi penopang penting dari nasib Revolusi Rusia dan sosialisme, yaitu, jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."
Dokumen-dokumen di saat itu menunjukkan bahwa jalan tersebut menandakan suatu perkembangan yang sangat mengesankan. Saya pikir kebijakan baru tersebut terdiri dari beberapa pilar.
Pertama, ia menekankan pembangunan dan pengembangan suatu struktur sosialistik yang tidak akan terkalahkan dalam kompetisinya dengan kapitalisme dalam ekonomi pasar. Lenin menggunakan kata Rusia "uklad" untuk apa yang saya gambarkan sebagai struktur. Sepertinya tidak ada istilah Bahasa Jepang atau Bahasa Tiongkok yang setara dengan "uklad."
Kedua, ekonomi pasar dalam kondisi tertentu akan memungkinkan kapitalisme swasta untuk muncul dan berkembang maupun bagi kapital asing untuk membuka jalan masuk. Ini juga menandakan perkembangan yang sangat penting.
Hingga saat itu, ekonomi pasar dipandang sebagai "musuh," alasannya karena itu akan membangkitkan kapitalisme bahkan di antara produsen komoditas kecil. Itu tidak dapat ditolerir oleh Revolusi Rusia.
Ketiga, kebijakan baru tersebut membutuhkan dijaganya unsur-unsur ekonomi yang menjadi kunci sebagai bagian dari struktur sosialis. Lenin menyebut unsur-unsur poros ini sebagai "komando dataran tinggi," sebuah istilah militer yang digunakan pada saat itu yang berarti bahwa dalam era ketika meriam merupakan senjata utama dalam perang, penempatannya di dataran tinggi dengan pandangan terbuka pada medan pertempuran sangatlah vital dalam memenangkan perang.
Dua tahun lalu, kami kedatangan seorang menteri IT dari Sri Lanka di antara tamu-tamu asing yang menghadiri Kongres PKJ. Saya sedikit terkejut ketika ia mengatakan bahwa mereka mencoba menguasai "komando dataran tinggi pada ekonomi."
Saya katakan, "Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah dengar ungkapan itu." Kemudian ia memberitahu saya bahwa ia pernah belajar di Moskwa ketika ia masih muda.
Keempat, kebijakan baru tersebut mengharuskan Rusia untuk mempelajari segala sesuatu yang ditawarkan oleh kapitalisme maju agar struktur sosialis dapat meraih kekuasaan ekonomi.
Kelima, kebijakan baru juga mengacu pada kaum tani. Disebutkan di situ bahwa organisasi masa depan kaum petani dalam kesatuan-kesatuan koperasi tidak boleh dilaksanakan oleh perintah dari atas atau lewat paksaan; kesatuan koperasi harus diorganisir berdasarkan kehendak sukarela kaum tani.
Uni Soviet membatalkannya lima tahun kemudian setelah wafatnya Lenin
Pada bulan Maret 1923, 17 bulan setelah merampungkan rencana ini, Lenin jatuh sakit dan meninggal dunia pada bulan Januari 1924. Stalin naik ke kekuasaan setelah wafatnya Lenin. Sebagai pemimpin pemerintahan Soviet dan Partai Komunis, Stalin dari tahun 1929 hingga 1930 menjalankan apa yang disebut sebagai "kolektifisasi pertanian" sebagai upaya untuk mengumpulkan gandum secara paksa dari petani.
Awalnya, Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) bertujuan memperbaiki hubungan pemerintah dengan kaum tani. Jadi kebijakan "kolektivisasi pertanian" yang bersifat dari atas-ke-bawah menandakan akhir dari NEP. Sejak saat itu, kebijakan mencapai "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak pernah kembali lagi di Uni Soviet.
Beberapa dekade kemudian, ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, "pengenalan ekonomi pasar" banyak didiskusikan. Tapi selama 60 tahun sebelumnya Uni Soviet telah sepenuhnya merubah diri. Perubahan substansial terjadi dalam sistem sosio-ekonomi Uni Soviet selama dan setelah era Stalin. Akibatnya, masyarakat Soviet telah menjadi suatu sistem yang mana sosialisme atau bahkan arah menuju sosialisme tidaklah eksis.
Tidak ada negeri yang menempuh jalan ini
Jadi saya pikir "sosialisme melalui ekonomi pasar," yang dicobakan oleh Tiongkok dan Vietnam adalah suatu strategi yang belum pernah dialami oleh negeri lain.
Dalam pidato saya pada pertemuan yang menandakan dirgahayu ke 80 dari PKJ pada bulan Juli lalu, saya berbicara tentang kekuatan motif yang mendorong dunia maju menuju abad ke 21. Dalam pidato itu saya mengutip apa yang sedang dicoba tempuh oleh Tiongkok. Berikut perkataan saya:
"Walaupun Uni Soviet sudah terhapus, proyek sosialisme yang diasosiasikan dengan Lenin tidak hilang. Ada negeri-negeri yang melaksanakan proyek-proyek sosialisme, termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Kuba. 'Sosialisme melalui ekonomi pasar" yang ditempuh oleh negeri-negeri ini adalah tepat dengan apa yang Lenin usulkan namun dibuang oleh Stalin. Ini adalah jalan yang belum pernah ditempuh, jadi akan ada banyak kesulitan yang tak terduga di tengah jalan. Walau begitu saya tidak ragu bahwa hasil dari uji coba ini akan memberikan dampak yang besar terhadap arah yang akan ditempuh dunia dalam abad ke-21."
Apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan jalan ini menuju sosialisme?
Karena ini merupakan isu yang begitu penting, akan ada variasi persoalan teoretik yang perlu dipelajari.
Ijinkan saya berkomentar terhadap dua hal.
Satu adalah persoalan tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat jalan ekonomi pasar sukses sebagai jalan untuk mencapai sosialisme.
Dalam menganalisa seperti apa nantinya jalan "sosialisme melalui ekonomi pasar", Lenin menyatakan dengan detil bahwa ekonominya akan melibatkan kerjasama dan kompetisi antara berbagai sektor: sosialisme, kapitalisme negara, kapitalisme swasta, dan produksi komoditas kecil. Ia juga membuat banyak saran-saran orisinal tentang langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengambil jalan menuju sosialisme ini tanpa harus kembali ke kapitalisme. Saya pikir dalam dunia saat ini kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang disarankan Lenin.
Lenin pertama-tama dan paling utama menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor sosialis melalui kompetisi dalam pasar sehingga ia bisa cukup kuat untuk bisa kompetitif dengan kapitalisme dalam pasar. Dari sudut pandang ini, ia juga menekankan pentingnya belajar sebanyak-banyaknya dari kapitalis di dalam dan luar negeri.
Satu slogan yang dikedepankan Lenin adalah, "untuk menjadi pedagang yang baik, kita harus berdagang secara Eropa."
Ini rupanya menjadi slogan yang berat bagi mereka yang mengeluh, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang di penjara." Lenin bermaksud mengatakan, "Tidak cukup hanya bisa berdagang; kau harus menjadi pebisnis yang lebih mahir daripada pebisnis Eropa."
Slogan lainnya yang diangkat Lenin adalah, "ujilah melalui kompetisi antara perusahaan negara dan perusahaan kapitalis."
Kita di sini harus mencatat bahwa seruan terhadap sektor sosialis untuk "mengalahkan kapitalisme" tidak dibatasi dalam keuntungan-keuntungan ekonomi seperti permasalahan produktifitas dan efisiensi ekonomi.
Lenin menuliskan sebuah artikel yang menyerukan agar jaminan keamanan dalam tempat kerja haruslah sama baiknya dengan yang terbaik dari kapitalisme. Dalam kata lain, slogan Lenin, "Kalahkan kapitalisme," menyertakan juga isu-isu seperti lingkungan hidup dan polusi. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.
Kedua, terkait "komando dataran tinggi" yang memegang kunci bagi ekonomi suatu negeri. Negara harus memiliki kendali yang kuat dalam struktur sosialis agar struktur itu dijadikan arah dalam pengembangan ekonomi. Ketika Lenin mendiskusikan pentingnya "komando dataran tinggi," ia mengacu pada negara sosialis yang mengambil alih sebagian besar alat produksi dalam industri dan transportasi. Saya pikir ini adalah opini yang dipegang Lenin dalam situasi Rusia yang khusus dan waktu yang khusus. Jadi peran dari "komando dataran tinggi" adalah persoalan yang harus diteliti sesuai dengan kondisi historik negeri yang bersangkutan.
Ketiga, menyangkut pertahanan masyarakat dan ekonomi melawan fenomena negatif yang ditimbulkan ekonomi pasar.
Ekonomi pasar, yang anarkis dan kompetitif, adalah seperti hukum rimba, yang menjadi sumber dari lebih tidak amannya jaminan kerja, pengangguran, dan jurang penghasilan sosial. Pasar tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kontradiksi semacam itu hanya dapat dikendalikan melalui layanan kesejahteraan sosial dan kebijakan keamanan sosial lainnya.
Walaupun Lenin tidak memberikan komentar yang signifikan terhadap isu ini setelah diadopsinya NEP, saya hanya hendak menyinggung suatu episode historik yang menarik. Prinsip keamanan sosial yang pertama di dunia dinyatakan dalam suatu deklarasi yang dikeluarkan menyusul Revolusi Oktober oleh pemerintahan Soviet revolusioner. Prinsip-prinsip ini kemudian memberikan pengaruh besar dalam dunia kapitalis dalam arti mereka meletakkan fondasi bagi kendali sosial terhadap efek-efek negatif ekonomi pasar di bawah kapitalisme.
Saya harus menunjukkan bahwa sisi negatif ekonomi psar adalah ia mengangkat sifat tamak dan korupsi. Badan-badan publik diharuskan untuk secara teguh memegang prinsip-prinsip sosialisme, namun bila mereka terkontaminasi oleh beragam jenis korupsi, maka birokratisme dan otokrasi akan berkuasa. Menyadari permasalahan ini, Lenin berulang kali menekankan pentingnya pengawasan dan inspeksi kerakyatan sejalan dengan disiplin diri badan-badan publik. Maka, Lenin dalam tahun-tahun terakhirnya secara khusus menekankan perlunya meningkatkan tingkat budaya rakyat dan memungkinkan tiap individual untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
Saya hendak memberikan sepatah kata lagi. Dalam dunia saat ini, isu utama kapitalisme adalah pilihan antara menerima ekonomi pasar sebagai obat penahan sakit atau menempatkan ekonomi pasar di bawah kendali sosial dan demokratik. Secara garis besar, kecenderungan yang memandang ekonomi pasar sebagai sang maha kuasa diwakili dengan jelas oleh administrasi AS Bush, dan seruan untuk kontrol demokratik terhadap ekonomi pasar terlihat manifes dalam banyak negeri-negeri Eropa. Isu ini melibatkan sejumlah isu-isu ekonomi global seperti perusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan kedaulatan ekonomi tiap negeri.
Saya yakin bahwa subyek penelitian penting di masa depan dalam konteks historik adalah untuk membuktikan bahwa negeri-negeri dan sistem-sistem ekonomi mereka yang memperjuangkan sosialisme melalui ekonomi pasar akan mendemonstrasikan superioritas dalam meningkatkan kemajuan sosial.
Akan seperti apakah ekonomi pasar di masa depan?
Hal lain yang hendak saya angkat sebagai subyek studi adalah sesuatu yang lebih teoretik dan menyangkut masa depan. Yakni mengenai nasib dari ekonomi pasar. Ketika kombinasi dari ekonomi terencana dan ekonomi pasar dengan sukses mencapai tujuan sosialisme, akankah ekonomi pasar lenyap atau bertahan?
Saya menyinggung aspek-aspek negatif dari ekonomi pasar, tapi penelitian terhadap ekonomi pasar dari perspektif yang baru saya singgung tadi akan memperjelas bahwa ekonomi pasar memiliki beberapa efek ekonomi penting yang tak dapat digantikan oleh mekanisme atau metode lainnya.
Ambillah contoh fungsi ekonomi pasar dalam menyesuaikan permintaan dan persediaan.
Anda mungkin bisa mengestimasi permintaan sepatu dalam sebuah negeri tanpa harus menggunakan mekanisme pasar. Tapi, kalau sudah mengenai permintaan terhadap tipe atau warna sepatu tertentu, Anda akan diharuskan mengandalkan mekanisme pasar dalam masa yang masih jauh ke depan, bahkan bila Anda menggunakan komputer dengan kinerja tinggi
Begitupun juga, penentuan pasar berguna dalam menilai atau membandingkan produktivitas kerja atau kinerja perusahaan.
Untuk membahas persoalan, "berapa banyak nilai yang diciptakan oleh buruh terampil dibandingkan buruh tak-terampil?", Marx mengatakan bahwa itu diukur oleh mekanisme pasar. Dalam perkataan Marx, nilai semacam itu ditentukan oleh "proses sosial" di belakang produsen. Yang dimaksudkannya adalah bahwa terdapat aspek ini dalam mekanisme pasar.
Sangat berguna untuk menyadari bahwa ekonomi terencana gaya-Soviet berubah menjadi kegagalan total menyangkut hal ini, sebagaimana terlihat jelas dalam laporan yang diberikan Khruschev selama tahun 1950an dan 1960an pada pertemuan Komite Sentral PKUS.
Dalam satu kesempatan, ia menyatakan bahwa di Uni Soviet capaian aktivitas produktif diukur berdasarkan berat produk; memproduksi lampu yang lebih berat dievaluasi sebagai kinerja yang lebih baik; lampu yang lebih berat dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi bagi siapa?"
Dalam kesempatan lain ia berkata: "Kenapa perabotan (furniture) buatan Uni Soviet sangat tidak populer? Itu karena pabrik-pabriknya memproduksi produk-produk yang berat. Perabotan buatan luar negeri lebih ringan dan mudah digunakan. Di negeri kita, capaian produksi sebagian besar mesin diukur berdasarkan berat produksi.
Digunakanlah besi yang jumlahnya dua kali lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh platform mesin yang digunakan; dengan begitu memungkinkan pabrik-pabrik untuk mencapai target, tapi mereka hanya memproduksi produk yang tak dapat digunakan. Kita perlu mendirikan suatu standar ukuran baru bagi tingkat capaian pabrik."
Begitulah tingkat studi standar di Uni Soviet dalam mengevaluasi hasil-hasil ekonomi selama 30 tahun setelah meninggalkan ekonomi pasar.
Kami punya pengalaman menarik terkait isu ini.
Setelah usainya agresi perang AS melawan Vietnam dan perdamaian didirikan kembali di sana, kami mengirimkan sebuah delegasi ke Vietnam untuk mempelajari ekonomi Vietnam dan memberikan saran-saran bagi rekonstruksi ekonomi.
Delegasi tersebut mengunjungi distrik pertanian. Sebagaimana Anda tahu, mereka membudidayakan padi di sawah. Untuk membantu mekanisasi pertanian Vietnam, Uni Soviet telah mengirimkan mesin penanam beras ke Vietnam. Karena merupakan produk ekonomi terencana gaya-Soviet, alat-alat itu sangatlah berat, begitu berat sehingga mereka tenggelam dalam lumpur sawah. Orang-orang Vietnam merasa wajib menggunakan hadiah itu, dan memutuskan untuk menggunakannya dengan meletakkan dua perahu di kedua sisi mesin untuk mencegah tenggelamnya mesin penanam tersebut. Mereka dapat menanam bibit padi tanpa masalah, tapi dua perahu yang digunakan itu menghimpit bibit padi yang baru ditanam. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan mesin tersebut.
Contoh ini menunjukkan betapa susahnya menemukan substitusi terhadap ekonomi pasar sebagai suatu sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi.
Persoalan ini tidak ada dalam benak Marx. Dalam Kapital, Marx menyatakan bahwa konsep nilai berlaku dalam masyarakat komunis. Namun, kita tak bisa pula menggunakan komentar ini untuk berspekulasi bahwa ia berpikiran bahwa ekonomi pasar akan terus berlaku. Bila konsep nilai masih valid, adalah penting untuk memikirkan apakah mungkin konsep nilai bertahan tanpa ekonomi pasar.
Agar konsep nilai menjadi valid dalam masyarakat komunis, harus ada semacam mekanisme untuk mengukur "nilai" kerja dalam posisinya dalam "proses sosial" yang beroperasi di belakang produsen, yakni "ekonomi pasar."
Saya yakin bahwa ini melibatkan persoalan-persoalan teoretik yang belum terpecahkan dalam bidang ini. Ini adalah persoalan yang hanya dapat dituntaskan seiring berlalunya waktu dan terakumulasinya pengalaman praktek di seluruh dunia.
Marx mendasarkan teori sosialisme dan komunismenya dalam kritik ilmiah terhadap masyarakat kapitalis dan menunjukkan bahwa masyarakat kapitalis akan digantikan oleh suatu bentuk masyarakat lainnya sebagai keharusan sejarah. Dalam melakukan itu, Marx menolak tiap upaya untuk menggambar cetak biru mendetil tentang masyarakat masa depan dan lebih membatasi proyeknya untuk menarik keumuman terkait bagaimana masyarakat menciptakan kemajuan. Inilah yang dibahas dalam teori sosialisme dan komunisme. Marx bersikeras mempertahankan pandangan umumnya bahwa persoalan ini harus dielaborasikan oleh generasi masa depan seiring mereka menjalankan aktivitas praktek yang akan mereka akumulasi dan pelajari dari berbagai pengalaman. Lenin menyukai cara pemikiran Marx tersebut dan berkata, "Marx maupun pimpinan revolusi sosialis di masa setelahnya tidak mengkhususkan diri terhadap permasalahan tentang bentuk, cara dan alat dalam menciptakan revolusi."
Saya pikir kita harus camkan bahwa kita adalah protagonis dalam upaya menciptakan masyarakat baru.
Jalan ini memiliki sifat universal.
Sebelum menutup kuliah saya, saya hendak menekankan bahwa "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak sedikit pun terlintas dalam benak Marx; itu lahir dari kebutuhan di lapangan. Saya katakan tadi bahwa ini adalah suatu "tantangan historik baru." Ini juga merupakan tantangan teoretik.
Secara umum, jalan ini menunjukkan sifat universalnya. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa negeri-negeri kapitalis seperti Jepang akan menghadapi isu-isu serupa di masa depan. Ketika pemerintah yang berjuang untuk mencapai sosialisme dalam negeri-negeri ini dan mulai membuat kemajuan terhadap tujuan itu, mereka akan menciptakan sektor sosialis dalam ekonomi pasar. Rasionalitas dan superioritas sektor sosialis akan diuji dalam ekonomi pasar dan akan meningkat peran penting dan keefektivannya. Proses dan bentuk kemajuannya akan berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Walau demikian, jalan dasar "melalui ekonomi pasar untuk sosialisme" akan meluas di banyak negeri.
Saya akan dengan seksama mengikuti upaya dan pengalaman Anda saat ini. Bisa saja terjadi zigzag, sukses, dan kegagalan. Saya akan terus mempelajari apa yang Anda kerjakan seiring dengan masyarakat Jepang pada masa depan yang kami bayangkan. Terimakasih atas perhatian Anda.
-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari http://www.jcp.or.jp/english/jps_weekly/2002-0827-fuwa.html
Diterjemahkan oleh NEFOS.org
Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative: ekonomi
Grameen Bank: (Salah satu) Cara Mengatasi Kemiskinan Perempuan
Oleh: Ulfa Ilyas
Kemiskinan adalah penyakit. Penyakit kemiskinan menyerang korbannya dengan tidak memberikan sedikitpun toleransi untuk memperpanjang hidup. Penyakit yang satu ini bisa memaksa penderitanya untuk melakukan tindakan-tindakan esktrem, termasuk hal-hal yang diluar batas kewajaran. Di Bekasi,
Di bangladesh, situasinya lebih mirip dengan Indonesia. Tahun 1974, Bangladesh mengalami bencana kelaparan. Di seluruh kota Islamabad terlihat pemandangan orang-orang miskin yang menyerupai tengkorak. Di desa-desa, hanya demi 40 sen dolar, kaum perempuan itu memanfatkan bobot tubuh dan gerakan kaki tanpa alas untuk mengirik padi selama 10 jam sehari!
Kemunculan Grameen Bank
Grameen bank (Bank Pedesaan) mulai dirintis oleh Muhammad Yunus tahun 1976, peraih Nobel Perdamaian 2006, namun baru bisa berdiri secara formal pada tahun 1983. Grameen Bank sendiri merupakan bentuk eksperimen M. Yunus untuk menjawab kemiskinan yang melanda Bangladesh yang mayoritas perempuan. Perempuan Bangladesh yang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan 2 sen dolar, setelah di bagi dengan rentenir. Salah satu hambatan produktifitas perempuan di Bangladesh adalah keberadaan rentenir dan para mullah. Ketika muhammad Yunus memulai pekerjaannya, ia banyak mendapat penentangan dari kelompok para mullah yang menuduh grameen bank sebagai alat kristenisasi atau mengajak menjadi kafir.
Grameen Bank memberikan kredit-mikro kepada orang-orang miskin dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Bagi Yunus, penyebab orang menjadi miskin bukan karena faktor kelamasan, akan tetapi kesempatan mereka untuk memiliki modal usaha dan menjalankannya. Yunus tidak takut para peminjam tersebut tidak akan mengembalikan pinjaman, karena prinsip grameen bank adalah kepemilikan bersama. Peminjam yang tidak mengembalikan pinjaman sama saja dengan menghilangkan kesempatan untuk mendapat pinjaman berikutnya. Sehingga, orang-orang miskin yang memperoleh pinjaman dari grameen bank memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan pinjaman tersebut, demi kelanjutan program ini. Penelitian Lutfun Nahar Khan Osmani (1998) untuk desertasi doktornya di Fakultas Ekonomi Oueen’s University,
Dari Bangladesh untuk Perempuan Indonesia.
Kemiskinan perempuan mencapai lebih dari setengah jumlah populasi, dan mayoritas di antara mereka menetap dipedesaan. Berdasarkan penelitian komnas perempuan, kemiskinan keluarga turut memberikan andil kepada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Akibat jeratan kemiskinan, sekitar 700 ribu perempuan Indonesia dipekerjakan sebagai PSK di berbagai negara, terutama Malaysia dan Singapura. Perempuan di Indonesia memang paling rentan dari kemiskinan, mengingat struktur sosial yang masih mengebiri hak-hak kaum perempuan terlibat dalam lapangan ekonomi. Belum lagi tingkat pendidikan perempuan Indonesia yang menyebabkan mereka sulit terserap dalam lapangan kerja.
Perempuan harus diberdayakan dengan memanfaatkan potensi yang dilikinya. Banyak kasus menunjukkan bahwa jika perempuan diberikan kesempatan dan akses modal, mereka akan sanggup memberdayakan ekonominya. Di Indonesia, banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka umumnya membuka warung makan, jual kue keliling, buka kios, hingga home industri. Umumnya, perempuan-perempuan tersebut kesulitan dalam mengakses modal dari bank umum karena persoalan syarat dan kriteria yang berat. Pembangunan Bank Model Grameen Bank bisa menjadi solusi bagi perempuan Indonesia. Kemungkinan di Indonesia bisa dilakukan penyesuaian dengan lebih sfesifik Bank Perempuan, yang menyalurkan kredit-mikro khusus bagi perempuan miskin.
*****
Apa dan Bagaimana Free Trade Agreement(FTA)?
Kamis, 2007 Juli 26Oleh: Ulfa Ilyas
Penulis adalah aktivis Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)
Liberalisasi Ekonomi, dan Nasib Pekerja
Jumat, 20 Agustus 2007
Oleh : Ulfa Ilyas
Persoalan kemiskinan adalah persoalan pokok yang dirasakan oleh mayoritas rakyat
Realitas ini semakin diperburuk kenyataan bahwa Dari 108 juta rakyat miskin yang hidup dibawah Rp. 19.000/hari, kaum perempuan menempati lebih dari setengahnya. PHK sepihak oleh berbagai industri manufaktur yang bangkrut mengorbankan angkatan kerja perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Antara bulan Februari 2005-2006, sebanyak 971.200 perempuan terlempar dari pasar kerja. Deindustrialisasi nasional juga menyebabkan terus meningkatnya angkatan kerja buruh migran perempuan hingga mencapai 72% dari jumlah laki-laki dalam 10 tahun ini, di mana setiap tahunnya Indonesia mengirimkan 400.000 buruh ke luar negeri tanpa ada status hukum dan perlindungan yang jelas. Tingginya angka pengangguran perempuan juga dimanfaatkan oleh bisnis prostitusi dan pornografi, termasuk peningkatan jumlah pelacur. Jumlah pelacur anak saja mencapai 30%, dan setiap tahun 100.000 anak diperdagangkan.
LIBERALISASI EKONOMI MEMASUNG KESEJAHTERAN PEKERJA KHUSUSNYA PEREMPUAN!
Jika ditelusuri jejak langkahnya, sejak tahun 1967 liberalisasi ekonomi telah sukses menciptakan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang luar biasa. Liberalisasi ekonomi yang diperkenalkan oleh IMF paska krisis ekonomi tahun 1997, dan dijalankan oleh rejim Habibie lewat Letter Of Intent(LoI) adalah liberalisasi dalam derajat yang lebih massif dan agressif. Konsekuensi dari liberalisasi ini terutama terhadap kelas pekerja adalah: (1) serangan terhadap kesejahteraan kelas pekerja; salah satu komponen yang di potong oleh pemerintah (atas desakan pemodal) adalah upah pekerja. Hal ini yang menyebabkan politik upah murah warisan orde baru masih terus dipertahankan, dengan berbagai argumentasi yang tidak objektif. (2) pelembagaan sistem Kontrak dan Outsourcing ;Pemberlakuannya akan semakin melemahkan posisi kaum buruh dan menghilangkan hak-hak mendasar (normatif) kaum buruh seperti hak Cuti, jaminan upah layak, jam kerja, dan lain sebagainya. (3) melemahkan organisasi/serikat buruh dan pembentukan lembaga pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam sengketa hubungan industrial posisi serikat pekerja sebagai alat perjuangan di hilangkan dan kaum buruh dihadapkan mekanisme peradilan yang mempertemukan pengusaha dengan segenap kekuatannya berhadapan dengan pekerja yang sudah dilemahkan.
Lahirnya UU No.13 tahun 2003 (terlebih dalam drat rencana revisinya) adalah manifestasi dari upaya merestrukturisasi hubungan ekonomi-politik perburuhan agar fleksibel dengan kehendak liberalisasi ekonomi tersebut. Krisis kapitalisme telah memaksa negara-negara imperialis memperluas jangkauan kekuasaan modalnya, dan menambah kemampuan akumulasinya. Liberalisasi ekonomi bermakna (1) penghilangan batas-batas yang menghambat pergerakan modal untuk mengakumulasikan/ menumpukkan nilai baru untuk kemakmuran segelintir orang. Penghalang tersebut bisa saja ideologi (Nasionalisme, faham kerakyatan, ataupun Fundamentalisme), birokratisme(pajak, bea barang masuk/keluar), maupun peraturan perundang-undangan yang menghambat laju modal seperti UUPA 1960 yang dianggap bisa menguntungkan kaum tani. (2). Penghilangan tersebut juga akan bermakna pencaplokan lansung sumber daya alam/bahan
Kapitalisme telah melempar kaum perempuan dalam hubungan industri kapitalis sebagai buruh upahan. Dengan hanya 14,9% perempuan yang lulus SMA, dan 2,8% lulus Diploma dan Strata 1-3, maka 83% perempuan Indonesia hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau malah tidak berijazah sama sekali alias tidak pernah sekolah. Selain putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan. Menurut Depdiknas, kawin usia muda kemudian menjadi pilihan para perempuan desa yang putus sekolah ini (5,13% tingkat SD dan 16,72% tingkat SMP). Dengan kualifikasi semacam ini, jangan harap kaum perempuan bisa memiliki kesetaraan posisi tawar di pasar tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Lalu, pada saat yang bersamaan, para pengusaha dan pemerintah mengeluhkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja kita, dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina, sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif. Di dalam negeri pun, 70% tenaga perempuan bekerja di sektor informal (44%-nya adalah pembantu rumah tangga), yang rendah keterampilan, minim upah serta tanpa perlindungan hukum. Didalam lingkungan pabrik kaum perempuanlah yang paling rentan mendapat perlakuan tidak adil dalam hal upah dan promosi jabatan, atau tindak kekerasan(violence) dan pelecehan seksual. Di sebuah pabrik Garmen di Jawa Tengah perempuan yang cuti melahirkan tidak di ijinkan lagi masuk kerja, dan kalaupun di ijinkan tidak memperoleh kesempatan untuk menyusui anaknya. Ini adalah gambaran bahwa neoliberalisme lebih menyerupai perbudakan(slavery) dijaman pra –kapitalisme.
Namun terhadap perempuan, serangan kebijakan neoliberlisme dirasa belum cukup. Budaya patriarki yang masih kuat berakar di berbagai komunitas, kelas sosial dan kelompok masyarakat, membuat tambahan beban yang tak kalah hebatnya. Kemiskinan, bagi perempuan, adalah hasil dari sebuah kerja sama erat antara strategi ekonomi penguasa dengan praktek patriarki dalam hidupnya sehari-hari.
“Habis Gelap Terbitlah Terang” Bangkitnya Perempuan Pekerja Harus Melawan!
Seolah-olah sudah menjadi takdir kaum perempuan untuk selalu menjadi masyarakat klas kedua; keberadaannya dalam lingkungan sosial masyarakat umum di nomorduakan oleh masih kuatnya budaya patriarkhi dan dalam hubungan produksi kapitalisme pun kaum perempuan masih sering mendapatkan diskriminasi. Namun tidak ada hukum sosial yang berlaku absolut dan tidak dapat dirubah, mungkin demikianlah keyakinan R.A Kartini sehingga menuliskan “habislah gelap terbitlah terang”. Kaum perempuan sebagai populasi yang jumlahnya cukup besar harus bangkit dari ketertindasannya dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil menempatkan kaum laki-laki dan perempuan setara, dan perempuan bisa memperoleh akses sosial ekonomi yang demokratis.