Menemukan Potensi Politik Hari ini untuk dibuat Mungkin Di Hari Esok; Tanggapan Terhadap Budi Wardoyo

Oleh: RUDI HARTONO[1]

Langkah menuju 2009 semakin akbar saja. Tak tersisa sedikitpun ruang yang tak dimanfaatkan oleh para politisi dan partai-partai untuk mengkampanyekan partai, caleg, dan capresnya, agar didukung oleh rakyat dalam pemilu tersebut. Disisi lain, diantara kaum radikal terjadi perdebatan sengit dan tak sedikit bermaksud saling merusakkan. Ketika hampir seluruh partai sudah merapatkan barisan, agar terjadi kesatuan dalam memenangkan pemilu, kaum pergerakan tetap saja sibuk berdebat dan berselisih. Tetap saja debat mereka tak konstruktif karena selalu saja mereka berlindung dari bangunan teori, tetapi meninggalkan realitas ( situasi real) yang mereka hadapi. Para teoritikus radikal, kaum demokrat, sosialis dan pimpinan partai kiri sibuk mencari rasionalisasi atas kegagalan-kegagalan mereka (membendung kenaikan harga BBM, elipiji, dan sekarang RUU anti-pornografi).


Meskipun dibayang-bayangi oleh skeptisme kaum radikal, pemilu 2009 tetap menjadi magnet politik bagi seluruh lapisan sosial, tak terkecuali lapisan pekerja, kaum tani, miskin kota, dan juga perempuan. Terlepas dari agitasi kaum radikal bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat, tapi ekspektasi bahwa pemilu 2009 merupakan tempat bagi rakyat menggantungkan harapan terus berkumandang, tanpa henti, dan semakin bergema seandainya capres independenpun akhirnya diakomodir.

Pemilu 2009 dan situasi Politik Kita

Seperti yang seringkali kusampaikan, bahwa pemilu 2009 boleh jadi akan menjadi pertempuran menentukan bagi seluruh kekuatan-kekuatan sosial dan spektrum politik yang berebut kekuasaan. Pemilu 2009 akan menjadi “ The Battle of Waterloo” antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang tetap mempertahankan kelanjutan dari situasi sekarang ini. Dan, ini akan semakin bertambah sengit, karena neoliberalisme akan tetap mencari “jalan masuk” untuk mengembang-biakkan kekuasaannya sedangkan disisi lain, muncul ketidakpuasan, keresahan, protes, bahkan perlawanan terhadap ekses-ekses neoliberalisme ataupun neoliberalisme itu sendiri.

Memanasnya suhu politik menjelang pemilu 2009, merupakan medan pertempuran seluruh partai, politisi, dan kekuatan politik guna meraih dukungan rakyat. Di pihak lain, rakyat akan semakin menjaga pilihan politiknya, ibarat keris warisan leluhur, karena mereka sudah terlanjur belajar dari pengalaman masa lalu, dan ditambah gejolak persoalan ekonomi yang melilit, memaksa mereka untuk “pelit” terhadap bujukan elit politik. setidaknya, beberapa pilkada dan hasil survey menunjukkan bahwa rakyat menghendaki perubahan; rakyat mendekati calon yang berbasis program.

Sejumlah partai sebenarnya sudah menangkap sindikasi tersebut. Beberapa tema dan program politik yang digelindingkan dalam pemilu mendatang, memperlihatkan bahwa elit mencoba menangkap kerasahan massa. Lihat saja Hanura yang begitu getol menyodorkan isu kemiskinan sebagai kegagalan pemerintah; Gerindra menyodorkan isu kemandirian nasional, pembenahan sektor pertanian, dan perhatian terhadap pedagang pasar sebagai komoditi politik yang mau dijual; dan begitu banyak partai lain yang juga menyusun strategi politik yang sama untuk memenangkan dukungan.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga dalam periode rejim neoliberal; pemilu demokratis dalam ukuran demokrasi borjuis dan sekaligus menegaskan akhir dari era orde baru. Tahun 1998 melahirkan perubahan besar, bukan saja pergantian kekuasaan, tetapi yang mendasar adalah perubahan politik dan ekonomi, yang sudah sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Perubahan tersebut bukan saja berlangsung dilevel atas, yang berkait dengan kehidupan politik, parlemen, lembaga Negara, penegakan hukum, dan sebagainya, akan tetapi juga berlangsung di level bawah yang ditandai dengan bangkitnya kritisisme dihampir semua lapisan social masyarakat. Perubahan yang terjadi, seperti juga perubahan yang berlangsung dibanyak Negara dan lingkungan social, menciptakan pertentangan (kontradiksi) antara sistem lama dengan sistem yang baru, antara seluruh kekuatan-kekuatan social yang berkepentingan. Perubahan mengidealkan sebuah bentuk yang baru, termasuk bentuk institusinya, sehingga terwujud kesesuaian (keselarasan) antara berbagai kepentingan social-masyarakat dengan institusi-institusi yang menyalurkannya.

Dalam kasus Indonesia, reformasi 1998 telah melahirkan perubahan politik; berupa penerapan demokrasi liberal ekstensif, otonomi daerah (desentralisasi), keterbukaan pers dan media massa, serta melemahnya peran militer dalam lapangan politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan politik ini masih begitu labil, dan begitu dominan berlangsung diatas, sedangkan diakar rumput seolah-olah ada hambatan. Perubahan politik yang disertai ekstensifikasi apa yang disebut “demokrasi liberal” dan jargon-jargonnya, ternyata tidak melahirkan perubahan signifikan terhadap derajat kesejahteraan rakyat. Padahal, ukuran paling sederhana kesuksesan sebuah pegelaran perubahan dimata rakyat miskin adalah kesejahteraan.

Perubahan politik yang terjadi hanya mewadahi perluasan “liberalisasi ekonomi”, yang dibungkus dengan kebijakan Letter of Intent (LoI), tetapi tidak mewadahi partisipasi rakyat untuk merebut akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Gempuran kuat neoliberalisme menyebabkan kerusakan luar biasa; kemiskinan, pengangguran, standar hidup yang buruk (gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan), biaya kesehatan yang mahal, serta kerusakan lingkungan (ekosistem). Sumber daya ekonomi yang melimpah, bukannya jatuh ketangan rakyat Indonesia, malahan dinikmati oleh multinasional dan blok Negara imperialis. Kemiskinan di Indonesia begitu mengkhawatirkan; Bank Dunia mengklaim jumlah orang miskin di Indonesia mencapi 49,2% atau sekitar 110 juta orang; Indonesia merupakan penyumbang sekitar 60% orang miskin dikawasan regional ASEAN.

Ditengah kerusakan tersebut, terutama kerusakan ekonomi yang benar-benar memiskinkan mayoritas dari populasi, opensif neoliberal juga menghadirkan pembelahan cukup mendalam antara segelintir orang yang semakin kaya dan mayoritas rakyat yang semakin miskin. Membelah keterpisahan desa dan kota, antara region miskin dan region yang kaya.

Dan dilapangan politik, sebuah faksionalisme terbentuk dan fragmentasi politik luar biasa mendalam, akibat desakan neoliberal. Seperti di ungkapkan Lenin, kendati perkembangan sosial dan produksi tak mengubah karakter seorang borjuis—mengejar akumulasi profit, akan tetapi tak disangkal bahwa mereka dapat berganti wajah sesuai dengan periode dan fase-fase perkembangan tertentu. Kehidupan politik paska 10 tahun reformasi betul-betul berbeda dengan era-orde baru; Ada faksi elit yang tersingkir dan sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam formasi yang baru. Ada faksi politik yang mencoba berasimilasi dengan formasi yang baru, sembari menjaga kepentingan-kepentingannya. Dan ada faksi politik dari elit politik sekarang ini, yang semakin solid kelompoknya, dan membangun ikatan dibelakang pemerintahan SBY-JK (golkar dan Demokrat).

“Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan”. Dan karena kepentinganlah, sebuah partai atau seorang politisi bisa menggeser sikap politik dan orientasinya. Di jaman orde baru, semuanya boleh dikatakan seragam, satu induk, dan satu kongsi-kepentingan. Tapi di jaman liberal ini, seorang politisi bisa menggeser sikap politiknya dalam hitungan waktu singkat, sesuai dengan prediksi politik yang menguntungkan mereka. Tak heran, di jaman sekarang banyak orang seperti Agus Tjondro, seorang koruptor yang insaf[1], Zaenal Maarif (bisa berpindah-pindah partai dengan leluasa), dan banyak lagi sosok lainnya, yang bisa merubah kepribadian dalam sekejap.

Selain itu, diluar isu diatas, beberapa elit bergeser dari akomodatif terhadap neoliberal kemudian bersifat kritis, bahkan anti-neoliberal. Fenomena ini pun sebenarnya gejala material yang inheren dalam pertikaian modal besar versus kecil, sektor ekonomi global versus domiestik, dan sebaianya. Tetapi diluar itu, ekspresi umum yang juga selalu hadir dan menuntut penyelesaian adalah garis pertentangan antara Negara penindas (oppressor) dan Negara tertindas (oppressed). Sentimen ini membidani kelahiran kaum nasionalis, dan terutama sekali; borjuis nasional progressif.

Nasionalisme dan Anti Neoliberalisme

Pada awalnya, nasionalisme selalu merupakan hasil pergaulan bangsa jajahan dengan Negara yang lebih modern, termasuk kemungkinan dibawah oleh penjajahannya. Karena itu, yang pertama kali menangkap sentiment nasionalisme dan sekaligus pertama kali tersadarkan adalah kaum intelektual, yang terutama sekali berasal dari kalangan atas atau cikal bakal borjuis nasional. Mereka menjadi progressif, karena mengambil jalan berbeda dengan kehendak penjajah—yang bermaksud memodernkan mereka—dan berbalik melawan, dengan menggunakan senjata “nasionalisme”. Nasionalisme semacam ini mengambil bentuk pembebasan nasional; melepaskan diri dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Ketika desakan neoliberal kian tak terbendung, maka klaim “nasionalisme” juga begitu riuh dipertunjukkan oleh politisi nasional dan kalangan pengusaha. Di kawasan Amerika Latin, beberapa pengusaha nasional seperti Embraer, perusahaan penerbangan Brazil, mengajukan klaim nasionalisme guna menghadapi bombardir kompetitornya yang berasal dari Kanada. Neoliberalisme juga menceraikan berbagai lapisan pebisnis berdasarkan kepentingannya, misalnya pebisnis transnasional, pebisnis regional, dan pebisnis yang bergantung pada pasar domiestik. Sehingga, pendapat menyamaratakan wajah mereka, seperti argumentasi Gregorius Wardoyo, merupakan pendapat anti-materialisme dialektik, dan tidak berbau Marxism.

Di Indonesia, klaim “nasionalisme” oleh sejumlah politisi nasional dan kalangan pengusaha merupakan buah pertikaian tak seimbang dengan pemodal asing dan perusahaan trans-nasional. Pengusaha dalam negeri tumbuh dan berkembang dari kakinya, dan atas anjuran neoliberalism; pemerintah harus mencabut dukungan dana dan insentif kepada pengusaha nasional. Mereka tak berdaya berhapan dengan gempuran tersebut dan berharap Negara bisa menolong mereka. Perlu diketahui, bahwa kerusakan yang diderita oleh pengusaha nasional dan sektor industri dalam negeri, merupakan juga “pukulan” terhadap kelas pekerja secara umum.

Di eropa dan AS, klaim “nasionalisme” mungkin tak relevan dengan kepentingan bisnis mereka, yang butuh integrasi dalam pasar global. Meskipun ketika krisis financial, beberapa perusahaan financial AS dan Eropa harus diselamatkan oleh pertolongan Negara. Tetapi, di Negara-negara berkembang dan begitu tergantung (dependent) kepada Negara-negara maju, isu “nasionalisme” menjadi komoditi yang penting.

Di Indonesia, perjuangan anti-neoliberalisme dipararelkan dengan perjuangan anti-imperialisme, atau menggunakan retorika nasionalisme. Sedangkan di Negara maju (AS, Inggris, Jerman, Kanada, dll), anti –neoliberalisme tak bisa dipararelkan dengan sentimen nasionalisme, karena kedudukan borjuasi penghisap berada dinegaranya sendiri atau negaranya yang bertindak sebagai imperialis (penjajah). Kesuksesan perjuangan anti imperialis di Negara dunia ketiga akan menguntungkan perjuangan kelas pekerja di Negara-negara maju, demikian sebaliknya.

Beda halnya dengan Nasionalisme Chauvistik, yang merupakan kecenderungan borjuis kecil yang tak sabar, berkehendak mengalirkan penghisapan berdasarkan garis kebangsaan, keagamaan, dan kesukuan. Nasionalisme yang anti imperialis menggunakan Negara sebagai “tanggul” menghadapi terjangan negeri-negeri imperialis, dan mengutamakan kepentingan nasional dengan melibatkan seluruh lapisan sosial dari sebuah bangsa. Sedangkan, nasionalisme “chauvinistic” menggunakan Negara untuk sebagai mesin akumulasi yang efektif, dengan menjalankan kediktatoran Negara, agresi, dan peperangan.

Partai-partai yang mengobarkan nasionalisme, seperti Gerindra, dihasilkan oleh sebuah situasi dimana identitas dan karaktekter sebuah nasion telah merosot. Dan disisi lain, muncul keresahan kuat ditengah massa yang berpotensi melahirkan “guncangan sosial” yang cukup besar. Kehadiran nasionalis –chavunis adalah untuk menjembatani kepentingan massa dan kepentingan oligharki lama yang terkikis oleh pengaruh neoliberalisme. Ciri-ciri yang ditonjolkan berupa slogan-slogan nasional yang abstrak namum memukau, yang bertujuan meraup dukungan massa, terutama kalangan menengah dan kebawah--kelompok sosial yang paling menderita akibat dampak neoliberalisme.

Pemilu 2009 dan Strategi Politik Parlementaris
Meskipun keresahan, ketidakpusan, protes, hingga perlawanan, tak dapat dibantah lagi, merupakan ekspresi umum dari pekerja, petani, kaum miskin kota, mahasiswa, kalangan minoritas, dan termasuk pula sektor-sektor kapitalis yang menderita kerugian akibat desakan neoliberalisme. Namun, sudah menjadi kesimpulan yang tak terbantahkan pula bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai bahwa parlemen demokratik (tentu saja dalam ukuran borjuisme) masih begitu kuat. Dan tanpa meragukan lagi kebenaran teori, bahwa kaum pergerakan harus terus-menerus mendorong maju kesadaran tersebut, dengan segala keuletan dan ketabahan, termasuk terlibat aktif dalam penggalangan aksi massa, menyebarkan agitasi dan propaganda, dan bekerja konkret dikalangan tersebut. Tapi bagi saya, tak cukup bagi pergerakan mengandalkan satu ruang perjuangan saja, dan mengabaikan medan lain yang juga menyediakan potensi.

Menyakini bahwa parlementarisme merupakan salah satu medan perjuangan yang penting untuk situasi sekarang ini, maka perdebatan tak dapat dimundurkan lagi [pemilu rakyat atau bukan; ekstra-parlementer verus parlementer]; perdebatan yang menurut saya hanya meniadakan pilihan-pilihan strategi dan taktik politik dalam memanfaatkan ruang parlementer. Semenjak pemilu didesain dalam kepentingan masyarakat berkelas, dan syarat-syarat yang dibuat sendiri diantara mereka guna mengatur suksesi diantara mereka, maka selamanya tak ada pemilu rakyat. Dan sebenarnya system demokrasi rakyat tidak didesain dengan mekanisme semacam pemilu tersebut, tetapi dengan mekanisme demokrasi lansung dari bawah; mayoritas memimpin minoritas; mekanisme recall kapan saja, dan sebagainya.

Disini kita berbicara soal strategi politik. Strategi politik bagi kami adalah strategi mendefenisikan siapa musuh dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor tertentu yang dapat dinetralisir dalam tahap histories tertentu. Disini strategi politik tak mengacu pada tujuan-tujuan jangka panjang dari gerakan, seperti yang banyak dijadikan “hak paten” gerakan kiri.

Efek neoliberal telah memupuk perlawanan dimana-mana, tak saja sektor-sektor dari kalangan warga miskin, tapi juga menjangkau kalangan pengusaha nasional ataupun pelaku bisnis yang begitu bergantung pada pasar domestik. Dengan demikian, efek neoliberal sebenarnya berdampak luas dan cukup mendalam. Dalam kepentingan ini, strategi politik bisa disusun berdasarkan komposisi dari seluruh sektor sosial yang jelas-jelas dirugikan, dengan catatan bahwa ada “core” yang berfungsi sebagai driving force dalam perjuangan anti neoliberal, sekaligus menjaga koalisi tersebut berjalan dalam koridor “kerakyatan".

Sehingga tak cukup dengan koalisi dengan partai tertentu, tapi seharusnya sebuah blok politik yang lebih lebar lagi, yang menghimpun seluruh kekuatan politik; partai, individu, organisasi massa, yang berkecenderungan dirugikan oleh neoliberalisme. Blok politik yang lebih lebar dan beranggotakan luas, akan memberikan pengaruh besar dari perimbangan politik didalam negeri, dan sekaligus memberikan kesempatan besar menciptakan dan menjaga polarisasi antara kekuatan politik yang anti-neoliberal dan pro-neoliberalisme.

Gambaran lengkap dari strategi politik ini tak bisa sekedar dengan ukuran memasuki badan parlementer, tetapi seharusnya dipahami luas; yakni memanfaatkan semua institusi formal demokrasi liberal, pemerintahan-pemerintahan lokal, badan-badan partisipasi warga hingga yang terendah, seperti musrembang, dekot, dekel, dan RT/RW.

Pandangan Yoyok dan Pendukungnya
Berbeda dengan saya, pandangan Yoyok justru berada diseberangnya. Setidaknya dengan memagari diri dalam perdebatan soal alat politik yang dipergunakan, ia terus bersikukuh bahwa alat politik tersebut harus genuine dari gerakan, partai kiri sejati, dan terang mendukung sosialisme. Baginya, memanfaatkan partai lain dalam basis kesepakatan program sebagai jembatan menjalankan strategi mengintervensi pemilu, merupakan sebuah kapitulasi kanan, kooptasi, peleburan diri, dan pendeknya; oportunisme kanan.

Dalam artikelnya, pemilu 2009 dan (ilusi) kaum pergerakan[3], ia merangkum pendapatnya sebagai berikut;

"...Pemilu sebagai sebuah momentum politik nasional, jelas tidak bisa di tolak adalah panggung politik yang besar, yang menjadi perhatian (baik terpaksa maupun “sukarela”) sebagian besar rakyat Indonesia, namun panggung yang besar ini tidak secara otomatis akan menjadi panggung yang efektif bagi kaum pergerakan, dengan menjadi peserta pemilu. Ketidak efektifan ini disebabkan alat politik yang digunakan oleh kaum pergerakan bukanlah alat politik yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan; dengan programnya sendiri, dengan metode perjuangannya sendiri, dengan model organisasinya sendiri maupun dengan tokoh-tokonya sendiri. Dengan tidak adanya alat politik kaum pergerakan ini (sekalipun telah diupayakan dengan segala kelebihan maupun keterbatasannya), maka kaum pergerakan harus masuk atau menjadi bagian dari alat politik yang lain, dan tepat pada point ini, alat politik yang ada (yakni partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009) tidak ada satupun yang mendekati apa yang selama ini di perjuangkan oleh kaum pergerakan Indonesia, sehingga menjadi bagian dari kekuatan penindas ini,tentu saja akan semakin memperkuat posisi politik kaum penindas ini untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat yang sudah semakin mengecil".

Dengan mengacu pada argumentasi diatas. Yang dipersoalkan Yoyok, terutama sekali, adalah soal alat politik yang digunakan. Dalam mengajukan argumentasinya, bung Yoyok selalu menyandarkannya hanya pada satu aspek, yakni alat politik, dan meniadakan keperluan mendiskusikan aspek yang lain, yakni tujuan intervensi pemilu itu sendiri. Memisahkan alat dan tujuan bukan merupakan solusi untuk berdebat (kecuali untuk debat kusir ansich!). tanpa mau menjerumuskan diri dalam pragmatisme, bahwa perdebatan soal alat seharusnya menimbang kepentingan luas dari sebuah tujuan. Sehingga, sesulit apapun mencari alatnya yang tepat dan sesuai, tetap harus dipecahkan demi tidak melepaskan tujuan, atas nama; KEPASRAHAN.

Saya menganggap bahwa ukuran dan persyaratan bagi sebuah kendaraan politik adalah kesepakatan program; anti-neoliberalisme. Bahkan, menjadi keharusan menurut saya, membangun sebuah formasi politik, blok lebar, atau semacam front persatuan yang lebar dengan merangkum semua sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme, termasuk sektor-sektor kapitalis yang menderita dan berkehendak melawan. Sedangkan Yoyok, memagari diskusinya untuk merunut sebuah partai-partai yang benar-benar kiri, sosialis, anti-imperialis. Dan kalau tak ada yang seperti itu, maka menurut Yoyok, lebih baik kaum pergerakan menunggu sambil mengusahakan persatuan gerakan rakyat. Pertanyaannya! Jika alat politik yang demikian itu, tidak juga terbentuk karena berbagai faktor, dan belum lagi syarat yang diajukan oleh demokrasi borjuis di parlemen semakin tinggi pagarnya, sehingga tak memberi kesempatan sedikitpun bagi kaum pergerakan melongok kedalam, bahkan untuk tahun-tahun kedepan. Apa yang dia (Yoyok) akan lakukan?

Selanjutnya, dalam penjelesan yang lebih jauh soal efektifitas aktifitas parlementer dengan metode kerjasama-luas berbasiskan program, dia mengajukan sebuah prediksi berikut;

“Dengan biasnya program kerakyatan, ditambah dengan alat politik yang digunakan adalah alat politik milik borjuasi, maka sudah bisa dipastikan struktur organisasi yang akan meluas adalah struktur organisasi dari borjuis ini…….. Artinya peluang untuk masuk menjadi anggota DPR/D pun sangat kecil, dan jikapun berhasil (dengan cara-cara di atas) maka kemungkinan untuk menjadi anggota DPR yang radikal, yang sanggup memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi sangat kecil, karena dalam proses menuju anggota DPR/D sudah menanggalkan prinsip-prinsip perjuangan, dan saya tidak percaya, dengan proses yang seperti itu, maka secara ajaib akan muncul anggota DPR/D yang diharapkan oleh rakyat”.

Benar-benar ahli berandai-andai, ahli nujum sosialisme abad 21 rupanya; belum juga taktik tersebut dijalankan, dipraktekkan, dan kelihatan hasilnya, dia (yoyok) sudah buru-buru menyimpulkan secara picik, bahwa taktik parlementer dengan kerjasama-luas berbasiskan program tidak akan berhasil. Perlu saya beritahukan, bahwa sebusuk apapun pandangan Yoyok terhadap badan parlementer secara institusional, tetapi tetap menyisakan beberapa individu yang baik, yang dengan dasar humanisme, kritis dan pro-rakyat, selalu berdiri menghadang kebijakan-kebijakan benar-benar anti -rakyat. Bisa disebutkan nama-namanya; Drajat Wibowo, Yacobus Mayongpadang, Yuddy Chrisnandi, dan lain-lain. Bahkan, dikalangan mereka ada yang berfikir anti-neoliberal, meskipun masih dalam statemen-statemen politik.

Saya termasuk penulis yang selalu mengacu kepada pendekatan klas, tapi saya tidak kaku memahami bahwa asal-usul klas menentukan seseorang menjadi revolusioner. Gerakan 26 Juli yang berdiri disekitar castro dan kawan-kawannya, terdiri dari orang-orang dari berbagai asal-usul klas yang berbeda, sebagian besar dari kota, tidak selamanya dari klas pekerja, tidak juga pernah aktif di organisasi buruh atau organisasi kaum pekerja lainnya sebelum bergabung dengan Castro, tetapi akhirnya mereka bisa menjadi “inti” dari kekuatan revolusioner Kuba.

Boleh saja kita mengatakan, bahwa banyak mantan aktifis yang terjung ke partai dan bahkan parlemen, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi, pengalaman tersebut bisa saja menjadi acuan, tetapi tidak bisa di jadikan alat “mentah-mentah” untuk menghakimi strategi politik papernas, dan beberapa aktifis lain. Soal godaan oportunisme, bukan hanya di parlemen, tetapi juga ada dijalanan; brokeris (tukang dagang aksi), ada dilapangan perjuangan buruh (aristokrasi buruh, tawaran jabatan,dll) , tani, KMK, dan semuanya.

bahwa metode parlementer hanya salah sub-pekerjaan memanfaatkan semua ruang-ruang legal, konstitusional, badan-badan pemerintahan local (walikota-bupati), hingga struktur-struktur warga (Dekel, Musrembang, RT/RW)[4]. Rakyat miskin harus didorong untuk melibatkan dirinya, merebut badan-badan warga (RT/RW), local (Kades/bupati) hingga parlementer (DPRD, DPR, DPD). Dan papernas membuktikan hal tersebut; selain masuk dalam pencaleg-kan DPRD-DPR, juga berhasil mencalonkan beberapa anggotanya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk salah satunya, Pak Benny, seorang sopir angkot, yang lolos verifikasi administratif dan faktual KPU sebagai calon DPD dari daerah DKI jakarta. Pak Benny mengusung program anti neoliberalisme, dan dalam membawa persoalan konkret rakyat miskin Jakarta kepanggung politik---agar makin terdengar, seperti; lapangan kerja, penolakan penggusuran, anggaran berbasiskan rakyat, dan sebagainya.

Seorang Bupati di Jembrana, Gede Winasa, bisa mempraktekkan pendidikan gratis di seluruh sekolah-sekolah didaerahnya. Meskipun tak memiliki latar-belakang aktifis, ataupun politisi, bupati Gede Winasa telah melelehkan cara berfikir birokrat dan pendukung neoliberal bahwa pendidikan memang sewajarnya mahal. Tindakan sang bupati, kendati tak didukung oleh organisasi kiri radikal dibelakangnya, telah mempengaruhi konstalasi politik nasional dan memberi inspirasi bagi pejabat didaerah lain. Program pendidikan gratis kini, sudah menjadi program “umum” hampir setiap pilkada gubernur, walikota, atau bupati. Itu capaian!

Pandangan Lain

Pandangan politik kaum pergerakan terhadap pemilu 2009 sungguh beragam. Beberapa kelompok, yang memiliki jaringan signifikan, mencoba memberikan solusi dengan menawarkan Golput. secara garis besarnya, bahwa pemilu 2009 tidak akan memberika solusi bagi persoalan yang dihadapi rakyat, dan malah menjadi ajang konsolidasi bagi kaum borjuasi dan elit politik penipu rakyat. Pendeknya, pemilu 2009 tidak akan memberikan perubahan bagi rakyat, karena secara institusional pemilu sendiri masih dirancang untuk kepentingan kaum borjuis.

saya tidak terlalu mendebat posisi tersebut, akan tetapi menurut hemat saya perlu ada catatan; misalnya, bahwa penolakan ini berlandaskan kesimpulan bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat. Ini harus diperjelas, seperti apa ukuran pemilu rakyat itu? Dan apakah benar bahwa pemilu 2009 sama sekali tidak memberikan potensi untuk melahirkan perubahan politik yang setidaknya sedikit memihak rakyat? Dan selanjutnya, apa tanggung jawab kita terhadap mayoritas rakyat Indonesia, yang merupakan korban utama neoliberalisme, tetapi“tetap” percaya terhadap ilusi parlemen?

Pemilu memang selamanya milik kaum borjuis, karena badan parlementer sejatinya adalah mekanisme pewadahan kepentingan semua bagian dari klas borjuis, dengan mekanisme penyaringan yang memagarinya dari partisipasi rakyat miskin. Seharusnya, pertanyaannya adalah; apakah pemilu 2009 menyediakan peluang bagi kaum pergerakan untuk memenangkan program2 alternatif, memenangkan dukungan rakyat, dan memelihara perimbangan politik diantara dua segi bertentangan; pemerintahan pro-neoliberal versus oposisi.

Tapi, terlepas dari kedua cara pandang yang berbeda tersebut, pekerjaan menyerukan golput oleh beberapa elemen pergerakan bisa berkontribusi dalam menjaga barisan massa rakyat yang sudah maju secara politik---rakyat yang tidak percaya lagi dengan institusional parlementer, sedangkan elemen pergerakan yang mengintervensi pemilu akan memelihara dan merangkum massa rakyat yang sudah tidak puas dengan pemerintahan dan kebijakannya namum masih percaya pada ilusi pemilu, berada dibelakangnya. Kombinasi diantara keduanya, atau adanya “koordinasi” diantara dua bentuk ini, akan menjadi blok politik alternatif dimasa depan, dengan dukungan luas.

Akan tetapi, Golput juga bisa melahirkan sebaliknya; abstain berarti membuka jalan kepada kekuatan lama yang lebih mapan dan terorganisir. Kenapa bisa terjadi? Pertama, karena ternyata motif utama golput beragam, salah satunya adalah persoalan kekacauan administratif, teknis, dan sosialisasi, seperti yang diyakini JPPR, sehingga susah ditarik kepentingan politisnya. Belum lagi, jika benar bahwa Gusdur akan mendorong pendukungnya untuk golput dalam pemilu 2009. Kedua, dari perkembangan situasi, jika benar-benar dua kutub (pro-neolib dan anti neolib) benar-benar bertarung secara terbuka, maka seruan golput akan menarik sebagian besar pendukung atau pemilih anti neolib yang paling militant dan radikal. Ketiga, jika golput dihubungkan dengan pemilu tidak jurdil, sarat penipuan, dan sebagainya, maka seharusnya taktik golput kurang tepat, karena kemajuan system informasi dan teknologi telah meminimalisir kemungkinan penipuan dan manipulasi. Dan kalaupun terjadi, rakyat bisa melakukan protes lansung ke panitia pemilihan, KPU, dan berbagai institusi yang terlibat. Kalau argumentasinya prinsipil, karena memang pemilu merupakan institusi borjuis yang mengilusi rakyat, maka seharusnya seruannya adalah BOIKOT aktif, dengan tindakan aktif mengerahkan massa menggagalkan pemilihan.

Partisipan atau Non-Partisipan

Tema ini selalu dipertentangkan dan dibangun tanggul pemisah diantara keduanya, seolah-olah yang satu tidak bisa melompati ke yang lainnya. Kalangan pergerakan mengidap ketidakpercayaan kuat terhadap partai-partai di parlemen dan meragukan adanya suasana kondusif di parlemen yang menjaga idealisme para aktifis. Selain itu, kerusakan politik yang diderita lembaga parlemen akibat korupsi, suap, dan skandal seks, telah melempar citra politik pada titik yang paling dangkal. Hal tersebut begitu kuat memupuk sentimen anti-politik dan anti-partai, terutama kalangan klas menengah dan LSM.

Diluar unsur-unsur yang cukup maju---yang menyadari perlunya pendirian partai politik alternatif, mayoritas lapisan luas kaum pergerakan masih memformulasikan kesadaran anti –kapitalisme dengan menolak berpartisipasi dalam ruang-ruang legal yang diciptakan oleh klas berkuasa. Mereka punya defenisi tersendiri terhadap aktifis yang masuk keparlemen, badan-badan pemerintahan, atau ruang-ruang politik lainnya, sebagai penghianat, penjual idealisme.

Terhadap proposisi tersebut, ada baiknya menyimak pendapat Marta Harnecker berikut ini;

….Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165).

Persoalannya adalah mantan aktifis gerakan yang terserap atau sukses masuk kedalam badan pemerintahan atau parlemen melakukan praktek politik yang tidak jauh berbeda dengan politisi kanan. Adalah merupakan tantangan dan tugas kaum aktifis di parlemen, bukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga parlemen, akan tetapi memformulasikan sebuah pemahaman akan batasan-batasan yang sanggup dihadirkan neoliberal, dan sebaliknya mempromosikan “praktik konkret” yang sanggup melampaui keterbatasan tersebut.

Pemilu 2009 adalah pemilu menentukan; jalan lama atau perbaikan. Kegagalan berat kapitalisme neoliberal bukan sekadar ungkapan teoritis tetapi kini menjadi fakta. Kenyataan tersebut tidak lagi dapat menunggu; sampai sebuah formasi persatuan gerakan terbangun, tapi sejak sekarang harus digempur dan arena pemilu menyediakan ruang begitu luas untuk pertarungan tersebut. Tipe dominan dari pemilih dalam pemilu mendatang adalah massa mengambang, sisa-sisa proyek depolitisisasi orba. Pilihan politik mereka sangat tergantung ruang pragmatis yang menyediakan mereka kesempatan bertahan hidup (survival). Belum lagi, kurang lebih 70% masyarakat Indonesia menggantungkan pengetahuan dan akses mereka terhadap informasi berdasarkan audio-visual. Partai-partai besar yang memiliki duit, termasuk Golkar dan Demokrat, tentu sanggup menggunakan media visual seperti TV untuk pencitraan politik mereka. Partai-partai pendukung neoliberalisme akan memanfaatkan media untuk menghapus kerusakan dan cacat politik mereka karena kebijakan yang merugikan rakyat.

Dan karena itu, kaum pergerakan yang mengikuti pemilu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi potensi personal aktifis, tetapi harus menggandeng dukungan luas dari kaum pergerakan. Bukan itu saja, kaum pergerakan pun harus memenangkan sebuah blok sosial alternatif berkeanggotaan luas dan lebar sebagai jalan mengimbangi kekuatan lawan. Dalam situasi politik seperti itu, dimana dua arus politik (pro –neoliberal dan anti-neoliberal) bertemu dan bertempur, maka pilihan “non-partisan, abstain, bukanlah pilihan yang tepat. Konteks politik pemilu 2009 adalah mengusahakan perubahan politik guna mengakhiri neoliberalisme, bukan lagi sekedar “protes” dan mempropogandakan ketidakpercayaan terhadap neoliberal.

Bukan berarti saya menganjurkan dukungan tanpa kritis terhadap caleg aktifis, justru hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor untuk menjaga garis pro-rakyat dari aktifis tersebut.

Konfigurasi Politik Nasional dan strategi Konvergensi

Semenjak Letter of Intent (LoI) ditanda-tangani oleh pemerintahan Habibie, boleh dikatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang berintegrasi dengan sirkuit pasar global, yang merupakan unit tunggal. Sejak itu pula, ekonomi nasional memutar-badan, bukan lagi melayani kapitalisme kroni, tetapi melayani sepenuhnya kepentingan korporasi transnasional dan Negara-negara maju. Hal tersebut patut dicermati, karena bukan saja sedikit merubah musuh utama yang kita hadapi, tetapi juga merubah berbagai medan perjuangan kaum pergerakan, isu utama dan tuntutan, dan strategi politik.

Golkar sekarang sudah berbeda jauh dengan Golkar dimasa orde baru. Jika dimasa orde baru, Golkar merupakan penyangga utama dari system kapitalisme kroni orba, maka dimasa sekarang, dibawah komando Jusuf Kalla, semakin berorientasi pada ekonomi pasa bebas (free market) dan politik liberal. Dengan kerjasama-solid bersama Demokrat, kedua partai ini semakin mendekat pada pengelompokan partai pendukung neoliberalisme paling depan di Indonesia. Beberapa individu dan tokoh loyalis orba di tubuh golkar sudah dibuang atau dipaksa mendirikan partai baru, seperti Hanura, Pakar Pangan, dan Gerindra.

Sementara itu, PDIP yang terdepak dari kekuasaan tahun 2004 lalu mulai menuai popularitas dari sikap partainya yang menegaskan beroposisi terhadap pemerintahan sekarang. Partai yang mengakui “nasionalis” ini, sebenarnya juga merupakan pendukung neoliberal seperti yang ditunjukkannya semasa berkuasa (2001-2004), hanya saja mencoba mengimplementasikan semacam “tanggung jawab sosial” dalam menghadapi dampak ekonomi yang liberal.

PKB merupakan unsur termaju di parlemen dari berbagai sikap politiknya; pluralis dan kritis terhadap neoliberalisme. Ketika Gus-Dur berkuasa pun, ia memakai ekonom-ekonom yang berada diluar lingkaran Wijoyonitisastro atau Mafia Barkeley, dengan memasang Risal Ramli dan Kwik Kian Gie. Hanya saja, patron klien yang terlampau kuat dipartai ini ditambah penggembosan dari luas, telah menyebabkan partai retak dan terbelah, dimana kubu progressif-Gusdur berada dalam kubu yang kalah dan Kubu Muhaimin—yang lebih pro- SBY—sebagai pihak pemenang.

PAN yang selalu memposisikan diri sebagai pendobrak reformasi telah terbukti semakin ditinggalkan rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh merosotnya dukungan mereka dan ditinggalkan oleh kaum mudanya---yang mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Meskipun berkali-kali Amien Rais berposisi kritis terhadap perampokan kekayaan alam, terutama sektor pertambangan, oleh korporasi internasional, tetapi ternyata tidak memulihkan kepercayaan rakyat terhadap partainya. Terlebih Sutrisno Bachir, yang menjadi nahkoda partai, tidak memiliki kepiawaian dalam berpolitik dan tidak punya konsep programatik yang konkret, selain menawarkan iklan “katro” di TV.

Dari poros konservatif, yang meliputi PKS, PBB, dan PPP, hanya PKS-lah yang menunjukkan “cahaya terang” semakin mendapatkan keuntungan dari kerusakan politik yang diderita partai lain. PBB dan PPP yang semakin konservatif dan kemana-mana menjual ideology syariat islam jelas partai yang sedang merosot. PKS justru sebaliknya; kendati merupakan partai pendukung pemerintah, tapi berkat “maneuver politiknya” yang bisa zig-zag ---seperti kasus dukungannya terhadap hak angket—ditambah beberapa faktor; disiplin, kaderisasi, performa bersih dan egaliter, menjadikan PKS memiliki peluang besar dalam pemilu 2009. PKS adalah partai konservatif yang mengusung ekonomi liberal; berjuang keras memelihara tradisi dan moral konservatif tetapi begitu loyal terhadap kebijakan neoliberal. PKS jelas merupakan partai reaksioner yang harus diwaspadai karena dapat berpindah rel politik (pro-neoliberal atau oposisi), yang penting menguntunkan politik partainya.

Bagaimana dengan faksi tentara?

Tentara sementara ini terfragmentasi setidaknya dalam banyak faksionalisasi. Salah satu bentuk faksionalisasi dikalangan mereka tercermin dari kemunculan 3 partai yang sepenuhnya disokong oleh tentara, yakni Hanura, Gerindra, dan Pakar-Pangan, PKPI, dan Demokrat. Menariknya, bahwa beberapa faksi dalam kubu tentara justru memperlihatkan posisi kritis terhadap pemerintahan SBY, seperti yang ditunjukkan oleh iklan kemiskinan Wiranto, bahkan diantara mereka semakin sering melontarkan ide kemandirian bangsa, nasionalisme, anti-penjajahan asing. Beberapa mantan tentara terlibat dalam deklarasi Komite Bangkit Indonesia (KBI), yang sekaligus mendeklarasikan konsep jalan baru dan haluan ekonomi baru Indonesia bersama Rizal Ramli.

Fenomena ini bukan hal baru dan juga tidak aneh. Tentara seperti kehilangan induk ketika orde baru runtuh, dan malah kelihatan bahwa tentara kehilangan basis model kapitalis yang menguntunkan kelompoknya, yakni kapitalisme kroni. Dengan ekonomi liberal yang diperkenalkan, tentara bukan saja disingkirkan dari kehidupan ekonomi tapi perlahan-lahan dibatasi dijabatan politik. partai politik semakin mendominasi kehidupan politik dan jabatan pemerintahan; sesuatu yang begitu tidak disengangi tentara sejak awal.

Liberalisme ekonomi dan pengambil-alihan sebagian besar asset-aset mereka oleh perusahaan trans-nasional milik asing, menyebabkan tentara terpisahkan dari kehidupan niaga dan bisnis. Paling banter, mereka menerima “jumlah kecil” sebagai upah mereka menjaga asset-aset dan kepentingan asing di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua. Inilah landasan kenapa sejumlah pemimpin tentara mengibarkan bendera nasionalisme, kemandirian bangsa, dan anti-penjajahan asing.

Tapi, terlepas dari itu semua. Angin demokratisasi yang mewadahi tentara professional, telah mendorong sejumlah tentara yang berfikiran maju untuk mulai mendedikasikan diri pada pergulatan untuk mencari konsep baru Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, mereka ini masih sangat kecil dan cenderung dibuang dari posisi strategis kemiliteran.

Nah, dengan fragmentasi politik yang begitu lebar tersebut, perlu ada kreasi untuk merangkai kekuatan-kekuatan politik yang memiliki cita-cita yang relatif sama, terutama dalam mengakhiri praktek ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Masalahnya, tidak ada memang partai politik di Indonesia sekarang ini yang benar-benar anti-neoliberal, apalagi anti-kapitalisme. Tetapi, kerusakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi akibat neoliberalisme sudah tak dapat ditutupi dan mengharuskan partai harus mengambil sikap kritis terhadap neoliberal. Potensi ini tetap akan kecil jika tidak dikoordinasikan oleh kaum pergerakan, sehingga menjadi penting bagi pergerakan untuk menempatkan pemilu 2009 sebagai arena penting dalam perjuangan anti-neoliberal kedepan.

Adalah keharusan bagi kaum pergerakan untuk menjaga dan mengintervensi momentum pemilu ini. Karena dengan ini, kaum pergerakan dapat memelihara pertentangan dan polarisasi kekuatan (anti –neoliberal dan pro-neoliberal) menghadapi pemilu.

Untuk itu, diperlukan strategi konvergensi, yang akan menyatukan dan sekaligus memusatkan kekuatan yang memiliki cita-cita jangka pendek relatif sama untuk menjadi pengelompokan tersendiri menghadapi poros neoliberal. Disini kaum pergerakan dituntut, untuk mendefenisikan siapa kawan dan lawan, serta sektor-sektor tertentu yang perlu dinetralisir dalam fase histories tertentu. Musuh utama kita adalah pendukung utama system ekonomi neoliberalisme, yaitu partai Golkar dan Demokrat. Kawan sementara kita adalah kekuatan-kekuatan politik yang beroposisi terhadap pemerintah SBY-JK, menentang Golkar dan Demokrat, serta berposisi kritis terhadap neoliberalisme. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dinetralisir adalah kekuatan politik peragu, pling-plang; partai yang sikapnya cenderung berubah-ubah tergantung dari perimbangan kekuatan pro-neoliberal dan penentangnya.

Kekuatan yang akan menjadi sandaran utama kita, terutama dalam mendorong sentimen anti-neoliberal lewat tekanan massa adalah sektor-sektor sosial yang cukup dirugikan oleh system neoliberal, meliputi kaum pekerja, kaum miskin kota, petani, dan semua sektor sosial lainnya yang menjadi “korban” neoliberalisme, termasuk pengusaha nasional.

Merangkul Sektor Kapitalis Nasional

Neoliberalisme adalah merupakan sebuah serangan kapitalis global, terutama yang dipimpin oleh korporasi transnasional dan kapitalis financial dari Negara kapitalis maju, yang menyerang bukan saja kelas pekerja dan rakyat miskin Negara berkembang, tetapi juga sector-sektor kapitalis nasional yang sangat bergantung kepada pasar domestik. Neoliberalisme merupakan restrukturisasi system kapitalisme yang terus dijepit krisis dan merestorasi kepentingan klas kapitalis dominan yang merasa tertekan dibawah periode intervensi Negara (Keynesian).

Neoliberalisme menghilangkan semua hambatan-hambatan bagi pergerakan capital Negara kapitalis maju dan juga perusahaan transnasional. Selain itu, restrukturisasi ini juga memisahkan kewajiban pemerintah Negara berkembang memberi perlakuan khusus dan proteksi terhadap sector-sektor ekonomi didalam negeri. Akibatnya, sector kapitalis nasional tak memiliki “cukup kelonggaran” untuk menghadapi persaingan dengan sector kapitalis raksasa.

Ketidaksanggupan kapitalis nasional ditengah opensif ditengah neoliberal, bukan saja karena ketidaksetaraan kekuatan capital yang mereka punyai, tapi juga disebabkan oleh faktor histories. Sektor kapitalis nasional di Negara-negara berkembang begitu subordinat terhadap kapitalis raksasa dari Negara kapitalis maju. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan histories bahwa ekonomi-ekonomi Negara berkembang tidak pernah diberi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian untuk menjalankan perekonomian, perencaanaan produksi, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Kendati ada kemerdekaan politik secara formal, namun faktanya ekonomi nasional tidak pernah lepas dari susunan ekonomi imperialis, yang berkehendak menahan laju ekonomi nasional dan menempatkannya sebagai basis pemenuhan kebutuhan industrialis di Negara kapitalis maju.

Melihat dari sejarah kehadirannya, perkembangan industri di Indonesia bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melainkan untuk mememenuhi kebutuhan Negara kapitalis maju dan mewadahi kelebihan capital asing. Sehingga wajar saja jika industri yang berkembang benar-benar tidak memiliki basis yang kuat; rendah teknologi, sebagian bahan bakunya sebagian besar masih di-impor, dan lemah dukungan modal. Kerentanan industri nasional untuk bertarung dengan kompetisi bebas bersama produk dan jaringan pasar industri Negara maju bersumberkan pada problem tersebut.

Memasuki neoliberalisme, industri dalam negeri dibiarkan “bertarung bebas” dengan perusahaan transnasional yang didukung kuat oleh teknologi, financial, dan sokongan mesin pemerintahnya. Satu persatu sector industri dalam negeri berjatuhan, yang korbannya bukan saja pengusahanya tetapi juga buruh-buruhnya yang harus rela terkena PHK. Belum lagi, Industri terus dibebani berbagai pungutan dan pajak-pajak yang terkadang tumpang tindih sehingga membuat daya saing menjadi lemah. Pungutan liar sejak barang keluar dari pabrik hingga menuju pelabuhan ekspor kian menggila, bahkan diperkirakan mencapai US$180 juta pada semester I/2008.

Jika dicermati lebih jauh, nilai impor bahan baku/penolong mencapai 79,03% selama semester I/2008 dengan nilai US$51,42 miliar. Di sisi lain, impor barang modal menurun 6,82% pada Juni terhadap Mei, sementara impor barang konsumsi meningkat 6,77% (US$4,4 miliar). Tingginya importasi bahan baku/penolong merupakan pertanda kian rapuhnya struktur industri nasional. Pengusaha nasional masih terus-menerus dipaksa “membayar mahal” kebijakan pemerintah yang memprioritaskan energi untuk diekspor keluar, ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keinginan-keinginan normatif agar industri nasional berdaya saing dan bernilai tambah, mampu meningkatkan kapasitas produksi, leluasa berekspansi, dan ketersediaan bahan baku dan energi yang memadai, kini tak bisa menghindar dari situasi paradoks dan kontradiktif.

Perlu ditekankan, bahwa kehancuran industri nasional bukan saja berdampak pada ketersingkiran pengusaha nasional dari pertarungan ekonomi, tapi juga “lonceng kematian” bagi rakyat pekerja. Seperti yang pernah saya singgung dalam artikel saya berjudul “keluar dari rantai yang mengekang”, bahwa kekalahan dan kemunduran gerakan buruh tidak melulu karena faktor kurangnya militansi serikat pekerja atau pengkhianatan dari pemimpin serikat pekerja, akan tetapi seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, kehancuran industri nasional menyebabkan pengusaha susah menemukan titik kompromi terhadap perjuangan ekonomis kaum buruh. Tidak adanya kondisi yang sehat bagi produktifitas industri, termasuk melahirkan profit, membuat konsesi terhadap upah, dan jaminan kesejahteraan pekerja susah terakomodir. Jika tetap dipaksakan pemogokan, pertempuran terbuka tanpa ampun, maka itu sama saja dengan perjuangan “bunuh-diri”, yang bukan saja menurunkan moril perjuangan pekerja, tapi juga menurunkan kepercayaan buruh terhadap serikat buruh radikal.

Blok Sosial Alternatif dan Tawaran Platformnya

Bagi saya, ditengah pertempuran yang sebagian besar dimenangkan oleh kaum neoliberal dan kekalahan berulang kali diderita oleh kaum pergerakan, bahkan dalam arena perjuangan ekonomi, maka pembangunan blok-politik lebar dengan plaftform kongkret menjadi keharusan. Tugas ini tidak saja dibebankan kepada kekuatan pergerakan yang mengintervensi momentum pemilu, tapi juga terhadap elemen pergerakan yang tidak ambil-bagian. Saya tidak hanya berbicara soal pentingnya kombinasi perjuangan antara gerakan yang mengintervensi dan tidak dalam respon momentum ini, akan tetapi mengenai kemendesakan pembangunan sebuah formasi sosial-politik dengan komposisi luas berdasarkan kesepakatan programatik.

Unsur-unsur pergerakan yang tak menyepakati taktik intervensi dapat mengajukan dukungan kritis terhadap calon-calon legislative yang diusung kaum pergerakan. Artinya, seruan memberikan dukungan berbasiskan kesepakatan program-program yang menjadi agenda penting kaum pergerakan, seperti nasionalisasi perusahaan tambang asing, penghapusan utang luar negeri, penghapusan system kontrak dan outsourcing, landreform, kredit murah bagi pengorganisasian ekonomi rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya.

Perlu ada sebuah blok sosial alternatif yang mengkovergensi seluruh sektor-sektor sosial yang “dirugikan” oleh neoliberalisme. Dalam derajat nasional maupun global, kapitalisme neoliberal tidak sanggup mencari jalan keluar dari berbagai kerusakan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, meningkatnya eksploitasi terhadap kalangan miskin, dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Kecenderungan itu mendorong kolaborasi anti-neoliberalisme semakin memungkinkan untuk mendapatkan tempat dalam ruang-ruang politik. penting bagi elemen gerakan sosial untuk tidak sekedar meneriakkan alternatif neoliberalisme diluar pintu kekuasaan, tetapi juga dalam ruang kekuasaan, sekecil apapun.

Seperti diungkapkan diatas, keragaman sektor sosial yang dikorbankan oleh neoliberal membutuhkan sebuah bentuk pewadahan yang lebar pula, tapi dengan kesepakatan-kesepakatan minimum yang konkret. Pewadahan ini juga memerlukan kolaborasi yang kuat antara bagian luas kaum pergerakan dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang kritis terhadap neoliberalisme. Jadi semacam koalisi oposisi yang lebar dengan refresentasi luas; seluruh kelompok sosial, intelektual, partai politik, seniman, dan sebagainya.

Lantas, apa yang menjadi paltformnya? Sudah tak dapat ditutupi bahwa neoliberalisme merupakan masalah utama keterbelakangan ekonomi, politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Neoliberalisme perlu menjadi agenda utama untuk disikapi, dihadapi, dan digantikan dengan sebuah alternatif baru yang lebih adil dan humanis. Partai-partai pendukung utama neoliberalisme, terutama Golkar dan Demokrat, harus ditempatkan sebagai musuh utama yang perlu diisolasi dan dilawan, dan selanjutkan kekuatan-kekuatan politik diluar itu perlu diklasifikasi, untuk menemukan siapa kawan dan mana partai yang harus dinetralisir.

Meskipun sudah terang, bahwa neoliberalisme merupakan problem pokok yang musti diatasi. Akan tetapi di dalam dinamika politik real, sentiment anti-neoliberal belum merupakan kesadaran “murni” dari partai-partai politik yang ada, tapi masih sebatas pernyataan-pernyataan politik atau manuver-manuver politik. Tapi tak dapat ditutupi lagi, bahwa tema “kemandirian nasional” kini menjadi tema umum dan menjadi “jualan” partai-partai oposisi, ataupun partai baru yang menjajikan perubahan. Dan bagi kaum pergerakan, tema “kemandirian nasional” dapat menjadi wadah yang baik untuk menampung program-program anti-neoliberalisme.

Perlu ditekankan, bahwa jalur pertama yang harus dimenangkan dalam kolaborasi anti-imperialisme di Indonesia adalah merebut kedaulatan nasional. Tahap ini mengkarakterisasikan prakondisi untuk proyek perubahan yang lebih berjangkau luas dan mendalam, yakni sosialisme. Dan bahwa proses ini pula mengkomfirmasikan pengalihan control terhadap sumber daya alam dan pembenahan tenaga produktif didalam negeri (pendidikan dan kesehatan) dari tangan imperialis.

Sentimen “kemandirian nasional” perlu dikonkretkan dan dipadukan dengan isu-isu anti-neoliberal, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan termasuk kegagalan pemerintah mengelolah ekonomi. Sebagai contoh; keharusan meninjau ulang kontrak-kontrak migas yang merugikan kepentingan nasional, jaminan pemenuhan energi untuk industri dan rumah tangga, negosiasi soal utang luar negeri, dan penyelesaian sejumlah konflik agraria. Program ini dalam tahap awal mencoba merombak kebijakan neoliberal, yang mengalirkan hasil produksi kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kenegeri induk kapitalis dan ketangan segelintir pemilik korporasi transnasional untuk kemudian diserahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Penutup

Jika kami mau membangun sosialisme, setidaknya sebagai projek alternatif atas kerusakan akibat kapitalisme yang semakin membusuk- neoliberalisme, maka kami harus merebut kedaulatan nasional dahulu; agar bias memegang kendali terhadap sumber daya alam, SDM, dan perusahaan-perusahaan strategis. Kami menyadari bahwa tak mungkin menjalankan proses ini pada tahap awal dengan sekali gebrakan; nasionalisasi dibawah control pekerja, penghapusan ekonomi pasar, dan melikuidasi institusi Negara borjuis. Tidak! Itu tak dapat dilakukan dengan sekaligus Bung Wardoyo. Seperti yang disebutkan Lenin, bahwa pada tahap awal sosialisme harus memperlihatkan keunggulannya dari segala aspek. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.

Bahwa tugas terdekat kita adalah pembebasan nasional, melahirkan sebuah Negara berdaulat dan merdeka, yang akan menendang keluar imperialisme. Setelah ini, barulah kita memiliki “kesempatan dan peluang” untuk mengartikulasikan seluruh potensi kekayaan alam, tenaga produktif, guna memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Pada tahap ini, terbuka pintu bagi kami untuk menunjukkan sebuah dunia baru yang lebih adil dan humanis! Terima Kasih.

Catatan:
[1]. Penulis adalah Pengelolah Jurnal Arah-KIRI dan peneliti Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS)
[2]. Dan karena pengakuannya, beberapa LSM dan perhimpunan sosial memberinya penghargaan anti-korupsi award. Seolah-olah pengakuan bisa menghapus dosa, jika benar demikian, maka enak benar politisi di negeri ini.
[3]. Bisa di akses di http://fnpbi-prm.blogspot.com/2008/08/respon-pemilu-2009.html
[4]. Baca artikel saya, berjudul “Memanfaatkan RT/RW untuk transfer (perlahan) Kekuasaan Ketangan Rakyat”, di http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/memanfaatkan-rtrw-untuk-transfer.html.




Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Senapan Mesin Dan Meja Perundingan: Krisis Bolivia Dalam Amerika Selatan Yang Baru

Ben Dangl

Pada Senin, 15 September, Presiden Bolivia Evo Morales tiba di Santiago, Chile untuk menghadiri pertemuan darurat pemimpin Amerika Latin yang berkumpul untuk mencari resolusi dari konflik terbaru di Bolivia. Setibanya di sana, Morales berkata, "Saya datang kemari untuk menjelaskan kepada para presiden Amerika Selatan tentang kudeta sipil oleh beberapa gubernur di negara bagian Bolivia dalam beberapa hari belakangan ini. Ini adalah kudeta yang berlangsung selama beberapa hari dan dilakukan oleh pimpinan beberapa propinsi, dengan menduduki beberapa institusi, menghancurkan dan menjarah institusi pemerintahan dan percobaan menyerang polisi nasional dan angkatan bersenjata."

Morales tiba dari negeri asalnya, di mana asap masih terlihat akibat kekerasan selama seminggu yang dilakukan oleh pemerintah oposisi sayap-kanan yang membuat negeri tersebut lumpuh; setidaknya 30 orang tewas, dan berbagai tempat usaha, bangunan milik pemerintahan dan pembela hak assasi manusia dihancurkan. Dalam minggu yang sama, Morales menyatakan "persona non grata"* kepada duta besar AS untuk Bolivia Philip Goldberg, atas tuduhan "berkonspirasi melawan demokrasi" dan atas hubungannya dengan kaum oposisi Bolivia. Konflik baru-baru ini di Bolivia dan pertemuan para presiden yang menyusulnya mengangkat pertanyaan: Apa yang menyebabkan pergolakan ini? Kepada siapakah militer Bolivia berpihak? Dan apa yang dapat kita simpulkan dari krisis Bolivia dan reaksi wilayah tersebut terkait blok kekuasaan baru berupa negeri-negeri Amerika Selatan?

Pembantaian di Pando

Pada 11 September, di Pando, sebuah departemen di Bolivia yang beriklim tropis dan berbatasan dengan Brasil dan Peru, massa pro-Morales yang berjumlah sekitar seribu dan terdiri dari lelaki, perempuan dan anak-anak bergerak menuju Cobija, ibukota departemen tersebut, untuk memprotes gubernur sayap kanan Leopoldo Fernandez dan preman bayarannya yang mengambil alih kota dan bandar udara.

Menurut laporan pers dan saksi mata, ketika para demonstran sampai pada sebuah jembatan sekitar tujuh kilometer di luar kota Porvenir, mereka disergap oleh pembunuh bayaran yang dilatih oleh gubernur Fernandez. Penembak jitu (sniper) yang berlokasi di atas pohon menembaki para petani (campesinos) yang tak bersenjata. Shirley Segovia, seorang penduduk Porvenir memberikan kesaksian kepada Bolpress, "Kami dibunuh seperti babi, dengan senapan mesin, senapan tembak, senapan pemburu, dan pistol tangan. Para campesinos hanya membawa gigi, tongkat dan ketapel, mereka tidak membawa senapan. Setelah tembakan pertama, beberapa orang melarikan diri ke sungai Tahuamanu, tapi mereka dikejar dan ditembaki." Beberapa dilaporkan disiksa; berhari-hari kemudian jumlah korban tewas mencapai 30, dengan puluhan lainnya menderita luka-luka dan lebih dari seratus orang belum ditemukan. Roberto Tito, seorang petani yang berada di tempat konflik, berkata "Ini pembantaian terhadap petani, ini hal yang tidak bisa kita biarkan."

Pada tahun 2006, Fernandez, yang menyangkal berada di balik tindakan kekerasan tersebut, dikecam oleh Menteri Pemerintah saat itu Alicia Munoz yang mengatakan bahwa gubernur tersebut melatih setidaknya seratus anggota paramiliter sebagai suatu angkatan "perlindungan warga". Paramiliter ini diyakini terlibat dalam pembantaian. Fernandez adalah salah satu gubernur yang menjadi bagian dari Dewan Demokratik Nasional (CONALDE), sebuah organisasi yang melibatkan gubernur dari Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, dan Chuquisaca yang mengorganisir gerakan otonomi departemental untuk menentang pemerintahan Morales dan pendistribusian tanah dan kekayaan gas alam, dan kebijakan sosialistik lainnya yang dijalankan oleh kabinetnya.

Setelah pembantaian itu, Presiden Morales mengumumkan keadaan darurat di Pando, mengirimkan militer, dan pada 15 September dilaporkan telah tercapai situasi damai yang masih penuh ketegangan di wilayah tersebut. Morales juga memerintahkan penangkapan Fernandez yang melarikan diri ke luar perbatasan, memasuki pedalaman Brasil. [Kabar terbaru: Fernandez telah ditangkap dan dibawa ke ibukota Bolivia]

Pembantaian ini terjadi hanya beberapa minggu setelah pemungutan suara secara nasional pada 10 Agustus untuk menentukan keberlangsungan pemerintah yang berkuasa (recall): Ia memenangkan 67% suara di seluruh negeri, menunjukkan bahwa lawan-lawannya yang keras-kepala dan menggunakan kekerasan jelas-jelas merupakan minoritas. Di Pando, Morales memenangkan 53% suara, sebuah peningkatan sebesar 32% dari 21% suara yang diberikan penduduk Pando kepadanya saat pemilihan presiden pada 2005.

Beberapa perkembangan politik penting menyebabkan ketegangan yang meningkat di wilayah ini. Pada 28 Agustus, Morales mengeluarkan sebuah keputusan presiden untuk menggelar referendum konstitusi pada 7 Desember. Referendum ini akan diterapkan pada konstitusi yang telah ditulis kembali dan disahkan oleh majelis konstitusi pada Desember 2007. Pada 2 September tahun ini mahkamah elektoral menyatakan penolakannya terhadap referendum tersebut karena pertama-tama harus disahkan oleh Kongres sedangkan kaum oposisi mengontrol Senat. Perdebatan tersebut menghidupkan konflik yang telah ada, dan pimpinan oposisi mulai memblokir jalan-jalan utama dan merebut bandar udara di Cobija pada 5 September.

Beberapa hari menjelang pembantaian Pando pada 11 September terjadi protes-protes anti-pemerintah yang menghancurkan unit-unit usaha dan organisasi HAM di seluruh negeri. Pada 10 September, sebuah ledakan, yang menurut laporan didalangi oleh kelompok-kelompok oposisi, mengganggu aliran gas pipa dari Tarija, Bolivia, ke Brasil.

Dubes AS Diusir

Menyusul rangkaian peristiwa bergolak ini, Morales meminta agar dubes AS untuk Bolivia, Philip Goldberg, meninggalkan negeri itu. "Tanpa rasa takut terhadap siapa pun, tanpa rasa takut terhadap imperium, hari ini di hadapan Anda, di hadapan rakyat Bolivia, saya menyatakan duta besar Amerika Serikat sebagai persona non grata," kata Morales. "Duta besar Amerika Serikat berkonspirasi menentang demokrasi dan hendak memecah belah Bolivia."

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pertemuan pribadi Goldberg dengan gubernur sayap kiri dari Santa Cruz pada 25 Agustus, dan kemudian kunjungannya ke gubernur oposisi dari Chuquisaca. Sepanjang masa Goldberg menjabat dubes, yang dimulai tahun 2006, pemerintahan Morales telah menuduhnya mendalangi pendanaan dan dukungan AS terhadap kelompok-kelompok oposisi di bagian timur negeri tersebut. [Lihat artikel The Progressive Magazine berjudul "Undermining Bolivia" untuk informasi lebih lanjut tentang upaya destabilisasi Bolivia oleh Washington.] Sebelum berkunjung ke Bolivia, Goldberg menjabat sebagai dubes di Kosovo dari tahun 2004-2006 dan konsulat di Kolombia. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Goldberg sebelum meninggalkan La Paz menuju AS, ia berkata: "Saya hendak menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap saya, terhadap kedutaan besar ... terhadap negeri saya dan terhadap rakyat saya seluruhnya palsu dan tidak terbukti."

Menyusul pengusiran dubes AS dari Bolivia, presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan bahwa dubes AS di negerinya harus angkat kaki: "Ia punya waktu 72 jam, sejak saat ini, dubes Yankee di Caracas, untuk angkat kaki dari Venezuela." AS merespon dengan meminta dubes Venezuela dan Bolivia untuk meninggalkan AS. Ini semua berlangsung saat bulan-bulan menegangkan dalam hubungan antara AS dan Amerika Latin di mana Angkatan Laut AS menghidupkan kembali Armada Keempatnya di perairan Karibia setelah puluhan tahun non-aktif. Chavez mengumumkan latihan bersama dengan Rusia di Karibia, dan Bolivia memperkuat hubungannya dengan Iran.

Pada 15 September di Santiago, Chile, sembilan presiden dari Uni Bangsa-Bangsa Amerika Latin (UNASUR), termasuk Argentina, Ekuador, Brasil, Venezuela, Kolombia, Chile - bahkan Kolombia, sekutu dekat AS - berkumpul untuk mencapai resolusi tentang krisis di Bolivia. Organisasi ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian jaringan regional yang menghasilkan keputusan-keputusan ekonomi yang semakin kolaboratif di penjuru Amerika Selatan. Semua pimpinan yang hadir mendukung Morales, mengutuk taktik kekerasan kaum oposisi dan menekankan bahwa mereka tidak mengakui kaum separatis di negeri itu.

Aliansi Militer Bolivia

Walaupun ancaman "kudeta sipil" yang dijelaskan Morales di Santiago masih membayang-bayangi, militer Bolivia sepertinya tidak akan mendukung pemerintahan oposisi. Saya menanyakan Kathryn Ledebur, seorang spesialis dan direktur Andean Information Network di Cochabamba, Bolivia apakah militer akan berpihak pada oposisi untuk menggulingkan Morales. Ledebur berkata, "Tidak mungkin, mereka terikat erat, dan CONALDE mencoba untuk menjerumuskan Morales, mengadu domba antara dia dan militer. Tapi terlepas dari kefrustrasian mereka, mereka [militer] telah menerima lebih banyak hal secara material dan wacana positif dari pemerintahan Morales dibandingkan pemerintahan sipil lainnya, dan ini merupakan perbedaan yang besar."

"CONALDE telah dengan sengaja menciptakan situasi serba-salah bagi administrasi Morales, situasi yang menegangkan, provokatif, dan penuh kekerasan, dalam beberapa kasus menjadikan aparat keamanan sebagai target," jelas Ledebur. "Bila Morales memerintahkan represi, atau terjadi aksi kekerasan terang-terangan oleh aparat keamanan, maka legitimasinya sebagai presiden yang berkesadaran sosial akan terkikis. Tapi bila aparat keamanan tidak [bertindak], sebagaimana mereka angkat tangan untuk waktu yang lama, vandalisme akan meningkat, dan militer dan polisi akan dipermalukan dan diserang - yang dalam jangka panjang akan mengikis apa yang menjadi, setidaknya bagi angkatan bersenjata, pertemuan kepentingan yang saling menguntungkan, dengan berbagai friksi dalam perjalanannya.

Akhir Juni ini, Andean Information Network mengeluarkan sebuah laporan yang menganalisa perkembangan misi Angkatan Bersenjata Bolivia di negeri itu di bawah Morales. Menurut laporan itu, sebagian dari dukungan militer bersumber dari kenyataan bahwa Morales telah memberikan kepada militer pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kerakyatan dan menguntungkan, seperti "menegakkan regulasi bea cukai dan menyita penyelundupan di perbatasan, termasuk wewenang untuk menahan para pelanggar." Laporan AIN menjelaskan bahwa "perwira militer tradisional mengharapkan penempatan di perbatasan yang merupakan "bagian paling menghasilkan keuntungan" dalam karir mereka." Sebagai tambahan, "di bawah pemerintah Morales, angkatan bersenjata bertugas untuk memanggang roti yang disubsidi (harga biasanya telah melonjak sebesar 270 persen dalam tahun sebelumnya), maupun membagikan bonus bagi anak sekolahan dan warga usia lanjut." Peningkatan upah di antara beberapa perwira dan persenjataan yang lebih baik juga menjaga kaum militer berada di pihak Morales.

Laporan AIN juga menyatakan bahwa institusi militer Bolivia "akan terus secara kategorik menolak inisiatif otonomi regional yang agresif atau ancaman pemisahan diri sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional maupun terhadap anggaran yang mereka terima dari pemerintah nasional." Sebagaimana seorang perwira tinggi menjelaskan ke AIN, "Satu-satunya hal yang akan membuat militer berpikir untuk melakukan kudeta, adalah bila mereka mengambil sebagian besar anggaran kami; pada intinya, kami ini sesungguhnya hanya sekelompok birokrat."

Pengaruh AS Dalam Merubah Amerika Latin

Krisis saat ini di Bolivia dan drama diplomatik yang berlangsung antara AS dan Amerika Latin banyak memberi gambaran tentang masa depan wilayah tersebut dan penanganan persoalan ekonomi dan politiknya secara kooperatif. Dalam sebuah wawancara via email, Raul Zibechi, seorang jurnalis Uruguay, profesor dan analis politik yang menulis secara reguler untuk Americas Program, mengatakan bahwa ia yakin bahwa pengusiran dubes AS dan respon para pimpinan wilayah tersebut terhadap konflik di Bolivia, "adalah manifestasi dari kenyataan bahwa AS tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya di Amerika Latin, dan dengan sangat kongkrit di Amerika Selatan." Ia mengatakan bahwa terdapat dua alasan untuk perubahan ini: "lahirnya kekuatan regional yang hendak menjadi pemain global, seperti Brasil, sebuah kekuatan kapitalis tapi dengan kepentingan yang berbeda dari AS, dan keberadaan beberapa pemerintahan yang lahir dari tungku perlawanan gerakan sosial di negeri-negeri penghasil hidrokarbon besar, seperti di Venezuela, Bolivia dan mungkin Ekuador."

Zibechi menekankan peran penting Bolivia sebagai pemasok gas utama bagi Argentina dan Brasil, dan bagaimana ini berkontribusi terhadap dukungan yang didapatkan Morales dari bangsa-bangsa ini. "Brasil memiliki kepentingan yang besar di Bolivia dan telah mengumumkan bahwa ia tidak akan membiarkan destabilisasi negeri tersebut," jelas Zibechi. "Aliansi kunci di wilayah ini adalah antara Brasil dan Argentina. Mereka memiliki problem, tapi dalam topik ini mereka sangat bersatu."

Kembali ke Santiago, Chile, setelah enam jam pembicaraan antara sembilan presiden Amerika Selatan, kelompok UNASUR mengeluarkan pernyataan yang mengekspresikan "dukungan penuh dan kuat bagi pemerintah konstitusional Presiden Evo Morales, yang mandatnya diratifikasi oleh suara mayoritas yang besar." Dalam pernyataannya, para pimpinan tersebut "memperingatkan bahwa masing-masing pemerintah kami dengan sekuat tenaga menolak dan tidak akan mengakui situasi apa pun yang mengupayakan kudeta sipil dan perusakan tatanan institusional yang dapat mengkompromikan integritas teritorial Republik Bolivia." Mereka juga memutuskan untuk mengirimkan sebuah komisi ke Bolivia untuk menginvestigasi pembunuhan di Pando.

Walaupun mengupayakan penggulingan pemerintahan kiri sayangnya bukan hal baru di Amerika Selatan, kerjasama tingkat regional antara pemerintahan berhaluan kiri, tanpa kehadiran AS, adalah sesuatu yang baru. Sementara Morales dan pimpinan regional melangkah maju membangun kebijakan-kebijakan progresif, benua yang sedang berubah ini mungkin tidak akan lagi menoleh ke belakang - terlepas dari tantangan yang dikedepankan oleh kaum oposisi di Bolivia. Peta geopolitik belahan bumi ini sedang disusun kembali, sebagian besar oleh aliansi baru antara negeri-negeri Amerika Selatan, dan perlawanan wilayah tersebut yang semakin meningkat terhadap campur tangan ekonomi dan politik Washington.

Brasil sebagai kekuatan ekonomi dan pertanian merupakan bagian kunci dalam pembangkangan regional dan kemerdekaan baru ini. "Di Brasil, sayap kanan di parlemen sangat kencang mempertanyakan kehadiran Armada Keempat [Angkatan Laut AS] karena menurut mereka itu bertujuan untuk mengendalikan ladang minyak Brasil," jelas Zibechi. "Di Brasil, segala sesuatunya tidak hanya bergantung pada keberadaan Lula dalam pemerintahan. Brasil memiliki politik yang otonom yang melampaui persoalan siapa yang memimpin... Karena ini, kebijakan imperialist adalah untuk menggulingkan Chavez dan Evo sebelum terjadi perubahan yang mendalam di negeri-negeri ini sehingga tidak lagi tergantung pada siapa yang memimpin."

Di Bolivia, keadaan masih sangat bergantung pada apa yang terjadi di lapangan, di luar pertemuan presiden dan negosiasi. Kaum oposisi telah membuka blokade jalanannya untuk sementara waktu, dan perundingan antara pemerintah dan perwakilan kaum oposisi berlanjut. Sementara, banyak organisasi sosial dan serikat buruh Bolivia yang telah menyatakan dukungannya terhadap Morales dan melawan sayap kanan. Pada 15 September ribuan pekerja, keluarga dan mahasiswa menggelar aksi di La Paz, ibukota negeri itu, menentang pembantaian di Pando dan kekerasan kaum kanan. "Kami menentang pembantaian para petani (campesinos) yang terjadi di Pando," kata Edgar Patanta, pimpinan Pusat Buruh Regional, kepada ABI, "Kami tak akan mengijinkan terulangnya kembali aksi-aksi semacam ini. Kami akan mempertahankan demokrasi dan kehidupan sebagaimana telah kami lakukan sebelumnya."

--------------------

*Persona non grata adalah sebuah istilah diplomatik yang berasal dari bahasa Latin dengan terjemahan literal "Orang yang tidak disambut"

Benjamin Dangl adalah penulis buku The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia (AK Press), dan kini editor dari TowardFreedom.com, sebuah perspektif progresif tentang periwtiwa dunia, dan UpsideDownWorld.org, sebuah website yang meliput aktivisme dan politik di Amerika Latina. Email: BenDangl(at)gmail.com


Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Lenin dan Ekonomi Pasar

Fuwa Tetsuzo

Ketua Komite Sentral Partai Komunis Jepang Fuwa Tetsuzo mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dari tanggal 26-30 Agustus atas undangan Partai Komunis Tiongkok. Di Peking, ia menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Sekretaris Jendral PKT Jiang Zemin (presiden Tiongkok) untuk mendiskusikan beragam isu-isu internasional dan memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok.

Kuliah oleh Fuwa Tetsuzo, Ketua Partai Komunis Jepang
27 Agustus 2002
Di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking

Ketua Partai Komunis Jepang, Fuwa Tetsuzo, memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking. Berikut adalah terjemahan kuliah tersebut:

Selamat pagi semuanya. Saya Fuwa Tetsuzo. Ini adalah kuliah pertama yang saya berikan di luar Jepang. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk mengunjungi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan berbicara di hadapan para peneliti dari berbagai bidang.

Saya akan berbicara tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar." Saya memilih subyek ini karena itu berhubungan dengan Tiongkok dan Jepang dalam pengertian yang luas. Partai Komunis Tiongkok mengadopsi suatu kebijakan untuk mengembangkan sebuah "ekonomi pasar sosialis" dalam Kongresnya 10 tahun lalu. Tapi bahkan sebelum itu, Tiongkok telah mengangkat subyek tersebut secara praktis.

Dan kini Anda menempuh jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."

Jepang berada di tengah-tengah ekonomi kapitalis. PKJ memandang bahwa upaya mencapai sosialisme di Jepang akan melalui tahapan. Kuliah yang akan kita ikuti adalah tentang "sosialisme melalui ekonomi pasar" atau "kombinasi antara ekonomi terencana dan ekonomi pasar."

Kita akan melihat perkembangan historik yang baru dan juga menghadapi problem-problem baru dari teori dan praktek sosialisme ilmiah.

Lenin adalah orang komunis pertama yang mengangkat persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.

Dari tahun 1998 hingga 2001, saya terlibat dalam penelitian tentang "Lenin dan Kapital" dan menulis sekitar 40 artikel yang diterbitkan secara berseri dalam sebuah majalah selama periode tiga tahun. Ini merupakan suatu upaya mempelajari aktivitas teoretik Lenin dalam masa mudanya.

Satu persoalan teoretik yang dihadapinya dalam tiga tahun terakhir sebelum ia jatuh sakit pada 1923 adalah persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.

Marx dan Engels adalah pendiri sosialisme ilmiah dan pendahulu besar kita, tapi mereka tidak pernah berkesempatan mengerjakan persoalan pembangunan sosialisme sebagai permasalahan praktek. Saya rasa mereka tidak pernah melakukan penelitian teoretik tentang persoalan hubungan ekonomi pasar dan sosialisme, bahkan tidak dari sudut pandang teoretik sekalipun.

Jadi Lenin adalah orang komunis pertama yang menghadapi tantangan ini. Ia harus menghadapi banyak kesulitan besar yang timbul selama masa penelitiannya dan bahkan mengalami pergeseran pandangan sebesar 180 derajat. Sebuah ulasan tentang upaya yang begitu keras oleh seorang pendahulu kita, saya pikir, akan mengajarkan kita pelajaran penting yang akan membantu kita mempelajari persoalan-persoalan saat ini.

Lenin menolak ekonomi pasar dalam tahap awal revolusi

Menengok kembali aktivitas Lenin, Anda akan menemukan bahwa tidak sedikit pun dalam benak Lenin terdapat sesuatu hal yang terkait dengan penggunaan ekonomi pasar menyusul kemenangan Revolusi Oktober, revolusi sosialis Rusia.

Ketika ia melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi menyusul kemenangan revolusi, ia sungguh meyakini prinsip bahwa sosialisme dan ekonomi pasar tidaklah cocok satu sama lain. Sikap ini berkembang semakin kuat selama perang melawan intervensi asing dan kontra-revolusi.

Konsep Lenin tentang ekonomi komunis adalah tentang produksi industrial dalam pabrik-pabrik yang dijalankan negara dan panen gandum yang dilakukan petani, dengan seluruh surplus gandum diambil alih oleh otoritas pusat Soviet untuk didistribusikan kepada rakya. Cara ini diyakini akan dan memungkinkan pihak berwenang di Soviet untuk memberikan traktor, pupuk, dan kebutuhan lainnya kepada kaum tani, walaupun negeri tersebut mengalami kesulitan akibat perang. Dengan mengambil kebijakan ini, "ekonomi pasar" atau "perdagangan bebas" dipandang sebagai suatu simbol dari musuh terhadap pembangunan sosialis, suatu slogan kontra-revolusioner. Tugas terbesar partai Komunis adalah membuat rakyat, terutama kaum tani yang telah terbiasa dengan ekonomi pasar, meninggalkan kecenderungannya memilih ekonomi pasar.

Kebijakan ini kemudian disebut "perang komunisme," yang berlangsung hingga awal 1921.

Pengadopsian 'Kebijakan Ekonomi Baru' untuk melapangkan jalan bagi perbaikan hubungan dengan petani

Walau begitu, kebijakan ini menyebabkan antagonisme yang sukar untuk diselesaikan di lapangan. Para petani dalam batas tertentu siap menanggung kesulitan selama perang melawan kontra-revolusi dan intervensi luar, tapi ketika Soviet Rusia mengalahkan musuh-musuh ini dan menciptakan perdamaian, ketidakpuasan kaum tani meletus dan menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah. Di Kronstadt, sebuah pelabuhan angkatan laut dekat Leningrad (ibukota saat itu dan dikenal sebagai benteng revolusi) bahkan para pelaut yang revolusioner pun memberontak. Dalam pemberontakan ini mereka menuntut "perdagangan bebas" atau "kebebasan untuk berdagang."

Lenin menanggapi situasi berbahaya ini dengan lebih serius dibandingkan pimpinan politik Soviet Rusia lainnya saat itu.

Persoalan utamanya adalah bagaimana memperbaiki hubungan pemerintahan sosialis dengan petani. Bagaimana mungkin membangun aliansi buruh-tani yang sangat dibutuhkan untuk melangkah maju menuju masyarakat baru? Pernyataan dan artikel Lenin selama periode ini menunjukkan dengan jelas bahwa ia bersusah payah menemukan jawabannya.

Ingat bahwa Lenin pun meyakini bahwa "ekonomi pasar" adalah sebuah slogan kontra-revolusioner, dan Anda akan memahami bahwa ia harus mengerahkan keberanian untuk membuat keputusan sulit menerima ekonomi pasar.

Kebijakan Ekonomi Baru (NEP - New Economic Policy) dimulai pada bulan Maret 1921. Ia sering kali disinggung sebagai sinonim dari penerimaan ekonomi pasar. Ini tidak betul. Walaupun Lenin mengajukan perubahan drastis, Lenin awalnya tidak dapat melangkah jauh untuk mengakui ekonomi pasar; ia mencari suatu reformasi yang tidak mengadopsi ekonomi pasar namun mengadopsi kebijakan "pertukaran hasil produksi" yang mengatur kaum tani untuk membarter jagung untuk barang-barang industrial dan produk lainnya dari perkotaan. Ini tidak memberikan hasil yang baik.

Setelah enam bulan masa pencarian-jiwa, pada bulan Oktober 1921, ia tiba pada kesimpulan bahwa mengadopsi ekonomi pasar adalah suatu keharusan.

Diumumkannya kesimpulannya ini, yang telah dikerjakan oleh Lenin setelah benar-benar bersusah payah, sangat menggemparkan partai.

Dokumen-dokumen dari konferensi Partai Komunis Rusia saat itu (laporan dan pidato penutupan oleh Lenin), yang termuat dalam Koleksi Karya Lenin menunjukkan dengan jelas betapa ekstensif pergolakan tersebut. Seorang anggota diskusi berkata, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang saat di penjara." Seorang lainnya mengeluhkan bahwa kaum komunis tidak bisa terlibat dalam kerja-kerja perdagangan yang tidak menyenangkan. Dalam pidato penutupan, Lenin mengkritik pandangan-pandangan ini dengan mengatakan bahwa kaum revolusioner tidak memiliki alasan untuk menyerah pada frustasi dan keputus-asaan.

Menuju 'sosialisme' melalui ekonomi pasar

Demikianlah bagaimana Soviet Rusia mulai mempelajari ekonomi pasar. Pendeknya, diskusi tentang ekonomi pasar dipicu oleh kebijakan untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan petani setelah kemenangan revolusi.

Setelah Lenin membuat keputusan untuk mengambil jalan ini, walau demikian, ia segera mulai mengerjakan isu ini dengan lebih detail dan mengembangkannya menjadi suatu kebijakan utama yang akan menjadi penopang penting dari nasib Revolusi Rusia dan sosialisme, yaitu, jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."

Dokumen-dokumen di saat itu menunjukkan bahwa jalan tersebut menandakan suatu perkembangan yang sangat mengesankan. Saya pikir kebijakan baru tersebut terdiri dari beberapa pilar.

Pertama, ia menekankan pembangunan dan pengembangan suatu struktur sosialistik yang tidak akan terkalahkan dalam kompetisinya dengan kapitalisme dalam ekonomi pasar. Lenin menggunakan kata Rusia "uklad" untuk apa yang saya gambarkan sebagai struktur. Sepertinya tidak ada istilah Bahasa Jepang atau Bahasa Tiongkok yang setara dengan "uklad."

Kedua, ekonomi pasar dalam kondisi tertentu akan memungkinkan kapitalisme swasta untuk muncul dan berkembang maupun bagi kapital asing untuk membuka jalan masuk. Ini juga menandakan perkembangan yang sangat penting.

Hingga saat itu, ekonomi pasar dipandang sebagai "musuh," alasannya karena itu akan membangkitkan kapitalisme bahkan di antara produsen komoditas kecil. Itu tidak dapat ditolerir oleh Revolusi Rusia.

Ketiga, kebijakan baru tersebut membutuhkan dijaganya unsur-unsur ekonomi yang menjadi kunci sebagai bagian dari struktur sosialis. Lenin menyebut unsur-unsur poros ini sebagai "komando dataran tinggi," sebuah istilah militer yang digunakan pada saat itu yang berarti bahwa dalam era ketika meriam merupakan senjata utama dalam perang, penempatannya di dataran tinggi dengan pandangan terbuka pada medan pertempuran sangatlah vital dalam memenangkan perang.

Dua tahun lalu, kami kedatangan seorang menteri IT dari Sri Lanka di antara tamu-tamu asing yang menghadiri Kongres PKJ. Saya sedikit terkejut ketika ia mengatakan bahwa mereka mencoba menguasai "komando dataran tinggi pada ekonomi."

Saya katakan, "Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah dengar ungkapan itu." Kemudian ia memberitahu saya bahwa ia pernah belajar di Moskwa ketika ia masih muda.
Keempat, kebijakan baru tersebut mengharuskan Rusia untuk mempelajari segala sesuatu yang ditawarkan oleh kapitalisme maju agar struktur sosialis dapat meraih kekuasaan ekonomi.

Kelima, kebijakan baru juga mengacu pada kaum tani. Disebutkan di situ bahwa organisasi masa depan kaum petani dalam kesatuan-kesatuan koperasi tidak boleh dilaksanakan oleh perintah dari atas atau lewat paksaan; kesatuan koperasi harus diorganisir berdasarkan kehendak sukarela kaum tani.

Uni Soviet membatalkannya lima tahun kemudian setelah wafatnya Lenin


Pada bulan Maret 1923, 17 bulan setelah merampungkan rencana ini, Lenin jatuh sakit dan meninggal dunia pada bulan Januari 1924. Stalin naik ke kekuasaan setelah wafatnya Lenin. Sebagai pemimpin pemerintahan Soviet dan Partai Komunis, Stalin dari tahun 1929 hingga 1930 menjalankan apa yang disebut sebagai "kolektifisasi pertanian" sebagai upaya untuk mengumpulkan gandum secara paksa dari petani.

Awalnya, Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) bertujuan memperbaiki hubungan pemerintah dengan kaum tani. Jadi kebijakan "kolektivisasi pertanian" yang bersifat dari atas-ke-bawah menandakan akhir dari NEP. Sejak saat itu, kebijakan mencapai "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak pernah kembali lagi di Uni Soviet.

Beberapa dekade kemudian, ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, "pengenalan ekonomi pasar" banyak didiskusikan. Tapi selama 60 tahun sebelumnya Uni Soviet telah sepenuhnya merubah diri. Perubahan substansial terjadi dalam sistem sosio-ekonomi Uni Soviet selama dan setelah era Stalin. Akibatnya, masyarakat Soviet telah menjadi suatu sistem yang mana sosialisme atau bahkan arah menuju sosialisme tidaklah eksis.

Tidak ada negeri yang menempuh jalan ini

Jadi saya pikir "sosialisme melalui ekonomi pasar," yang dicobakan oleh Tiongkok dan Vietnam adalah suatu strategi yang belum pernah dialami oleh negeri lain.

Dalam pidato saya pada pertemuan yang menandakan dirgahayu ke 80 dari PKJ pada bulan Juli lalu, saya berbicara tentang kekuatan motif yang mendorong dunia maju menuju abad ke 21. Dalam pidato itu saya mengutip apa yang sedang dicoba tempuh oleh Tiongkok. Berikut perkataan saya:

"Walaupun Uni Soviet sudah terhapus, proyek sosialisme yang diasosiasikan dengan Lenin tidak hilang. Ada negeri-negeri yang melaksanakan proyek-proyek sosialisme, termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Kuba. 'Sosialisme melalui ekonomi pasar" yang ditempuh oleh negeri-negeri ini adalah tepat dengan apa yang Lenin usulkan namun dibuang oleh Stalin. Ini adalah jalan yang belum pernah ditempuh, jadi akan ada banyak kesulitan yang tak terduga di tengah jalan. Walau begitu saya tidak ragu bahwa hasil dari uji coba ini akan memberikan dampak yang besar terhadap arah yang akan ditempuh dunia dalam abad ke-21."

Apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan jalan ini menuju sosialisme?

Karena ini merupakan isu yang begitu penting, akan ada variasi persoalan teoretik yang perlu dipelajari.

Ijinkan saya berkomentar terhadap dua hal.

Satu adalah persoalan tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat jalan ekonomi pasar sukses sebagai jalan untuk mencapai sosialisme.

Dalam menganalisa seperti apa nantinya jalan "sosialisme melalui ekonomi pasar", Lenin menyatakan dengan detil bahwa ekonominya akan melibatkan kerjasama dan kompetisi antara berbagai sektor: sosialisme, kapitalisme negara, kapitalisme swasta, dan produksi komoditas kecil. Ia juga membuat banyak saran-saran orisinal tentang langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengambil jalan menuju sosialisme ini tanpa harus kembali ke kapitalisme. Saya pikir dalam dunia saat ini kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang disarankan Lenin.

Lenin pertama-tama dan paling utama menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor sosialis melalui kompetisi dalam pasar sehingga ia bisa cukup kuat untuk bisa kompetitif dengan kapitalisme dalam pasar. Dari sudut pandang ini, ia juga menekankan pentingnya belajar sebanyak-banyaknya dari kapitalis di dalam dan luar negeri.

Satu slogan yang dikedepankan Lenin adalah, "untuk menjadi pedagang yang baik, kita harus berdagang secara Eropa."

Ini rupanya menjadi slogan yang berat bagi mereka yang mengeluh, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang di penjara." Lenin bermaksud mengatakan, "Tidak cukup hanya bisa berdagang; kau harus menjadi pebisnis yang lebih mahir daripada pebisnis Eropa."

Slogan lainnya yang diangkat Lenin adalah, "ujilah melalui kompetisi antara perusahaan negara dan perusahaan kapitalis."

Kita di sini harus mencatat bahwa seruan terhadap sektor sosialis untuk "mengalahkan kapitalisme" tidak dibatasi dalam keuntungan-keuntungan ekonomi seperti permasalahan produktifitas dan efisiensi ekonomi.

Lenin menuliskan sebuah artikel yang menyerukan agar jaminan keamanan dalam tempat kerja haruslah sama baiknya dengan yang terbaik dari kapitalisme. Dalam kata lain, slogan Lenin, "Kalahkan kapitalisme," menyertakan juga isu-isu seperti lingkungan hidup dan polusi. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.

Kedua, terkait "komando dataran tinggi" yang memegang kunci bagi ekonomi suatu negeri. Negara harus memiliki kendali yang kuat dalam struktur sosialis agar struktur itu dijadikan arah dalam pengembangan ekonomi. Ketika Lenin mendiskusikan pentingnya "komando dataran tinggi," ia mengacu pada negara sosialis yang mengambil alih sebagian besar alat produksi dalam industri dan transportasi. Saya pikir ini adalah opini yang dipegang Lenin dalam situasi Rusia yang khusus dan waktu yang khusus. Jadi peran dari "komando dataran tinggi" adalah persoalan yang harus diteliti sesuai dengan kondisi historik negeri yang bersangkutan.

Ketiga, menyangkut pertahanan masyarakat dan ekonomi melawan fenomena negatif yang ditimbulkan ekonomi pasar.

Ekonomi pasar, yang anarkis dan kompetitif, adalah seperti hukum rimba, yang menjadi sumber dari lebih tidak amannya jaminan kerja, pengangguran, dan jurang penghasilan sosial. Pasar tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kontradiksi semacam itu hanya dapat dikendalikan melalui layanan kesejahteraan sosial dan kebijakan keamanan sosial lainnya.

Walaupun Lenin tidak memberikan komentar yang signifikan terhadap isu ini setelah diadopsinya NEP, saya hanya hendak menyinggung suatu episode historik yang menarik. Prinsip keamanan sosial yang pertama di dunia dinyatakan dalam suatu deklarasi yang dikeluarkan menyusul Revolusi Oktober oleh pemerintahan Soviet revolusioner. Prinsip-prinsip ini kemudian memberikan pengaruh besar dalam dunia kapitalis dalam arti mereka meletakkan fondasi bagi kendali sosial terhadap efek-efek negatif ekonomi pasar di bawah kapitalisme.

Saya harus menunjukkan bahwa sisi negatif ekonomi psar adalah ia mengangkat sifat tamak dan korupsi. Badan-badan publik diharuskan untuk secara teguh memegang prinsip-prinsip sosialisme, namun bila mereka terkontaminasi oleh beragam jenis korupsi, maka birokratisme dan otokrasi akan berkuasa. Menyadari permasalahan ini, Lenin berulang kali menekankan pentingnya pengawasan dan inspeksi kerakyatan sejalan dengan disiplin diri badan-badan publik. Maka, Lenin dalam tahun-tahun terakhirnya secara khusus menekankan perlunya meningkatkan tingkat budaya rakyat dan memungkinkan tiap individual untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Saya hendak memberikan sepatah kata lagi. Dalam dunia saat ini, isu utama kapitalisme adalah pilihan antara menerima ekonomi pasar sebagai obat penahan sakit atau menempatkan ekonomi pasar di bawah kendali sosial dan demokratik. Secara garis besar, kecenderungan yang memandang ekonomi pasar sebagai sang maha kuasa diwakili dengan jelas oleh administrasi AS Bush, dan seruan untuk kontrol demokratik terhadap ekonomi pasar terlihat manifes dalam banyak negeri-negeri Eropa. Isu ini melibatkan sejumlah isu-isu ekonomi global seperti perusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan kedaulatan ekonomi tiap negeri.

Saya yakin bahwa subyek penelitian penting di masa depan dalam konteks historik adalah untuk membuktikan bahwa negeri-negeri dan sistem-sistem ekonomi mereka yang memperjuangkan sosialisme melalui ekonomi pasar akan mendemonstrasikan superioritas dalam meningkatkan kemajuan sosial.

Akan seperti apakah ekonomi pasar di masa depan?

Hal lain yang hendak saya angkat sebagai subyek studi adalah sesuatu yang lebih teoretik dan menyangkut masa depan. Yakni mengenai nasib dari ekonomi pasar. Ketika kombinasi dari ekonomi terencana dan ekonomi pasar dengan sukses mencapai tujuan sosialisme, akankah ekonomi pasar lenyap atau bertahan?

Saya menyinggung aspek-aspek negatif dari ekonomi pasar, tapi penelitian terhadap ekonomi pasar dari perspektif yang baru saya singgung tadi akan memperjelas bahwa ekonomi pasar memiliki beberapa efek ekonomi penting yang tak dapat digantikan oleh mekanisme atau metode lainnya.

Ambillah contoh fungsi ekonomi pasar dalam menyesuaikan permintaan dan persediaan.
Anda mungkin bisa mengestimasi permintaan sepatu dalam sebuah negeri tanpa harus menggunakan mekanisme pasar. Tapi, kalau sudah mengenai permintaan terhadap tipe atau warna sepatu tertentu, Anda akan diharuskan mengandalkan mekanisme pasar dalam masa yang masih jauh ke depan, bahkan bila Anda menggunakan komputer dengan kinerja tinggi

Begitupun juga, penentuan pasar berguna dalam menilai atau membandingkan produktivitas kerja atau kinerja perusahaan.

Untuk membahas persoalan, "berapa banyak nilai yang diciptakan oleh buruh terampil dibandingkan buruh tak-terampil?", Marx mengatakan bahwa itu diukur oleh mekanisme pasar. Dalam perkataan Marx, nilai semacam itu ditentukan oleh "proses sosial" di belakang produsen. Yang dimaksudkannya adalah bahwa terdapat aspek ini dalam mekanisme pasar.

Sangat berguna untuk menyadari bahwa ekonomi terencana gaya-Soviet berubah menjadi kegagalan total menyangkut hal ini, sebagaimana terlihat jelas dalam laporan yang diberikan Khruschev selama tahun 1950an dan 1960an pada pertemuan Komite Sentral PKUS.

Dalam satu kesempatan, ia menyatakan bahwa di Uni Soviet capaian aktivitas produktif diukur berdasarkan berat produk; memproduksi lampu yang lebih berat dievaluasi sebagai kinerja yang lebih baik; lampu yang lebih berat dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi bagi siapa?"

Dalam kesempatan lain ia berkata: "Kenapa perabotan (furniture) buatan Uni Soviet sangat tidak populer? Itu karena pabrik-pabriknya memproduksi produk-produk yang berat. Perabotan buatan luar negeri lebih ringan dan mudah digunakan. Di negeri kita, capaian produksi sebagian besar mesin diukur berdasarkan berat produksi.

Digunakanlah besi yang jumlahnya dua kali lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh platform mesin yang digunakan; dengan begitu memungkinkan pabrik-pabrik untuk mencapai target, tapi mereka hanya memproduksi produk yang tak dapat digunakan. Kita perlu mendirikan suatu standar ukuran baru bagi tingkat capaian pabrik."

Begitulah tingkat studi standar di Uni Soviet dalam mengevaluasi hasil-hasil ekonomi selama 30 tahun setelah meninggalkan ekonomi pasar.

Kami punya pengalaman menarik terkait isu ini.

Setelah usainya agresi perang AS melawan Vietnam dan perdamaian didirikan kembali di sana, kami mengirimkan sebuah delegasi ke Vietnam untuk mempelajari ekonomi Vietnam dan memberikan saran-saran bagi rekonstruksi ekonomi.

Delegasi tersebut mengunjungi distrik pertanian. Sebagaimana Anda tahu, mereka membudidayakan padi di sawah. Untuk membantu mekanisasi pertanian Vietnam, Uni Soviet telah mengirimkan mesin penanam beras ke Vietnam. Karena merupakan produk ekonomi terencana gaya-Soviet, alat-alat itu sangatlah berat, begitu berat sehingga mereka tenggelam dalam lumpur sawah. Orang-orang Vietnam merasa wajib menggunakan hadiah itu, dan memutuskan untuk menggunakannya dengan meletakkan dua perahu di kedua sisi mesin untuk mencegah tenggelamnya mesin penanam tersebut. Mereka dapat menanam bibit padi tanpa masalah, tapi dua perahu yang digunakan itu menghimpit bibit padi yang baru ditanam. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan mesin tersebut.

Contoh ini menunjukkan betapa susahnya menemukan substitusi terhadap ekonomi pasar sebagai suatu sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi.

Persoalan ini tidak ada dalam benak Marx. Dalam Kapital, Marx menyatakan bahwa konsep nilai berlaku dalam masyarakat komunis. Namun, kita tak bisa pula menggunakan komentar ini untuk berspekulasi bahwa ia berpikiran bahwa ekonomi pasar akan terus berlaku. Bila konsep nilai masih valid, adalah penting untuk memikirkan apakah mungkin konsep nilai bertahan tanpa ekonomi pasar.

Agar konsep nilai menjadi valid dalam masyarakat komunis, harus ada semacam mekanisme untuk mengukur "nilai" kerja dalam posisinya dalam "proses sosial" yang beroperasi di belakang produsen, yakni "ekonomi pasar."

Saya yakin bahwa ini melibatkan persoalan-persoalan teoretik yang belum terpecahkan dalam bidang ini. Ini adalah persoalan yang hanya dapat dituntaskan seiring berlalunya waktu dan terakumulasinya pengalaman praktek di seluruh dunia.

Marx mendasarkan teori sosialisme dan komunismenya dalam kritik ilmiah terhadap masyarakat kapitalis dan menunjukkan bahwa masyarakat kapitalis akan digantikan oleh suatu bentuk masyarakat lainnya sebagai keharusan sejarah. Dalam melakukan itu, Marx menolak tiap upaya untuk menggambar cetak biru mendetil tentang masyarakat masa depan dan lebih membatasi proyeknya untuk menarik keumuman terkait bagaimana masyarakat menciptakan kemajuan. Inilah yang dibahas dalam teori sosialisme dan komunisme. Marx bersikeras mempertahankan pandangan umumnya bahwa persoalan ini harus dielaborasikan oleh generasi masa depan seiring mereka menjalankan aktivitas praktek yang akan mereka akumulasi dan pelajari dari berbagai pengalaman. Lenin menyukai cara pemikiran Marx tersebut dan berkata, "Marx maupun pimpinan revolusi sosialis di masa setelahnya tidak mengkhususkan diri terhadap permasalahan tentang bentuk, cara dan alat dalam menciptakan revolusi."

Saya pikir kita harus camkan bahwa kita adalah protagonis dalam upaya menciptakan masyarakat baru.

Jalan ini memiliki sifat universal.

Sebelum menutup kuliah saya, saya hendak menekankan bahwa "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak sedikit pun terlintas dalam benak Marx; itu lahir dari kebutuhan di lapangan. Saya katakan tadi bahwa ini adalah suatu "tantangan historik baru." Ini juga merupakan tantangan teoretik.

Secara umum, jalan ini menunjukkan sifat universalnya. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa negeri-negeri kapitalis seperti Jepang akan menghadapi isu-isu serupa di masa depan. Ketika pemerintah yang berjuang untuk mencapai sosialisme dalam negeri-negeri ini dan mulai membuat kemajuan terhadap tujuan itu, mereka akan menciptakan sektor sosialis dalam ekonomi pasar. Rasionalitas dan superioritas sektor sosialis akan diuji dalam ekonomi pasar dan akan meningkat peran penting dan keefektivannya. Proses dan bentuk kemajuannya akan berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Walau demikian, jalan dasar "melalui ekonomi pasar untuk sosialisme" akan meluas di banyak negeri.

Saya akan dengan seksama mengikuti upaya dan pengalaman Anda saat ini. Bisa saja terjadi zigzag, sukses, dan kegagalan. Saya akan terus mempelajari apa yang Anda kerjakan seiring dengan masyarakat Jepang pada masa depan yang kami bayangkan. Terimakasih atas perhatian Anda.
-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari http://www.jcp.or.jp/english/jps_weekly/2002-0827-fuwa.html
Diterjemahkan oleh NEFOS.org



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Menyikapi Janji Politisi

Rudi Hartono

PERHELATAN Pemilu 2009 bukan saja akan diramaikan dengan banyaknya parpol yang bertarung, tetapi juga dengan janji-janji politik yang siap dimuntahkan para politisi dan partainya. Tentu tidak menjadi masalah, seandainya janji-janji politik itu dapat diaplikasikan dalam praktek politik kemudian. Akan tetapi, masalah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara janji-janji kampanye dengan prakteknya.
Dalam Pemilu 2009, sudah seharusnya politisi dan partai bersikap lebihwaspada. Beberapa sinyalemen menunjukkan kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap partai dan politisi, terutama di kalangan pemilih berusia muda. Hal itu begitu nyata dari pengalaman Golput yang jumlahnya cukup signifikan di berbagai pilkada di daerah.

Keruwetan problem yang menjerat bangsa ini, demikian pula merajalelanya ketidakpuasan rakyat terhadap situasi ekonomi dan politik sekarang, menuntut partai untuk tak hanya memberikan janji-janji politik. Sebab, seringkali janji-janji tersebut begitu luhur, sehingga tidak sebanding dengan kenyataan partainya.
Di sinilah letak masalanya. Bukannya janji-janji politik tersebut memberikan perubahan nyata, malahan menjadi mimpi-mimpi membosankan bagi rakyat miskin, karena tak pernah teruji prakteknya.
Ketika problem kemandirian nasional terungkap menjadi masalah pokok ketahanan nasional, termasuk ketahanan di bidang ekonomi, beberapa partai-politik berlomba-lomba unjuk kekuatan sebagai kekuatan yang paling pro-kemandirian. Ketika kemiskinan menjadi problem paling mendasar dan menjadi kesulitan terbesar lebih dari separuh rakyat negeri ini, beberapa partai mendemonstrasikan retorika antikemiskinan, layaknya iklan produk komersila di layar TV.
Hal ini menjadi masalah pula dalam pilkada di beberapa daerah. Ketika isu pendidikan dan kesehatan gratis berhasil memupuk suara pemilih, maka berlomba-lombalah para calon kepala daerah memprogramkan pendidikan dan kesehatan gratis. Masalah serius muncul ketika politisi berhasil merebut tampuk kekuasaan, janji pendidikan dan gratis malah tidak diimplementasikan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan keleluasaan partai dan politisi mengumbar janji, termasuk kemudahan berganti baju dan posisi politik. Pertama, ketiadaan atau kekosongan ideologi dalam tradisi partai politik di Indonesia. Sehingga partai tak memiliki pijakan dan arah yang menuntun langkah politik para politisi dan partai dalam memenuhi cita-cita kolektif rakyat.
Satu-satunya faktor pembimbingnya adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, seorang politisi akan dengan mudah merealisasikan tujuan-tujuan pribadinya: mengumpulkan harta, status dan keistimewaan sosial, kepuasan seksual, dan lain sebagainya.
Kedua, tipe demokrasi di Indonesia yang belum melahirkan instrumen kekuasaan rakyat – yang memungkinkan kontrol terhadap janji-janji politik elit politisi – belum ada.
Ketiga, kebudayaan sebagai faktor pembentuk mental masih dipengaruhi oleh feodalisme (patron-klien, primordialism, patronase), sehingga cenderung memaafkan kesalahan-kesalahan elit dan politisi.
Beberapa kelompok masyarakat, terutama gerakan sosial dan mahasiswa, mulai menyodorkan model-model kontrak politik dan kesepakatan dalam bentuk MoU dengan calon legislator ataupun partai politik. Meskipun demikian, cara-cara semacam itu masih tak sanggup menekan penguasa, politisi, dan partai memenuhi janjinya ketika berkuasa.
Penyebabnya, kontrak politik terkadang dibuat sepihak, tertutup, dan tak diketahui oleh massa luas. Sehingga faktor mobilisasi massa, baik pada saat pembuatan kesepakatan politik maupun pada saat penagihan, menjadi faktor yang cukup penting.
Selain itu, harus diupayakan pembangunan institusi kekuasaan dari bawah, yang memungkinkan rakyat memberikan kontrol terhadap kekuasaan. Model-model demokrasi partisipatif, atau bentuk-bentuk pengorganisasi komunitas akan menjadi instrumen kekuasaan dari bawah.
Jika politisi dan partai yang membangun kekuasaan tidak tanggap terhadap tuntutan dari bawah, terutama menyoal janji-janji politiknya, maka kekuasaan politisi dan partai yang berada pada krisis legitimasi, dan akan terus membusuk. Kekuasaan tidak akan efektif berjalan tanpa dukungan rakyat luas.
Gerakan sosial-radikal, partai-partai politik kerakyatan, serikat buruh, dan organisasi-organisa si komunitas, yang memiliki pijakan ideologi yang lebih jelas, harus memikirkan cara-cara mengambil peran besar dalam sistem politik sekarang. Eksistensi kelompok ini akan menjadi pengelompokan ideologis yang akan mewarnai politik dan menggusur tradisi lama secara perlahan.
Karena cukup penting bagi organisasi-organisasi tersebut, sebelum berbicara kekuasaan, harus memupuk dukungan dari seluruh sektor rakyat, golongan, dan lapisan social, terutama kelas menengah dan bawah.
Penulis adalah Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS) Jakarta

Artikel ini diambil di : http://pemilu.inilah.com



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Pengusaha, Industri Nasional, dan Hak Angket

Oleh: RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

A nation agains its own principle will never stand.
(Sebuah bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan mampu bertahan)
….Bung Karno, Presiden RI

Kenaikan harga BBM telah melahirkan banyak masalah. Tidak terkecuali sektor perekonomian rakyat miskin, tetapi industri nasional pun kena imbas dari kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui, sektor industri merupakan tempat bergantungnya hidup pekerja dan pengusaha (majikan). Jika terjadi kelesuan terhadap sektor ini, maka imbasnya bisa merambat luas, hingga pada fundamental ekonomi Indonesia. maka kita patut berbangga dengan adanya geliat penguasaha nasional yang berupaya membangun dan memperkuat industri dalam negeri.

Problemnya adalah ketahanan energi. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak punya rumusan tentang ketahanan energi nasional dan langkah-langkah antisipasi terhadap gejolak krisis energi yang melanda dunia. Hal ini begitu mengecewakan, mengingat Indonesia adalah negara penghasil minyak dunia dan bergabung dengan OPEC sejak tahun 1962. Indonesia yang kaya raya ini memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi (basin), dimana baru 36 yang telah dieksplorasi; dalam cekungan itu terdapat 77 milyar barel minyak bumi dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Potensi cadangan migas Indonesia sebenarnya pun cukup besar; ada 9.67 milyar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Dengan kenyataan itu, rasanya mustahil jikalau Industri nasional menderita akibat pasokan energi yang susah diakses. Kenaikan harga BBM telah memukul Industri nasional disamping pukulan lain, seperti penyelundupan, pungutan liar, tidak adanya proteksi Industri dasar/strategis, lemahnya dukungan permodalan, dan lain-lain.

Pengaruh Kenaikan harga BBM terhadap sektor Industri
Pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor industri tak ditutupi oleh pemerintah. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, departemen yang dipimpinnya telah melakukan revisi terhadap target pertumbuhan sektor industri, dari 6% pada 2008 menjadi 5%. Revisi pertumbuhan sektor industri juga disampaikan International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Menurut ISIC, industri makanan, minuman, dan tembakau yang proyeksi 2008 sekitar 5,27% direvisi menjadi 3,18%. Tekstil, barang kulit, dan alas kaki semula diproyeksikan 0,33% menjadi -2,30%, barang kayu dan hasil hutan tetap -0,06, kertas dan barang cetakan dari 5,88% menjadi 3.90%, pupuk dan barang dari karet semula 5,99% menjadi 1,15%. Sementara untuk semen dan bahan galian non-logam dari 3,90 menjadi -1,50%. Untuk industri logam dasar, besi, dan baja semula 1,92% menjadi 3,10%, dan industri barang lainnya semula 0,99% menjadi -3%.

Kenaikan harga menyerang Industri dari berbagai sisi; pertama, menaikkan biaya produksi untuk pengadaan bahan baku, biaya transfortasi dan distribusi, dan biaya-biaya lainnya yang menyangkut keberlangsungan produksi. Kedua, jatuhnya daya beli rakyat, tidak ada kesesuaian antara penerimaan dalam bentuk upah real dengan kenaikan harga-harga barang. Kejatuhan daya beli konsumen akan mendorong market menjadi lesu terhadap pada kapasitas terpasang produksi manufaktur. Bersamaan dengan itu, komponen upah merupakan hal yang susah untuk diutak-atik, karena posisi upah sekarang benar-benar sudah pada batas paling minimum dan tidak berbanding lurus dengan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hak Angket dan Policy Energi Pemerintah
Hak angket telah menebar harapan, yang bukan saja kepada pihak yang tidak menghendaki kenaikan harga BBM, tetapi juga kepada seluruh pihak yang menghendaki “buka-bukaan” soal kebijakan energi pemerintahan sekarang. Penguasaan asing terhadap sektor migas Indonesia telah menyempitkan akses pengusaha nasional dan industri dalam negeri terhadap cadangan energi murah. Hal itu menjadi penting, mengingat industri didalam negeri barulah pada taraf pengembangan, belum bisa dipersaingkan dengan kapasitas dan kesanggupan industri yang dimiliki oleh negara-negara maju. Jadinya, isu ketahanan energi dan kemandirian ekonomi nasional menjadi isu yang begitu sensitif dengan kelansungan Industri nasional.

Hak angket telah menjadi lapangan pertempuran dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk kemandirian ekonomi dan kepentingan asing yang dititipkan kepada partai-partai yang menyepakati kenaikan harga BBM. hak angket tentu bukan hanya lapangan pertempuran bagi anggota parlemen dan partai-partai, tetapi juga menjadi lapangan pertempuran seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, pelaku ekonomi yang punya kepentingan terhadap “ketahanan energi”, termasuk pengusaha nasional.

Bertitik-tolak dari hal tersebut, maka posisi pengusaha terhadap hak angket adalah sebagai kekuatan penekan, yang menghendaki hak angket bermuara pada; diakhirnya “policy” energi pro asing, kemudian digantikan dengan “konsep ketahanan energi nasional” yang memihak kepada kepentingan kaum industrialis di dalam negeri.



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Menggagas Republik "Kedua"

Oleh : Rudi Hartono
“Revolusi Indonesia belum selesai”, seru Bung Karno, hal tersebut untuk menunjukkan, bahwa proses perjuangan seluruh kekuatan nasional untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bebas, mandiri, berdaulat---meminjam slogan Tan Malaka; Merdeka 100%--belumlah tuntas. Kita belum pernah mengelolah dan menjalankan ekonomi kita dengan betul-betul bebas; Rakyat Indonesia belum pernah menikmati kekayaan alamnya, berupa minyak, gas, batubara, mineral, hasil hutan, dan banyak lagi. Jika yang dimaksud bebas dan merdeka adalah kesetaraan dan persamaan antara bangsa-bangsa di dunia, maka kemerdekaan dan kebebasan itu belum eksis dalam tata-hubungan antara bangsa-bangsa saat ini, termasuk Indonesia.


Republik Indonesia, yang kini menjadi label dari (kurang-lebih) 250 juta manusia yang mendiami kawasan dari sabang sampai merauke, tidak memiliki “independesi” dalam menjalankan politik, ekonomi dan kebudayaannya sendiri. Meskipun berlimpah kekayaan alamnya, begitu besar sumber daya manusianya, dan sangat strategis posisinya dalam perdagangan dan perekonomian Internasional, sekitar separuh penduduknya disebutkan miskin (49,5%, versi Bank Dunia); sekitar 40% dari angkatan kerjanya menganggur; sekitar 14 juta penduduknya masih buta huruf; kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar terjadi dimana-mana, dan pemerintah tak sanggup berbuat apapun. Inikah kemerdekaan yang kita rayakan tiap tanggal 17 Agustus itu?

Basis Kelahiran Republik Kedua

Republik pertama mengacu kepada republik yang dilahirkan oleh revolusi nasional 1945, sebuah republik yang digagas dan diperjuangkan secara mati-matian oleh para pahlawan pembebasan nasional. Bung Karno, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Syahrir, adalah sedikit dari sekian banyak tokoh yang melahirkan republik pertama ini. Beban berat berada dipundak tokoh-tokoh tersebut; struktur ekonomi-politik yang sudah begitu matang dan dipelihara oleh kolonialisme sekitar 300 tahun. Dengan tertatih-tatih, republik yang baru mencoba melepaskan diri dari segala bentuk kekangan dan mentalitas warisan kolonialisme.

Perjuangan tak kenal ampun Republik Pertama menyempurnakan Indonesia merdeka tidak tuntas. Kerja membangun Indonesia yang betul-betul merdeka; berdikari dibidang ekonomi, mandiri dibidang politik, dan berkepribadian dalam lapangan budaya, diinterupsi dan dihancur-leburkan oleh sebuah suksesi berdarah-darah. Kekuasan baru berkehendak mengembalikan jalan Indonesia kepada neokolonialisme, imperialisme. Orde baru tidak membangun sebuah republik, tapi hanya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kuli, dan kuli diantara bangsa-bangsa. Nasionalisme yang dikibarkan Orde Baru bukan nasionalisme Indonesia Merdeka, melainkan nasionalisme yang memelihara kepatuhan dan ketundukan seluruh rakyat, dengan todongan senjata dan “genosida”, agar tidak mengancam kekuasaannya. Proyek yang disokong oleh imperialisme masih terus berjalan hingga kini, bahkan semakin intensif dan sukses. Pemerintahan yang berkuasa adalah benar-benar pemerintahan yang bermental “inlander”. Ekonomi yang berjalan benar-benar bertujuan untuk memenuhi kerakusan kapitalis asing, dan menyingkirkan kepentingan seluruh rakyat.

Desakan imperialisme telah mengoyak-ngoyak ekonomi nasional; menjarah kekayaan alam dan sumber materialnya, menjadikan tenaga kerja Indonesia tidak produktif dan dibayar murah, dan 250 juta rakyat Indonesia betul-betul merupakan pasar bagi produk mereka. Desakan ini melahirkan perlawanan balik. Setidaknya ada tiga komponen bangsa ini, yang sedang berjuang melawan serbuan tersebut, yakni kaum nasionalis, agamais, dan kaum sosialis. Kelompok ini begitu heterogen dan masih berserakan. Mereka merupakan sangat minoritas di parlemen, begitu terkucilkan dipartai-partai, terisolasi dalam kalangan akademisi; tapi mereka menyesaki jalan-jalan dengan aksi-aksi massa, mereka menyesaki pemukiman kumuh, desa-desa, pabrik-pabrik, dan teritori-teritoti miskin. Tiga komponen bangsa ini---nasionalis, agamais, dan sosialis—yang menentang dominasi asing dengan berbagai cara, merupakan embrio dari kekuatan Indonesia baru: Republik Kedua
.
Gagasan Republik Kedua

Harus ada gagasan baru, yang menghimpun seluruh kekuatan nasional; nasionalis, agamais, dan sosialis, dalam menentang dan menghentikan serbuan ekonomi Negara-negara maju, seperti AS, Eropa, Jepang, China, dan lain-lain. Menghentikan serbuan asing, harus dengan memperkuat “kedaulatan nasional”. Memperkuat Negara nasional bukan berarti menegakkan superioritas Negara terhadap rakyat, tetapi menjadikan Negara sebagai benteng yang melindungi kepentingan rakyat. Neoliberalisme menyingkirkan peran Negara dalam kehidupan ekonomi, pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan), serta konflik antara masyarakat versus korporasi. Gagasan baru akan melakukan sebaliknya; Negara akan mengintervensi mekanisme pasar, mengorientasikan produksi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, dan melindungi rakyat dari kemiskinan, pengangguran, dan “kekerasan politik”.

Gagasan Republik kedua menuntut kepemimpinan nasional yang baru, yang berwatak berani dan progressif berhadapan dengan kepentingan asing. Bentuk-bentuk kekuasaan lama; UU berbau neoliberal, sistem politik oligarkhis, dan korupsi yang merajalela, harus dilikuidasi dan digantikan dengan bangunan yang sama sekali baru.



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Mengharapkan Presiden Pro-Rakyat

Oleh : AJ Susmana

Tak hanya jumlah Partai yang semarak di Pemilu 2009, Puluhan Calon Presiden pun ikut menyemarakkan Pemilu ketiga di masa reformasi ini. Ada stok lama ada pula stok baru; baik berpartai atau pun hanya bermodal keberanian dan ketenaran. Puluhan calon presiden 2009 itu yang setidaknya sudah meramaikan media massa adalah Megawati, Gusdur, Jusup Kalla, Soesilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan, Agung Laksono, Wiranto, Sutiyoso, Prabowo, Soetrisno Bachir, Din Syamsuddin dan masih ada beberapa lagi seperti Rizal Ramli, Dita Indah Sari pun termasuk Fajroel Rachman yang sedang berjuang melalui jalur perseorangan.

Jauh-jauh hari sebelum gong permulaan pemilu 2009 ditabuh, para capres sudah berusaha memperkenalkan diri ke massa; dilengkapi dengan iklan kampanye dan jargon-jargonnya; via media cetak maupun elektronik yang biaya kampanyenya pasti tak terjangkau oleh calon-calon presiden yang tak bermodal besar seperti Dita Indah Sari, misalnya.

Debat soal kelayakan calon presiden pun muncul, baik di panggung parlemen maupun di luar parlemen. Sayangnya debat kelayakan capres ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk memuluskan capresnya masing-masing dan menghalangi majunya capres lawan. Akibatnya yang tampak adalah situasi jegal-menjegal yang tidak fair seperti permainan bola yang tak menonjolkan seni bermain bola. Yang penting lawan diganjal dulu atau dijatuhkan dulu sebelum bermain.

Karena itu pula kelihatan betul bagaimana kriteria capres yang diajukan selalu mengarah pada individu capres tertentu. Misalnya soal latar belakang pendidikan: harus sarjana atau tidak harus, tentu mengarah ke Megawati, putri Bung Karno yang memang tidak sarjana. Padahal banyak terbukti dalam sejarah, yang tidak bergelar sarjana pun dapat memimpin bangsa dengan baik. Tidak perlu contoh karena pembaca dapat menyebutkan sendiri. Soal kesehatan, tentu mengarah ke Gusdur yang dalam berjalan harus dituntun dan dipandu. Padahal, Jendral Soedirman yang berjuang gerilya saja kemana-mana juga harus ditandu dan di beberapa negara, orang cacat, termasuk yang buta sudah bisa dipercaya untuk memimpin. Misalnya David Alexander Paterson, Gubernur Negara Bagian New York yang dilantik pada tahun ini untuk menggantikan Eliot Spitzer yang tersandung skandal seks.

Masih soal kriteria capres, soal usia pun mulai digugat. Kaum tua, yang berusia di atas 60-an dianggap tak layak menjadi presiden lagi di tengah krisis bangsa yang akut. Kaum tua pun dianggap lamban dan konservatif dalam menghadapi perubahan jaman. Bangsa dianggap lebih akan selamat bila dipimpin kaum muda, yang secara historis perjuangan kemerdekaan nasional, kaum muda memimpin ini menemukan landasannya. Kaum muda pun dipatok dalam soal umur, bukan dalam soal semangat, yakni di bawah lima puluh tahun atau berusia empat puluh tahunan.

PKS pun tampak menyambut dan mendorong arus munculnya kepemimpinan kaum muda dalam makna biologis ini. Tifatul Sembiring, Presiden PKS menyatakan agar tokoh-tokoh tua tidak maju. Menurut, Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS, partainya memang bulat akan mencalonkan presiden yang berusia di bawah lima puluh tahun. Walau undang-undang tidak membatasi umur maksimum capres, tentu saja wacana ini membuat gerah kaum tua yang berumur 50 tahun ke atas. Jusup Kalla pun dalam suatu kesempatan meminta agar kaum muda tidak hanya minta jatah, tapi juga berjuang untuk itu. Menanggapi pernyataan Tifatul sembiring, Megawati pun meminta Tifatul untuk maju berkompetisi, pun calon lain bahkan dari jalur perseorangan. Sukardi Rinakit menganggap tokoh-tokoh tua dalam pemilu 2009 berada dalam tikungan terakhir. Bila gagal dalam pemilu 2009, lebih baik berpikir di jalur lain dalam soal pengabdian pada bangsa.

Perdebatan-perdebatan soal kriteria capres 2009 di atas memang tak substansial bila diletakkan dalam banyaknya problem yang dihadapi rakyat Indonesia. Umur, Latar Belakang Pendidikan, Kelayakan Jasmani, jenis kelamin bahkan...bila diperdebatkan justru hanya akan menghabiskan waktu dan energi, baik psikhis maupun fisik. Itu pun justru tak dapat menyentuh persoalan pokok rakyat Indonesia. Dalam soal pembangunan kesadaran politik, juga tak mendidik. Lebih baik perdebatan antar calon presiden yang akan maju dalam kompetisi pemilu 2009, sudah mulai mengarah pada soal program dan jalan keluar untuk krisis yang melanda bangsa.

Dengan demikian rakyat yang akan memilih calon-calonnya pun mulai dapat mempelajari program dan jalan keluar apa yang ditawarkan para capres agar bangsa ini bisa keluar dari krisis. Dengan demikian rakyat pun dapat belajar dengan baik tentang politik dari para capres dan dapat menilai lantas memilih presiden pro rakyat yang memang selalu diharapkan.



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Perempuan dalam Pemilu 2009

Oleh: Ulfa ilyas
Momentum pemilihan umum atau pemilu 2009 sudah semakin mendekat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru saja mengumumkan 34 partai kontestan pemilu 2009. Ada 16 partai lama dan 18 partai baru. Sebelumnya, proses pemilu 2009 diramaikan dengan tuntutan berbagai kelompok perempuan (baik di parlemen maupun ekstra-parlementer), untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lewat kuota 30 %. Selain itu, di berbagai proses pemilihan kepala daerah, tidak sedikit kaum perempuan terlibat dalam pertarungan electoral, meskipun banyak yang berakhir dengan kekalahan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi hal yang tak ditawar-tawar lagi. Tapi, fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik masih begitu rendah. Di parlemen misalnya, hanya 10%, sedangkan di jabatan politik, macam gubernur, bupati, dan camat prosentasenya lebih rendah lagi.


Lapangan Politik Perjuangan Perempuan
Pemilu 2009 akan menjadi lahan uji bagi keseriusan partai politik dan mayoritas pengambil kebijakan terhadap keterwakilan perempuan. Ini tidak berarti perempuan menjadi “pengemis” terhadap sebuah keterbukaan ruang bagi mereka, tapi beban yang berlipat yang ditimpakan kepadanya mengharuskan mereka mendapatkan dukungan nyata.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriakis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Perjuangan politik bukanlah medan baru dalam sejarah pembebasan perempuan di Indonesia. Ruang ini semenjak lama –terlebih setelah diberangusnya organisasi perempuan ditahun 1965/66—menjadi sangat susah untuk dimanfaatkan oleh perempuan. Mereka terkadang masih diperlakukan sebagai “tamu asing” dalam rumah yang bernama “politik”.

Ada kemenangan kecil dalam arena kontestasi 2009, sebuah regulasi yang mensyaratkan kepengurusan 30 % perempuan dalam jabatan kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif dari partai politik. Regulasi itu memperbesar proporsi perempuan dalam komposisi pengambilan keputusan partai dan komposisi pencalonan legislatif dalam pemilu. Jika sebelumnya banyak perempuan yang terjegal dalam pencalonan karena ditaruh di nomor buntut, maka di dalam pemilu mendatang ruang perempuan bertarung dengan calon lain semakin terbuka. Persoalannya adalah proporsi keterwakilan yang besar tanpa adanya pendidikan politik maju, akan susah diharapkan menjadi kekuatan yang berkarakter ”feminisme” dalam arena pemilu. Perempuan yang kurang peka dengan problem sektoralnya, akan menjadi pembuntut politik lama atau diombang-ambingkan oleh proses politik yang berlangsung.

Perempuan Bertarung
Pemilu 2009 menjadi arena menentukan bagi segi-segi perjuangan perempuan; perjuangan menghapuskan diskriminasi gender, kekerasan, perdagangan perempuan, politik upah murah dan kondisi kerja yang memprihatinkan, peraturan-peraturan politik yang berbau membatasi hak-hak kaum perempuan, dan sebagainya. Tidak ada pilihan lain, kandidat-kandidat perempuan dari berbagai macam partai seharusnya menyusun hal di atas menjadi agenda bersama, yang bisa menjadi platform perjuangan perempuan dalam arena pemilu, untuk menyatukan semua perempuan dari berbagai spectrum yang ada.

Ada beberapa tantangan bagi perempuan dalam bertarung di pemilu mendatang, yakni; pertama mayoritas partai-partai yang ikut dalam kompetisi pemilu merupakan partai-partai lama, kalaupun ada 18 partai baru, tetapi tindakan politiknya mengikuti pola lama ataupun komposisi dewan pengurusnya berisikan kekuatan lama. Ini merupakan jebakan politik jika perempuan tidak merumuskan bentuk politik berbeda dan program-program yang berbasiskan kepentingan konstituen.
Kedua, tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik; parlemen, partai-partai, maupun sistem pemilu semakin menciut. Persentase golongan putih atau golput terus saja meningkat di berbagai pengalaman pemilihan kepala daerah.
Ketiga, kemampun dan keahlian kandidat perempuan untuk menempati posisinya. Umumnya posisi-posisi pencalonan anggota legislatif dan pengusungan calon direbut oleh perempuan dari kelas menengah ke atas, sangat jarang yang jatuh ke bawah (bahkan belum ada). Pada umumnya, meskipun lapisan sosial ini memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, akan tetapi biasanya kurang peka dan kurang terikat secara organik dengan massa perempuan di akar rumput.
Sehingga, menjelang pemilu 2009, seluruh kelompok perempuan dan kandidat (calon legislatif) perempuan dari berbagai latarbelakang politik perlu berkumpul bareng untuk merumuskan program dan aksi bersama. Hal ini akan menjadi warna politik kaum perempuan dalam pemilu mendatang.
*tulisan ini pernah dimuat di MEDIA BERSAMA
Ulfa Ilyas, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.



Read More>> PEREMPUAN KIRI, Media Alternative