PEREMPUAN KIRI, Media Alternative

Refleksi HUT Kemerdekaan (3): Kaum Miskin Perkotaan Terus Terpinggirkan

2009-08-16T22:48:00.000-07:00

SEPERTI yang dicatat Pramoedya, berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus itu, maka jangan lupakan peranan para rakyat miskin kota dan para preman senen.

Mereka itu, kata Pram, menjadi penyokong revolusi kemerdekaan dan pembela kemerdekaan pada masa awal, diantaranya peristiwa pembacaan proklamasi dan rapat akbar di lapangan Ikada, Jakarta.

Akan tetapi, walaupuan rakyat miskin kota punya peranan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini, tapi mereka tetap menjadi "pengecualian" dalam menikmati hasil-hasil dari kemerdekaan. Sekarang ini, rakyat miskin indonesia masih merupakan kelas sosial terpinggirkan di republik ini, dan mereka tidak diberi hak dan akses apapun terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam kurun 46 tahun paska kemerdekaan, gambaran kesulitan ekonomi dan diskriminasi politik, masih menggeluti sebagian besar rakyat di negeri ini, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Di perkotaan, kemiskinan menjangkiti sebagian besar dari populasi, utamanya sektor-sektor sosial yang terkesampingkan oleh industrialisasi; pekerja sektor informal, penganggur, pengemis, tuna wisma, dan sebagainya.

Sementara itu, di pedesaan, tingkat kemiskinan dipacu oleh kehancuran tenaga produktif di pedesaan, utamanya sektor pertanian.

Jika mengacu kepada angka-angka, maka ditemukan angka kemiskinan rakyat Indonesia yang masih cukup tinggi. Menurut BPS, pada tahun 2009, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40 juta (18,2%). Sementara itu, jika mengacu pada kriteria Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 60%.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ikhsan Modjo mengatakan, tingkat kemiskinan transien dengan pendapatan Rp 220 ribu-500 ribu perbulan, telah mencapai 50% dari total penduduk.

Di perkotaan, de-industrialisasi telah mendorong peningkatan jumlah orang miskin dan memperluas pengangguran. Saat ini, percepatan de-industialisasi sektor manufaktur, baik tekstil, garment, makanan, dan sebagainya, sudah mencapai pertumbuhan negatif sebesar 3,7%. Selain itu, sektor ritel modern dan ritel tradisional juga terus terpukul oleh peritel asing, sehingga menyebabkan jatuhnya pangsa pasar produk di dalam negeri, serta gelombang PHK yang tak berujung.

Situasi ini, bagaimanapun, berkontribusi pada penggemukkan sektor informal. Menurut catatan kami, jumlah pekerja sektor informal telah meningkat dari 68% pada tahun 2005 menjadi 73% pada tahun 2008. Artinya, sebagian besar rakyat atau penduduk di negeri ini tidak punya pendapatan tetap, dan terancam secara ekonomis.

Semenjak kemerdekaan, dan terutama setelah rejim orde baru hingga sekarang, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, masih sangat rendah. Di bidang perumahan, pada tahun 2004, masih ada sekitar 32,3% rakyat Indonesia yang belum punya rumah atau hunian yang layak. Selanjutnya, pemenuhan air bersih untuk rakyat juga masih terpuruk, sebab masih ada 119 juta orang yang belum dapat mengakses air bersih.

Di bidang pendidikan, seiring dengan nafsu "buas" pemerintah untuk menempatkan pendidikan pada mekanisme pasar, jumlah putus sekolah terus meningkat. Pada tahun 2007, mengutip data Komnas Perlindungan Anak (PA), jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta jiwa. Sementara pada tahun 2009, angka ini sudah meningkat menjadi 13 juta jiwa. Ini belum ditambahkan dengan jumlah pelajar yang tertolak atau kehilangan kesempatan belajar di perguruan tinggi, sebab keputusan pemerintah memprivatisasi universitas/perguruan tinggi.

Sementara itu, kondisi serupa juga dirasakan rakyat di bidang kesehatan. Sejauh ini, akses sebagian besar rakyat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Meskipun faktor kesehatan dipandang penting bagi pembangunan, tapi anggaran kesehatan tidak pernah melampaui 3% dari total APBN.

Apalagi, persoalan kesehatan rakyat kini berhadapan dengan upaya liberalisasi, yaitu usaha melemparkan pelayanan kesehatan sebagai komoditi yang diperjual-belikan. Akibatnya, hanya mereka yang punya duit yang bisa membeli pelayanan kesehatan, sementara orang miskin ditolak atau diusir rumah sakit.

Dari gambaran diatas, sebetulnya, ini baru mewakili sebagian kecil dari persoalan yang dialami oleh rakyat miskin, disamping persoalan penggusuran, diskriminasi politik, dan persoalan-persoalan lainnya.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), sebuah organisasi gerakan rakyat miskin yang concern mengadvokasi pemenuhan hak dasar rakyat miskin seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya, mengakui bahwa rakyat miskin masih merupakan warga negara kelas dua di negeri merdeka ini. Buktinya, kata mereka, belum pernah sedikitpun pemerintah atau otoritas resmi mau mendengar keluhan rakyat miskin.

Dika Muhammad MN, pengurus DPN Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), mengatakan, secara umum rakyat miskin di Indonesia belum pernah merasakan kemerdekaan. Pasalnya, menurut dia, persoalan-persoalan mendasar sekalipun, yang seharusnya menjadi kewajiban negara menurut konstitusi, belum pernah terlaksana dengan baik; pendidikan belum merata, akses kesehatan masih buruk, lapangan kerja tidak tersedia, kebutuhan pokok semakin mahal, dan sebagainya.

Sekarang ini, kegagalan negara ini bertambah berkali-kali lipat, sebab rejim yang berkuasa selalu mengadopsi kebijakan neoliberalisme. kebijakan neoliberal ini, yang dituding oleh banyak kalangan, sebagai biang kerok dari meluasnya kemiskinan rakyat, melebarnya kesenjangan ekonomi, bertambahnya pengangguran, dan sebagainya.

Di bawah neoliberal, seluruh faktor-faktor pendukung kesejahteraan rakyat dicabut atau dipangkas, diantaranya pencabutan subsidi sosial, privatisasi perusahaan publik dan layanan publik yang bersifat sosial, dan penghapusan konsep barang publik atau hajat hidup orang banyak. Akibatnya, sektor masyarat yang punya kemampuan ekonomi dan pendapatan lebih rendah, akan kesulitan mendapatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Disebabkan dukungan pemerintah terhadap anjuran dan kebijakan IMF dan Bank Dunia, melalui sebuah paket kebijakan struktural (SAP), yang memaksakan restrukturisasi perekonomian negara dunia ketiga, sehingga terjadi kehancuran sektor pertanian, PHK besar-besaran, penutupan pabrik, dan kejatuhan tingkat kesejahteraan ekstrem.

Untuk itu, Dika Muhammad menilai, kebutuhan sekarang ini adalah pengorganisasian rakyat miskin Indonesia, yang bukan saja untuk mempertahankan standar kehidupan mereka dari rongrongan neoliberalisme, tapi juga mendesakkan sebuah aksi atau gerakan politik bersama.

Bagi Dika Muhammad, kaum miskin perlu menggelorakan kembali semangat revolusi kemerdekaan di dalam sanubari mereka, sebagai kondisi awal untuk merebut kembali kemerdekaan yang disalah-gunakan oleh para elit. Tidak ada pilihan lain, rakyat miskin harus menjadi motor utama dalam gerakan pembebasan nasional, untuk menghentikan neoliberalisme dan imperialisme.

RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

Tulisan ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=44

Refleksi HUT Kemerdekaan (2) : Kaum Tani dan Belenggu Penjajahan Baru

2009-08-16T22:40:00.000-07:00

KETIKA semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 sedang bergema, sejumlah petani di Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, justru berjuang mati-matian mempertahankan tanah mereka, yang diklaim dan hendak dikuasai oleh PT Pertanian Nusantara (PTPN). Dalam kejadian itu, puluhan petani terluka tertembak oleh peluru polisi, sebuah aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat.

Di tempat lain, dua orang aktifis petani sedang di adili oleh Pengadilan Negeri Bangkinan, pengadilan resmi negeri ini, hanya karena mereka mempertahankan tanahnya dari keserakahan perusahaan swasta. Selain itu, ada 75 petani dari dusun Suluk Bongkal, bengkalis, yang juga berhadapan dengan persidangan pengadilan republik ini. Mereka dituduh sebagap penyerobot, padahal mereka sudah menguasai tahan itu sudah beratus-ratus tahun. Sialnya, banyak diantara para petani ini didakwa berdasarkan KUHP, yang jelas masih warisan kolonial itu.

Ini hanya contoh kecil. Di berbagai tempat di negeri ini, para petani berhadapan dengan todongan senjata yang mereka subsidi lewat pajak mereka sendiri, dan dikokang oleh mereka-mereka yang berkewarga negaraan sama dengan mereka. Sungguh menyedihkan.

Menurut catatan BPN, data sengketa agraria tahun 2006 berjumlah 1423 kasus, sedangkan konflik berjumlah 322 kasus, perkara 1065 kasus. Sehingga total kasus adalah 2810 kasus. Setelah diverifikasi kembali data tahun 2007: jumlah sengketa menjadi 4581 kasus, konflik berjumlah 858 kasus, dan perkara 2052 kasus sehingga total kasus menjadi 7491 kasus.

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik yang bersifat struktural sampai dengan tahun 2001 saja telah mencapai 1753 (Jauh lebih besar dari 858 yang dikategorikan konflik oleh BPN tahun 2007) dan terjadi di 2834 desa/kelurahan, 1.355 kecamatan di 286 daerah Kabupaten/Kota, dengan mempersengketakan tanah seluas 10.892.203 ha dan mengakibatkan 1.189.482 KK menjadi korban.

Di bawah Orde Baru, pemberian konsesi berupa HGU dimaksudkan untuk memfasilitasi bisnis kroni dan pihak swasta lainnya. Bahkan, di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), misalnya, sebagian besar direksi dan komisaris perusahaan ini adalah mantan pejabat tinggi dan kroni rejim orde baru.

Sekarang ini, seiring dengan proses liberalisasi ekonomi yang kian massif, proses perampasan tanah milik rakyat semakin meningkat. Pada kenyataannya, perusahaan raksasa dari berbagai penjuru dunia turut berebut tanah milik petani dan sumber daya lainnya, untuk memperkuat kerajaan bisnisnya.

Sialnya, pemerintah tidak berdiri untuk melindungi kepemilikan tahan milik petani, tapi justru memberi legitimasi politik, berupa Undang-undang, bagi pemodal untuk mempermudah proses pencaplokan ini. Lengkap sudah persekongkolan antara penjajah berambut pirang dan berambut hitam di negeri ini.

Penderitaan petani belum berakhir di sini. Jika ditelusuri dengan baik, diketahui bahwa kesejahteraan para petani kian merosot. Untuk diketahui, saat ini sekitar 70% rakyat miskin di Indonesia adalah petani.

problem ketimpangan kepemilikan tanah. Sensus pertanian tahun 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani dengan kepemilikan tanah di bawah 0,5 hektar, baik pemilik tanah sendiri maupun menyewa, telah meningkat 2,6% pertahun, dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003).

Pada 1995, jumlah petani tuna-lahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999).

Di samping itu, petani Indonesia harus berhadapan dengan gempuran sistim neoliberalisme. Beberapa tahun terakhir, pemerintah begitu aktif mempromosikan perdagangan bebas dan penghapusan tarif produk pertanian, serta penghapusan segala bentuk proteksi terhadap petani di negeri berkembang.

Dengan penduduk sekitar 220 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar sangat menggiurkan bagi produk pertanian negara maju. Sekarang ini, pemerintah lebih banyak mengimpor produk pertaniannya, diantaranya beras, kedelai, dan sebagainya. disamping itu, kandungan impor daging sudah mencapai 30%, sementara impor untuk kebutuhan konsumsi susu sudah mencapai 70%.

Untuk urusan kedelai, kondisinya lebih parah. Sebagian besar kebutuhan kedelai nasional, yang rakyat banyak mengonsumsinya dalam bentuk tahu-tempe, harus pula diimpor. Tahun lalu, misalnya, petani kedelai lokal hanya mampu memproduksi 745.000 ton kedelai. Sedangkan kebutuhan nasional mencapai 2 juta ton. Sisanya mau tak mau mesti mengimpor. Kedelai impor ini sekitar 80%-nya berasal dari Amerika Serikat. Tahun lalu, negara adidaya itu mengekspor 980.000 ton kedelai ke Indonesia.

Ketika pemerintah SBY begitu riuh berkampanye soal "swasembada beras", kaum tani di Indonesia sedang merintih akibat tirani pasar bebas. Tekanan pasar yang begitu kuat tidak hanya menyulitkan petani memperoleh akses modal, pupuk, teknologi produksi, tetapi juga menghancurkan pasar di dalam negeri.

Sementara itu, sistim irigasi sebagai penunjang pokok dalam memacu produksi pertanian berada dalam kondisi buruk. Setidaknya, berdasarkan data, terdapat 80% sistim irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jika benar, berarti klaim pemerintah bahwa sistim irigasi menunjang produksi pertanian adalah bohong. Dan memang demikian faktanya. Menurut Andreas Maryoto, seperti yang ditulis Kompas edisi 24 februari 09, ketersediaan air bagi pertanian bukan karena faktor irigasi yang baik, melainkan karena faktor cuaca pada musim kemarau yang cenderung basah seperti pernah terjadi pada 2003.

Bukti kebohongan "swasembada beras" pun nampak dengan jelas, seperti jatuhnya kesejahteraan kaum tani, mahalnya harga pangan di pasar, dan kekurangan pangan di berbagai daerah. Jika kita surplus pangan, kenapa Pada 2007 terdapat 4,1 juta balita yang mengalami malnutrisi, sebanyak 3,38 juta mengalami gizi kurang, dan 755.000 dengan risiko gizi buruk (sumber, Depkes). Jadi, meskipun dikatakan kita swasembada pangan, tetapi tingkat kelaparan juga masih tinggi.

Dengan kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kaum tani di Indonesia masih berada di bawah terjajah, yaitu di bawah penjajahan neoliberal.

Menurut Ketua Serikat Tani Riau (STR), Rinaldi, petani di Indonesia masih merupakan lapisan sosial rakyat jajahan, sebab negara belum pernah memberikan perlindungan dan perlakuan yang lebih baik terhadap kaum tani ini.

Sebagai contoh, menurut Rinaldi, ketika petani berhadapan dengan perusahaan pemodal, pemerintah justru menerbitkan peraturan dan perlindungan khusus bagi pemilik modal, bukan kepada petaninya.

Rinaldi juga mengeritik pemerintahan SBY, karena tidak mempunyai strategi jangka panjang untuk pembangunan pertanian. Kegagalan ini, katanya, menyebabkan sektor pertanian bukan lagi sektor produktif dan ekonomis bagi orang-orang di desa, sehingga mereka lebih memilih menjadi pekerja di kota atau TKI di luar negeri.

Sementara itu, Ketua Serikat Tani Nasional (STN), Yudi Budi Wibowo menyatakan, sektor pertanian tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah, sebab sektor pertanian memegang peranan sangat vital dalam ekonomi nasional. Sekarang ini, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja paling besar, yakni 41,3 juta orang atau separuh dari angkatan kerja nasional (2008).

Sementara itu, sektor pertanian juga masih menjadi penyangga utama pertumbuhan PDB nasional, meskipun persentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2008, kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan PDB nasional mencapai 4,89 persen, sedangkan surplus neraca perdagangan hingga Oktober 2008 senilai 12,39 miliar dolar AS. Hal ini, menurut Yudi, disebabkan oleh semakin merosotnya produktifitas sektor pertanian di dalam negeri.

Baik Rinaldi maupun Yudi Budi Wibowo, keduanya menganggap pemerintahan sekarang ini tidak akan sanggup membangun kembali sektor pertanian, apabila mereka tetap berpegang kepada mashab neoliberalisme. Untuk itu, STN mengajukan gagasan haluan ekonomi baru, yaitu haluan ekonomi kerakyatan, anti imperialisme, serta berlandaskan kepada solidaritas dan kerjasama.

Rudi HArtono dan Ulfa Ilyas

Artikel ini diambil dari :http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=1

Refleksi HUT Kemerdekaan (1) : Kaum Pekerja Belum Merdeka

2009-08-16T22:20:00.000-07:00

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa Ilyas

Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Supiarso (40 th), seorang buruh pabrik Roti di Tangerang, masih dipusingkan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang menggeluti keluarganya. Pasalnya, gaji yang diperolehnya, hanya bisa menutupi seperdua dari kebutuhan keluarganya.

Setiap bulannya, Supiarso hanya mendapatkan upah sebesar Rp600 ribu perbulan, lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang yang tercatat Rp1.054.660. Disamping itu, Suhemi juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang sangat sulit, sebab perusahaan belum menerapkan hak-hak normatif.

"Kami bekerja sangat berat sekali. Terkadang, kalau ada buruh yang sakit, mereka tidak disediakan obat atau K3," ujarnya.

Demi menutupi kebutuhan keluarganya, Supiarso harus mengambil sisa istirahat setelah pulang bekerja, untuk menjadi tukang ojek. Istrinya pun turut bekerja, dengan menjual sayur di pasar pagi, hanya untuk menambah keuangan keluarga.

Suhemi tidak sendirian. Penderitaan serupa juga di jalani Sulastri (26 th), seorang buruh yang bekerja di sebuah perusahaan garment di KBN Cakung. Menurut dia, upah yang diterimahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal, Sulastri juga dibebani tanggung jawab moral dari keluarganya, yakni membiayai pendidikan dua orang adiknya di kampung. Untuk menghemat pengeluaran, Sutinah pun harus berkongsi dengan empat orang kawannya, untuk mengontrak sebuah kamar kost berukuran 4 X 4 meter.

Supiraso dan Sulastri merupakan contoh kecil, yang menggambarkan nasib kaum buruh Indonesia kini. Di luar sana, buruh yang mengalami nasib sama dengan Supiarso dan Sulastri cukup banyak.

Menurut penjelasan BPS, upah buruh industri pada triwulan ke III tahun 2008 dibandingkan triwulan II 2008, secara nominal, turun 8,74%. Secara riil, upah buruh industri pada periode yang sama turun sebesar 11,30%.

Sementara itu, menurut Yanuar Rizky, presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), tingkat pendapatan buruh, terutama upah, tidak dapat menutupi lonjakan kenaikan biaya konsumsi makan keluarga, kredit rumah, dan pendidikan. Menurutnya, buruh yang berpendapatan Rp1 juta kebawah, akan terkena tekanan daya beli yang tinggi.

Dalam menerapkan politik "upah", pemerintah masih menempatkan upah murah sebagai keunggulan komparatif di hadapan para investor, untuk menarik mereka menanamkan modalnya dan menggali keuntungan besar di Indonesia.

Di samping itu, kaum buruh Indonesia juga harus berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang sangat liberal, yang sering disebut "labour market flexibility". Akibatnya, banyak pekerja yang harus dipaksa sebagai pekerja kontrak dan outsourcing, mirip dengan sistim kerja rodi di jaman kolonial.

Bukan itu saja, buruh Indonesia masih harus berhadapan dengan dampak krisis kapitalisme global. Seperti diketahui, rejim neoliberal di Indonesia mengandalkan kaum buruh sebagai sarung tangan mereka menghadapi krisis. Keputusan SKB empat menteri, contohnya, dijadikan sebagai penangkal krisis, menyebabkan pekerja tidak mendapatkan kenaikan upah yang berarti selama tahun 2009 ini.

Penderitaan buruh belum berakhir. Industri nasional, sebagai tempat bergantungnya pengusaha dan pekerja, juga berada diambang kehancuran. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Panjangnya barisan penganggur (baca, pasukan buruh cadangan) bukannya menjadi keprihatinan pemerintah, sebagai cerminan dari kegagalan, justru dijadikan "bargaining position" untuk menekan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja.

Bila kemerdekaan diartikan sebagai pembebasan rakyat dari segala belenggu kolonial, utamanya belenggu ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka kaum buruh sekarang ini belumlah merdeka. Mereka berada dibawah belenggu baru, yaitu neoliberalisme.

Menurut Dominggus Oktavianus, ketua umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), kaum buruh masih merupakan lapisan sosial yang belum menikmati dampak kemerdekaan. Penyebabnya, menurut dia, syarat-syarat untuk memajukan bangsa, seperti sumber daya alam, SDM, dan teknologi, dikuasai dan didominasi oleh pihak asing. Untuk itu, kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melepas belenggu penjajahan baru ini, yaitu menghentikan neoliberalisme di Indonesia.
Jadi, arti kemerdekaan bagi kaum buruh hanya merupakan formalitas belaka. Di belakang semua itu, buruh masih menjadi warga negara terhisap dan terjajah di negeri sendiri. Karena buruh merupakan lapisan sosial yang besar di Indonesia, disamping petani, kaum miskin kota, dan mahasiswa, maka sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah merdeka.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=1

Ras Muhamad; Musik Reggae Adalah Suara Rakyat

2009-08-16T22:16:00.000-07:00

Oleh : Rudi Hartono dan Ulfa ILyas

Ras Muhamad, Sang Reggae Ambassador, kembali meramaikan musik di tanah air melalui album barunya, next chapter. Dalam album baru ini, Ras Muhamad kembali memancarkan semangat kuat untuk mengibarkan bendera reggae Indonesia, sebagai identitas dan kebanggan bangsa di kancah lokal maupun internasional.

Album baru Ras Muhammad, Next Chapter, diluncurkan secara resmi di Mario Palace, Menteng Huis, kemaren (13/8). Dalam acara ini, ratusan orang penggemar reggae, para rastafari, dan aktifis pergerakan turut memberikan dukungan dan apresiasinya. Selain itu, peluncuruan album kedunia ini disertai penampilan sejumlah band reggae Indonesia, diantaranya Smoke Gimbal, Boriz Got Soul, Shore, Primitive, Batik Tribe, The Babylonians, dan Matahari.

Di tengah opensif kebudayaan asing (baca; imperialis), hanya sedikit seniman atau pekerja senin yang mau bercermin pada kebudayaan bangsanya. Saat ini, mayoritas seniman bekerja sekedar untuk memuaskan kepentingan industri musik, dan, setelah itu, mereka puas dengan royalty dan ketenaran. Hanya sedikit seniman atau musisi Indonesia yang sanggup berdiri, dengan berpegang teguh pada prinsip berkesenian untuk rakyat.

Salah satu orang atau pemusik yang teguh pada berkesenian untuk rakyat itu adalah Ras Muhammad, pemuda Indonesia yang pernah bermukim di New York, Amerika Serikat, selama beberapa tahun.

Muhamad Egar, demikian nama aslinya, menghentakkan irama musik tanah air dengan pesan-pesan perdamaian, persatuan, kritik sosial, hingga seruan-seruan perjuangan revolusioner. Di album pertamanya, Reggae Ambassador (2007), Ras begitu terang mengusung kritik sosial dan perlawanan terhadap sistem yang membelenggu rakyat Indonesia. Di album ini pula, Ras mendedikasikan lagu "Siempre" kepada legenda revolusi Kuba, Ernesto Che Guevara.

Di album kedua ini, Next Chapter, Ras tampak makin matang mengusung tema-tema perdamaian, cinta, kritik sosial, dan optimisme terhadap masa depan yang lebih baik. Di single "Rebel Music" misalnya, ia mengajak semua orang untuk menjadikan harmoni musik sebagai simfoni yang melahirkan kedamaian, persaudaraan, dan persatuan.

Sementara itu, di single yang berjudul "Crisis", dia mencoba memperlihatkan ketegangan sosial di kalangan rakyat miskin, akibat keserakahan dan kerakusan sebuah sistim ekonomi yang hanya mengejar profit, yakni kapitalisme. Di Indonesia, akibat tekanan kapitalisme neoliberal, sekitar 60% penduduk Indonesia kini hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD perhari, setara dengan nilai subsidi seekor sapi yang merumput di Eropa.

Di single lainnya, Make a Way, Ras malah lebih pedas mengeritik sistim politik di Indonesia yang hanya dihuni politi pengumbar janji, tapi akan segera membokongi rakyat takkala sudah memangku kekuasaan. Seperti diketahui, para politisi Indonesia begitu akrab dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu, mereka benar-benar menjadikan politik sebagai arena mencari kekuasaan pribadi, ajang saling peras-memeras, dan menunjukkan status sosial.

"saya berharap mereka dapat menjadi generasi yang kuat, dan tidak bergantung terlalu banyak kepada pemimpin politik" ujarnya kepada wartawan BBC News, pada 22 Mei 2009 lalu.
Memang, banyak seniman yang menghindari kritik sosial yang lebih jauh, sebab takut dituduh sebagai seniman politik. Tapi bagi Ras Muhammad, seperti juga sang legenda Bob Marley dan Peter Tosh yang tidak khawatir dengan pengaruh politik pada musik mereka, reggae harus mencerminkan apa yang terjadi, apa yang sedang dihadai oleh rakyat. "musik reggae adalah selalu suara rakyat. kejadian apapun, saya merasa harus menyanyikanya," tegas dia.

Soal politik, yang kemudian terkesan ada yang baik dan buruk, memang begitu bergantung kepada warna kesadaran politik dan ideologi si pemusiknya. Dalam hal ini, Ras Muhammad memang masih sangat berhati-hati dengan label "musisi politis", sebab masih mempersamakan politik sebagai segala hal yang kotor, mungkin.

Filsuf perempuan, Hannan Arendt, dalam human condition, menyatakan politik itu punya kandungan moral dan etika yang tak dapat dicabut atau diabaikan.

"Seni itu harus berbicara soal perjuangan hidup, tidak bisa dipisahkan dengan soal kehidupan. Dan, politik adalah bagian dari kehidupan," ungkap penyair Inggris keturunan Hongaria, George Szirtes.

Dalam hal ini, saya sangat sepakat dengan WS Rendra. Dalam sajak sebatang lisong, dia berkata; apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.

Di samping mengeritik soal politisi yang busuk itu, Ras juga mengungkapkan pentingnya nasionalisme Indonesia, sebagai senjata untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan. Tentunya nasionalisme yang dimaksud bukanlah nasionalisme sempit, tapi sebuah nasionalisme yang bersumber dari fikiran tokoh terkemuka pembebasan nasional Indonesia, Soekarno. Semua ini diungkapkan dalam lagu "45", yang melibatkan beberapa musisi reggae lokal, diantaranya Danar souljah, Nico Primitive, Che Babylonians, dan sebagainya.

Kritik-kritik sosial terhadap berbagai gambaran sosial nampak jelas dalam deretan lagunya di album kedua ini, diantaranya; Monster Industri, The System, dan sebagainya.

Soal warna dan tujuan bermusik, memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari si pencipta musiknya. Menurut Ras Muhamad, pemikirannya begitu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar, diantaranya Soekarno, Gandhi, Karl Marx, Che Guevara, dan Haile Salassie.

Memang, lagu-lagu Ras di album kedua ini cukup mengesankan, tak diragukan lagi. Namun, di luar itu, secara pribadi saya juga sangat tertarik dengan sampul album keduanya ini, utamanya mengenai kostum dia yang menggambarkan "petani ber-caping sedang memanggul senjata".

Iya, memang sudah saatnya bagi seniman progressif tampil kedepan.

Tulisan ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=1

Kemerdekaan Perempuan dan Neoliberalisme

2009-08-10T03:21:00.000-07:00

ULFA ILYAS

PERAYAAN kemerdekaan Indonesia, tahun ini, cukup menarik bagi perempuan Indonesia. Penyebabnya, perayaan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan periode transisional menuju pemerintahan baru, yakni pemerintahan hasil pemilu presiden (Pilpres) 2009.

Ada hal yang paradoksal di sini. Di satu sisi, ada pengakuan formal mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, setelah 64 tahun kemerdekaan "formal" ini, mayoritas rakyat Indonesia masih terperosok pada sebuah situasi yang tidak jauh beda dengan jaman kolonial dulu, seperti kemiskinan, pengangguran, pembodohan, dan sebagainya.

Sementara itu, kaum perempuan Indonesia, yang menempati lebih dari separuh populasi, masih merupakan korban dari berbagai belenggu sosial, ekonomi, dan politik di negeri ini. Artinya, bila kemerdekaan dianggap sebagai pembebasan rakyat dari segala bentuk belenggu (ekonomi, politik, dan sosial budaya), maka sebagaian besar perempuan Indonesia belumlah merdeka. Sebab, belenggu sosial, ekonomi, dan politik itu masih menyisakan ruang bagi terjajahnya kaum perempuan.

Neoliberal dan Nasib Perempuan

Pada akhir abad 19, ketika Kartini muncul, musuh utama bagi kaum perempuan adalah sistim sosial patriarkal dan kolonialisme. Ketika itu, kedua belenggu ini menjelma sebagai kekuatan besar yang menghisap dan menindas perempuan.

Sekarang ini, bagi gerakan feminis di berbagai belahan dunia, neoliberalisme dipandang sebagai rejim baru yang menindas perempuan. Neoliberalisme, yang oleh banyak orang dikatakan kapitalisme tanpa sarung tangan, sangat agressif dalam menempatkan perempuan sekedar sebagai tenaga kerja ber-upah murah, hingga menjadikan perempuan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Joelle Palmieri, direktur Les Pénélopes dan the Association for the Promotion of the Social and Solidarity Economy (APRESS), menganggap neoliberalisme sebagai pengejawantahan bentuk patriarkhi baru di bidang ekonomi, karena sangat berlandaskan kepada kompetisi ekonomi bebas. Sementara itu, bagi sejumlah gerakan feminis di dunia ketiga, neoliberalisme dianggap sebagai ekspresi penjajahan di era modern. Penyebabnya, menurut mereka, neoliberalisme telah merampas segala sumber daya potensial, dan, karenanya, tidak menyisakan sedikitpun bagi perempuan dan generasi mendatang.

Sementara itu, beberapa feminis berpendapat bahwa perempuan terkena dampak neoliberal lebih keras dibanding laki-laki. Untuk kesimpulan ini, mereka punya dua penjelasan; pertama, perempuan sangat lemah aksesnya terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mereka begitu bergantung kepada negara. Sehingga, ketika negara menghapus peran sosialnya, maka perempuan akan mendapatkan dampak cukup jauh. Kedua, sekarang ini perempuan masih mengalami penindasan berlapis; patriarkhi dan kapitalisme. Sehingga, karena hal itu, perempuan sangat bergantung kepada perlindungan negara, dan adanya sebuah regulator.

Di Indonesia, misalnya, potret kemiskinan memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menempati kelompok sosial paling miskin di Indonesia, mengutip studi ADB (2005), mencapai 70%. Sementara, kaum perempuan yang tidak tertampung dalam industri dimobilisasi menjadi buruh tani dan buruh kebun (69,32% dari 47,67% tenaga kerja di perdesaan), buruh migran (71.433). Sementara itu, jumlah perempuan Indonesia yang terseret pada perdagangan (tracficking) dan bisnis pelacuran mencapai 650 ribu hingga satu juta orang pertahun.

Anti Neoliberalisme

Dengan kemenangan SBY-Budiono, pada pilpres lalu, berarti gerakan perempuan di Indonesia sulit berharap adanya perubahan ekonomi, politik, dan sosial-budaya, yang akan mengeluarkan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi.

Neoliberalisme, bagaimanapun, bukan takdir yang tak dapat diubah. Di berbagai belahan dunia, gerakan perempuan mengambil bagian paling aktif untuk menentang sistem keserakahan ini. Di negara tetangga kita, Papua New guinea, perempuan berada di garis depan perjuangan melawan swastanisasi tanah dan reformasi pendidikan, yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia. Di Bolivia, ketika privatisasi air digalakkan, perempuan menjadi unsur paling dinamis dan paling maju dari gerakan sosial.

Di Indonesia, sebetulnya, perempuan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan anti neoliberalisme. Hanya saja, memang, artikulasi politik dari aktifitas ini belum terlihat. Sebagai misal, kita merasa miris ketika mendengar bahwa, mengutip CSIS, ada 80% perempuan lebih senang memilih SBY-Budiono. Artinya, masih banyak perempuan yang belum menyadari bahwa masa depan mereka terancam oleh neoliberalisme, yang akan dipraktekkan oleh SBY-Budiono.

Ini merupakan tantangan terbesar: Menyakinkan mayoritas perempuan, utamanya kalangan perempuan miskin, bahwa musuh terbesar mereka sekarang ini adalah sistim neoliberalisme.

Hambatan lainnya, perempuan harus sanggup menyakinkan gerakan sosial lainnya, seperti gerakan buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, mahasiswa, masyarakat adat, gerakan lingkungan, dan sebagainya, bahwa mereka harus menjadi "core" bersama untuk menghadapi gurita "neoliberalisme". Dengan jumlah kuantitatif yang lebih besar, maka perempuan menyimpan kekuatan yang sangat besar, tinggal bagaimana mengartikulasikannya secara tepat.

ULFA ILYAS peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media online progressif, Berdikari online.

Tulisan ini di ambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=44

Kegentingan Politik dan Ekonomi

2009-08-04T01:05:00.000-07:00

Oleh : Rudi hartono

Pidato SBY mengenai nota keuangan 2010 tidak jauh berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, bahkan tidak berbeda sedikitpun dengan pidato kenegaraan pada tahun 2008, seperti yang dilangsir media online, inilah.com. Dalam pidatonya, presiden SBY kembali menebar janji dan sejumlah ambisi kosong, seperti program pro poor (baca, penghapusan kemiskinan), pro job (baca, penciptaan lapangan kerja), dan pro growth (baca, memacu pertumbuhan ekonomi).

Seperti diketahui, pidato nota keuangan SBY berlangsung dibawah bayang-bayang terbentuknya krisis ekonomi terburuk di dunia, setidaknya mempengaruhi dalam beberapa tahun kedepan, dan krisis politik berkepanjangan.

Selain itu, seperti biasa, presiden SBY begitu banyak memuji angka-angka fantantis, terutama di bidang ekonomi, sebagai angka pencapaian untuk menetapkan optimisme di masa depan. Padahal, angka-angka itu berkali-kali mendapat koreksi berbagai pihak, serta berbenturan dengan kenyataan objektif yang berlangsung di lapangan. Di bidang politik, pelaksanaan pilpres yang diwarnai kecurangan dan manipulasi, telah memberi basis awal bagi penjelasan bahwa pemerintahan paska pemilu adalah tidak legitimate.

Kegentingan Politik

Tidak bisa dipungkiri, Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 lalu telah memelihara dan sekaligus memperdalam krisis politik di Indonesia. Pelaksanaan pemilu digugat di sana sini, dan banyak pihak yang melaporkan fakta-fakta kecurangan. Sementara itu, beberapa pihak memberi label "pemilu terburuk" untuk menegaskan kualitas pelaksanaan pemilu yang sangat buruk.

Di luar itu, pelaksanaan pilpres yang buruk ini telah menandai pertikaian jangka panjang antara SBY dan penentangnya. Tidak bisa tidak, cara SBY dalam menyelesaikan persaingan politik, tidak dapat diterima bukan saja oleh para pesaing politiknya, tapi juga lapisan luas masyarakat. Terakhir, kisruh pelaksanaan pilpres telah mendorong sejumlah lembaga negara (MK dan MA) dan KPU saling bertabrakan, sehingga semakin mengambrukkan bangunan politik kekuasaan klas kapitalis di Indonesia.

Bagi pesaing SBY, kecurangan pemilu merupakan manifestasi ketidakmampuan kubu SBY-Budiono memenangkan pilpres secara jujur. Artinya, kecurangan ini telah menghilangkan peluang mereka, tanpa menikmati sebuah bentuk kompetisi yang benar-benar sehat dan adil.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama korban neoliberalisme, pemilu curang ini telah memaksakan mereka semakin bergeser ke tepi jurang kematian (baca; kemiskinan, pengangguran, dan PHK massal). Untuk itu, kemenangan SBY yang neoliberal, merupakan "lonceng kematian" bagi kesejahteraan 200 juta rakyat Indonesia.

Jadi, dalam beberapa tahun kedepan, SBY akan melanjutkan perseteruannya dengan kubu-kubu politik penentangnya, dan juga berhadapan dengan lapisan luas rakyat Indonesia.

Kegentingan Ekonomi

Dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, yang merupakan persoalan paling krusial pada saat ini, SBY masih bersandar pada janji-janji perbaikan ekonomi, sogokan-sogokan khusus kepada sektor tertentu di masyarakat, serta menawarkan ekspektasi di masa depan.

Dalam pidato nota keuangannya, siang tadi (3/8), SBY menjanjikan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan anggaran sosial, dan sebagainya. Akan tetapi, pada tahun 2004, janji-janji seperti ini juga pernah dikobarkan, tapi hasilnya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keterpurukan ekonomi dan penderitaan rakyat yang tiada taranya.

Bagaimana tidak, ekonomi nasional seakan mengalami "terjun bebas" dalam beberapa tahun tahun terakhir. Di bidang industri, misalnya, pertumbuhannya terus menerus menurun setiap tahunnya, karena selain gempuran neoliberalisme, juga perilaku pemerintah yang mengabaikan sektor penting ini. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Selain itu, pangsa sektor industri terhadap PDRB terus menurun secara sistematis dari 30,1% (2001) menjadi 28,1% (2005).

Lebih dari itu, berbagai produk lokal di pasar dalam negeri juga mengalami kemerosotan. Sebagai misal, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), penguasaan pasar domestik oleh produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional merosot dari 57% (2005) menjadi 23% (2008), dan diperkirakan 70% di antaranya masuk secara ilegal. Laporan lain menunjukkan, sekitar 70% pasar produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri telah digusur oleh produk impor.

Di sisi lain, sebagai konsekuensinya, jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. (sumber, organisasi Pekerja Seluruh Indonesia).

Kegentingan ini, setidaknya, juga ditangkap oleh Asosiasi Pengusaha. Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, meragukan pemerintahan SBY dapat mengurai masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi benang kusut. Pasalnya, menurut dia, tiga motor utama pertumbuhan ekonomi, yakni investasi langsung, grafik ekspor, dan tinggat konsumsi (baca, permintaan efektif) di dalam negeri kian menurun.

Dapat dipastikan, tingkat konsumsi domestik semakin menurun, seiring dengan menurunnya daya beli rakyat dan gejala deflasi. Dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di sela-sela pelaksanaan pemilu, tingkat konsumsi ditunjang oleh belanja pemilu, bukan oleh peningkatan pendapatan rakyat. Mengacu pada catatan Deperindag, tingkat konsumsi rumah tangga terus menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2007, kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB masih mencapai 63,6%, kemudian menjadi 61% pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi 57% pada tahun 2009 ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya soal bagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi dunia, faktor kesejahteraan dan pendapatan pekerja-lah yang paling banyak dipangkas, berupa penundaan kenaikan upah, dan sebagainya.

Namun, kesulitan bukan hanya menimpa kaum buruh, tapi juga kaum tani, sektor miskin kota, dan sektor-sektor sosial lainnya.

Bertemunya Dua Kegentingan

Menjadi kekuatan mayoritas, baik di parlemen maupun di eksekutif, bukan merupakan jaminan bahwa SBY-Budiono akan relatif aman dari gejolak sosial, khususnya dalam beberapa tahun kedepan. Bukan tidak mungkin kekisruhan politik akan menemukan pembenarannya pada krisis ekonomi, yang telah mendorong sebagaian besar rakyat ke tepi jurang "kemiskinan".

Sebelumnya, di beberapa negara, krisis ekonomi berhasil memicu sebuah gelombang krisis politik, dan berhasil mengakhiri kekuasaan rejim-rejim neoliberal yang berkuasa di sana. Di Eropa, tiga pemerintahan neoliberal-Latvia, Moldova, dan Iceland-- berhasil dijatuhkan oleh gelombang protes yang dipicu oleh krisis ekonomi.

Di Indonesia, pengalaman kejatuhan rejim orde baru patut menjadi pelajaran penting bagi rejim neoliberal, SBY. Pada saat itu, tahun 1997, rakyat memperlihatkan kemuakan dengan perilaku orde baru mencurangi pemilu, di samping perilakunya berkali-kali memukul gerakan pro-demokrasi. Akhirnya, ketika krisis ekonomi 1997 menjalar, sebuah gelombang protes segera merobohkan rejim korup yang telah berusia 32 tahun ini.

Perlu diketahui, SBY-Budiono hanya menegaskan neoliberalisme yang lebih agressif, sebagai koreksi terhadap apa yang disebut neoliberalisme yang dihambat oleh kelompok kepentingan di masa lalu. Sehingga, dengan menempatkan banyak "administratur dan professional" pada pemerintahannya, rejim baru ini hanya akan menambah dan memperluas cakupan dan agressifitas kebijakan neoliberal di negeri ini. Sebagai hasilnya, sudah pasti, kebijakan ini akan menyerang kesejahteraan 200 juta lebih rakyat Indonesia.

Dan, untuk hal itu, rakyat sudah fasih menjawab; setiap rejim yang anti rakyat, harus disingkirkan!

RUDI HARTONO, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), juga aktif mengelola media alternatif; Jurnal Arah Kiri dan Berdikari Online.

Artikel ini diambil dari : http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=407&Itemid=1

Corat Coret Pilpres

2009-07-10T01:13:00.000-07:00

Oleh : Data Brainanta

H+1

Bertubi-tubi media memberitakan kemenangan SBY. Isu DPT bermasalah yang sempat terangkat menjelang hari H kini tenggelam sudah, begitu pun kasus2 kecurangan lainnya. Quick count yang mengetuk palu, bukan KPU; sementara suara-suara sesungguhnya masih dalam perhitungan. Media menyegel kemenangan incumbent, sambil membujuk yang kalah agar legowo - kadang bahkan mengejek: golput lebih besar dari mega atau jk! JK kalah di TPS rumahnya! (Omong2 siapa yang menang di TPS warga korban Lapindo ya?) Hanya segelintir kecil saja yg masih peduli memprotes kemenangan yang cacat hukum ini. Suara pembaruan, sbg salah satu yg bukan pendukung SBY, dalam editorialnya menyatakan bahwa kemenangan incumbent tidaklah terhormat di mata lawannya.

Mengapa penyelewengan demokrasi ini bisa berlalu begitu saja di depan mata publik? Barangkali jawabannya sederhana, siapa peduli teknis demokrasi yg bersih, toh semuanya juga kotor, yang penting jagoan gue menang. Atau lebih sederhana lagi: EGP!

Yah. Inilah realitas demokrasi neoliberal. Penjelasan yang jitu justru ada pada email Andi Mallarangeng (katanya palsu) yang menyatakan bahwa masyarakat kita sudah begitu konsumtif, sehingga nilai-nilai sosial dan ideologi sudah tak ada artinya. Alih-alih mempertahankan Pancasila, masyarakat kita justru lebih rela berjuang mati-matian, ngutang sana sini, untuk membeli Blackberry - katanya. Tepat sekali kan?

Konsumerisme atau sifat konsumtif konotasi umumnya adalah negatif. Tentu, ini tergantung perspektif juga. Dalam wacana neoliberalis itu diagung-aungkan sebagai penggerak masyarakat dan kemajuan peradaban. Tengoklah pendapat Sri Mulyani yang bilang bahwa Indonesia punya potensi dalam pasar global karena jumlah konsumen usia muda cukup tinggi. Bukan tingkat pendidikan, bukan budaya, bukan pula kemampuan produksi yang dijadikan acuan, melainkan sejauh apa masyarakat usia produktifnya keranjingan mengkonsumsi sehingga rela terus menerus bekerja keras untuk melunasi tagihannya. Dalam skala negara, negeri kita pun juga telah menjadi negeri konsumtif, yang berhutang gila-gilaan untuk memoles angka-angka ekonomi makro yang sesungguhnya tak lebih dari make-up untuk menyembunyikan kemiskinan yang meluas, akibat APBN yang digunakan untuk melunasi utang dan pembelanjaan yang tidak menambah kemampuan produksi negeri ini.

Kata Pram, akar korupsi berasal dari konsumsi yang melebihi produksi. Tak heranlah bila pemberantasan korupsi (KPK) hanya sekedar sandiwara berlakon tebang pilih. Gak percaya? Cek saja ke Transparancy International; peringkat korupsi Indonesia tidak ada perbaikan.

Kekorupan pemilu ini justru berlangsung terang-terangan. Untuk menang pemilu dalam masyarakat yang telah dibuat begitu konsumtif maka metodenya pun bukan program-program politik/ekonomi yang maju yang menarik perhatian rakyat, melainkan image, citra, seperti halnya tampil dalam American Idol atau reality show lainnya. Mau sosialisme, kapitalisme atau neolib sekali pun rakyat tidak peduli, yang dipedulikan adalah siapa calon yg paling menarik perhatian mereka, yang tampil paling keren. (Mallarangeng, 2009)

Di sini peran media jadi sentral. Siapa menguasai media, maka satu kakinya sudah melalui garis finish. Kaki lainnya tinggal pada kontrol pengerahan massa. Bagi incumbent yang telah solid menguasai organisasi negara, seperti tentara yang strukturnya nasional, maka yang ini bukan masalah besar. Tinggal bagaimana caranya mempertahankan diri dari tantangan-tantangan mobilisasi dari saingan-saingannya, termasuk dari gerakan massa. Ini pun dapat dinetralisir dengan sentimen anti-elektoral misalnya.

Monopoli media incumbent pun begitu terang, hingga sesungguhnya banyak melanggar aturan hukum. Siaran pooling seluruh stasiun TV yg biasa pada jaman Orba, kini bisa disaksikan lagi. Yang juga cukup mencengangkan, iklan kampanye lawan politik - Mega-Pro - ditolak oleh stasiun-stasiun TV. Bukan bawaslu yang menolak, tapi stasiun tv swasta. Tidak perlu lagi lembaga sensor negara. Kini siapa yang punya cukup uang bisa menyensor apa pun yang ia mau. (silahkan baca artikel R Chesney di notes saya yg lalu utk deskripsi ttg kritik media neoliberal)

Tak heran, yang paling awal merayakan kemenangan SBY adalah kerajaan uang, yakni bursa saham, bahkan sejak semalam sebelum pilpres dimulai - atau tepatnya, ketika DPT cacat tidak diproses oleh KPU. Goldman Sachs, bank investasi AS yang paling mengambil keuntungan dari keruntuhan finansial tahun lalu, paket bailout dan krisis saat ini (bahkan bisa dibilang turut mendalangi semua itu), yang orang-orangnya menguasai posisi ekonomi kunci dalam administrasi Obama, menaikkan peringkat Indonesia pada malam itu juga. Dan besoknya, barulah digelar pilpres.

Perlawanan terhormat thd fait-accompli ini ditunjukkan oleh Prabowo, yg pada malam sebelum pilpres menggelar orasi politik dan menuding - dengan tepat - bahwa SBY melakukan malapraktik.

Dalam pertarungan ini, Prabowo yang punya dosa besar pada gerakan pro-dem dekade lalu, kini seakan-akan menjadi pejuang terdepan bagi demokrasi yang bersih, jurdil. Tentunya, kali ini dia begitu berkepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dia menuntut hak-hak demokratiknya - hak-hak yang dulu dirampas dari tangan rakyat oleh rejim Harto, yang mana ia menjadi salah satu tukang jagalnya.

Begitu pula dalam masa kampanye ini dia menjadi pembela ekonomi pro-rakyat, yang telah dicerabuti dari bumi nusantara dengan dijatuhkannya Sukarno dan dibunuhnya jutaan pengikut dan simpatisannya, lagi-lagi oleh Harto. Namun ayahnya Prabowo, Sumitro D, pernah pula turut berperan melawan rejim Sukarno yang pro-rakyat.

Kalau ada penebusan dosa, maka sesungguhnya Prabowo sudah ada di jalan yang benar. Walaupun masih sekedar retorika menegakkan demokrasi yang adil dan ekonomi pro-rakyat - dua hal yang ia maupun papinya pernah berperan dalam menghancurkannya.

Walaupun sepertinya gagal menghentikan kelanjutan rejim neoliberal tulen (SBY-Bud-Sri Mulyani) pilpres 2009 bisa dibilang cukup istimewa bagi pendidikan politik rakyat. Praktis sejak para kandidat telah mendaftar, isu yang terangkat adalah isu yang benar-benar membedah sebab-musabab ketertinggalan bangsa, yakni ekonomi politik, neolib. Susah memang, ini bukan barang jualan yang laris, isu ini bukan indomie yang sedap, massal, instan, murahan, tapi gak bergizi; melainkan gado-gado, yang handmade, bergizi tinggi, dan sebenarnya lebih sedap kalau mau nambahin duit lagi dikit. Dengan terangkatnya neolib, walaupun mungkin masih banyak yang belum menerima, setidaknya di masa depan kebijakan-kebijakan neoliberal yang anti-rakyat, seperti privatisasi, liberalisasi jasa sosial, tidak dapat lagi begitu saja didandani cantik seperti sebelumnya.

Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana berdemokrasi. Gede Sandra benar, Rizal Ramli telah lebih dulu memperingatkan kecurangan elektoral dalam pilpres, bahkan pileg, namun memang para elit terlalu sibuk membangun koalisi mengatur posisi. Barangkali juga para elit tidak cukup berani mengambil isu itu karena dapat dengan mudah dipelintir oleh media, yang dikuasai incumbent, dengan menggambarkannya sebagai wujud keegoisan sang pemrotes. Anti-neolib lebih aman, karena SBY jelas-jelas ngerangkul anteknya neolib di Indonesia: Budiono.

Walau begitu persoalan demokrasi justru cukup penting dalam melawan neolib. Kaum neoliberalis sedapat mungkin melepaskan diri dari kontrol demokrasi, baik dengan menyuap utusan-utusan rakyat di DPR, maupun dengan memprivatisasi atau meliberalisasi fungsi-fungsi negara. Pendidikan yang kewajiban negara; coret, jadikan badan hukum/perusahaan. Kesehatan, Telekomunikasi, Energi, BBM,....daftar jagal kaum neoliberal sangat panjang. Hanya dengan kontrol demokrasi yang utuh maka kesewenang-wenangan kaum neoliberal ini bisa dibendung. Demokrasi utuh maksudnya adalah yang mensyaratkan akses informasi yang luas - bukan yang dibentuk semata-mata oleh korporasi media mainstream - serta aturan legislasi yang inklusif, tidak diskriminatif.

Mungkin secara praktisnya perlu mulai dipikirkan bagaimana mekanisme elektoral yang lebih baik, yang bisa menjamin independesi KPU, meminimalisir rekayasa daftar pemilih atau kecurangan lainnya, maupun mengontrol intervensi kekuatan opini seperti media dan lembaga survey swasta. Mungkin juga sudah saatnya mempelajari ide-ide yang lebih partisipatoris seperti pengaturan plebisit/referendum untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga rakyat memiliki kekuatan langsung dan legal dalam menolak penerapan legislasi dan kebijakan neoliberal, bukan lagi diserahkan kepada anggota DPR yang tidak susah untuk dibeli, maupun eksekutif yang sering kali tak berdaya di hadapan kepentingan finansial global. Tentu ini mensyaratkan perubahan legal yang lebih mendalam, yakni amandemen konstitusi. Dan ini perlu diusung oleh suatu gerakan politik persatuan yang nyata.

Demokrasi pada 2009 telah berjalan semakin cacat dibandingkan lima tahun lalu. Mereka yang peduli pada tetap terbukanya ruang demokrasi, apalagi memperdalam demokrasi, mestinya perlu mengevaluasi ini untuk merumuskan langkah ke depan. Gerakan pro-rakyat saat ini memang perlu mundur sementara untuk merapatkan barisan, karena perlawanan harus berlanjut selama penindasan berseru "lanjutkan".

IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan pinjaman yang lebih banyak dan lebih besar.

2009-05-21T03:54:00.000-07:00

Wawancara dengan Eric Toussaint oleh Radio France Internationale (RFI), Senin 27 Oktober 2008 pada 13H00

RFI: IMF berkeputusan menolong banyak negeri Eropa seperti Islandia, Ukraina, dan kini, Hungaria, dengan memberikan pinjaman penting kepada mereka. Kenapa khususnya negeri-negeri ini menurut Anda?

Eric Toussaint: Pertama-tama harus dijelaskan terlebih dulu bahwa IMF sendiri sedang mengalami krisis. Ia posisinya sedang sangat dilemahkan. Tahun lalu ia hanya memiliki satu klien saja: Turki. Hanya enam atau tujuh tahun sebelumnya, IMF memberikan pinjaman bertotal lebih dari 100 milyar dolar, sementara sebelum krisis ini, portfolio pinjamannya turun hingga 17 milyar dolar. IMF akan mengambil keuntungan dari krisis ini dengan memberikan lebih banyak pinjaman, karena keberadaannya bergantung pada pinjaman yang diberikannya. IMF sesungguhnya bergantung pada bunga yang dibayar oleh negeri peminjam untuk tetap beraktivitas.

RFI: Jadi IMF akan memilih memberikan pinjaman ke negeri-negeri yang lebih mampu membayar kembali utangnya...

Eric Toussaint: Tapi Anda harus berhati-hati. IMF juga akan menawarkan jasanya ke negeri-negeri Selatan; itu tak diragukan lagi. IMF hendak meraih kembali kekuasaannya setelah masa-masa pelemahannya baru-baru ini vis a vis sejumlah negeri-negeri Selatan. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak negeri di Asia dan Amerika Latin melunasi obligasi berlebihnya (outstanding obligation) lebih awal, yang artinya IMF kehilangan alat untuk menekan negeri-negeri ini. Sangat dimungkinkan IMF akan menawarkan pinjaman ke Afrika, Amerika Latin dan Asia, dengan berpura-pura bahwa negeri-negeri yang lebih miskin memang membutuhkan "uangnya" karena krisis ini. Namun, Anda harus tahu bahwa pinjaman IMF datang dengan lampiran persyaratan yang mengharuskan negeri-ngeri tersebut menerapkan kebijakan spesifik; kebijakan yang telah dengan rutin berdampak merugikan selama 20 tahun terakhir. Kebijakan ini terbukti merugikan karena Dana Moneter Internasional bergandengan tangan dengan Bank Dunia telah mendesakkan ekonomi pasar yang sepenuhnya bebas di negeri-negeri Selatan. Negeri-negeri Afrika dan secara lebih khusus penduduk negeri-negeri Afrika mengetahui bahwa mereka telah terpukul telak oleh krisis pangan.

Di Afrika, bagi kebanyakan orang, kepedulian utama dalam beberapa bulan ini bukanlah krisis finansial bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat, melainkan peningkatan harga-harga pangan secara dramatis. Kebijakan yang didikte oleh IMF dan Bank Dunia secara langsung bertanggung-jawab terhadap kenaikan ini (Saya akan kembali ke persoalan ini nanti).

RFI: Apakah Anda, Eric Toussaint, mencoba mengatakan bahwa IMF lebih fleksibel terhadap beberapa negeri dibandingkan lainnya? Terkait persyaratannya?

Eric Toussaint: Ya, itu yang tentunya saya katakan. Tidak akan ia mendesakkan prasayarat yang sama kepada Islandia atau negeri Eropa lainnya. Ijinkan saya menekankan bahwa IMF tidak menuntut pihak berwenang Washington mengambil langkah-langkah konsolidasi anggaran publik, sementara di mana pun ia berurusan dengan pemerintahan negeri-negeri Selatan, ia tanpa variasi mencoba mendesakkan langkah-langkah ekonomi yang dinilainya pantas.

RFI: Jadi, menurut Anda, memang ada standar ganda?

Eric Toussaint: Pasti, tidak diragukan lagi. Dengarkan ini: ada 24 Direktur Eksekutif di IMF. Hanya dua dari mereka berasal dari Afrika. Dua administrator dari Afrika ini masing-masing mewakili lebih dari dua puluh negeri. Ketika mereka memberikan suara pemilihan, kedua ini (digabungkan) mewakili kurang dari 5% jumlah suara. Amerika Serikat saja memiliki 17% suara. Perancis saja memiliki sedikit di bawah 5%. Ini berarti bahwa ketika Perancis memberikan suara, ia bobotnya sama dengan gabungan seluruh negeri Afrika. Jadi ya, tentu ada standar ganda. Ini sangatlah jelas. Ini harus dirubah secepat mungkin. Situasi ini benar-benar tak dapat diterima dan tidak bisa berlangsung lebih lama lagi.

RFI: Apakah kita perlu mereformasi bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin ketika kita mengetahui bahwa kadang kala permasalahannya adalah negeri yang "dibantu" oleh IMF secara umum dicap sebagai dalam kesulitan sehingga kemudian akhirnya membuat pemberi pinjaman kuatir? Haruskah kita lebih sembunyi-sembunyi dalam memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang lebih miskin?

Eric Toussaint: Dengarkan, secara pribadi saya berpikir bahwa, pertama-tama, yang esensial adalah membayar harga yang tepat untuk barang-barang yang diimpor dari negeri-negeri yang dipandang sebagai "miskin" dan berhenti merekomendasikan kebijakan yang merugikan produsen lokal mereka. Inilah yang hendak saya katakan di awal terkait krisis pangan. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia meyakinkan negeri-negeri Afrika untuk mengurangi produksi pangan domestiknya sementara menjamin mereka kedaulatan pangan, keamanan pangan, terutama dalam sereal. IMF dan Bank Dunia mendorong negeri-negeri ini untuk meningkatkan eksport mereka dalam bentuk teh, pisang, kakao, dsb. dan untuk menggantungkan diri kepada impor gandum dan beras dari Eropa dan Asia untuk memberi makan populasi mereka sendiri. Dan kini di saat harga-harga bahan tersebut secara harafiah meledak, negeri-negeri Afrika menemukan dirinya tak memiliki apa-apa, dan tidak ada lagi produsen lokal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Jadi jawaban saya adalah, daripada bicara tentang kemurahan hati terhadap negeri-negeri ini, dan saya tidak yakin dengan apa yang disebut-sebut "kemurahan-hati" ini, yang dibutuhkan negeri-negeri Afrika adalah lebih banyak keadilan.

RFI: Terimakasih Eric Toussaint, Presiden dari Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga, disiarkan langsung dari Brussels dan ijinkan saya mengutip buku terbaru anda Who Owes Who? 60 questions about World Debt, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Perancis: 60 Questions/60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2008.

NB: Eric Toussaint juga penulis dari: The World Bank: A Critical Primer, Pluto Press / Between the lines / David Philip Publisher, London - Toronto - Cape Town, 2008; World Bank: A Never-Ending Coup d’Etat Editorial VAK (Mumbai-India), 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diterbitkan dalam Situs Komite Penghapusan Utang Dunia Ketiga - Comite pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM)
Diterjemahkan dari Bahasa Perancis ke Bahasa Inggris oleh Jinane Prestat dan Elizabeth Anne
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh NEFOS.org

Lalu Hilman Afriandi: Tunjuk Budiono, SBY hanya Pertegas Haluan Neoliberalnya

2009-05-15T00:13:00.000-07:00

Keputusan SBY untuk menunjuk Budiono sebagai cawapresnya untuk bertarung dalam pemilu presiden mendatang, mendatangkan tanggapan beragam berbagai kalangan, termasuk kaum pergerakan. Polarisasi antara kubu neoliberal dan anti neoliberal pun, yang selama ini hanya menjadi wacana pinggiran, kini menjadi perdebatan hangat yang menghiasi media massa.

Dalam beberapa hari terakhir, peningkatan isu anti-neoliberalisme dipicu oleh munculnya nama Budiono sebagai pendamping SBY. Di mata banyak orang, Budiono sering dianggap sebagai prajurit neoliberal di Indonesia. Bersama dengan Sri Mulyani, ia menjadi pemain menentukan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Di kubu partai pendukung SBY sendiri, pemunculan Budiono sebagai wapres, sontak menciptakan perdebatan dan sedikit friksi. Beberapa partai seperti PKS, PAN, dan PPP kemudian mempertanyakan keputusan SBY ini, karena dianggap tidak melibatkan mereka sebagai peserta koalisi. Sementara PKS bereaksi lebih jauh lagi, selain menggelar rapat pimpinan tertutup, beberapa stuktur pendukung PKS menggelar aksi protes. Di beberapa tempat misalnya, KAMMI tiba-tiba meluncurkan isu anti-neoliberalisme, dengan sasaran bidik adalah Budiono.

Sejumlah organisasi gerakan pun melakukan hal serupa. Seolah-olah SBY adalah bersih, sementara Budiono-lah yang mengarahkan kubu SBY menjadi neoliberal. “Pendapat ini sungguh menyesatkan” ungkap Lalu Hilman Afriandi, ketua umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kepada Berdikari Online.

“PKS bukanlah partai anti-neoliberal. beberapa tindakan mereka di parlemen justru memuluskan kebijakan neoliberal, seperti kasus pengesahan UU BHP. Ribut-ribut sebagaian pendukung cikeas mengenai pencalonan Prabowo hanya masalah pembagian kue yang belum adil”, ujar Lalu Hilman.

Menurut Lalu Hilman, situasi politik sekarang ini menggambarkan dua polarisasi besar, yakni pro-neoliberalisme dan anti-neoliberalisme. Kubu neoliberal jelas diperlihatkan oleh kubu SBY, sementara kubu anti-neolib masih berserakan tetapi sudah punya embrio membesar. “kubu anti neoliberal ini berasal dari gerakan rakyat yang menjadi korban kebijakan neoliberal dan elit nasional yang berseteru kepentingan dengan capital multinasional”, ungkap Lalu.

“Sikap sejumlah gerakan menentang Budiono hanyalah untuk melancarkan proses transaksi politik. Nanti juga mereka melunak. Kalau mereka memang serius mau anti neolib, kenapa mereka tidak tinggalkan kubu Cikeas dan membangun gerakan massa anti-neolib”, katanya.

Apa Artinya Penunjukan Budiono?

Penunjukan Budiono pun terkesan begitu dipaksakan. Pasalnya, menurut sejumlah pengamat, sejumlah partai pendukung SBY sudah mengajukan begitu banyak nama. Kenapa SBY tidak mempertimbangkan nama-nama yang sudah direkomendasikan oleh partai-partai pendukung tersebut.

Bagi Lalu Hilman Afriandi, penunjukan Budiono sebagai wapres memberikan dua kesimpulan; pertama, Pembuktian bahwa SBY masih akan melanjutkan kebijakan neoliberalisme, apalagi itu dilakukan setelah pertemuan ADB di Bali. Kedua, guna mempercepat kebijakan politik dan ekonomi, khususnya yang bersinggungan dengan kepentingan IMF, Bank Dunia, dan sebagainya.

Salah satu paradigma neoliberal adalah bahwa sebuah pemerintahan yang baik (good governace) memerlukan pengelolaan dan administrasi yang professional, bukan soal politik. Karena itu, menurut Data, pejabat paling ideal untuk menjalankan neoliberal bukanlah politisi, melainkan akademisi, teknokrat. Maka tidak mengejutkan bila SBY menunjuk Budiono, sebab ia merupakan prajurit –prajurit neoliberal.

Bahkan menurutnya kebijakan neoliberal di masa mendatang akan semakin massif, jika SBY-Budiono memenangkan pilpres nanti. Lalu mengatakan, situasi ini membuka kesempatan kepada seluruh elemen progressif dan sektor-sektor sosial yang menjadi korban neoliberalisme untuk membangun front lebar anti-neolib. Atmosfer anti neoliberal yang kemungkinan meningkat karena pilpres, punya potensi luas untuk didorong menjadi gerakan anti neoliberal yang besar.

“masalahnya adalah bagaimana mendefenisikan musuh utama dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor sosial yang perlu dirangkul pada tahap histories tertentu”, Kata Lalu Hilman.

ULFA ILYAS

Tulisan ini diambil dari :http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1

Sebuah Ulasan Singkat Perjuangan Caleg Aktifis Kerakyatan

2009-04-07T02:07:00.000-07:00

Oleh : RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

PEMILU 2009 tinggal 3 hari kedepan. Rakyat Indonesia sedang berharap-harap cemas; siapa yang akan menang dan bagaimana nasib kita? Kita semua diliputi kecemasan akan masa depan. Bagaimana tidak? Krisis ekonomi terus merongrong kita, tetapi tak satupun pemimpin politik yang sanggup mengatasinya. Jika nanti yang terpilih masih dari "golongan lama", yakni mereka-mereka yang sudah terbukti gagal memerintah, maka semakin suramlah masa depan seluruh rakyat di negeri ini.

Tapi terlepas dari itu, Pemilu 2009 punya arti penting bagi perjuangan rakyat Indonesia. Selain pemilu 1999-dimana sejumlah aktifis pergerakan maju dalam pemilu dengan menggunakan kendaraan Partai Rakyat Demokratik (PRD), pada pemilu kali ini sejumlah aktifis pergerakan pun berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan label "caleg aktifis kerakyatan" dan berada dibawah bendera Partai Bintang Reformasi (PBR). Sementara itu, beberapa aktifis pergerakan juga maju memperebutkan kursi DPD.

Tantangan Berat

PEMILU 2009 merupakan pemilu dalam era demokrasi liberal yang semakin memapankan diri. Meskipun terkesan liberal atau "bebas", tetapi tidak semua orang dapat berpartisipasi dengan mudah dalam kontestasi ini. Begitu banyak hambatan; administratif, logistik, hingga tekanan politik. Meski demikian, hambatan ini dapat dilalui dengan berbesar hati dan penuh semangat. Ratusan caleg aktifis kerakyatan akhirnya terpasang pada Daftar Caleg Tetap (DCT) pada pemilu 2009, tentunya dengan melalui perjuangan berat.

Setelah terpastikan, para caleg aktifis mulai bergerak di dapil masing-masing. Kembali hambatan merintangi. Dengan duit yang tak pernah lebih dari seratus ribu di kantong, mereka dipaksa mobile dan berkeling ke daerah-daerah yang menjadi basis konstituen. Tak kenal menyerah, semangat juang pun dikobarkan. Dominggus Oktavianus, seorang caleg aktifis di NTT harus berteman dengan kambing dan sapi-sapi ketika menumpangi truk orang lain, supaya bisa menjangkau basis-basis rakyat miskin. Maklum, alat transfortasi umum di wilayah ini masih minim, kalaupun ada, itu perlu mengeluarkan ongkos yang lebih mahal.

Kondisi hampir sama juga dialami oleh caleg kerakyatan lainnya. Kultur politik Indonesia, yang sudah terbiasa dengan politik uang, juga jadi sering masalah. Tidak jarang caleg aktifis dimintai duit, logistik, dan semacamnya. "maaf, kami dari caleg aktifis. Kami tidak punya uang, kami hanya punya program bagi rakyat miskin, dan kami siap berjuang bersama-sama untuk mewujudkannya", demikian Dedi Fauzi menjawab pertanyaan warga.

Ada yang menarik, takkala para caleg aktifis membagi-bagikan selebaran, sticker, ataupun kartunama, tidak sedikit diantara rakyat yang keheranan. "Kok bisa yang bagi kartunama persis dengan wajah di photo kartunama yang dibagikan", demikian bisik-bisik rakyat. Seolah mendapat kesempatan, si caleg aktifis lansung menjelaskan panjang lebar mengenai program dan cita-cita perjuangannya. Banyak rakyat yang tersentuh. Ada pula akhirnya yang menjadi relawan pendukung caleg aktifis kerakyatan.

Secara umum, hambatan utama para aktifis pada medan parlementer adalah sebagai berikut; pertama, terjun pada arena politik seperti parlemen adalah merupakan pengalaman baru. Ini ibarat anak sholeh yang dipaksa hidup pada komunitas preman. Sistem politik di Indonesia, meskipun semakin memapankan corak berpolitik liberal (baca; demokrasi liberal), tetapi ikatan-ikatan politik tradisional (kekerabatan, kesukuan, kedaerahan, dll) masih juga terpakai.

Kedua, Kelesuan politik dan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik juga tidak kecil. Gejala ini mengarah pada pragmatisme dan tindakan apolitis. Ini merupakan situasi yang terbentuk oleh pelembagaan demokrasi liberal yang perlahan-lahan menghapus partisipasi, juga karena kegagalan pemilu dalam mentransformasi perubahan, terutama kesejahteraan rakyat.

Ketiga, Keterbatasan logistik dan pendanaan. Para caleg aktifis ditantang untuk membuat bentuk-bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk kampanye, dan media-media komunikasi yang murah dan bersifat massal.

Beberapa Kemajuan

Berhadapan dengan kesulitan, tentusaja tidak menurunkan semangat dan daya juang para caleg aktifis. Setiap persoalan harus dicarikan solusinya, dan setiap hambatan harus dicarikan jalan untuk melaluinya. Dalam beberapa kasus, para caleg aktifis sudah mendemonstrasikan hal-hal yang baru kepada rakyat, sekaligus memberikan sebuah pendidikan politik.

Di Palembang, caleg aktifis menggunakan media "mengamen" sebagai sarana sosialisasi dan berdiskusi dengan rakyat. Dari bus ke bus, para caleg aktifis menyebarkan selebaran, menyanyikan lagu perjuangan, serta mengajak penumpang berdiskusi mengenai situasi politik, pentingnya perjuangan politik, dan bagaimana rakyat terlibat dalam merubah keadaan.

Di Kendari, para caleg aktifis bahu-membahu dengan warga kampung Bugis, yang sudah puluhan tahun tidak pernah menikmati listrik. Para caleg aktifis tidak menjanjikan listrik, tetapi mengajak rakyat menggelar aksi massa ke kantor PLN wilayah Sultra. Sementara di Bali, para caleg aktifis memimpin para warga miskin kota mendapatkan kompor gratis.

Di Riau, para caleg aktifis bahu membahu dengan para Petani Suluk Bongkal dalam mempertahankan tanahnya dari kerakusan korporasi. Refresi dan penangkapan pun terjadi, tetapi tidak menyurutkan semangat para aktifis untuk berjuang membela para petani. Selain itu, mereka juga terbilang cukup aktif dalam mengadvokasi warga miskin, mengadvokasi pendidikan gratis, bahkan mempertahankan para pedagang pasar Kodim dari penggusuran.

Advokasi, aksi massa, bagi selebaran, merupakan metode utama yang dipergunakan para caleg aktifis. Bagi Benediktus Adu, cara ini efektif untuk menunjukkan kepada rakyat kredibilitas politik kita dan memperlihatkan kebusukan partai-partai borjuis. " Rakyat tidak butuh janji-janji, tapi mereka butuh yang konkret-konkret", ungkap Benediktus Adu.

Selain itu, metode lain yang dipergunakan para caleg aktifis adalah bagaimana mendatangi rakyat dan berdiskusi lansung dengan mereka. Di Medan, para aktifis melakukan aksi long march beratus-ratus kilometer. Di sini, mereka tidak sekedar membagi-bagikan selebaran, tetapi melakukan diskusi-diskusi dengan setiap warga desa yang dilaluinya. Hal serupa juga dilakukan di Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, dimana para caleg aktifis masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke ladang dan persawahan, hingga ke pabrik-pabrik, hanya untuk berdiskusi dengan rakyat.

Sebetulnya, masih begitu banyak metode lain yang dipergunakan caleg aktifis, tetapi pada intinya semua bermuara pada; politik kerakyatan.

Ada beberapa dampak politik dari keterlibatan caleg aktifis; pertama, meskipun tidak seluruhnya, hanya sebagian, tetapi kehadiran caleg aktifis telah memicu kembali gairah rakyat untuk berpolitik. Ketika para caleg aktifis mendatangi rakyat; rakyat menyampaikan sejumlah keluhan dan persoalan, mereka mendiskusikan pemecahan secara bersama-sama, merencanakan aksi menuntut, dan para aktifis terlibat dalam perjuangan dan aksi-aksi tersebut.

Di NTT, rakyat yang sudah hampir patah semangat, akhirnya kembali menemukan gairah politiknya setelah kedatangan para caleg aktifis. Di beberapa daerah, rakyat berpartisipasi menjadi relawan para caleg aktifis.

Kedua, Ketika kerangka politik Indonesia masih diwarnai politik uang, maka para aktifis menciptakan tradisi berpolitik yang baru, yakni diskusi politik, advokasi, aksi massa, dan penyadaran politik. Tradisi berpolitik yang baru ini, meskipun masih sangat kecil, tetapi telah menjadi pembelajaran politik yang penting bagi rakyat.

Ketiga, keterlibatan para caleg aktifis dalam arena pemilu, terutama pada saat kampanye pemilihan, telah memberi kesempatan untuk memperluas jangkauan kepada sektor-sektor rakyat yang selama ini belum tersentuh pengorganisiran. beberapa basis baru berhasil dibangun, dan tidak sedikit jumlah rakyat yang berhasil diwadahi dalam organisasi-organisasi.

Keempat, kampanye pemilu juga telah memberikan ruang bagi para caleg aktifis untuk berproganda secara luas. Berdikari online semakin regular dalam menyajikan berita. Di beberapa kesempatan, para caleg aktifis dapat memamfaatkan media nasional (TV, Koran, radio, media online, dll) maupun lokal, untuk mengkampanyekan program-program perjuangan anti-neoliberalisme. Beberapa wawancara khusus di stasiun TV juga dapat dipergunakan, sesuatu yang belum tentu bisa didapatkan diluar arena pemilu.

Kelima, kita juga aktif dalam mendorong pembentukan persatuan nasional, dengan platform kemandirian bangsa, tentunya dengan mengajak partai-partai dan individu yang segaris dengan platform kita. Persoalan belum berhasil tentu masalah lain. Kita aktif pula dalam memprotes ketidakberesan dan ketidakdemokratisan sistim pemilu itu sendiri; aksi memprotes DPT yang tidak fiktif, dll.

Dalam hal mobilisasi, kemampuan para caleg aktifis juga cukup membanggakan. Mobilisasi terendah adalah ratusan. Dengan massa ratusan, para caleg aktifis menggelar aksi-aksi bagi selebaran, biasanya. Sedangkan di Riau, mereka sanggup memobilisasi puluhan ribu orang. Tentu, ini memperlihatkan nilai kuantitatif dan kualitatif. Dengan jumlah mobilisasi ini, berarti ada capaian dalam perluasan struktur. Sedangkan secara kualitatif, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran massa untuk berpartisipasi secara sadar dan sukarela, tanpa berharap imbalan material. Sangat berbeda dengan partai-partai besar yang mengandalkan politik uang.

Kerisauan Yang Berbeda

Sejak awal, kami mengatakan bahwa arena pemilu hanya merupakan tambahan (atau perluasan) dari wilayah perjuangan sosial. Apa yang dipraktekkan pada wilayah elektoral, sepenuhnya tetap mengabdi kepada tujuan-tujuan gerakan. Tidak ada yang lain. Dari situ, kita berharap banyak bahwa praktik-praktik mengola kesempatan elektoral dapat memberikan keuntungan bagi perjuangan di masa mendatang. Apalagi jika para aktifis dapat mengakumulasi suara yang signifikan dan memperoleh beberapa kursi.

Tentunya, jika beberapa caleg aktifis berhasil memperoleh kursi, hal ini akan semakin menambah jangkaun para aktifis pergerakan dalam memperluas jangkauan perubahan; seorang caleg yang terpilih di parlemen dapat menggunakan posisinya, tentu dalam derajat tertentu, untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat. selain itu, ini menghadirkan ruang untuk "pengeras suara" bagi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Perburuan kursi bukanlah tujuan utama. Maka sejak awal, kita memfokuskan pekerjaan politik kita pada bagaimana memanfaatkan arena pemilihan untuk mengkampanyekan program, memperluas struktur dan pendirian organisasi-organisasi rakyat, pendidikan politik, dan dan lain sebagainya. bagi kita, perolehan kursi merupakan hasil (result) dari kerja politik selama ini.

Ini pula yang membedakan rasa cemas caleg aktifis dan non-aktifis. Jadinya, keresahan caleg aktifis terletak pada sejauh mana kerja politik di tingkatan massa menentukan perolehan suara, sedangkan calon non-aktifis khawatir tidak terpilih (tidak mendapatkan kursi) padahal sudah mengeluarkan dana dan biaya politik yang terlalu besar.

Ulasan ini diambil dari Website Berdikari Online : http://papernas.org/berdikari/content/view/227/1/

Babak Baru Pergerakan Politik Perempuan

2009-03-24T00:43:00.000-07:00

Oleh : Ulfa Ilyas

Pada paruh awal 2009 ini, gerakan perempuan di Indonesia berhadapan dengan dua momentum penting; peringatan hari perempuan sedunia (8 maret) dan pelaksanaan pemilu 2009 (9 April). Kedua momentum politik ini bukan hanya menciptakan ruang untuk merefleksikan kembali posisi gerakan perempuan, tetapi juga menjadi lapangan uji dari perkembangan gerakan politik perempuan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Bersamaan dengan itu, sentral perdebatan gerakan perempuan dalam beberapa tahun selalu mengenai partisipasi politik perempuan dalam ruang politik formal, khususnya mengenai kuota 30 persen perempuan di parlemen. Selama puluhan tahun, persentase perempuan di parlemen tidak pernah melebihi 13 persen . Saat ini, setelah reformasi sudah bergulir, anggota DPR perempuan hanya 11,27 persen. Ironisnya, persentase ini lebih kecil dibandingkan sebelum reformasi (periode 1992/1997), yakni 12,5 persen.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pada tanggal 6 februari 1918, perempuan pertama berhasil merebut kursi pada parlemen Inggris. Hasil ini merupakan kemenangan pertama, setidaknya sejak gerakan Chartis memulainya sejak puluhan tahun sebelumnya. Sejak itu, gerakan politik perempuan begitu aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen; hak aborsi, perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tempat kerja, dan sebagainya.

Keterlibatan perempuan di parlemen memang sedikit merubah keadaan. Perempuan bukan saja diperhitungkan secara politik, tetapi juga semakin memainkan peran kunci pada pengambilan kebijakan. Bercermin ke Swedia, dimana keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai 45,3 persen, gerakan perempuan punya andil besar dalam menentukan kebijakan politik nasional. Dengan prosentase kekuatan tersebut, partai-partai maupun aktifis feminis punya kesanggupan menjaga kemenangan dasar perempuan; pendidikan, kesehatan, penghapusan diskriminasi, dan sebagainya.

Akan tetapi, di Rwanda, dimana tingkat keterwakilan perempuan yang mencapai 48,8 persen, sepak terjang perempuan di kancah parlemen belum memperlihatkan hasil yang cukup siginifikan.

Hal ini perlu dibahas, mengingat muncul kecenderungan "liberal" dalam gerakan perempuan di Indonesia. Mereka benar-benar terkonsentrasi pada penggenapan kuota, dan menggunakan segala macam cara. Sebagai misal, gerakan perempuan kemudian mengadopsi seruan; perempuan pilih caleg perempuan; hak-hak kaum perempuan hanya bisa diwakilkan oleh seorang perempuan.

Arah Politik Gerakan Feminis

Pada awalnya, affirmative action dirancang untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang diwariskan struktur sosial masa lalu, seperti diskriminasi terhadap ras, suku, agama, kebangsaan, maupun gender. Aturan mengenai affirmative action diharapkan dapat menciptakan kesetaraan untuk sementara.

Politik dari emansipasi tidak hanya berbicara pada penyamaan proporsi laki -laki dan perempuan, tetapi juga merupakan aksi politik untuk merubah kerangka struktural yang menindas perempuan. Seperti ditengarai analis politik, William Liddle, keanggotaan perempuan pada parlemen di masa lalu tidak banyak gunanya karena sistem politik yang menjadi wadahnya pada hakikatnya tidak demokratis. Banyak perempuan yang terpasang di daftar caleg partai-partai besar dan status quo, dan tidak sedikit diantara mereka punya latar belakang aktifis perempuan.

Dari 11,4 Persen keterwakilan perempuan di Perlemen, pada dasarnya mereka tersebar dalam tujuh partai besar, yakni partai Golkar 87 orang, PDI Perjuangan 52 orang, PKB 40 orang, PAN 63 orang, PPP 67 orang, PKS 31 orang, serta Partai Demokrat 25 orang. Dengan komposisi ini, menurut saya, sulit sekali bagi kaum perempuan memperjuangkan agenda politik yang koheren dengan pembebasan perempuan, karena partai yang melingkupinya termasuk kekuatan lama (status quo) dan pendukung neoliberalisme.

Di Swedia, pengaturan zipper system tidak dicantumkan pada UU pemilu, melainkan diatur oleh kebijakan internal partai-partai yang ada, khususnya partai kiri dan tengah (VPK -Partai Komunis, Partai Sosial Demokrat, Partai Sentral, Kristen Demokrat, dan Partai Hijau). Ada kesungguhan dan keseriusan partai politik dalam mengusung dan memperjuangkan perempuan. Jadi ada korelasi antara pencapaian kuantitas (proporsi suara) dengan keberadaan alat politik (partai) yang dipergunakan.

Gerakan perempuan sedang memasuki babak perjuangan baru. Sebuah tahap perjuangan yang semakin mengarahkan politik feminis tidak dapat terpisah dari masalah pokok keseluruhan rakyat, yaitu neoliberalisme (imperialisme). Sehingga, saya cukup pesimis dengan keterlibatan sejumlah aktifis perempuan pada partai-partai besar (pendukung neoliberal). Alih-alih dapat menyusun agenda politik emansipasi, justru ini membuka pintu bagi penjinakannya.

Ulfa Ilyas, Aktifis Perempuan. Staff Redaksi Berdikari Online.

Manu Chao: Pemusik Yang Sederhana dan Pejuang Revolusioner

2009-03-05T00:52:00.000-08:00

Rudi Hartono

Manu Chao adalah superstar dan pemusik terkenal, bukan saja di daratan eropa, tetapi juga di amerika latin, sebagian asia, dan afrika. Kehadirannya dalam dunia musik dipersamakan dengan legenda reggae asal Jamaika, Bob Marley. Kecuali itu, ia juga dianggap tokoh penting dalam mengubah kegiatan bermusik menjadi bagian dari gerakan anti globalisasi, persis seperti ketika Bob Dylan menjadi musik sebagai alat perdamaian dan persamaan hak-hak kaum sipil pada tahun 1960-an.

Manu Chao adalah selebriti terkenal, tapi rendah hati. Ia telah bermain di depan 100.000 di Zocalo, yang merupakan lapangan terbesar di Meksiko city. dia juga mendapat sanjungan 90.000 penonton di festival Coachella di Calfornia pada bulan april, dimana ia tampil setelah band Rage Againts The Machine. Dan di Glastonbury, ia benar-benar mengguncang penonton dengan lagu-lagunya; A Cosa, Clandestino, Tristeza Maleza, La primavera, radio bemba, dan lain-lain.

Album solonya yang pertama, clandestino (1998), yang dibuat pada sebuah studio kecil, ternyata terjual 2,5 juta di Perancis. Tahun 2001, ia kembali merilis album kedua, Esperanza, pada tahun 2001, dimana ia kembali mendapat pujian dan dukungan dari banyak penggemar. Manu Chao di ulas dihalaman depan wall-street journal pada saat itu.

Tiap hari, radio-radio kenamaan di eropa dibanjiri oleh request lagu-lagu Manu Chao. Pada tahun 2005, album radio bemba soundsystem mendapat penghargaan sebagai album terbaik pada tahun itu oleh Rollin Stone, MOJO, SPIN, Blender, National Public Radio dan sebagainya.

Kehidupan Politik

Dilahirkan di Spanyol, 21 juni 1961, dari seorang ayah Galisia dan ibunya yang Basque. Ketika masih kecil, manu (sapaan akrabnya) harus menyertai ayah dan ibunya yang pergi ke perancis untuk menghindari kediktatoran Fransisco Franco. Di perancis, Manu berkenalan dengan kemiskinan dan diskriminasi ekonomi, bersama dengan kaum imigran lainnya. Manu dibesarkan di pinggiran kota Paris, yaitu di Boulogne-Billancourt. Setiap sore, ia selalu bermain bola bersama anak-anak pekerja dari pabrik Renault.

Manu Chao bermain musik sambil berpolitik. Ia mengatakan; “musik adalah ekspresi, dan politik adalah bagian dari kehidupan saya”. “ayah dan ibu saya adalah seorang aktifis, dan sejak kecil saya mengetahui hal itu” ungkap Manu Chao. Kehidupan sebagai pelarian politik, membuat manu dan keluarganya harus berpindah-pindah dari kota yang satu ke kota yang lain.

Pada tahun 1980-an, pada saat masih bersama bandnya “manu negra”, ia dianjurkan melakukan tur ke Amerika Serikat. Tetapi, bukannya berlayar ke Amerika Serikat, malah berlayar ke Amerika Selatan dan bermain musik pada setiap pelabuhan yang dijumpainya. Pada tahun 1993, Manu Negra kembali ke Amerika latin. Di sana, manu negra membeli sebuah kereta tua dan berkeliling Kolombia, dimana ia berjumpa dengan gerilyawan bersenjata, petani, dan penjual obat. Pengalaman itu benar-benar mempengaruhi kesadaran politiknya. Ia makin politis dan membenci neokolonialisme.

Pada bulan maret 2006, Manu Chao tampil memukau membakar semangat anti-imperialisme rakyat Kuba, ketika ia tampil pada konser tunggal di Plaza Jose’ Marti, Havana, Kuba. Ia memulai lagunya dengan orasi pembuka; “gelorakan revolusi kuba, death yankee!”. Ia juga menyatakan solidaritas dan dukungannya kepada rakyat Kuba dan presiden Fidel Castro, yang telah dengan gagah berani menghadapi blockade imperialisme AS. Setelah itu, ia melanjutkan tour Amerika Latinnya ke Caracas, Venezuela, dimana ia bertemu dan belajar proses revolusioner dari tangan pertama, Hugo Chavez. Dia juga melanjutkan tournya Ke Bolivia, dimana Evo Morales telah menunggunya.

Dalam sebuah wawancara yang termuat di Radiochango, Manu jelas menghargai politik Chaves yang berani memutus hubungan dengan AS, bahkan melawannya. Dia sangat menyimak detik-detik kudeta terhadap Chaves, dan actor utama dari kudeta adalah AS. Terhadap gerakan ETA, meskipun orang ibunya adalah seorang Basque, ia tidak terlalu mendukung ide-ide negara berdiri sendiri, tetapi jelas ia mengutuk kekerasan dan penindasan di sana.

Manu Chao sangat kagum pada EZLN (Zapatista), karena meskipun gerakannya adalah bersenjata, tetapi lebih mendahulukan jalan damai. Dalam sebuah perjalanan ke pedalaman Chiapas, Manu Chao bernyanyi ditengah-tengah orang yang sedang memanggul senjata. Terhadap hal itu, ia mengatakan; “Anda tidak bisa melawan teror dengan teror, atau kekerasan dengan kekerasan. Kekerasan hanya bisa dilawan dengan menyediakan pendidikan, pangan, dan saling pengertian yang baik.”

Manu Chao bukan hanya mengeritik kapitalisme melalui lirik lagunya. Manu chao bergabung dalam demonstrasi di Genoa dan Barcelona. Dalam demonstrasi genoa, manu bergabung dengan 300.000 orang penentang kapitalisme. Bahkan, ia menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana polisi melancarkan kekerasan terhadap para demonstran. Dia juga bernyanyi dalam pertemuan para aktifis di Forum Sosial Dunia(WSF), di Porto Allegre, dimana ia mengeritik bush dengan sangat pedas.

Banyak di antara lagunya bercerita tentang realitas penindasan. Rainin' in Paradise (Hujan di Nirwana), misalnya, mengkritik tajam pemerintah Amerika Serikat atas berbagai tragedi yang terjadi di Zaire, Kongo, Irak, Palestina, sampai di Kolombia. Demikian halnya lagu Clandestino (Bawah Tanah), La Primavera (Musim Semi), dan Politik Kills (Politik yang Membunuh), menggambarkan sikap politiknya.

Kesederhanaan

Meski masuk dalam deret selebriti dunia, manu chao tetap merendah. Bahkan, ia menolak musiknya diberi label “musik dunia” oleh BBC. Baginya, itu merupakan salah satu strategi neo-kolonialisme Inggris dan AS untuk menandai musisi dari luar dunia berbahasa inggris.

Dibalik kesederhanaanya, terutama bagi penggemarnya, nama Manu Chao terus melejit. Selain bermain musik diatas panggung dan studio, Manu dapat bermain musik dimana saja, kapan saja, dan dengan peralatan seadanya. Kadang ia bermain musik di kafe, di jalanan, di toko, di jalanan, di rumah-rumah warga, bahkan di perkampungan orang-orang miskin.

Mengenai pembajakan, yang paling ditentang keras oleh pemusik professional dan papan atas, manu malah tidak mempersoalkannya. Malah, lagu-lagunya dalam bentuk audio dan video disebar di internet dan dapat dicopy secara bebas. Ia juga tidak mempermasalahkan lagu-lagunya digandakan orang, tanpa perlu menyetorkan sejumlah uang. Manu lebih senang lagunya dinikmati orang, dihargai, dan jadi inspirasi, ketimbang tersimpan dalam studio, industry-industri musik, dan pusat-pusat penjualan kaset.

Dalam hal penjualan CD-CD-nya, manu berjuang keras agar tidak dikendalikan pasar. Anda dapat mengontrol label, tetapi tidak pada masalah distribusi. Manu berjuang keras agar CD nya dijual murah dan melalui proses sirkulasi yang alami. “kami menurunkan harga CD hingga 500 pesetas (mata uang spanyol)”; kata manu. Kami tidak mementingkan royalti, tetapi seluruh rakyat dapat membeli, itu yang terpenting.

The Clash dan Bob Marley sangat mempengaruhinya. Keduanya adalah pemusik dan juga aktifis politik yang radikal. Ia mengakui pengaruh The Clash pada albumnya, Bongo Bong. Sedangkan untuk penghargaannya kepada Bob Marley, ia menuliskan sebuah lagu berjudul “Mr. Bobby”.

Ia benar-benar mengagumi Diego Armando Maradona, pelatih tim nasional Argentina. Ketika itu, manu muda sempat membuat lagu berjudul “santa maradona”, ketika maradona muda menjadi pahlawan argentina dengan gol tangan tuhannya. Sekarang, dalam album La radiolina, ia mempersembahkan lagu “La Vida Tombola”, khusus untuk penghargaan kepada legenda sepak bola dunia tersebut. Seperti diketahui, Maradona bersama Chaves memimpin aksi puluhan ribu orang menentang FTAA dan kedatangan Bush ke Argentina, pada tahun 2003.

Lagu-lagu Manu juga menggambarkan budaya sehari-hari kaum yang terpinggirkan. Seperti pada hits Minha Galera (Orang-orangku) yang berirama pelan, Manu Chao angkat cerita tentang kerinduan pada kampung halaman, pada kawan-kawan penggemar sepak bola, pada musik daerah, gubuk-gubuk, tarian capoera, pada minuman khas daerah, dan pada asap marijuana. Dalam lagu yang lain, ia tuturkan ketertindasan dan harapan masa depan para pelacur. Lagu berjudul Me Llaman Calle (Aku Dipanggil Jalanan) ini diilhami kehidupan perempuan penghibur di sekitar kafe tongkrongannya, di Barcelona.

Ketika tampil di Brocklyn, dihadapan puluhan ribu penonton, Manu berkali-kali mengulang kata “Corazon”, yang berarti hati, dan meletakkan mikrofon di dadanya. Ia kemudian berkata; sebentar lagi sebuah badai akan datang. Dan tiba-tiba, benar saja, sebuah petir menyambar dan sejumlah peralatan panggung. Manu lantas bernyani Proxima estacion Esperanza'; “ hujan berfungsi sebagai perwujudan harapan, yaitu harapan pada politik negeri yang lebih bermartabat, hari depan yang lebih baik, dan hari depan dimana musik bukan lagi sekadar barang dagangan”.

Politik Kills (Politik Yang Membunuh)

Berbicara mengenai pandangan politik, manu mengatakan; sebelum berbicara mengenai aktifisme, maka setiap orang di dunia ini bertindak atas nama kejujuran, sehingga mereka dapat melangkah dengan baik. Itu juga kupelajari dari kakekku. Akan tetapi, kejujuran tidak dapat membawa anda lebih jauh, karena problem kehidupan cukup banyak dan beragam. Jadi kejujuran saja tidak cukup, anda harus berbuat lebih banyak.

Politik kills adalah lagu yang dibuat untuk melawan politik kebohongan dan pembodohan. Ia jelas menentang politik uang. Menurutnya, masalah terbesar dalam politik adalah uang. Kekuatan ekonomi lebih berkuasa dibandingkan politik itu sendiri. ini bukan demokrasi. Demokrasi telah dikendalikan oleh media.

Di Italia, Berlusconi memenangkan pemilihan presiden karena ia mengendalikan media terbesar. Demikian pula di Perancis, dimana Sarkozy memiliki tipe yang sama dengan Berlusconi. Manu menganggap mereka menang karena politik uang, politik kebohongan, dan pembodohan.

“akhirnya, makin orang yang tidak percaya dengan demokrasi, dan itu sangat berbahaya. Saya adalah seorang demokrat” ungkap Manu. Kita harus bertindak seminimal apapun, terutama untuk menggeser politisi yang dibesarkan oleh uang dan televisi. “ saya akan bersuara dengan mikrofon di tangan saya” demikian manu menjelaskan.

“anda tidak tidak dapat mengubah dunia. Saya pun tidak bisa mengubah dunia sendirian. Saya mungkin tidak dapat mengubah sebuah negara, tetapi saya dapat mengubah sebuah lingkungan kecil. Saya mencoba. Dan saya rasa, itu merupakan tanggung jawab semua orang. Saya tidak yakin sebuah revolusi besar akan datang dan mengubah segalanya seketika. Tetapi, saya percaya bahwa revolusi-revolusi kecil dapat mengubah segalanya dengan perlahan-lahan, setidaknya dilingkungan kita”.

Rudi Hartono, Pengelola Jurnal Arah Kiri dan Redaksi Berdikari Online

Komisi Politicking Korupsi (KPK)

2009-02-24T23:48:00.000-08:00

Oleh: Ulfa Ilyas

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperlihatkan sepak terjangnya, terutama dalam membabat habis kasus-kasus korupsi di Indonesia, dengan memanggil dan memeriksa sejumlah anggota DPR. Sebelumnya, KPK juga dipuji-puji soal keberhasilannya menangkap “basah” kasus suap yang melibatkan Anggota KPPU, Moh. Ikbal, dengan direktur First Media, Billy Sundoro, di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dengan kesuksesan tersebut, terutama dalam kesanggupan “menjebak” pelaku korupsi dan suap, KPK telah dinobatkan menjadi “koboi” baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Akan tetapi, di balik kesuksesan tersebut, muncul sebuah pertanyaan; jika KPK sanggup menggebrak pintu sejumlah lembaga dan departemen, bahkan tokoh politik, kenapa KPK tidak sanggup mendobrak pintu cendana (kasus korupsi Soeharto dan kroninya); kenapa KPK tidak sukses membongkar kasus korupsi, dan kemungkinan suap, yang terjadi di lembaga negara, kementerian, BUMN, dan lain sebagainya. Kenapa BLBI tidak dapat diungkap dan dituntaskan kasusnya?

Teknik “Tebang Pilih”

Isu yang menyebutkan, bahwa teknik pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY-JK sangat “tebang pilih”, dan digunakan untuk menghajar atau menjatuhkan lawan-lawan politiknya, patut menjadi kecurigaan bersama. Secara kasat mata, persoalan korupsi telah meliputi hampir seluruh jajaran birokrasi dan pemerintahan, serta dari pusat hingga ke daerah. Masalah ini, setidaknya untuk beberapa tahun terakhir, telah menjadi persoalan besar bangsa ini, karena perilaku korupsi merupakan factor dominan yang menggerogoti anggaran Negara.

Jika demikian, kenapa pemberantasan korupsi seolah-olah menyasar musuh-musuhnya, dan bukannya “pukul rata dan tanpa pandang bulu”. Korupsi telah menjadi instrumen politik, ibarat skenario penjatuhan lawan politik dalam film-film barat, menempatkannya sebagai “amunisi” yang dapat ditembakkan kepada sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, penguasa yang mengendalikan lembaga anti-korupsi dapat menyasar musuh-musuh politiknya, dan mendapat dua keuntungan sekaligus; pertama, sukses menyingkirkan lawan politik terutama yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Kedua, disebut berprestasi memberantas korupsi karena kesuksesannya membongkar dan mengadili sejumlah kasus korupsi.

Selain kepentingan penguasa, isu ini dapat juga menjadi “pesanan” kekuatan-kekuatan asing, terutama neoliberalisme yang menghendaki “keleluasaan modal” di Indonesia tetapi dengan syarat, bahwa seluruh rintangan terhadap modal, termasuk korupsi, harus diberantas.

Politicking versus Keadilan Rakyat

Gerakan pemberantasan korupsi sedang mendapat tantangannya; Pertama, pemberantasan korupsi harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan menerapkan pemberantasan korupsi terhadap siapapun, tanpa pandang bulu. Kedua, pemberantasan korupsi harus mampu mengembalikan seluruh kerugian Negara, dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh asset-aset koruptor. Ketiga, pada level politik, untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam istana, DPR/MPR, TNI/POLRI, dan seluruh lembaga tinggi Negara lainnya, baru kemudian mengarah ke bawah.

Peran ini tidak mungkin hanya diletakkan pada pundak KPK saja, tapi juga harus melibatkan partisipasi Rakyat, sebagai pilar utama gerakan anti-korupsi. Sudah seharusnya, keterlibatan rakyat dalam proses ini bukan sekedar pengaduan, tapi pada pengontrolan langsung terhadap institusi penegakan hukum dan lembaga Negara. Metode “pembuktian terbalik”, boleh menjadi sebagai ide awal untuk memulai mendorong partisisipasi rakyat untuk menggedor-gedor pintu gerbang para koruptor.

substansial perdebatan soal gerakan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada bagaimana memberikan efek jerah dan malu pada pelaku, tapi yang terpenting adalah mengkonkritisasi eksistensi lembaga anti-korupsi, sebagai garda depan dalam gerakan ini, dan kemudian adalah soal partisipasi rakyat. Mekanisme pemberian sanksi, berupa hukuman mati atau penggunaan baju khusus, baju koruptor, tetap merupakan masukan penting, tapi yang terpenting adalah mengoptimalkan institusi pemberantasan korupsinya.

Dan karena itu, disini, terletak beberapa hal yang seharusnya menjadi pekerjaan kedepan bagi gerakan anti korupsi, termasuk meluruskan kinerja KPK; pertama, mengubah struktur sosial dan lingkungan politik yang telah menjadi lahan tumbuhnya korupsi. Gebrakan untuk ini bukan saja mempertinggi ancaman hukuman, tetapi memperluas control terhadap seluruh lembaga melalui partisipasi rakyat. kedua, melakukan pengembalian secara maksimum terhadap uang negara yang telah dikorupsi. Penyitaan harta pejabat harus setara dengan jumlah dana yang dikorupsi, belum masuk sanksi kurungan tambahan jika tidak sanggup melunasi utang korupsinya. Ketiga, lembaga peradilan harus diletakkan dibawah control rakyat, dimana hakim atau aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran akan segera dicopot dan diberi sanksi oleh rakyat. rakyat dapat mengajukan nama-nama hakim dan aparat hukum bermasalah, untuk selanjutnya mendapatkan proses hukum setimpal.

Ulfa Ilyas, Jurnalis Berdikari Online

Persoalan Demokrasi dan Affirmative Action Bagi Perempuan

2009-01-17T02:46:00.000-08:00

Ulfa Ilyas

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa berdasarkan nomor urut, tetapi harus meraih suara terbanyak. Putusan ini berkarakter demokratis, karena telah memberikan kesempatan kepada kandidat yang mendapat dukungan mayoritas. Seperti diketahui, karena penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka calon legislatif yang mendapat dukungan mayoritas tapi berada dibawah nomor urut bahwa tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Disisi lain, berbagai perwakilan aktifis perempuan menolak putusan ini. mereka menganggap putusan MK tersebut akan menyulitkan pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen seperti yang diatur di UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dengan putusan MK ini, Kuota 30 persen perempuan dan sistem akan menjadi mandul.

">Persoalan Demokrasi

Keputusan MK jelas berkarakter demokratis. berdasarkan keputusan ini, penetapan calon terpilih akan didasarkan kepada suara terbanyak. Artinya, calon yang terpilih nantinya punya basis dukungan dan legitimasi yang kuat, meskipun dalam demokrasi keterwakilan aturan prosedural lebih penting ketimbang substantif (partisipasi dan kesukarelaan).

Selama puluhan tahun, sistem politik indonesia dikangkangi oleh elit yang mendasarkan kekuasaannya pada pengusaan sumber daya ekonomi. Dengan uang yang dimiliki, mereka sanggup memastikan jabatan politik tetap berada di tangannya. Kursi DPR ibaratnya barang dagangan yang dipasarkan lewat etalase politik. dan hal semacam ini, merupakan penghasilan tambahan bagi sejumlah partai. Meskipun tidak ada jaminan bahwa system suara terbanyak akan menghapus tradisi elit membeli suara rakyat dengan uang yang dimilikinya.

Akan tetapi, mayoritas aktifis perempuan berada diseberang keputusan ini. Alasan mereka cukup bisa diterima; pasalnya, affirmative action yang diperjuangkan dengan susah payah agar perempuan punya cukup ruang dalam ruang parlemen harus mental oleh keputusan ini. Mereka pun menuduh putusan ini tidak demokratis, karena mengebiri hak-hak perempuan.

Muncul pertanyaan; kenapa keputusan yang berkarakter demokratis dianggap kurang demokratis.

Baiklah kita lihat pengaruhnya dalam sistim politik Indonesia sekarang ini; pertama, kerangka politik Indonesia yang cukup lama dikontrol oleh otoritas partai akhirnya sedikit berubah. Caleg-caleg yang berkomitmen, terutama yang mewakili massa luas, akhirnya punya kesempatan sedikit untuk bermain di dalam partai besar. Meskipun perubahan kerangka politik ini belum bisa menghapus politik jual beli suara, tetapi setidaknya telah mengikis pemberian upeti kepada pejabat partai oleh kandidat/calon. Kedua, situasi ini akan mendorong calon/kandidat untuk lebih aktif mendekati massa, atau kalau tidak harus berjuang mendongkrak popularitasnya. Dalam hal bersentuhan dengan massa, kandidat aktifis (laki-laki/perempuan) punya nilai plus ketimbang kandidat-kandidat tersebut, karena ia lebih tahu mengarahkan massa, punya pengalaman perjuangan bersama mereka, dan tentu saja tidak kesulitan dalam berinteraksi.

Disisi lain, perempuan sudah lama tersisih dari arena ini. Rasanya akan sulit merubah kultur politik semacam ini, setidaknya dalam kerangka mendorong reformasi structural secara perlahan-lahan, jika tidak ada advokasi berupa affirmative action.

Jalan Lain Buat Perempuan

Menurut saya, gerakan perempuan tidak perlu berada dalam posisi berhadapan dengan keputusan ini, karena kendati diuntungkan oleh sistim zipper system tetap saja tidak ada keleluasaan jika kerangka politik partai masih dimonopoli pejabat partai. Koordinator CETRO Hadar N. Gumay justru mengatakan inilah saatnya kaum hawa melihat komitmen serius dari partai untuk melakukan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan. Menurutnya, Zipper system belum tentu pararel dengan kepentingan politik perempuan jika keseriusan dan kebijakan partai tetap dikontrol segelintir orang. Ia mencontohkan PPP yang "terbaik" soal zipper system hanya memiliki sekitar 14 perempuan dari 77 dapil.

Disamping itu, ada kebutuhan kepada caleg perempuan untuk memunculkan seni berpolitik yang berbeda dengan para elit politisi sekarang ini. Disini, metode-metode kampanye dan menggali dukungan perlu dipararelkan dengan pekerjaan mengorganisir massa, terutama perempuan, untuk diarahkan pada aksi-aksi konkret baik di wilayah legislasi (fungsi-fungsi DPR/DPD) maupun dalam aksi-aksi protes melawan kebijakan yang tidak pro-feminis dan pro-rakyat.

Untuk mengatasi ketimpangan sistim politik, yang kurang menerima perempuan, maka setidaknya KPU harus mengeluarkan aturan baru, misalnya mengatur bahwa setiap partai yang memperoleh kursi diatas dua disetiap dapil (nasional, DPRD I, dan DPRD II), maka satu kursi harus diserahkan kepada perempuan yang memperoleh suara terbanyak.

Ulfa Ilyas, Aktifis Sosial dan pemerhati masalah politik perempuan

Dunia Ketiga Harus Bersatu Atau Mati

2008-12-02T02:27:00.000-08:00

Fidel Castro

Pengelompokan negeri-negeri dunia ketiga di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Kelompok-77 (G77), yang dibentuk tahun 1964 dan kini berjumlah 133 negeri. Pada pertengahan April tahun 2000, bangsa-bangsa yang mewakili mayoritas rakyat sedunia ini bertemu di Havana, Kuba, dan mengeluarkan proklamasi yang sangat kritis terhadap kebijakan Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pidato berikut oleh Presiden Kuba saat itu Fidel Castro disambut dengan tepukan tangan yang menggeluruh pada saat KTT G77, tapi pers di AS tidak meliput pidato Castro maupun kritik lainnya yang berasal dari G77.

Belum pernah umat manusia memiliki potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian hebatnya dengan kapasitas yang luar biasa untuk menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan, namun belum pernah pula terdapat kesenjangan dan ketaksetaraan yang begitu mendalam di dunia.

Keajaiban teknologi yang telah menyusutkan planet ini dalam hal komunikasi dan jarak, kini hadir bersamaan dengan jurang yang semakin lebar memisahkan kekayaan dan kemiskinan, pembangunan dan ketertinggalan.

Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama - planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es. Bila itu terjadi, kita semua akan tenggelam di dalamnya.

Para kepala negara dan pemerintahan yang bertemu di sini, yang mewakili mayoritas besar manusia yang mengalami penderitaan, tidak saja berhak tapi juga berkewajiban mengambil kepemimpinan dan mengoreksi arah perjalanan yang menuju bencana. Adalah tugas kita untuk mengambil tempat kita yang selayaknya sebagai pemimpin kapal dan menjamin bahwa semua penumpang dapat melakukan perjalanan dalam kondisi solidaritas, setara dan adil.

Dogma Pasar Bebas

Selama dua dekade, Negeri Dunia Ketiga telah berulangkali mendengarkan diskursus tunggal yang simplistik, sementara hanya terdapat satu kebijakan tunggal. Kita telah diberitahu bahwa pasar yang terderegulasi, privatisasi maksimum dan penarikan-diri negara dari aktivitas ekonomi merupakan prinsip-prinsip terampuh yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam dua dekade terakhir, segaris dengan ini, negeri-negeri maju, terutama Amerika Serikat, perusahaan transnasional besar yang diuntungkan oleh kebijakan di atas dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah merancang tatanan ekonomi dunia yang paling merugikan kemajuan negeri-negeri kita dan paling tidak berkesinambungan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.

Globalisasi telah dicengkram erat oleh pola-pola neoliberalisme; maka, bukanlah pembangunan yang menjadi global melainkan kemiskinan; bukanlah saling menghormati kedaulatan nasional negara-negara kita tapi pelanggaran sikap saling menghormati tersebut; bukannya solidaritas antara rakyat tapi sauve-qui-peut [masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri] dalam kompetisi tak adil yang berlangsung di pasar.

Dua dekade dari apa yang disebut dengan penyesuaian struktural neoliberal telah memberikan kita kegagalan ekonomi dan bencana sosial. Adalah tugas para politikus yang bertanggung-jawab untuk menghadapi situasi yang menyulitkan ini dengan mengambil keputusan yang tak dapat dihindarkan dan kondusif untuk menyelamatkan Dunia Ketiga dari gang buntu.

Kegagalan ekonomi sudah terbukti. Di bawah kebijakan neoliberal, ekonomi dunia mengalami pertumbuhan global antara 1975 dan 1998 yang besarnya tidak mencapai setengah tingkat pertumbuhan yang diraih antara tahun 1945 dan 1975 dengan kebijakan regulasi pasar Keynesian dan partisipasi aktif negara dalam ekonomi.

Di Amerika Latin, di mana neoliberalisme diterapkan dengan ketat menurut doktrinnya, pertumbuhan ekonomi dalam tahap neoliberal lebih rendah daripada yang dicapai dalam kebijakan pembangunan negara sebelumnya. Setelah Perang Dunia II, Amerika Latin tidak memiliki utang tapi sekarang kita berutang sebesar hampir $1 trilyun. Inilah jumlah utang per kapita terbesar di dunia. Kesenjangan pendapatan antara miskin dan kaya di wilayah ini adalah yang terbesar di dunia. Terdapat lebih banyak rakyat miskin, menganggur, dan lapar di Amerika Latin pada saat ini dibandingkan pada saat mana pun dalam sejarahnya.

Di bawah neoliberalisme, ekonomi dunia tidaklah berkembang lebih cepat dalam hal-hal yang riil; justru terjadi lebih banyak ketakstabilan, spekulasi, utang luar negeri dan pertukaran yang tidak adil. Begitu juga, terdapat kecenderungan lebih besar bagi lebih sering terjadinya krisis finansial, sementara kemiskinan, ketaksamaan dan jurang antara negeri Utara yang kaya dan negeri Selatan yang jadi korban penjarahan terus melebar.

Krisis, ketakstabilan, gejolak dan ketakpastian merupakan kata-kata yang paling umum digunakan dalam dua tahun terakhir untuk menggambarkan tatanan ekonomi dunia.

Deregulasi yang menyertai neoliberalisme dan liberalisasi rekening kapital memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap ekonomi dunia di mana berkembang subur spekulasi mata-uang asing dan pasar derivativ; sementara transaksi harian yang kebanyakan spekulatif, besarnya tak kurang dari 3 trilyun dolar AS.

Negeri-negeri kita dituntut untuk lebih transparan dalam informasi dan lebih efektif dalam pengawasan bank tapi institusi finansial seperti hedge funds tidak perlu membuka informasi tentang aktivitasnya, dan sepenuhnya tak teregulasi dan menjalankan operasi yang melebihi semua cadangan devisa yang dimiliki oleh negeri-negeri Selatan.

Dalam atmosfir spekulasi yang tak terkendali, pergerakan kapital jangka-pendek membuat negeri-negeri Selatan rentan terhadap ancaman di masa depan. Dunia Ketiga dipaksa untuk menahan sumber daya finansialnya dan semakin banyak berhutang untuk mempertahankan cadangan devisa mata uang asing dengan harapan dapat digunakan untuk bertahan dari serangan spekulator. Sebesar 20% pemasukan kapital dalam beberapa tahun belakangan ditahan sebagai cadangan devisa tapi mereka tidak cukup untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut sebagaimana dibuktikan dalam krisis finansial baru-baru ini di Asia Tenggara.

Saat ini, cadangan devisa Bank-bank Sentral di dunia sebesar 727 milyar dolar AS berada di Amerika Serikat. Ini menciptakan paradoks bahwa dengan cadangan devisanya, negeri-negeri miskin memberikan pendanaan murah berjangka-panjang kepada negeri terkaya dan terkuat di dunia, padahal cadangan devisa tersebut dapat diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Tuntut Pembubaran IMF

Bila Kuba berhasil menjalankan pendidikan, layanan kesehatan, budaya, ilmu pengetahuan, olah-raga dan program-program lainnya dengan sukses, yang mana hal ini tidak lagi dipertanyakan oleh dunia, meskipun selama empat dekade diblokade ekonomi, dan melakukan revaluasi mata uangnya terhadap dolar AS sebanyak tujuh kali dalam lima tahun terakhir, itu berkat posisi istimewanya sebagai non-anggota Dana Moneter Internasional (IMF).

Suatu sistem finansial yang dengan paksa menahan mobilisasi sumber daya yang demikian besar, yang amat dibutuhkan oleh negeri-negeri itu untuk melindungi diri dari ketakstabilan yang diakibatkan oleh sistem tersebut, yang menyebabkan rakyat miskin mendanai kaum kaya - itu harus dihapuskan.

Dana Moneter Internasional adalah organisasi yang melambangkan sistem moneter saat ini dan Amerika Serikat menikmati hak veto terhadap segala keputusannya. Terkait krisis finansial terakhir, IMF menunjukkan ketidakmampuan dalam membayangkan apa yang akan terjadi dan telah menangani situasi dengan ceroboh. Ia menerapkan klausa persyaratan yang melumpuhkan kebijakan pembangunan sosial pemerintah sehingga menciptakan bencana domestik yang serius dan menghalangi akses terhadap sumber daya yang penting justru ketika mereka sedang paling dibutuhkan.

Sudah saatnya negeri-negeri Dunia Ketiga menuntut keras pembubaran institusi yang tidak memberikan stabilitas kepada ekonomi dunia maupun berfungsi memberikan dana pencegahan kepada peminjamnya untuk menghindari krisis likuiditas; sebaliknya, ia justru melindungi dan menolong para pemberi pinjaman.

Di manakah letak kerasionalan dan etika dari suatu tatanan moneter internasional yang memungkinkan segelintir teknokrat, yang posisinya bergantung pada dukungan Amerika, untuk merancang di Washington program-program ekonomi yang identik untuk diterapkan ke dalam beragam negeri untuk menghadapi problem-problem spesifik Dunia Ketiga?

Siapa yang bertanggung-jawab ketika program-program penyesuaian menghadirkan kekacauan sosial, sehingga melumpuhkan dan mendestabilisasi bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang besar, seperti kasus Indonesia dan Ekuador?

Adalah suatu keharusan yang krusial bagi negeri-negeri Dunia Ketiga untuk mengupayakan pembubaran institusi sinister tersebut, dan filosofi yang dipertahankannya, untuk digantikan dengan badan regulasi finansial internasional yang akan beroperasi atas landasan demokratik di mana tak satu pun memilik kekuasaan veto; sebuah institusi yang tak hanya mempertahankan para kreditor kaya dan menerapkan syarat-syarat yang mengintervensi, tapi akan memungkinkan penerapan regulasi pasar finansial untuk menghentikan spekulasi liar.

Cara yang mungkin untuk ini adalah menerapkan - bukannya pajak sebesar 0,1 persen terhadap transaksi finansial spekulatif sebagaimana diusulkan dengan brilian oleh Mr Tobin - tapi pajak sebesar minimum 1 persen yang akan memungkinkan pembentukan dana yang besar, yang melebihi $1 trilyun pertahunnya untuk menggalakkan pembangunan yang berkelanjutan dan komprehensif di Dunia Ketiga.

Utang Dunia Ketiga Sudah Dilunasi

Utang-utang luar negeri dari negeri kurang berkembang telah melebihi $2,5 trilyun dan dalam tahun 1990an itu telah bertambah dengan lebih berbahaya dibandingkan tahun 1970an. Sebagian besar dari utang baru tersebut dapat dengan mudah berpindah tangan dalam pasar sekunder; ia saat ini lebih tersebar luas dan lebih susah untuk dijadwal ulang.

Sebagaimana telah kami katakan sejak 1985: Utang tersebut sudah dilunasi, bila kita memperhatikan cara pembayarannya, peningkatan yang cepat dan semena-mena terhadap tingkat suku bunganya dalam dolar AS pada tahun 1980an dan penurunan harga komoditas dasar - suatu sumber pendapatan fundamental bagi negeri-negeri berkembang. Utang tersebut terus memakan dirinya sendiri dalam suatu lingkaran setan di mana uang dipinjam untuk membayar bunga dari utang lama.

Saat ini, terlihat lebih jelas bahwa utang bukanlah persoalan ekonomi tapi politik, oleh karena itu, ia membutuhkan solusi politik. Tidaklah mungkin menutup mata dari kenyataan bahwa solusi terhadap problem ini harus berasal dari mereka yang memiliki sumber daya dan kekuasaan, yakni, negeri-negeri kaya.

Inisiatif Pengurangan Utang Negeri-negeri Miskin (Heavily Indebted Poor Countries Debt Reduction Initiative - HIPC) menunjukkan nama yang besar tapi hasil yang kecil. Ia hanya dapat digambarkan sebagai upaya konyol untuk menghapus 8,3 persen total utang negeri-negeri Selatan. Hampir empat tahun setelah penerapannya hanya empat di antara tiga-puluh-tiga negeri termiskin telah menyusuri proses yang rumit hanya untuk menghapus angka yang tak seberapa sebesar $2,7 milyar, yakni sepertiga dari jumlah uang yang dibelanjakan Amerika Serikat untuk kosmetik tiap tahunnya.

Saat ini, utang luar negeri adalah rintangan terbesar bagi pembangunan dan bom waktu yang siap meledakkan fondasi ekonomi dunia saat krisis ekonomi.

Sumber daya yang dibutuhkan sebagai solusi yang mengarah pada akar permasalahan ini tidaklah besar bila dibandingkan dengan kekayaan dan pembelanjaan negeri-negeri kreditor. Tiap tahun $800 milyar digunakan untuk membiayai persenjataan dan pasukan, bahkan setelah usai Perang Dingin, sementara tak kurang dari $400 milyar dihabiskan untuk narkotika, dan milyaran lainnya untuk publisitas komersial yang menciptakan alienasi yang sebanding dengan narkotika.

Sebagaimana telah kami katakan sebelumnya, pada kenyataannya, utang luar negeri Dunia Ketiga adalah tak dapat dibayarkan dan tak dapat dipungut.

Perdagangan Dunia

Di tangan negeri-negeri kaya, perdagangan dunia adalah alat dominasi. Di bawah globalisasi neoliberal, perdagangan telah memelihara ketimpangan dan menjadi ruang penyelesaian sengketa antara negeri-negeri maju dalam upaya mereka mengontrol pasar pada saat ini maupun masa depan.

Diskursus neoliberal menyarankan liberalisasi komersial sebagai formula terbaik dan satu-satunya bagi efisiensi dan perkembangan. Sementara neoliberalisme terus menerus mengulangi diskursusnya tentang peluang yang diciptakan oleh pembukaan perdagangan, partisipasi negeri-negeri miskin dalam ekspor dunia menurun pada tahun 1998 dibandingkan tahun 1953. Brasil dengan area 3,2 juta mil persegi, penduduk sebesar 168 juta dan nilai ekspor sebesar $51,1 milyar pada 1998, ekspornya lebih sedikit dibandingkan Belanda yang berarea 12.978 mil persegi, dengan populasi 15,7 juta dan nilai ekspor sebesar $198,7 pada tahun yang sama.

Liberalisasi perdagangan pada intinya terdiri atas penyingkiran instrumen proteksi negeri-negeri Selatan secara sepihak (unilateral). Sementara, negeri-negeri berkembang tidak bisa melakukan hal yang serupa untuk membolehkan ekspor-ekspor Dunia Ketiga memasuki pasar mereka.

Bangsa-bangsa yang kaya telah membangun liberalisasi dalam sektor-sektor strategis yang diasosiasikan dengan teknologi maju - jasa, teknologi informasi, bioteknologi, dan telekomunikasi - di mana mereka menikmati keuntungan besar yang semakin meningkat dengan deregulasi pasar.

Di sisi lain, pertanian dan tekstil, dua sektor yang secara khusus signifikan bagi negeri-negeri kita, tidak mampu menyingkirkan rintangan yang telah disetujui dalam Putaran Uruguay karena ini bukanlah kepentingan negeri-negeri maju.

Dalam OECD [Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi], kelompok negeri-negeri terkaya, tarif rata-rata yang diterapkan pada ekspor manufaktur dari negeri-negeri kurang berkembang adalah empat kali lebih tinggi daripada yang diterapkan pada negeri anggota kelompok tersebut. Tembok penghalang antara tarif dan non-tarif sesungguhnya telah ditegakkan untuk menyingkirkan produk-produk negeri Selatan.

Komoditas dasar tetaplah rantai terlemah perdagangan dunia. Bagi 67 negeri Selatan, komoditas semacam itu berjumlah setidaknya lima puluh persen pendapatan ekspornya.

Gelombang neoliberal telah menyapu skema pertahanan yang termuat dalam panduan (terms of reference) komoditas dasar. Diktum supremasi pasar tak dapat mentolerasi distorsi apa pun, dengan demikian Kesepakatan Komoditas Dasar (Basic Commodities Agreements) dan formula lainnya yang membahas ketimpangan pertukaran (unequal exchange) ditinggalkan begitu saja. Atas alasan inilah maka kini daya beli komoditas seperti gula, kokoa, kopi dan lainnya hanya dua puluh persen dari angka sebelumnya pada 1960; akibatnya, pendapatan penjualan bahkan tidak menutupi biaya produksi.

Perlakuan khusus dan berbeda bagi negeri-negeri miskin telah dipandang sebagai, bukannya tindakan adil dan kebutuhan yang tak dapat diabaikan, melainkan tindakan kemurahan hati yang hanya sementara. Sesungguhnya, perlakuan berbeda bagi negeri-negeri miskin bukan saja merupakan pengakuan terhadap perbedaan besar dalam perkembangan tiap negeri, sehingga mencegah digunakannya penggaris yang sama bagi negeri kaya dan miskin, tapi juga menyadari masa lalu kolonial yang menuntut kompensasi.

Signifikansi Perlawanan di Seattle

Kegagalan pertemuan WTO di Seattle menunjukkan bahwa kebijakan neoliberal menciptakan oposisi yang semakin intensif di antara semakin banyak rakyat, baik di negeri Selatan dan Utara. Amerika Serikat mempresentasikan Putaran Negosiasi Perdagangan yang seharusnya dimulai di Seattle sebagai langkah liberalisasi perdagangan yang lebih maju, padahal negeri itu masih memberlakukan Akta Perdagangan Asing-nya sendiri yang agresif dan diskriminatif. Akta tersebut menyertakan peraturan seperti "Super 301", sebuah pertunjukkan diskriminasi dan ancaman yang sesungguhnya dalam menerapkan sangsi bagi negeri-negeri lainnya atas alasan yang berkisar dari asumsi bahwa suatu negeri menerapkan rintangan untuk menolak produk-produk Amerika, hingga penilaian yang sewenang-wenang dan sering kali sinis oleh pemerintah AS terkait situasi hak asasi manusia di negeri-negeri lainnya.

Di Seattle, terjadi perlawanan terhadap neoliberalisme. Preseden terkininya adalah penolakan terhadap penerapan Multilateral Agreement on Investments (MAI). Ini menunjukkan bahwa fundamentalisme pasar yang agresif, yang telah mengakibatkan kerusakan besar terhadap negeri-negeri kami, menghadapi penolakan sedunia yang keras dan sudah sepantasnya.

Jurang Teknologi

Dalam sebuah ekonomi global di mana pengetahuan adalah kunci bagi pembangunan, jurang teknologi antara Utara dan Selatan cenderung melebar dengan meningkatnya privatisasi penelitian ilmiah dan hasil-hasilnya.

Negeri-negeri maju di mana berdiam lima belas persen penduduk dunia, pada saat ini mengonsentrasikan delapanpuluh-delapan persen pengguna Internet. Terdapat lebih banyak komputer di Amerika Serikat dibandingkan dengan gabungan seluruh jumlah komputer di negeri lainnya di dunia. Negeri-negeri kaya mengontrol sembilanpuluh-tujuh persen hak paten secara global dan menerima lebih dari sembilan-puluh persen hak lisensi internasional, sementara bagi banyak negeri-negeri Selatan penerapan hak milik intelektual tidaklah eksis.

Dalam riset swasta, elemen lukratif (keuntungan besar) mendahului pertimbangan kebutuhan; hak milik intelektual menjadikan pengetahuan berada di luar jangkauan negeri-negeri kurang berkembang, dan legislasi tentang hak paten tidak mengakui transfer pengetahuan atau pun sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting di Selatan. Penelitian oleh swasta berfokus pada kebutuhan konsumen yang kaya.

Vaksin telah menjadi teknologi yang paling efisien untuk mempertahankan pembelanjaan kesehatan yang rendah karena dapat mencegah penyakit dengan hanya menggunakan satu dosis. Walau begitu, karena itu memberikan profit yang rendah, vaksin dikesampingkan untuk mengutamakan pengobatan yang membutuhkan dosis berulang kali dan memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi.

Pengobatan baru, bibit terbaik, dan, pada umumnya, teknologi terbaik telah menjadi komoditas yang harganya hanya dapat dijangkau oleh negeri-negeri kaya.

Akibat sosial yang suram dari perlombaan neoliberal menuju bencana ini sudah ada di depan mata. Dalam seratus negeri, pendapat perkapita lebih rendah dibandingkan lima belas tahun lalu. Pada saat ini, 1,6 milyar orang bernasib lebih buruk dibandingkan pada awal 1980an.

Lebih dari 820 juta orang kekurangan gizi dan 790 juta di antaranya hidup di Dunia Ketiga. Diperkirakan 507 milyar orang yang hidup di Selatan saat ini tidak akan menyaksikan ulang-tahunnya yang ke-40.

Dalam negeri-negeri Dunia Ketiga yang terwakili di sini, dua dari lima anak menderita hambatan pertumbuhan dan satu dari tiga menderita kekurangan berat badan; 30.000 anak yang dapat diselamatkan, tiap harinya menderita sekarat; 2 juta anak perempuan terpaksa menjalani prostitusi; 130 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan 250 juta anak di bawah 15 tahun terpaksa bekerja. Tatanan ekonomi dunia berfungsi baik bagi dua puluh persen penduduknya tapi mengabaikan, memojokkan dan memperburuk delapan puluh persen sisanya.

Kita tak dapat begitu saja memasuki abad baru dalam barisan akhir yang terbelakang, miskin, dan tereksploitasi; korban rasisme dan xenofobia dihalangi dari akses pengetahuan, dan menderita alienasi budaya kita akibat pesan-pesan asing berorientasi-konsumerisme yang diglobalisasikan oleh media.

Bagi Kelompok 77, ini bukanlah saat untuk mengemis dari negeri-negeri maju atau untuk patuh, mengalah, atau saling menghancurkan. Inilah saatnya untuk mengembalikan semangat berlawan kita, kesatuan dan kohesi kita dalam mempertahankan tuntutan kita.

Lima puluh tahun lalu kita diberikan janji bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi jurang antara negeri-negeri maju dan kurang-berkembang. Kita dijanjikan roti dan keadilan; tapi hari ini kita memiliki semakin sedikit roti dan semakin banyak ketidakadilan.

Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme, tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan roti dan haus akan keadilan. Gambaran ibu-ibu dan anak-anak di bawah derita kekeringan dan bencana lainnya di seluruh wilayah Afrika mengingatkan kita akan kamp konsentrasi di Jerman Nazi; mereka mengembalikan memori tentang tumpukan mayat dan orang sekarat, perempuan, dan anak-anak.

Perlu digelar semacam Nuremberg untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan ke kita: sebuah sistem yang dengan menggunakan kelaparan dan penyakit yang tersembuhkan telah membunuh lelaki, perempuan, dan anak-anak tiap tiga tahun dalam jumlah yang melebihi korban jiwa Perang Dunia II yang berlangsung enam tahun.

Di Kuba kami biasa berkata: "Merdekalah Tanah Air atau Mati!" Pada KTT Dunia Ketiga ini kita akan harus berkata: "Bersatulah dan Bangun Kerjasama Erat, atau kita mati!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dan disunting dari berbagai sumber, di antaranya adalah Thirdworldtraveler.com
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

SKB EMPAT MENTERI: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?

2008-11-24T00:37:00.000-08:00

DITA INDAH SARI*

Krisis ekonomi global melahirkan berbagai tambahan beban bagi ekonomi dalam negeri, khususnya dunia usaha atau sektor riil. Sebenarnya, tanpa krisis jilid berapa pun, industri dalam negeri kita memang tidak memiliki pondasi yang solid. Jangankan menjadi tuan di negeri sendiri, untuk survive saja industri domestik kesulitan akibat besarnya ketergantungan pada impor serta berbagai problem akut lainnya.

Dengan tujuan mengurangi beban industri nasional, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyangkut dasar penetapan upah minimum kemudian dikeluarkan. Jika dikaitkan dengan kepentingan memperkuat pondasi dunia usaha yang rapuh, SKB ini lebih tepat dianggap sebagai cara menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan mengupayakan agar kenaikan upah tidak lebih dari nilai pertumbuhan ekonomi (sesuai isi SKB tersebut), maka pemerintah memangkas daya beli kaum pekerja yang selama ini memang sudah menurun akibat kenaikan harga BBM dan barang-barang lain.

Dalam tempo 1-2 bulan ke depan anjloknya daya beli ini mungkin belum terasa. Namun, dengan kenaikan upah minimum hanya sekitar 6% (sesuai pertumbuhan ekonomi), kaum pekerja sudah jelas akan buru-buru memangkas biaya konsumsinya. Industri yang pertama kali bakal menuai dampak dari pengurangan upah ini adalah industri rokok, otomotif, elektronik, garmen dan ritel. Industri-industri tersebut merupakan sumber kebutuhan non primer yang lebih mungkin dikurangi konsumsinya, kalau perlu secara drastis. Industri makanan minuman sendiri akan terkena pula dampaknya dalam jangka menengah karena keluarga pekerja harus semakin selektif dalam mengonsumsi (baca : mengurangi) makanan, baik karena tekanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak maupun agar dapat melakukan saving.

Koreksi-koreksi kebijakan ekonomi semacam ini tidak bisa diharapkan dapat “memelihara momentum pertumbuhan ekonomi” kita, sebagaimana bunyi judul SKB tersebut. Perspektifnya yang parsial dan jangka pendek akan menjadi seperti senjata makan tuan bagi industri nasional. Menganggap industri dalam negeri akan terdongkrak produktivitasnya dengan pengurangan upah (yang memang sudah rendah) adalah paradigma yang tidak manusiawi dan agak primitif.

Pasar Kerja yang Fleksibel

Labour market flexibility pun kemudian diundang masuk dengan dikuatkannya model bipartit sebagai mekanisme penentuan upah, dimana peran pemerintah dalam proses ini pun menghilang. Mekanisme ini sebetulnya sudah lama diusulkan oleh kalangan dunia usaha. Krisis global ini menjadi momentum dimana usulan tersebut didesakkan lagi.

Dalam situasi dimana 69% pekerja kita ada di sektor informal (mayoritas pertanian) serta tingkat pendidikan dan keahlian pekerja sangat rendah, bagaimana mungkin kita berharap daya tawar pekerja dalam sistem bipartit dapat setara/equal dengan pengusaha? Bagaimana mungkin mayoritas pekerja kita yang berpendidikan terbatas dapat bernegosiasi tentang hak-haknya secara efektif? Sebagai informasi, tingkat unionisasi (menjadi anggota serikat pekerja) di kalangan pekerja kita baru berkisar antara 8-10% dari total pekerja. Jika pemerintah lepas tangan dalam proses ini, lalu siapa yang akan menjaga 90% pekerja lainnya yang tidak memiliki wadah dalam memperoleh hak-haknya?

Melindungi Pekerja dan Industri Dalam Negeri

Industri dalam negeri yang kuat adalah kunci membangun ketahanan ekonomi kita. Sesungguhnya kita tidak kehabisan stok solusi untuk mengatasi krisis ini sekaligus melindungi industri dan pekerja. Kalau targetnya adalah untuk menghemat biaya produksi, penghapusan pajak ekspor yang telah dilakukan pemerintah merupakan solusi yang baik. Mengapa ini tidak diikuti dengan penurunan suku bunga, seperti yang telah dilakukan semua negara saat ini (kecuali Indonesia)? Daripada menghadang kenaikan upah, solusi ini jauh lebih signifikan untuk membantu industri dalam negeri (dalam jangka panjang), karena mengurangi biaya produksi investasi dan harga jual.

Mengapa tidak diikuti dengan menurunkan kenaikan harga BBM, yang selama ini telah membuat biaya operasional perusahaan membengkak? Kita berada dalam situasi yang emergency, sehingga langkah-langkah yang diambil pun harusnya merupakan sebuah terobosan yang berbeda dari situasi normal. Sebagai catatan, baru-baru ini negara jiran Malaysia telah mengurangi harga BBM nya 2,5 ringgit/liter. Harga minyak dunia yang turun seharusnya direspon secepatnya dengan menurunkan harga BBM domestic, secepat pemerintah menaikan harga BBM saat harga minyak meroket naik.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga tidak perlu menjadi alasan agar upah pekerja dibatasi kenaikannya, khususnya bagi industry yang berbasis impor. Kewajiban pemerintahlah untuk mengatur dan membatasi secara ketat transaksi valas dan keluar masuknya dolar atau mata uang asing lainnya. Semua pembatasan ini tentu saja tidak berlaku bagi aktivitas dunia usaha.

Kalaupun pembatasan kenaikan upah tersebut tetap dirasa perlu diberlakukan, sebaiknya diterapkan hanya bagi pekerja dengan gaji di atas 5 juta/bulan. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi krisis ini jelas jauh lebih besar daripada para pekerja dengan upah minimum yang rata-rata kurang dari 1 juta/bulan. Para pekerja kerah putih ini (white collar workers) pun rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang lebih efektif dengan pihak perusahaan. Dengan catatan policy “diskriminasi” ini berlaku sementara dengan batas waktu yang jelas.

Melindungi kepentingan industry tanpa mengurangi hak-hak mendasar pekerja adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan saat ini. Jika hal ini tidak menjadi pegangan dalam menyusun kebijakan industry nasional, maka setiap langkah kebijakan ekonomi akan menempatkan kaum pekerja dan masyarakat miskin sebagai korban. Jika ini yang terjadi, maka kita pun sampai pada kesimpulan yang jelas : bahwa pemerintah ini bukan hanya dokter yang gagal, tapi juga melakukan malpraktek terhadap pasien-pasiennya yang mayoritas miskin.

*Aktifis Serikat Buruh, Caleg DPR RI PBR, Dapil Jateng V

Krisis dan Kontestasi Ideologi

2008-11-12T05:11:00.000-08:00

Oleh : Dominggus Oktavianus

Diskusi ideologi kembali menemukan ruangnya sebagai upaya mencari cara pandang terbaik untuk benahi dunia dari kekacauan sistemik. Momentumnya adalah krisis finansial di Amerika Serikat yang merambat cepat bagai efek ledakan ke hampir seluruh negeri di Eropa, Amerika Latin dan Asia.

Sorak kemenangan pendukung kapitalisme yang masih sempat berdengung sejak berakhirnya perang dingin, sesaat menjadi senyap. Sebaliknya, dari kubu pendukung sosialisme, sayup-sayup terdengar beragam reaksi. Sebagian di antaranya, spontan sudah berseru, ”Kan, benar kata Karl Marx. Kapitalisme menggali liang kuburnya sendiri!”

Dalam situasi tersebut, wacana untuk mencari jalan lain turut hadir. Tetapi belum jelas benar, apakah jalan lain tersebut sama dengan Jalan Ketiga-nya Anthony Giddens, atau suatu versi baru yang lebih membumi atau lebih sesuai dengan konteks situasi negeri ini.

Pastinya, wacana ini diawali dengan premis, bahwa sosialisme hanyalah ”Khayalan tentang indahnya pemerataan”, dan senyatanya adalah ”Kemelaratan massal yang ditumpuk di bawah glamor yang dinikmati elite politik”. Sedangkan kapitalisme atau liberalisme telah kehilangan kehormatan, sejak ditelanjangi oleh (saya simpulkan) kesenjangan dan krisis. Jadi, yang dibutuhkan saat ini adalah kontestasi pemikiran genial yang tidak diikat fanatisme dua fundamentalis ideologi itu. Demikian diungkap ekonom Ahmad Erani Yustika dalam opini Harian Kompas (13/10).

Belum Selesai

Kenyataan sekarang, kedua ideologi tersebut sama-sama masih hidup dengan kesadaran manusia sebagai lapangan pertempurannya. Juga wilayah material bagi praktik kedua gagasan ini pun masih berjalan dinamis di berbagai negeri.

Ketelanjangan kapitalisme tidak sama dengan kematiannya, karena kuburan yang digali ternyata belum terisi sosok jasadnya. Ini fakta, bukan harapan. Sangat mungkin, dengan kekuatan hegemoninya, kapitalisme sanggup mengelak dari tudingan ideologis—bahwa krisis ini berakar pada produksi berlebih tanpa daya beli, sambil melempar kesalahan pada ”perilaku menyimpang individu” dan ”ketiadaan regulasi” sebagai biang kerok. Artinya, kapitalisme senantiasa berusaha menutupi auratnya dengan variasi gaya akumulasi yang katanya berbeda dari bentuk sebelumnya. Tidak pula tertutup kemungkinan, sebentar lagi akan ada pendukungnya balik mengklaim, bahwa kapitalisme telah berhasil keluar dari krisis.

Demikian sebaliknya, keburukan dan kegagalan sosialisme ala Eropa Timur memang belum hilang dari ingatan kolektif masyarakat dunia. Dampaknya, sikap phobi, skeptis, dan prasangka terhadap sosialisme Eropa Timur, telah tergeneralisir menjadi sikap terhadap gagasan sosialisme secara umum. Padahal, gagasan sosialisme tidak berwajah tunggal Eropa Timur, sehingga sebagai pisau analisa dan solusi strategis, gagasan ini belum pernah benar-benar dicampakkan.

Justru sekarang, kibaran bendera Sosialisme abad 21 yang diserukan Presiden Venezuela, Hugo Chavez, mulai mendapat sahutan dari negeri-negeri lain di Amerika Latin. Di sampingnya, sosialisme Kuba masih mengundang decak kagum banyak pakar pendidikan dan kesehatan dunia karena sejumlah prestasi yang ditorehnya; atau, gemerlap ”model Swedia”, yang seperti telah memasang pagar pembatas berupa program minimum sosialis dalam sistem ekonomi— yang prestasinya antara lain pernah mencatat pengangguran nol persen.

Karena itu, kontestasi antara dua ideologi tersebut untuk menemukan solusi terbaik dan diterima luas belum bisa dibilang selesai—apalagi lantas meminta keduanya keluar dari gelanggang. Momentum krisis sedang membukukan tambahan satu babak kemenangan bagi gagasan sosialisme dalam lebih dari dua abad sejarah kapitalisme. Kemenangan kongkret gagasan sosialisme kali ini adalah membesarnya tuntutan untuk memindahkan konsentrasi kapital dari tangan segelintir penguasa Wall Street ke tangan rakyat di seluruh dunia.

Wilayah Pencarian

Wacana menghadirkan jalan lain dapat dilihat sebagai upaya mencari kemerdekaan berpikir—sekaligus ketenangan batin, (meminjam analogi B. Herry Priyono) di antara riuh angin pendulum sejarah kapitalisme yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun, saat ini dibutuhkan uraian konsep untuk menjawab masalah-masalah kongkrit dan strategis oleh setiap wacana yang muncul. Gagasan sosialisme dan kapitalisme mampu mengurai konsep, maka perang berselang perundingan antara kedua ideologi itu masih mengambil peran dominan.

Ideologi lahir dari dialog antara pikiran dan realitas yang tidak luput dari kerelatifan. Dengan demikian, fanatisme atas pemikiran fundamentalis—yang tidak kontekstual atau menjurus dogmatisme sudah keliru sebelum diungkapkan. Sekalipun demikian, tantangan untuk memunculkan pemikiran genial (apalagi yang bukan kiri dan bukan kanan), hendaknya tidak disertai prasangka dangkal terhadap gagasan yang ada.

Sebagaimana kita tahu, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, dan para founding parents lainnya, telah merambah wilayah ide sosialisme untuk menemukan bahan-bahan pembangunan bangsa Indonesia. Bukankah saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi persoalan global yang serupa dengan situasi ketika Bung Hatta menerjemahkan Manifesto Partai Komunis (karya Karl Marx & Frederich Engles) ke dalam bahasa Indonesia? Bukankah krisis dan ketertindasan sebagai bangsa terjajah di bawah kapitalisme kolonial telah merajut kesatuan ideologi pro bangsa (nasionalis) dan pro rakyat (sosialis) di lapangan politik?

Mestinya, dalam menghadapi krisis sekarang, kita pun bisa merajutnya. Bisa dimulai dengan konsolidasi komitmen untuk memberikan jawaban kongkrit pada persoalan kemiskinan rakyat, kemandirian nasional, serta kebinekatunggalikaan bangsa. Lantas, bila pemikiran sosialis ternyata perlu diangkat kembali sebagai referensi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, pertanyaannya adalah; kenapa tidak?

Dominggus Oktavianus, aktivis sosial dan politik, kontributor Mediabersama.com

Manu Chao, Globalisasi dan Persahabatan

2008-11-12T04:57:00.000-08:00

Oleh : Dominggus Oktavianus

Pernah mendengar Manu Chao? kecuali di dunia berbahasa Inggris, ia disebut-sebut sebagai musisi paling populer atau super star, setidaknya untuk daratan Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.

Lintas Batas

Seorang musisi revolusioner yang dilahirkan oleh zaman globalisasi neoliberal beserta segala dampaknya dalam periode persaingan bebas saat ini, dia adalah adalah Manu Chao. Dia dikenal sebagai pencampur musik yang bandel, pemberontak yang merakyat dan bintang yang menggotong sendiri tas pakaiannya tiap bepergian—kesederhanaan yang di kalangan bintang besar, konon hanya dijalani oleh Bob Marley dan Joe Strumer.

Manu Chao lahir di Paris, 21 Juni 1961 dengan nama Jose-Manuel Thomas Arthur Chao dari orang tua berkebangsaan Spanyol. Kedua orang tuanya melintas ke Prancis sebagai pengungsi politik, sejak kakeknya dijatuhi hukuman mati oleh diktator Franco. Manu kecil tumbuh di pinggiran kota Paris, yang dikelilingi para seniman, ilmuwan, dan kaum imigran. Ia bermain bola bersama anak-anak kelas pekerja di komunitasnya, dan bermusik dengan kawan kawannya.

Musik rekaman ia rintis pada awal 1980-an. Di tahun 1987, Manu bersama saudara dan beberapa kawannya membentuk sebuah band punk multiras, Mano Negra--yang dijuluki ”The Clash dari Prancis”. Band ini sempat mengeluarkan beberapa album dan terkenal, sebelum resmi bubar tahun 1995.

Sebelum bubar mereka sempat melakukan perjalanan ke Amerika Latin antara tahun 1992-1994, yang kemudian memberi pengaruh besar pada musik Manu Chao. Mereka melintas dari Eropa ke Amerika Selatan dengan kapal laut. Di sana Manu dan kawan-kawan berkampanye untuk perdamaian, menyikapi konflik domestik yang banyak terjadi di benua itu.

Di Kolombia, ia membeli sebuah kereta api tua untuk menjangkau pedalaman, berdialog dengan para gerilyawan, agar bisa pentas di desa-desa basis gerilya mereka. Pernah juga ia pentas di hadapan orang-orang yang semuanya membawa senjata api. Pengalaman ini turut mempengaruhi dan memperkuat pandangan politiknya yang sedari awal sudah anti diskriminasi dan penindasan.

Dalam perjalanan yang berlanjut ke beberapa negeri Afrika itu, ia menyimpulkan, kebudayaan rakyat di pedalaman negeri-negeri dunia ketiga tidak begitu akrab dengan hentakan musik rock. Sejak itu aransemen lagu Manu kental dengan campuran irama Latin, reggae, ska, salsa, dan musik Afrika, tanpa menghilangkan cita rasa punk dalam karyanya. Karena pencampuran itu, musik Manu sempat diberi label ”Musik Dunia” oleh Radio 3 BBC Inggris. Namun Manu menolak label tersebut karena dianggap sebagai kebiasaan neo-kolonial Inggris dan Amerika Serikat untuk menandai musisi dari luar dunia berbahasa Inggris (Anglo-Amerika).

Lagu-lagunya dinyanyikan dalam sejumlah bahasa, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Arab, Galicia, dan Wolof (dari Afrika Barat). Tapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Spanyol, bahasa yang pertama kali ia kenal. Debut album solo Manu Chao El Clandestino: Esperando La Ultima Ola (si Ilegal: Menanti Gelombang Terakhir) tahun 1998 terjual lebih dari 5 juta kopi. Album terbarunya La Radiolina (2007), bertahan dalam sepuluh besar album terpopuler di 15 negara. Suatu indikator yang menonjol di tengah kompetisi ribuan musisi yang menerbitkan ribuan album.

Skala Eropa dan Amerika Latin, Garth Cartwright, seorang penulis dan jurnalis lepas BBC berani membandingkan popularitas Manu Chao dengan The Beatles. Lebih banyak lagi yang membandingkan Manu dengan sang legendaris Bob Marley dalam hal popularitas, warna musik dan kesederhanaan hidup.

Mungkin sebuah perbandingan yang berlebihan, mungkin juga tidak. Tapi Manu sendiri mengungkap ketidaksenangannya terhadap perbandingan itu. ”Bob adalah Bob. Dia lah yang terbaik. Bob berada di divisi satu, sedangkan saya di divisi tiga. Bagi saya itu sudah cukup,” ujar dia dalam wawancaranya dengan Radio 3 BBC.

Politik

Mengenai tema politik yang melekat pada karya-karyanya, Manu berkomentar, ”Politik ada di mana-mana. Saat saya menulis lagu, saya selalu dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Ke mana pun saya pergi di dunia, keadaan sekitar yang saya temui adalah politik.”

Banyak di antara lagunya bercerita tentang realitas penindasan. Rainin' in Paradise (Hujan di Nirwana), misalnya, mengkritik tajam pemerintah Amerika Serikat atas berbagai tragedi yang terjadi di Zaire, Kongo, Irak, Palestina, sampai di Kolombia. Demikian halnya lagu Clandestino (Bawah Tanah), La Primavera (Musim Semi), dan Politik Kills (Politik yang Membunuh), menggambarkan sikap politiknya.

Ada juga lagu berbahasa Arab berjudul Denia, tentang rasa prihatinannya atas nasib rakyat Aljazair. Kerap ia menempatkan pemerintahan Bush, beserta para politisi yang doyan menipu, sebagai musuh nomor wahid dalam orasinya di atas panggung konser. ”Anda tidak bisa melawan teror dengan teror, atau kekerasan dengan kekerasan. Kekerasan hanya bisa dilawan dengan menyediakan pendidikan, pangan, dan saling pengertian yang baik.”

Layaknya grup band Rage Against the Machine, Manu sumbangkan royalti penjualan albumnya kepada kelompok pejuang Zapatista di Mexico. Ia juga bersedia konser gratis di Genoa, di hadapan puluhan ribu massa aksi anti-globalisasi, atau pada acara Forum Sosial Dunia (WSF) di Porto Alegre.

Pada kesempatan lain, konser gratis diselenggarakan di Mexico City yang tanpa publikasi luas mampu mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton. Konser ini sebagai bentuk dukungannya kepada para mahasiswa Mexico yang ditangkap saat aksi menentang kenaikan biaya kuliah. Satu lagi hal yang membuat sulit untuk tidak mengidektikkan Manu sebagai musisi aktivis adalah ia merupakan salah satu pendiri organisasi Anti Globalisasi Pajak Transaksi Keuangan untuk Membantu Warga Negara (ATTAC).

Penyanyi Sahabat

Tidak hanya tema besar seperti perang, imigran, dan globalisasi. Lagu-lagu Manu juga menggambarkan budaya sehari-hari kaum yang terpinggirkan. Seperti pada hits Minha Galera (Orang-orangku) yang berirama pelan, Manu Chao membangkitkan ingatan pada kampung halaman, pada kawan-kawan penggemar sepak bola, pada musik daerah, gubuk-gubuk, penjara, tarian flamengga dan capoera, pada minuman khas daerah, dan pada asap marijuana.

Cerita serupa diangkat dalam tembang Bienvenida A Tijuana (Selamat Datang di Tijuana). Pada lagu yang lain, ia tuturkan ketertindasan dan harapan masa depan para pelacur. Lagu berjudul Me Llaman Calle (Mereka Memanggilku Jalanan) ini diilhami kehidupan perempuan penghibur--yang kemudian menjadi sahabat-sahabatnya--sekitar kafe tongkrongannya di Barcelona. Majalah Time memasukkan Me Llaman Calle sebagai salah satu lagu terbaik tahun 2007.

Selain di studio dan panggung, Manu bersama bandnya Radio Bemba Soundsystem biasa bermusik dan bernyanyi di mana saja dengan media berkualitas apa saja--tanpa menuntut standar peralatan atau soundsystem. Kadang di kafe, di jalanan, atau bisa juga bertemu Manu di suatu pelosok desa, sedang bernyanyi di halaman rumah petani. Keakraban dan solidaritas tampak melekat pada karakter Manu yang selalu merendah terhadap sanjungan dan keberatan terhadap penyematan ikon atau pengkultusan.

“Saya bukan pemimpin atau “penyambung lidah rakyat” (voice of the voiceless).... Saya sadar memiliki tanggung jawab, yang mungkin dapat membantu orang lain. Saya bisa menjangkau mikrofon yang tidak bisa dijangkau banyak orang. Tapi saya juga punya tanggung jawab terhadap keadaan di sekeliling saya, karena saya penyanyi untuk tetangga saya. Di sana ada seorang lelaki yang pergi menyetir taxi, ada seorang yang menjadi buruh di pabrik, sementara saya adalah penyanyi,” katanya dalam wawancara itu.

Meski terus merendah, Manu Chao tidak menjadi rendah. Ia tetap dicintai oleh jutaan penggemarnya. Mungkin karena musik dan liriknya mewakili semangat kolektif masyarakat dunia di zaman kapitalisme neoliberal yang mengharapkan perubahan. Mungkin juga karena ia mewakili kehangatan seorang sahabat yang melintasi batas-batas negera demi menghibur dan memberi rasa optimis pada yang menderita dan tertindas.

Dominggus Oktavianus, aktivis sosial dan politik, kontributor Mediabersama.com

Memajukan Politik Perempuan dalam Pemilu 2009

2008-11-06T02:57:00.000-08:00

Oleh: ULFA ILYAS

Pemilu sudah didepan mata. Hiruk pikuk partai-partai menggelar kampanye; baik dengan alat peraga maupun iklan, sudah dimulai. Ada 38 partai politik Nasional yang telah dinyatakan lolos verivikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), plus 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai peserta pemilu 2009. Diantara 38 partai politik nasional tersebut ada 18 partai politik baru dan 20 partai politik lama pemilu 2004. Pemilu 2009 memiliki makna penting, selain karena merupakan pemilu ketiga paska reformasi, juga disebabkan oleh sinyalemen bahwa pemilu 2009 merupakan kesempatan terakhir bagi semua partai untuk berbakti kepada rakyat. Partai-partai menjadi begitu serius mempersiapkan diri, tidak terkecuali persiapan gerakan perempuan.

Berbagai isu soal kesiapan perempuan beradu kekuatan di pemilu pun dikedepankan. Selain mengemuka dengan isu kuota 30% perempuan di Parlemen, kepengurusan partai dan pencalegkan, perempuan juga begitu aktif mendirikan partai, bertarung dalam pilkada-pilkada (gubernur dan walikota), ataupun maju dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Derap Langkah Perempuan

Di Aceh, beberapa kelompok perempuan, aktifis dan pekerja sosial mendirikan Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA) yang begitu mengedepankan perempuan. Kendati tidak lolos verifikasi, tetapi gaung politiknya begitu memberikan warna baru dalam politik lokal di Aceh. PARA adalah partai pertama Aceh yang khusus mengusung masalah perempuan, bahkan pertama di Indonesia. Inisiatif mendirikan PARA tidak terlepas dari pengalaman bahwa perempuan susah diakomodir dalam partai-partai yang sudah ada.

Beberapa politisi perempuan di Parlemen begitu getol memperjuangkan “kuota 30% perempuan” di parlemen. Pansus RUU Pemilu Legislatif telah sepakat mencantumkan kuota 30 persen pada daftar calon legislatif (caleg). Bahkan ada usulan untuk menerapkan Zipper System, sistem selang-seling seperti gigi resleting. Mekanismenya adalah dalam setiap tiga caleg harus ada satu orang caleg perempuan. Metode ini banyak diterapkan di negara-negara eropa, terutama parlemen Swedia. Metode ini diperlukan guna memperbesar ruang bagi perempuan mengakses kehidupan politik karena selama ini partisipasi perempuan masih begitu rendah. Sebut saja di MPR, hanya ada 18 perempuan atau 9,2%, sedangkan laki-laki sebanyak 177. Di DPR, terdapat 45 (9%) anggota perempuan, sisanya 455 adalah laki-laki. Untuk MA hanya 7 orang perempuan (14,8%) dan 40 laki-laki.

Dalam panggung pilkada, perempuan terus menerus meramaikannya dan memperlihatkan sebuah keyakinan bahwa calon perempuan patut diperhitungkan. Dalam Pilkada Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Mudjiono dan didukung partai-partai kecil, memberikan porsi khusus pada perempuan dalam setiap kampanyenya. Poppy Dharsono begitu bersemangat mendaftarkan diri di KPUD Jawa Tengah untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan diiringi pendukungnya yang mayoritas perempuan dan rakyat miskin. Ajang pilkada dan pencalonan DPD jelas-jelas tidak terlepas dari derap-langkah perempuan menyesaki panggung politik.

Perempuan dalam Pemilu 2009

Ronald Inglehart dan Pippa Norris dalam bukunya Rising Tide: Gender Equality & Cultural Around the World (2003) menyebutkan, bahwa ada 3 hambatan bagi perempuan dalam berpolitik, yakni; Pertama, hambatan struktural seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi perempuan. Kedua, hambatan institusional seperti sistem politik, tingkat demokrasi, dan sistem pemilu. Dan terakhir adalah hambatan kultural, yakni budaya politik, serta pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Perempuan merupakan kelompok sosial yang cukup signifkan secara kuantitatif. Menurut sensus Biro Pusat Politik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101,6 juta jiwa atau 51% dari seluruh populasi.

Hambatan-hambatan ini harus diatasi. Beberapa taktik terobosan digencarkan, diantaranya dengan memperjuangkan “affirmative action” soal penerapan kuota dan porsi perempuan dalam partai politik, jabatan publik, dan parlemen. Tentunya affirmative action hanya merupakan salah satu taktik perjuangan, yang tidak terpisah dengan pekerjaan pengorganisasian, pendidikan politik, dan pengorganisasian produksi (guna memberi nilai tambah ekonomis).

Meskipun sudah ada affirmative action, akan tetapi bukan berarti perjalanan perempuan akan mulus. Kendala utamanya adalah; bagaimana perempuan bertarung memperebutkan dukungan ditengah tipikal mayoritas pemilih yang masih agak patriarkal? Tentu, hal tersebut membutuhkan strategi politik, yakni cara mengelolah isu dan metode kampanye agar menyentuh kebutuhan sosial rakyat. Selain itu, perwakilan perempuan yang kelak terpilih di parlemen harus mendemonstrasikan praktik politik yang berbeda (pro-rakyat) dengan praktek politik politikus sekarang ini.

Presiden (Seharusnya) Tergelitik Film “Laskar Pelangi”

2008-11-05T02:24:00.000-08:00

Oleh: Ulfa Ilyas

Setelah melejit dengan novelnya dalam menarik pembaca, kini giliran film “Laskar Pelangi” menarik dukungan dan apresiasi dari para penggemar film. Bagaimana tidak, sejak pertama-kali diputarkan di Bioskop, film “Laskar pelangi” telah menarik1,3 juta penonton. Berbeda dengan film-film Indonesia sebelumnya, yang menawarkan perselingkuhan, poligami, percintaan, kekerasan, dan horror, film laskar pelangi justru menonjolkan idealisme, nilai-nilai luhur, dan begitu banyak inspirasi. Pendeknya, film laskar pelangi sedang meraup sukses.

Di tengah-tengah badai krisis financial yang sedang berkecamuk di AS; ditengah kesulitan ekonomi yang melilit mayoritas rakyat, hingga berujung kematian; ditengah kemerosotan sistem pendidikan nasional akibat belenggu neoliberalisme, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan istri, anak dan sejumlah pejabat Negara, menyempatkan ikut menonton laskar pelangi di Auditorium I Blitz, Megaplex, Jakarta. Setelah selesai menonton film tersebut, presiden begitu antusias mengapresiasi film tersebut, tanpa sedikitpun ketersindiran, tanpa sedikit rasa malu, bahwa begitu banyak anak Indonesia berjuang sendiri merebut masa depannya hanya dengan mengandalkan diri-sendiri, tanpa keterlibatan Negara. Padahal, UUD 1945 dengan tegas menyebutkan, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencerdeskan kehidupan bangsa.

Laskar Pelangi adalah Miniatur Kecil

Laskar pelangi berhasil mengangkat potret pendidikan di sebuah daerah, bernama desa Gantong, Bangka Belitung. Di daerah yang kaya dengan tambang ini, dimana selama ratusan tahun kekayaan alam tersebut tak sedikitpun mengalir ke masyarakatnya, tercipta sebuah masyarakat pekerja keras, namun kurang beruntung. Kesuksesan orang-orang itu, seperti yang tergambar dalam film itu, adalah karena mereka memiliki semangat, ketekunan, tak kenal menyerah. Bukannya kekayaan alam melimpah yang menopang orang-orang disana menuju ke pintu sukses, tapi tekad dan semangat. Sesuatu yang begitu susah diketemukan ditengah kalangan menengah ke atas, terutama di Jakarta, yang mana anak-anak mereka menghabiskan waktunya di tengah “dunia konsumtifisme” masyarakat kapitalis.

Laskar pelangi hanya menggambarkan salah satu daerah di Indonesia, yang mana gambaran kota seperti Bangka Belitung ada banyak di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh mencari di daerah lain, di kota Bekasi yang notabene dekat dengan pusat kekuasaan, masih ada sekolah yang kondisinya hampir serupa dengan film laskar pelangi. Artinya, presiden SBY tidak perlu menonton film hanya untuk menemukan “keharuan” soal muramnya sistem pendidikan nasional, tapi hal tersebut dapat ditemukan di seluruh bagian di negeri ini, bahkan di Jakarta.

Di Jakarta Timur, 127 gedung sekolah rusak berat. Di Kota Bekasi sedikitnya terdapat 80 gedung SD Negeri yang kondisinya sudah ringkih atau lapuk. Di Sumatra Utara, jumlahnya mencapai angka 37.879 gedung sekolah. Di Jambi, tepatnya di kabupaten Muara Jambi, dari 223 SD yang ada, 76 di antaranya rusak berat. Di Kalimantan Selatan terdapat 12.238 ruang kelas yang rusak, sebanyak 5.036 ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan sebagian sudah tidak dapat dipergunakan. Sejauh ini, menurut catatan Kompas, jumlah bangunan SD di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan berat selama tahun 2003-2004 mencapai 883.750 ruang kelas atau 22,9 persen. Sementara untuk SLTP mencapai 196.178 ruang kelas atau 4,5 persen, serta untuk sekolah lanjutan tingkat atas mencapai 83.569 ruang kelas atau 1,4 persen.

Salah Tangkap atau Manipulasi

Akhirnya, setelah menonton film itu saya menemukan sebuah inspirasi kuat dari penciptanya, termasuk si penulis novel, untuk mengungkapkan sebuah fakta tentang pendidikan nasional dan keinginan kuat sejumlah anak-anak, terutama dari kalangan miskin, untuk mendapatkan pendidikan. Selain menciptakan kesedihan, ternyata film itu juga berkali-kali mendorong saya mengumpat-ngumpat, serta mengobarkan kemarahan kepada Negara sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas hilangnya kesempatan anak hebat dan cerdas, seperti Lintang, dalam memperoleh pendidikan, karena masalah ekonomi.

Beda halnya dengan SBY, beliau justru tidak tergelitik sedikitpun atas film tersebut. Bahkan, presiden justru merendahkan ide dan tujuan penulis novel dan sutradara film, yang berkehendak membeberkan fakta sekaligus memberikan inspirasi baru, dengan hanya menilai aspek bahwa film tersebut begitu berkualitas. Film laskar pelangi jelas film berkualitas, tapi jangan melupakan pesan yang hendak disampaikannya.

Setidaknya untuk saya, bahwa film laskar pelangi telah mengungkapkan beberapa hal; pertama, sektor pendidikan sejak jaman kolonial hingga sekarang tidak pernah merdeka. Sektor pendidikan berjalan ditempat, tanpa sedikitpun perhatian dari pemerintah. Kedua, ide yang menyebutkan, bahwa pendidikan harus mahal jika mau mendapatkan kualitas adalah ide salah. Kualitas pendidikan ditentukan kondisi pengajaran yang demokratis, mengutamakan nilai-nilai luhur, dan keadilan sosial, bukan ide-ide pasar dan individualisme. Ketiga, kesenjangan pendidikan antara kota besar dan pedalaman terlampau jauh. Kesenjangan tersebut sengaja diciptakan oleh modal (capital), yang hanya mau berputar di sekolah-sekolah yang telah dikomersialisasikan.
Dan semoga penonton bisa lebih objektif dalam menafsirkan film ini!

*Penulis adalah Pemerhati FILM dan masalah-masalah social. Staff Dept. Kaderisasi dan Komunikasi Massa DPP- Papernas, Kontributor Mediabersama.com.

Krisis Besar di Utara, Kerusakan Besar di Selatan

2008-10-13T08:11:00.000-07:00

Oleh: RUDI HARTONO

Beberapa bulan terakhir, badai krisis sektor financial yang berkecamuk di AS dan dengan cepat menjalar ke Negara Eropa dan Asia, telah menjadi “subjek” pembicaraan utama berbagai debat-debat bukan saja diantara para ekonom, tapi juga aktifis gerakan sosial. Lebih jauh, perdebatan-perdebatan tersebut telah melahirkan ketidakpercayaan besar terhadap solusi neoliberal, yang diprakarsai oleh Negara kapitalis maju dan institusi keuangan internasional, untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan keadilan sosial pada saat ini. Kendati harus memohon “Negara” untuk turun tangan mengatasi krisis yang paling besar mengancam piring orang-orang kaya, akan tetapi derap laju krisis kian tak terhambat.

American International Group (AIG), penerima dari $ 85 miliar pinjaman dari pemerintah, hanya beberapa hari telah menghabiskan $ 61 miliar, tapi tanda-tanda krisis berakhir belum kelihatan. Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengatakan, bahwa “ide pasar adalah selalu benar adalah ide gila”. Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Jerman, Steinbrück, bahwa ide laisse-faire, yang selama ini dipraktekkan dan membimbing pada krisis subprime-mortage, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pemimpin Perancis dan Jerman telah memanggil seluruh pemimpin eropa untuk membahas strategi regional dan global dalam menangani krisis financial yang bermula di AS.

Makna politik dan ideologis dibalik Krisis finansial

Krisis financial yang melanda AS saat ini, sebenarnya bagian dari penyakit kapitalisme; sebuah sistim yang memelihara konflik inheren dalam system produksi dan produksi barang-jasa. Namun, seperti yang ditunjukkan Marx lebih dari 150 tahun yang lalu, kapitalisme memiliki mekanisme internal – menekan upah pekerja, reorganizing produksi, dan intervensi negara - yang memungkinkan untuk pulih dari krisis ini. Sehingga tak dapat disimpulkan, bahwa serangkaian krisis akan secara otomatis menggulingkan kapitalisme.

Seperti yang dijelaskan oleh Walden Bello, dalam artikelnya “Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street”, bahwa Ambruknya Wall Street tidak hanya disebabkan oleh keserakahan dan ketiadaaan regulasi pemerintah terhadap sektor yang hiperaktif. Ia berasal dari krisis produksi-berlebih (overproduction) yang telah menjangkiti kapitalisme global sejak pertengahan dekade tujuh-puluhan. Kita telah menyaksikan krisis semacam ini sejak 25 tahun yang lalu; dimulai dengan ledakan pasar modal tahun 1987, kolapsnya simpanan dan pinjaman diakhir 1980-an dan awal 1990-an, dan ledakan dari gelembung dot.com pada bagian awal dekade ini. Tetapi itu hanya satu aspek krisis keuangan itu sendiri, yang merupakan masalah besar dari masalah financialization dari ekonomi kapitalis yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Sejak periode kemunduran ekonomi kapitalis era-1970-an, kita menemukan bahwa perkembangan ekonomi kapitalis cenderung pada perlambatan dan stagnasi. Ini nyata dalam ekonomi AS, dimana mereka mencoba merangsang ekonomi yang stagnan dengan menggenjot permintaan, salah satu caranya adalah peningkatan anggaran untuk kemiliteran. Cara lainnya adalah merombak system kekuangan, yakni keuntungan besar dari pemilik modal tidak menemukan saluran untuk di-investasikan, selain sektor financial. Terjadilah pertumbuhan sektor financial yang melebihi sektor ekonomi real. Finansialisasi ekonomi telah mengubah ekonomi riil (ekonomi yang berpusat pada produksi) untuk spekulasi keuangan. System ini berkembang hiper-aktif dan tanpa kendali dari institusi manapun, termasuk Negara.

Karena keuntungan tidak didasarkan atas nilai yang diciptakan, operasi investasi dapat menjadi sangat rentan dan harga-harga saham, surat hutang, dan bentuk investasi lainnya dapat dengan sangat radikal menjauhi nilai riilnya - contohnya, saham untuk memulai perusahaan Internet (startups) yang nilainya terus meningkat karena didorong terutamanya oleh penilaian finansial yang meroket, dan kemudian jatuh. Dengan begitu, profit bergantung dari pengambilan keuntungan terhadap harga yang menanjak menjauhi nilai komoditasnya, kemudian penjualan dalam kenyataannya akan memaksakan 'koreksi', yakni kejatuhan kembali ke nilai riil. Peningkatan harga aset yang secara radikal menjauhi nilai aslinya adalah apa yang disebut dengan pembentukan gelembung. Karena keuntungan sangat bergantung pada aksi-aksi spekulatif, maka tidaklah mengejutkan bila sektor finansial hinggap dari satu gelembung ke gelembung lainnya, atau dari satu mania spekulatif ke mania lainnya. Karena dikendalikan oleh mania spekulatif, kapitalisme yang dikendalikan finansial mengalami serangkaian krisis finansial sejak pasar modal dideregulasi dan diliberalisasi pada tahun 1980an. (Walden Bello, 2008)

Akan tetapi, krisis yang terjadi sekarang ini berikut tindakan-tindakan politik yang diambil pemerintah AS (dana talangan sebesar USD 700 Milyar, nasionalisasi fannie mae, freddie mac, dan AIG (Perusahaan asuransi terbesar di dunia), uang penjaminan deposito reksadana sebesar USD 3,4 trilyun, larangan penjualan saham keuangan dalam waktu singkat) telah melahirkan sejumlah kesimpulan; pertama, krisis ini telah berdampak luas dan susah dipulihkan dalam waktu singkat. Hal tersebut beresiko melahirkan ketidakpercayaan terhadap “kemanjuran model ekonomi Anglo-Amerika” atau neoliberalisme secara umum. Kedua, Beberapa langkah ekonomi yang dilakukan Pemerintah AS, otoritas keuangan internasional, dan petinggi dunia , telah menggugurkan keyakinan orang terhadap “neoliberalisme” dan Washintong consensus”. Boleh jadi, system ini sudah tamat riwayatnya. Ketiga, krisis ini telah merosotkan wibawa dan hegemoni AS dalam geopolitik global dan membuka “ruang baru” bagi pemain non-barat, seperti Cina, Brazil dan India. Kemerosotan dunia imperialis juga memberikan kekuatan berlipat ganda bagi kemajuan kerjasama Negara-negara yang sedang mengembangkan alternatif, terutama Amerika Latin (Venezuela, Bolivia, Kuba, Paraguay, Argentina, Ekuador). Inisiatif pembangun Bank Selatan yang dimotori Venezuela akan memberikan dorongan kuat bagi lahirnya tatananan alternatif.

Dampak Terburuk dari Krisis

Skema bailout akan mengalami kemacetan. Solusi gampangan ini tidak akan dapat meredam pendalaman. Setidaknya ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa skema ini akan mengalami kegagalan;

Pertama, Krisis bukan terutama terletak pada masalah likuiditas, tapi ini adalah masalah kerakusan luar biasa untuk memperoleh keuntungan, tanpa ada penambahan nilai baru. Ini hanya untuk menaikkan moral investor dan menghilangkan kepanikan pasar, tapi tak akan menyentuh pada akar persoalan itu sendiri. Ibaratnya memasukkan angin pada ban kempes tanpa menutup “lobang anginnya”.

Kedua, skema bailout tidak berfungsi dan tak berguna karena nilai dana talangan tidak sebanding dengan nilai asset yang telah melayang/menguap. Menurut Laporan Washington Post (29/09/08) :
Dua puluh lembaga keuangan terbesar didunia memiliki gabungan total $ 2,3 triliun di subprimemortage hingga 30 Juni. Dan mereka melaporkan penjualan lain $ 1,2 triliun di Subprimemortage yang berhubungan dengan investasi, di mana berharap ratusan milyar dolar uang. Angka-angka itu tidak termasuk investasi yang berasal dari pinjaman dalam cara lebih rumit, seperti Agunan kewajiban hutang.
Kategori nilai kerugian subprime-mortage bertambah menjadi 4,7 Trilyun dollar AS untuk kewajiban 20 lembaga keuangan. Ini hampir sama dengan tujuh kali lipat dari nilai yang ditawarkan oleh Paulson/Bernake sebesar 700 Milyar dollar.

Ketiga, masalah bailout hanya untuk mengatasi masalah lembaga keuangan yang memiliki masalah asset, tapi tidak sudi menyelesaikan persoalan “kesalahan financial” itu sendiri. Baliout tidak mengurangi penderitaan orang miskin yang terancam kehilangan rumah (tunawisma), kehilangan dana pensiun, kehilangan asuransi kesehatan, bahkan lapangan pekerjaan. Skema ini hanya mengalihkan beban ekonomi kepada orang miskin dan mengamankan dapur orang kaya.

Krisis financial di AS benar-benar memukul anggaran AS, yang sebelumnya dihambur-hamburkan guna membiayai perang “membunuh kemanusiaan” di Irak dan Afghanistan. Dalam enam bulan terakhir, upah pekerja terus-menerus menurun hingga Juni lalu. Total penurunan tersebut belum setengah dari tujuh bulan pertama dari resesi sebelumnya, tahun 2001.

Yang cukup beresiko dari prospek ekonomi AS kedepan adalah masalah utang, yang nilainya sudah mencapai “US $ 637 triliun” (Hodges, 2008). utang pemerintah (sebagian besar itu hasil pengeluaran militer dan potongan pajak dan lainnya "insentif" untuk perusahaan dan kaum kaya), konsumen dari semua jenis hutang, dan hutang perusahaan. Di AS, hutang rumah tangga mencapai $ 12 triliun. Rata-rata orang menghabiskan 14 persen dari pendapatan mereka hanya untuk melayani pembayaran hutang. Amerika Serikat memiliki deficit pada account berjalan di sekitar $ 2 miliar per hari dan jumlah hutang telah meningkat dari 1,5 kali dari produk domestik bruto (PDB) di pertengahan 1970-an dan 3,5 kali PDB hari ini. Peningkatan hutang akan berarti pemotongan belanja publik dan privatisasi.

Seperti yang sering diulang dalam pandangan Marxisme, bahwa kapitalisme tidak begitu mudah untuk digulingkan. Pertama, istilah krisis tidak berarti roboh, dan tidak berarti tidak menumpuk (resesi, depresi, menurun). Sebuah krisis adalah menimbulkan perpecahan atau gangguan pada jaringan hubungan ekonomi yang tetap beroperasi dengan cara biasa. Apakah ia memicu kegagalan atau bahkan menumpuk persoalan, sangat tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Ekonomi AS, untuk saat ini belum roboh, dan isu ini terlalu dini untuk memprediksi bahwa AS akan roboh seketika. AS dengan kekuasaan imperium yang sudah dibangunnya sekian lama akan memobilisasi seluruh bangsa untuk mengatasi krisisnya. Kedua, bahwa krisis financial telah melahirkan keguncangan dan instabilitas dalam salah satu sub-sistem kapitalisme global, yakni keuangan, tapi masih bisa disubtitusi oleh system itu sendiri. Apa yang dikatakan sebagai rancangan ekonomi baru, semacam new-deal di era-great depression 1930an, sedang melonggarkan intervensi Negara untuk membalikkan kepercayaan public terhadap system keuangan AS.

Siapun yang terpilih dalam pemilu Presiden pada bulan November 2008 kemungkinan akan menghadapi persoalan yang sama "stagflation" - kombinasi dari harga inflasi dan stagnasi ekonomi - yang mana Nixon, Ford, dan Carter bergumul pada masalah yang hampir sama pada tahun 1970-an.
Pengaruh Terdekat terhadap Ekonomi Indonesia

Globalisasi telah menyatukan unit-unit nasional yang terpisah dalam sebuah unit tunggal yang beroperasi secara global. Sehingga susah untuk memikirkan adanya keterpisahan ekonomi (decoupling) ditengah globalisasi tersebut. Kejatuhan Wall-street, yang dengan segera diikuti dengan kejatuhan bursa saham di berbagai belahan dunia, termasuk bursa saham primadona di Asia. Mata uang Jepang saat ini perdagangkan di sekitar ¥ 141 per-dollar AS. Akibatnya, produk Jepang begitu murah dan impornya menjadi rendah. Perhatian juga mengarah pada ekonomi Cina. Seperti yang diketahui, bahwa pelemahan mata uang yen akan berdampak terhadap perdagangan China yang dikendalikan nilai tukar.

Indonesia sendiri akan menderita kerugian besar. Pertama, krisis financial di AS akan berdampak buruk terhadap perdagangan Indonesia. AS merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Jepang. Gangguan financial di Negara tersebut akan berpengaruh pada kemampuan financial mereka dalam membiayai impornya dan tentu saja mengurangi volume ekspor kita.

Kedua, kerusakan yang mengganggu system financial di AS dan Negara-negara kapitalis maju membutuhkan mobilisasi sumber anggaran dan dana yang cukup besar. Hal tersebut harus dipenuhi dengan menarik semua dana-dana yang mengalir dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk disuntikkan dalam ekonomi AS. Sebagai Negara yang bergantung pada investasi asing, tentu ekonomi Indonesia begitu “terganggu” dalam beberapa tahun kedepan jika aliran investasi tersebut terhenti/mengecil.

Ketiga, guna mencegah “krisis financial” tidak mematikan system yang sedang berjalan, maka segala jalan untuk memobilisasi dana, termasuk dana dari kaum pekerja dan rakyat miskin diberbagai belahan dunia, harus dilakukan. Mereka akan mengintensifkan “penghisapan” terhadap tenaga pekerja, dengan upah rendah, pengurangan anggaran public guna dialirkan lewat skema pembayaran utang luar negeri, kebijakan moneter yang longgar, dan cara-cara lainnya. ekonomi Indonesia akan sangat rentan terhadap pelarian capital (capital outflow) akibat desakan-desakan tersebut.

Keempat, krisis financial akan menjalar pada perbankan. Kebijakan uang ketat, sektor usaha kecil dan industri menengah yang bergantung pada kredit murah dan lunak akan mendapatkan kesulitan besar. Sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menggerakkan perekonomian terancam kolaps.

Kelima, dampak meluas dari krisis financial di AS, jika solusinya tidak dikelolah dengan baik oleh pemerintah akan memicu meningkatnya inflasi. Sebagai contoh, pendekatan pemerintah Indonesia masih sangat moneteris, dan mengabaikan aspek-aspek lain yang begitu rentan mempengaruhi inflasi; seperti harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan sebagainya.

Dapatkah Krisis sekarang Ini Seperti Krisis tahun 1997

Ini merupakan kekhawatiran terbesar sejumlah analis ekonomi. Tapi, persoalan kekhawatiran tersebut tidak terlalu terletak pada dampak langsung dari krisis financial di AS, akan tetapi dari model pengelolaan (model antisipasi) yang dilakukan pemerintah. Meskipun, pemerintah berkali-kali mewanti-wanti, bahwa fundamental ekonomi Indonesia sudah lebih baik ketimbang tahun 1997, tetapi penutupan BEI selama beberapa hari menciptakan kekhawatiran besar, belum lagi pemerintah masih begitu percaya terhadap solusi neoliberalisme.

Dari segi daya merusaknya, jelas bahwa krisis sekarang ini jauh lebih dalam ketimbang krisis tahun 1997, karena sejumlah problem ekonomi yang mendahului sudah ber-akumulasi dan akan menghadirkan kombinasi merusak dengan hebat. Tapi belum terbayang bahwa krisis akan datang seketika dan menghancurkan seluruh perekonomian Indonesia (spontan). Setidaknya ada beberapa alasan untuk ini;

pertama, bahwa kejatuhan permintaan dari AS akan disubtitusi oleh permintaan dari China. Perlambatan ekonomi yang berlangsung di AS dan Negara lainnya akan bergeser pada pertumbuhan internal dari ekonomi China.

Kedua, krisis mungkin masih berlangsung pada tahap likuiditas, belum pada Solvabilitas (kemampuan membayar utang). Sejumlah pengamat berpendapat bahwa krisis masih berkonsentrasi pada likuiditas dan kepanikan dipasar keuangan, dan belum pada kesanggupan membayarkan hutang. Lagipula, keuntungan perusahaan dari non-keuangan masih tinggi.

Ketiga, Pemerintah sedikit sudah menetralisir dan mempertahankan likuiditas perbankan dengan mengeluarkan Perppu menyangkut perubahan terhadap UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menaikkan jumlah penjaminan simpanan dari Rp100 juta, menjadi maksimal Rp. 2 miliar bagi setiap nasabah.

Keempat, pertimbangan untuk mempertahankan iman dan kepercayaan terhadap “kemakmuran” financial boleh jadi ditinggalkan, sebagai jalan terbaik menghindari krisis dan kehancuran yang berdaya rusak lebih besar. Boleh jadi, intervensi Negara semakin diperlukan untuk menata kembali jalan berkuasanya capital dan memperluas ekspansinya.

Tapi ada beberapa catatan penting menurut saya, yang tetap mengundang kekhawatiran, bahwa pengaruh krisis financial di AS akan merobohkan perekonomian Indonesia; pertama, kebijakan pemerintah untuk mendorong BUMN untuk mem- buy-back kembali sahamnya, guna menenangkan pasar saham, justru bermakna menggelontorkan modal yang cukup besar untuk menalangi investor asing dan perusahaan financial. Seharusnya, triliunan rupiah yang dianggarkan untuk buyback dipakai untuk memperkuat produksi nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Kedua, kebijakan pengetatan perbankan akan menyusahkan industri nasional, pengusaha menengah dan kecil untuk mendapatkan akses permodalan. Kesulitan ini dapat mendorong kolapsnya industri dalam negeri ---yang dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup menderita akibat liberalisme ekonomi, yang berpotensi mendorong PHK massal.

Ketiga, selama krisis financial berlangsung, kemungkinan pengalihan capital pada spekulasi harga komoditi dan energi akan terjadi, sehingga mendongkrak harga komoditas dan harga energi. Jika hal ini tidak cukup diantisipasi, maka mendorong inflasi cukup tinggi, termasuk beban ekonomi yang harus ditanggung rakyat miskin makin membesar.

Ekonom INDEF Iman Sugema memaparkan, bahwa Krisis moneter 1998 disinyalir akan terulang saat ini. Bahkan, indikator krisis saat pada tahun ini jauh melampaui indikator saat krisis pada 10 tahun silam. Indikatornya adalah total hot money hingga 1998 sebesar USD14,8 miliar. Sementara total hot money dari 2002-2007 senilai USD24,5 miliar. Sementara total utang luar negeri hingga 1998, menurutnya, sebesar USD54 miliar. Saat ini total utang luar negeri USD88 miliar.

Tipe krisis yang dihadirkan neoliberalisme justru sudah menjadi gambaran nyata hari ini. System neoliberal telah membelah masyarakat; dimana mayoritas terus-menerus digerogoti dan miskin, sedangkan minoritas semakin kaya dan makmur.

Anti-Neoliberal Mendekati Pemilu 2009

krisis di AS, yang juga merupakan Negara utama penyokong neoliberalisme, telah melahirkan sejumlah pertanyaan dan keraguan; pertama, soal validitas untuk memelihara dan mempertahankan system neoliberal yang sudah terbukti gagal, bahkan di Negara asalnya. Kedua, menyuburkan harapan untuk melakukan transformasi sosial yang sifatnya mendasar dalam system untuk keluar dari kapitalisme.

Banyak orang harus mengakui kegagalan tersebut, meskipun tidak mau mengakui kegagalan sistim kapitalisme secara mendasar. Tapi setidaknya, kegagalan neoliberalisme, ambruknya wall-street, dan keterlibatan Negara untuk menyelamatkan kaum kaya dari krisis, akan menjadi menyuburkan lahan propaganda kaum pergerakan, dalam segala arena.

Jika krisis financial berdampak luas, dan bermula di hadapan pemilu 2009, boleh jadi akan menjadi kesulitan besar bagi politisi neoliberal dan lahan propaganda menguntungkan bagi kalangan anti-neoliberal. Terlepas dari itu, kejatuhan neoliberal akan dimanfaatkan banyak spektrum politik dan ideology untuk mencari dukungan dari rakyat. Mereka akan berlomba-lomba memanfaatkan retorika anti-neoliberal dalam pengertian yang kacau balau, untuk mendulang keuntungan politik lewat pemilu.

Sehingga, perlu sebuah desain kampanye dari kaum pergerakan, yang benar-benar substansial menghajar kelemahan ekonomi neoliberal, yang disodorkan sekaligus untuk menjembatani kampanye “haluan ekonomi baru”. Menurut saya, sehubungan dengan krisis ini, kaum pergerakan dapat memikirkan beberapa hal;

Pertama, pengontrolan terhadap pertukarang mata uang dan pengetatan system keuangan guna mencegah semakin banyaknya pelariang keluar capital (capital outflow).

Kedua, pengelolaan anggaran seharusnya memberikan ruang yang lebih besar untuk belanja public (pendidikan dan kesehatan), perbaikan upah pekerja, pembukaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan strategi industrialisasi. Pos anggaran yang selama ini mengalir ke tangan orang kaya (BLBI), dana rekapitulasi, dan hutang luar negeri, secepatnya dihentikan dan kucurkan untuk pengembangan ekonomi rakyat.

Ketiga, mendukung proyek pembangunan alternatif yang berlandaskan solidaritas, seperti yang diperjuangkan Chaves dengan Bank Selatan, kerjasama ALBA, dan proyek kerjasama diluar skema neoliberal.

Keempat, menghentikan sepenuhnya praktek neoliberalisme di Indonesia.

Penutup

Krisis ini benar-benar akan merombak keyakinan politik sejumlah politisi di Indonesia. Angin “ketidakpercayaan” terhadap neoliberal akan terus bertiup, setidaknya mendekati pemilu 2009. tapi terlepas dari hal semacam itu, kaum pergerakan tetap punya kewajiban untuk menciptakan “sedikit ruang” untuk mendiskusikan masalah ini, dan respon politik yang dibutuhkan. Setidaknya dalam proyek memperdalam ketidakpercayaan terhadap neoliberalisme.

Menemukan Potensi Politik Hari ini untuk dibuat Mungkin Di Hari Esok; Tanggapan Terhadap Budi Wardoyo

2008-10-08T09:30:00.000-07:00

Oleh: RUDI HARTONO[1]

Langkah menuju 2009 semakin akbar saja. Tak tersisa sedikitpun ruang yang tak dimanfaatkan oleh para politisi dan partai-partai untuk mengkampanyekan partai, caleg, dan capresnya, agar didukung oleh rakyat dalam pemilu tersebut. Disisi lain, diantara kaum radikal terjadi perdebatan sengit dan tak sedikit bermaksud saling merusakkan. Ketika hampir seluruh partai sudah merapatkan barisan, agar terjadi kesatuan dalam memenangkan pemilu, kaum pergerakan tetap saja sibuk berdebat dan berselisih. Tetap saja debat mereka tak konstruktif karena selalu saja mereka berlindung dari bangunan teori, tetapi meninggalkan realitas ( situasi real) yang mereka hadapi. Para teoritikus radikal, kaum demokrat, sosialis dan pimpinan partai kiri sibuk mencari rasionalisasi atas kegagalan-kegagalan mereka (membendung kenaikan harga BBM, elipiji, dan sekarang RUU anti-pornografi).

Meskipun dibayang-bayangi oleh skeptisme kaum radikal, pemilu 2009 tetap menjadi magnet politik bagi seluruh lapisan sosial, tak terkecuali lapisan pekerja, kaum tani, miskin kota, dan juga perempuan. Terlepas dari agitasi kaum radikal bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat, tapi ekspektasi bahwa pemilu 2009 merupakan tempat bagi rakyat menggantungkan harapan terus berkumandang, tanpa henti, dan semakin bergema seandainya capres independenpun akhirnya diakomodir.

Pemilu 2009 dan situasi Politik Kita

Seperti yang seringkali kusampaikan, bahwa pemilu 2009 boleh jadi akan menjadi pertempuran menentukan bagi seluruh kekuatan-kekuatan sosial dan spektrum politik yang berebut kekuasaan. Pemilu 2009 akan menjadi “ The Battle of Waterloo” antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang tetap mempertahankan kelanjutan dari situasi sekarang ini. Dan, ini akan semakin bertambah sengit, karena neoliberalisme akan tetap mencari “jalan masuk” untuk mengembang-biakkan kekuasaannya sedangkan disisi lain, muncul ketidakpuasan, keresahan, protes, bahkan perlawanan terhadap ekses-ekses neoliberalisme ataupun neoliberalisme itu sendiri.

Memanasnya suhu politik menjelang pemilu 2009, merupakan medan pertempuran seluruh partai, politisi, dan kekuatan politik guna meraih dukungan rakyat. Di pihak lain, rakyat akan semakin menjaga pilihan politiknya, ibarat keris warisan leluhur, karena mereka sudah terlanjur belajar dari pengalaman masa lalu, dan ditambah gejolak persoalan ekonomi yang melilit, memaksa mereka untuk “pelit” terhadap bujukan elit politik. setidaknya, beberapa pilkada dan hasil survey menunjukkan bahwa rakyat menghendaki perubahan; rakyat mendekati calon yang berbasis program.

Sejumlah partai sebenarnya sudah menangkap sindikasi tersebut. Beberapa tema dan program politik yang digelindingkan dalam pemilu mendatang, memperlihatkan bahwa elit mencoba menangkap kerasahan massa. Lihat saja Hanura yang begitu getol menyodorkan isu kemiskinan sebagai kegagalan pemerintah; Gerindra menyodorkan isu kemandirian nasional, pembenahan sektor pertanian, dan perhatian terhadap pedagang pasar sebagai komoditi politik yang mau dijual; dan begitu banyak partai lain yang juga menyusun strategi politik yang sama untuk memenangkan dukungan.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga dalam periode rejim neoliberal; pemilu demokratis dalam ukuran demokrasi borjuis dan sekaligus menegaskan akhir dari era orde baru. Tahun 1998 melahirkan perubahan besar, bukan saja pergantian kekuasaan, tetapi yang mendasar adalah perubahan politik dan ekonomi, yang sudah sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Perubahan tersebut bukan saja berlangsung dilevel atas, yang berkait dengan kehidupan politik, parlemen, lembaga Negara, penegakan hukum, dan sebagainya, akan tetapi juga berlangsung di level bawah yang ditandai dengan bangkitnya kritisisme dihampir semua lapisan social masyarakat. Perubahan yang terjadi, seperti juga perubahan yang berlangsung dibanyak Negara dan lingkungan social, menciptakan pertentangan (kontradiksi) antara sistem lama dengan sistem yang baru, antara seluruh kekuatan-kekuatan social yang berkepentingan. Perubahan mengidealkan sebuah bentuk yang baru, termasuk bentuk institusinya, sehingga terwujud kesesuaian (keselarasan) antara berbagai kepentingan social-masyarakat dengan institusi-institusi yang menyalurkannya.

Dalam kasus Indonesia, reformasi 1998 telah melahirkan perubahan politik; berupa penerapan demokrasi liberal ekstensif, otonomi daerah (desentralisasi), keterbukaan pers dan media massa, serta melemahnya peran militer dalam lapangan politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan politik ini masih begitu labil, dan begitu dominan berlangsung diatas, sedangkan diakar rumput seolah-olah ada hambatan. Perubahan politik yang disertai ekstensifikasi apa yang disebut “demokrasi liberal” dan jargon-jargonnya, ternyata tidak melahirkan perubahan signifikan terhadap derajat kesejahteraan rakyat. Padahal, ukuran paling sederhana kesuksesan sebuah pegelaran perubahan dimata rakyat miskin adalah kesejahteraan.

Perubahan politik yang terjadi hanya mewadahi perluasan “liberalisasi ekonomi”, yang dibungkus dengan kebijakan Letter of Intent (LoI), tetapi tidak mewadahi partisipasi rakyat untuk merebut akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Gempuran kuat neoliberalisme menyebabkan kerusakan luar biasa; kemiskinan, pengangguran, standar hidup yang buruk (gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan), biaya kesehatan yang mahal, serta kerusakan lingkungan (ekosistem). Sumber daya ekonomi yang melimpah, bukannya jatuh ketangan rakyat Indonesia, malahan dinikmati oleh multinasional dan blok Negara imperialis. Kemiskinan di Indonesia begitu mengkhawatirkan; Bank Dunia mengklaim jumlah orang miskin di Indonesia mencapi 49,2% atau sekitar 110 juta orang; Indonesia merupakan penyumbang sekitar 60% orang miskin dikawasan regional ASEAN.

Ditengah kerusakan tersebut, terutama kerusakan ekonomi yang benar-benar memiskinkan mayoritas dari populasi, opensif neoliberal juga menghadirkan pembelahan cukup mendalam antara segelintir orang yang semakin kaya dan mayoritas rakyat yang semakin miskin. Membelah keterpisahan desa dan kota, antara region miskin dan region yang kaya.

Dan dilapangan politik, sebuah faksionalisme terbentuk dan fragmentasi politik luar biasa mendalam, akibat desakan neoliberal. Seperti di ungkapkan Lenin, kendati perkembangan sosial dan produksi tak mengubah karakter seorang borjuis—mengejar akumulasi profit, akan tetapi tak disangkal bahwa mereka dapat berganti wajah sesuai dengan periode dan fase-fase perkembangan tertentu. Kehidupan politik paska 10 tahun reformasi betul-betul berbeda dengan era-orde baru; Ada faksi elit yang tersingkir dan sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam formasi yang baru. Ada faksi politik yang mencoba berasimilasi dengan formasi yang baru, sembari menjaga kepentingan-kepentingannya. Dan ada faksi politik dari elit politik sekarang ini, yang semakin solid kelompoknya, dan membangun ikatan dibelakang pemerintahan SBY-JK (golkar dan Demokrat).

“Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan”. Dan karena kepentinganlah, sebuah partai atau seorang politisi bisa menggeser sikap politik dan orientasinya. Di jaman orde baru, semuanya boleh dikatakan seragam, satu induk, dan satu kongsi-kepentingan. Tapi di jaman liberal ini, seorang politisi bisa menggeser sikap politiknya dalam hitungan waktu singkat, sesuai dengan prediksi politik yang menguntungkan mereka. Tak heran, di jaman sekarang banyak orang seperti Agus Tjondro, seorang koruptor yang insaf[1], Zaenal Maarif (bisa berpindah-pindah partai dengan leluasa), dan banyak lagi sosok lainnya, yang bisa merubah kepribadian dalam sekejap.

Selain itu, diluar isu diatas, beberapa elit bergeser dari akomodatif terhadap neoliberal kemudian bersifat kritis, bahkan anti-neoliberal. Fenomena ini pun sebenarnya gejala material yang inheren dalam pertikaian modal besar versus kecil, sektor ekonomi global versus domiestik, dan sebaianya. Tetapi diluar itu, ekspresi umum yang juga selalu hadir dan menuntut penyelesaian adalah garis pertentangan antara Negara penindas (oppressor) dan Negara tertindas (oppressed). Sentimen ini membidani kelahiran kaum nasionalis, dan terutama sekali; borjuis nasional progressif.

Nasionalisme dan Anti Neoliberalisme

Pada awalnya, nasionalisme selalu merupakan hasil pergaulan bangsa jajahan dengan Negara yang lebih modern, termasuk kemungkinan dibawah oleh penjajahannya. Karena itu, yang pertama kali menangkap sentiment nasionalisme dan sekaligus pertama kali tersadarkan adalah kaum intelektual, yang terutama sekali berasal dari kalangan atas atau cikal bakal borjuis nasional. Mereka menjadi progressif, karena mengambil jalan berbeda dengan kehendak penjajah—yang bermaksud memodernkan mereka—dan berbalik melawan, dengan menggunakan senjata “nasionalisme”. Nasionalisme semacam ini mengambil bentuk pembebasan nasional; melepaskan diri dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Ketika desakan neoliberal kian tak terbendung, maka klaim “nasionalisme” juga begitu riuh dipertunjukkan oleh politisi nasional dan kalangan pengusaha. Di kawasan Amerika Latin, beberapa pengusaha nasional seperti Embraer, perusahaan penerbangan Brazil, mengajukan klaim nasionalisme guna menghadapi bombardir kompetitornya yang berasal dari Kanada. Neoliberalisme juga menceraikan berbagai lapisan pebisnis berdasarkan kepentingannya, misalnya pebisnis transnasional, pebisnis regional, dan pebisnis yang bergantung pada pasar domiestik. Sehingga, pendapat menyamaratakan wajah mereka, seperti argumentasi Gregorius Wardoyo, merupakan pendapat anti-materialisme dialektik, dan tidak berbau Marxism.

Di Indonesia, klaim “nasionalisme” oleh sejumlah politisi nasional dan kalangan pengusaha merupakan buah pertikaian tak seimbang dengan pemodal asing dan perusahaan trans-nasional. Pengusaha dalam negeri tumbuh dan berkembang dari kakinya, dan atas anjuran neoliberalism; pemerintah harus mencabut dukungan dana dan insentif kepada pengusaha nasional. Mereka tak berdaya berhapan dengan gempuran tersebut dan berharap Negara bisa menolong mereka. Perlu diketahui, bahwa kerusakan yang diderita oleh pengusaha nasional dan sektor industri dalam negeri, merupakan juga “pukulan” terhadap kelas pekerja secara umum.

Di eropa dan AS, klaim “nasionalisme” mungkin tak relevan dengan kepentingan bisnis mereka, yang butuh integrasi dalam pasar global. Meskipun ketika krisis financial, beberapa perusahaan financial AS dan Eropa harus diselamatkan oleh pertolongan Negara. Tetapi, di Negara-negara berkembang dan begitu tergantung (dependent) kepada Negara-negara maju, isu “nasionalisme” menjadi komoditi yang penting.

Di Indonesia, perjuangan anti-neoliberalisme dipararelkan dengan perjuangan anti-imperialisme, atau menggunakan retorika nasionalisme. Sedangkan di Negara maju (AS, Inggris, Jerman, Kanada, dll), anti –neoliberalisme tak bisa dipararelkan dengan sentimen nasionalisme, karena kedudukan borjuasi penghisap berada dinegaranya sendiri atau negaranya yang bertindak sebagai imperialis (penjajah). Kesuksesan perjuangan anti imperialis di Negara dunia ketiga akan menguntungkan perjuangan kelas pekerja di Negara-negara maju, demikian sebaliknya.

Beda halnya dengan Nasionalisme Chauvistik, yang merupakan kecenderungan borjuis kecil yang tak sabar, berkehendak mengalirkan penghisapan berdasarkan garis kebangsaan, keagamaan, dan kesukuan. Nasionalisme yang anti imperialis menggunakan Negara sebagai “tanggul” menghadapi terjangan negeri-negeri imperialis, dan mengutamakan kepentingan nasional dengan melibatkan seluruh lapisan sosial dari sebuah bangsa. Sedangkan, nasionalisme “chauvinistic” menggunakan Negara untuk sebagai mesin akumulasi yang efektif, dengan menjalankan kediktatoran Negara, agresi, dan peperangan.

Partai-partai yang mengobarkan nasionalisme, seperti Gerindra, dihasilkan oleh sebuah situasi dimana identitas dan karaktekter sebuah nasion telah merosot. Dan disisi lain, muncul keresahan kuat ditengah massa yang berpotensi melahirkan “guncangan sosial” yang cukup besar. Kehadiran nasionalis –chavunis adalah untuk menjembatani kepentingan massa dan kepentingan oligharki lama yang terkikis oleh pengaruh neoliberalisme. Ciri-ciri yang ditonjolkan berupa slogan-slogan nasional yang abstrak namum memukau, yang bertujuan meraup dukungan massa, terutama kalangan menengah dan kebawah--kelompok sosial yang paling menderita akibat dampak neoliberalisme.

Pemilu 2009 dan Strategi Politik Parlementaris
Meskipun keresahan, ketidakpusan, protes, hingga perlawanan, tak dapat dibantah lagi, merupakan ekspresi umum dari pekerja, petani, kaum miskin kota, mahasiswa, kalangan minoritas, dan termasuk pula sektor-sektor kapitalis yang menderita kerugian akibat desakan neoliberalisme. Namun, sudah menjadi kesimpulan yang tak terbantahkan pula bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai bahwa parlemen demokratik (tentu saja dalam ukuran borjuisme) masih begitu kuat. Dan tanpa meragukan lagi kebenaran teori, bahwa kaum pergerakan harus terus-menerus mendorong maju kesadaran tersebut, dengan segala keuletan dan ketabahan, termasuk terlibat aktif dalam penggalangan aksi massa, menyebarkan agitasi dan propaganda, dan bekerja konkret dikalangan tersebut. Tapi bagi saya, tak cukup bagi pergerakan mengandalkan satu ruang perjuangan saja, dan mengabaikan medan lain yang juga menyediakan potensi.

Menyakini bahwa parlementarisme merupakan salah satu medan perjuangan yang penting untuk situasi sekarang ini, maka perdebatan tak dapat dimundurkan lagi [pemilu rakyat atau bukan; ekstra-parlementer verus parlementer]; perdebatan yang menurut saya hanya meniadakan pilihan-pilihan strategi dan taktik politik dalam memanfaatkan ruang parlementer. Semenjak pemilu didesain dalam kepentingan masyarakat berkelas, dan syarat-syarat yang dibuat sendiri diantara mereka guna mengatur suksesi diantara mereka, maka selamanya tak ada pemilu rakyat. Dan sebenarnya system demokrasi rakyat tidak didesain dengan mekanisme semacam pemilu tersebut, tetapi dengan mekanisme demokrasi lansung dari bawah; mayoritas memimpin minoritas; mekanisme recall kapan saja, dan sebagainya.

Disini kita berbicara soal strategi politik. Strategi politik bagi kami adalah strategi mendefenisikan siapa musuh dan siapa kawan terdekat, maupun sektor-sektor tertentu yang dapat dinetralisir dalam tahap histories tertentu. Disini strategi politik tak mengacu pada tujuan-tujuan jangka panjang dari gerakan, seperti yang banyak dijadikan “hak paten” gerakan kiri.

Efek neoliberal telah memupuk perlawanan dimana-mana, tak saja sektor-sektor dari kalangan warga miskin, tapi juga menjangkau kalangan pengusaha nasional ataupun pelaku bisnis yang begitu bergantung pada pasar domestik. Dengan demikian, efek neoliberal sebenarnya berdampak luas dan cukup mendalam. Dalam kepentingan ini, strategi politik bisa disusun berdasarkan komposisi dari seluruh sektor sosial yang jelas-jelas dirugikan, dengan catatan bahwa ada “core” yang berfungsi sebagai driving force dalam perjuangan anti neoliberal, sekaligus menjaga koalisi tersebut berjalan dalam koridor “kerakyatan".

Sehingga tak cukup dengan koalisi dengan partai tertentu, tapi seharusnya sebuah blok politik yang lebih lebar lagi, yang menghimpun seluruh kekuatan politik; partai, individu, organisasi massa, yang berkecenderungan dirugikan oleh neoliberalisme. Blok politik yang lebih lebar dan beranggotakan luas, akan memberikan pengaruh besar dari perimbangan politik didalam negeri, dan sekaligus memberikan kesempatan besar menciptakan dan menjaga polarisasi antara kekuatan politik yang anti-neoliberal dan pro-neoliberalisme.

Gambaran lengkap dari strategi politik ini tak bisa sekedar dengan ukuran memasuki badan parlementer, tetapi seharusnya dipahami luas; yakni memanfaatkan semua institusi formal demokrasi liberal, pemerintahan-pemerintahan lokal, badan-badan partisipasi warga hingga yang terendah, seperti musrembang, dekot, dekel, dan RT/RW.

Pandangan Yoyok dan Pendukungnya
Berbeda dengan saya, pandangan Yoyok justru berada diseberangnya. Setidaknya dengan memagari diri dalam perdebatan soal alat politik yang dipergunakan, ia terus bersikukuh bahwa alat politik tersebut harus genuine dari gerakan, partai kiri sejati, dan terang mendukung sosialisme. Baginya, memanfaatkan partai lain dalam basis kesepakatan program sebagai jembatan menjalankan strategi mengintervensi pemilu, merupakan sebuah kapitulasi kanan, kooptasi, peleburan diri, dan pendeknya; oportunisme kanan.

Dalam artikelnya, pemilu 2009 dan (ilusi) kaum pergerakan[3], ia merangkum pendapatnya sebagai berikut;

"...Pemilu sebagai sebuah momentum politik nasional, jelas tidak bisa di tolak adalah panggung politik yang besar, yang menjadi perhatian (baik terpaksa maupun “sukarela”) sebagian besar rakyat Indonesia, namun panggung yang besar ini tidak secara otomatis akan menjadi panggung yang efektif bagi kaum pergerakan, dengan menjadi peserta pemilu. Ketidak efektifan ini disebabkan alat politik yang digunakan oleh kaum pergerakan bukanlah alat politik yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan; dengan programnya sendiri, dengan metode perjuangannya sendiri, dengan model organisasinya sendiri maupun dengan tokoh-tokonya sendiri. Dengan tidak adanya alat politik kaum pergerakan ini (sekalipun telah diupayakan dengan segala kelebihan maupun keterbatasannya), maka kaum pergerakan harus masuk atau menjadi bagian dari alat politik yang lain, dan tepat pada point ini, alat politik yang ada (yakni partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009) tidak ada satupun yang mendekati apa yang selama ini di perjuangkan oleh kaum pergerakan Indonesia, sehingga menjadi bagian dari kekuatan penindas ini,tentu saja akan semakin memperkuat posisi politik kaum penindas ini untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat yang sudah semakin mengecil".

Dengan mengacu pada argumentasi diatas. Yang dipersoalkan Yoyok, terutama sekali, adalah soal alat politik yang digunakan. Dalam mengajukan argumentasinya, bung Yoyok selalu menyandarkannya hanya pada satu aspek, yakni alat politik, dan meniadakan keperluan mendiskusikan aspek yang lain, yakni tujuan intervensi pemilu itu sendiri. Memisahkan alat dan tujuan bukan merupakan solusi untuk berdebat (kecuali untuk debat kusir ansich!). tanpa mau menjerumuskan diri dalam pragmatisme, bahwa perdebatan soal alat seharusnya menimbang kepentingan luas dari sebuah tujuan. Sehingga, sesulit apapun mencari alatnya yang tepat dan sesuai, tetap harus dipecahkan demi tidak melepaskan tujuan, atas nama; KEPASRAHAN.

Saya menganggap bahwa ukuran dan persyaratan bagi sebuah kendaraan politik adalah kesepakatan program; anti-neoliberalisme. Bahkan, menjadi keharusan menurut saya, membangun sebuah formasi politik, blok lebar, atau semacam front persatuan yang lebar dengan merangkum semua sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme, termasuk sektor-sektor kapitalis yang menderita dan berkehendak melawan. Sedangkan Yoyok, memagari diskusinya untuk merunut sebuah partai-partai yang benar-benar kiri, sosialis, anti-imperialis. Dan kalau tak ada yang seperti itu, maka menurut Yoyok, lebih baik kaum pergerakan menunggu sambil mengusahakan persatuan gerakan rakyat. Pertanyaannya! Jika alat politik yang demikian itu, tidak juga terbentuk karena berbagai faktor, dan belum lagi syarat yang diajukan oleh demokrasi borjuis di parlemen semakin tinggi pagarnya, sehingga tak memberi kesempatan sedikitpun bagi kaum pergerakan melongok kedalam, bahkan untuk tahun-tahun kedepan. Apa yang dia (Yoyok) akan lakukan?

Selanjutnya, dalam penjelesan yang lebih jauh soal efektifitas aktifitas parlementer dengan metode kerjasama-luas berbasiskan program, dia mengajukan sebuah prediksi berikut;

“Dengan biasnya program kerakyatan, ditambah dengan alat politik yang digunakan adalah alat politik milik borjuasi, maka sudah bisa dipastikan struktur organisasi yang akan meluas adalah struktur organisasi dari borjuis ini…….. Artinya peluang untuk masuk menjadi anggota DPR/D pun sangat kecil, dan jikapun berhasil (dengan cara-cara di atas) maka kemungkinan untuk menjadi anggota DPR yang radikal, yang sanggup memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi sangat kecil, karena dalam proses menuju anggota DPR/D sudah menanggalkan prinsip-prinsip perjuangan, dan saya tidak percaya, dengan proses yang seperti itu, maka secara ajaib akan muncul anggota DPR/D yang diharapkan oleh rakyat”.

Benar-benar ahli berandai-andai, ahli nujum sosialisme abad 21 rupanya; belum juga taktik tersebut dijalankan, dipraktekkan, dan kelihatan hasilnya, dia (yoyok) sudah buru-buru menyimpulkan secara picik, bahwa taktik parlementer dengan kerjasama-luas berbasiskan program tidak akan berhasil. Perlu saya beritahukan, bahwa sebusuk apapun pandangan Yoyok terhadap badan parlementer secara institusional, tetapi tetap menyisakan beberapa individu yang baik, yang dengan dasar humanisme, kritis dan pro-rakyat, selalu berdiri menghadang kebijakan-kebijakan benar-benar anti -rakyat. Bisa disebutkan nama-namanya; Drajat Wibowo, Yacobus Mayongpadang, Yuddy Chrisnandi, dan lain-lain. Bahkan, dikalangan mereka ada yang berfikir anti-neoliberal, meskipun masih dalam statemen-statemen politik.

Saya termasuk penulis yang selalu mengacu kepada pendekatan klas, tapi saya tidak kaku memahami bahwa asal-usul klas menentukan seseorang menjadi revolusioner. Gerakan 26 Juli yang berdiri disekitar castro dan kawan-kawannya, terdiri dari orang-orang dari berbagai asal-usul klas yang berbeda, sebagian besar dari kota, tidak selamanya dari klas pekerja, tidak juga pernah aktif di organisasi buruh atau organisasi kaum pekerja lainnya sebelum bergabung dengan Castro, tetapi akhirnya mereka bisa menjadi “inti” dari kekuatan revolusioner Kuba.

Boleh saja kita mengatakan, bahwa banyak mantan aktifis yang terjung ke partai dan bahkan parlemen, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi, pengalaman tersebut bisa saja menjadi acuan, tetapi tidak bisa di jadikan alat “mentah-mentah” untuk menghakimi strategi politik papernas, dan beberapa aktifis lain. Soal godaan oportunisme, bukan hanya di parlemen, tetapi juga ada dijalanan; brokeris (tukang dagang aksi), ada dilapangan perjuangan buruh (aristokrasi buruh, tawaran jabatan,dll) , tani, KMK, dan semuanya.

bahwa metode parlementer hanya salah sub-pekerjaan memanfaatkan semua ruang-ruang legal, konstitusional, badan-badan pemerintahan local (walikota-bupati), hingga struktur-struktur warga (Dekel, Musrembang, RT/RW)[4]. Rakyat miskin harus didorong untuk melibatkan dirinya, merebut badan-badan warga (RT/RW), local (Kades/bupati) hingga parlementer (DPRD, DPR, DPD). Dan papernas membuktikan hal tersebut; selain masuk dalam pencaleg-kan DPRD-DPR, juga berhasil mencalonkan beberapa anggotanya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk salah satunya, Pak Benny, seorang sopir angkot, yang lolos verifikasi administratif dan faktual KPU sebagai calon DPD dari daerah DKI jakarta. Pak Benny mengusung program anti neoliberalisme, dan dalam membawa persoalan konkret rakyat miskin Jakarta kepanggung politik---agar makin terdengar, seperti; lapangan kerja, penolakan penggusuran, anggaran berbasiskan rakyat, dan sebagainya.

Seorang Bupati di Jembrana, Gede Winasa, bisa mempraktekkan pendidikan gratis di seluruh sekolah-sekolah didaerahnya. Meskipun tak memiliki latar-belakang aktifis, ataupun politisi, bupati Gede Winasa telah melelehkan cara berfikir birokrat dan pendukung neoliberal bahwa pendidikan memang sewajarnya mahal. Tindakan sang bupati, kendati tak didukung oleh organisasi kiri radikal dibelakangnya, telah mempengaruhi konstalasi politik nasional dan memberi inspirasi bagi pejabat didaerah lain. Program pendidikan gratis kini, sudah menjadi program “umum” hampir setiap pilkada gubernur, walikota, atau bupati. Itu capaian!

Pandangan Lain

Pandangan politik kaum pergerakan terhadap pemilu 2009 sungguh beragam. Beberapa kelompok, yang memiliki jaringan signifikan, mencoba memberikan solusi dengan menawarkan Golput. secara garis besarnya, bahwa pemilu 2009 tidak akan memberika solusi bagi persoalan yang dihadapi rakyat, dan malah menjadi ajang konsolidasi bagi kaum borjuasi dan elit politik penipu rakyat. Pendeknya, pemilu 2009 tidak akan memberikan perubahan bagi rakyat, karena secara institusional pemilu sendiri masih dirancang untuk kepentingan kaum borjuis.

saya tidak terlalu mendebat posisi tersebut, akan tetapi menurut hemat saya perlu ada catatan; misalnya, bahwa penolakan ini berlandaskan kesimpulan bahwa pemilu 2009 bukan pemilu rakyat. Ini harus diperjelas, seperti apa ukuran pemilu rakyat itu? Dan apakah benar bahwa pemilu 2009 sama sekali tidak memberikan potensi untuk melahirkan perubahan politik yang setidaknya sedikit memihak rakyat? Dan selanjutnya, apa tanggung jawab kita terhadap mayoritas rakyat Indonesia, yang merupakan korban utama neoliberalisme, tetapi“tetap” percaya terhadap ilusi parlemen?

Pemilu memang selamanya milik kaum borjuis, karena badan parlementer sejatinya adalah mekanisme pewadahan kepentingan semua bagian dari klas borjuis, dengan mekanisme penyaringan yang memagarinya dari partisipasi rakyat miskin. Seharusnya, pertanyaannya adalah; apakah pemilu 2009 menyediakan peluang bagi kaum pergerakan untuk memenangkan program2 alternatif, memenangkan dukungan rakyat, dan memelihara perimbangan politik diantara dua segi bertentangan; pemerintahan pro-neoliberal versus oposisi.

Tapi, terlepas dari kedua cara pandang yang berbeda tersebut, pekerjaan menyerukan golput oleh beberapa elemen pergerakan bisa berkontribusi dalam menjaga barisan massa rakyat yang sudah maju secara politik---rakyat yang tidak percaya lagi dengan institusional parlementer, sedangkan elemen pergerakan yang mengintervensi pemilu akan memelihara dan merangkum massa rakyat yang sudah tidak puas dengan pemerintahan dan kebijakannya namum masih percaya pada ilusi pemilu, berada dibelakangnya. Kombinasi diantara keduanya, atau adanya “koordinasi” diantara dua bentuk ini, akan menjadi blok politik alternatif dimasa depan, dengan dukungan luas.

Akan tetapi, Golput juga bisa melahirkan sebaliknya; abstain berarti membuka jalan kepada kekuatan lama yang lebih mapan dan terorganisir. Kenapa bisa terjadi? Pertama, karena ternyata motif utama golput beragam, salah satunya adalah persoalan kekacauan administratif, teknis, dan sosialisasi, seperti yang diyakini JPPR, sehingga susah ditarik kepentingan politisnya. Belum lagi, jika benar bahwa Gusdur akan mendorong pendukungnya untuk golput dalam pemilu 2009. Kedua, dari perkembangan situasi, jika benar-benar dua kutub (pro-neolib dan anti neolib) benar-benar bertarung secara terbuka, maka seruan golput akan menarik sebagian besar pendukung atau pemilih anti neolib yang paling militant dan radikal. Ketiga, jika golput dihubungkan dengan pemilu tidak jurdil, sarat penipuan, dan sebagainya, maka seharusnya taktik golput kurang tepat, karena kemajuan system informasi dan teknologi telah meminimalisir kemungkinan penipuan dan manipulasi. Dan kalaupun terjadi, rakyat bisa melakukan protes lansung ke panitia pemilihan, KPU, dan berbagai institusi yang terlibat. Kalau argumentasinya prinsipil, karena memang pemilu merupakan institusi borjuis yang mengilusi rakyat, maka seharusnya seruannya adalah BOIKOT aktif, dengan tindakan aktif mengerahkan massa menggagalkan pemilihan.

Partisipan atau Non-Partisipan

Tema ini selalu dipertentangkan dan dibangun tanggul pemisah diantara keduanya, seolah-olah yang satu tidak bisa melompati ke yang lainnya. Kalangan pergerakan mengidap ketidakpercayaan kuat terhadap partai-partai di parlemen dan meragukan adanya suasana kondusif di parlemen yang menjaga idealisme para aktifis. Selain itu, kerusakan politik yang diderita lembaga parlemen akibat korupsi, suap, dan skandal seks, telah melempar citra politik pada titik yang paling dangkal. Hal tersebut begitu kuat memupuk sentimen anti-politik dan anti-partai, terutama kalangan klas menengah dan LSM.

Diluar unsur-unsur yang cukup maju---yang menyadari perlunya pendirian partai politik alternatif, mayoritas lapisan luas kaum pergerakan masih memformulasikan kesadaran anti –kapitalisme dengan menolak berpartisipasi dalam ruang-ruang legal yang diciptakan oleh klas berkuasa. Mereka punya defenisi tersendiri terhadap aktifis yang masuk keparlemen, badan-badan pemerintahan, atau ruang-ruang politik lainnya, sebagai penghianat, penjual idealisme.

Terhadap proposisi tersebut, ada baiknya menyimak pendapat Marta Harnecker berikut ini;

….Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165).

Persoalannya adalah mantan aktifis gerakan yang terserap atau sukses masuk kedalam badan pemerintahan atau parlemen melakukan praktek politik yang tidak jauh berbeda dengan politisi kanan. Adalah merupakan tantangan dan tugas kaum aktifis di parlemen, bukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga parlemen, akan tetapi memformulasikan sebuah pemahaman akan batasan-batasan yang sanggup dihadirkan neoliberal, dan sebaliknya mempromosikan “praktik konkret” yang sanggup melampaui keterbatasan tersebut.

Pemilu 2009 adalah pemilu menentukan; jalan lama atau perbaikan. Kegagalan berat kapitalisme neoliberal bukan sekadar ungkapan teoritis tetapi kini menjadi fakta. Kenyataan tersebut tidak lagi dapat menunggu; sampai sebuah formasi persatuan gerakan terbangun, tapi sejak sekarang harus digempur dan arena pemilu menyediakan ruang begitu luas untuk pertarungan tersebut. Tipe dominan dari pemilih dalam pemilu mendatang adalah massa mengambang, sisa-sisa proyek depolitisisasi orba. Pilihan politik mereka sangat tergantung ruang pragmatis yang menyediakan mereka kesempatan bertahan hidup (survival). Belum lagi, kurang lebih 70% masyarakat Indonesia menggantungkan pengetahuan dan akses mereka terhadap informasi berdasarkan audio-visual. Partai-partai besar yang memiliki duit, termasuk Golkar dan Demokrat, tentu sanggup menggunakan media visual seperti TV untuk pencitraan politik mereka. Partai-partai pendukung neoliberalisme akan memanfaatkan media untuk menghapus kerusakan dan cacat politik mereka karena kebijakan yang merugikan rakyat.

Dan karena itu, kaum pergerakan yang mengikuti pemilu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi potensi personal aktifis, tetapi harus menggandeng dukungan luas dari kaum pergerakan. Bukan itu saja, kaum pergerakan pun harus memenangkan sebuah blok sosial alternatif berkeanggotaan luas dan lebar sebagai jalan mengimbangi kekuatan lawan. Dalam situasi politik seperti itu, dimana dua arus politik (pro –neoliberal dan anti-neoliberal) bertemu dan bertempur, maka pilihan “non-partisan, abstain, bukanlah pilihan yang tepat. Konteks politik pemilu 2009 adalah mengusahakan perubahan politik guna mengakhiri neoliberalisme, bukan lagi sekedar “protes” dan mempropogandakan ketidakpercayaan terhadap neoliberal.

Bukan berarti saya menganjurkan dukungan tanpa kritis terhadap caleg aktifis, justru hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor untuk menjaga garis pro-rakyat dari aktifis tersebut.

Konfigurasi Politik Nasional dan strategi Konvergensi

Semenjak Letter of Intent (LoI) ditanda-tangani oleh pemerintahan Habibie, boleh dikatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang berintegrasi dengan sirkuit pasar global, yang merupakan unit tunggal. Sejak itu pula, ekonomi nasional memutar-badan, bukan lagi melayani kapitalisme kroni, tetapi melayani sepenuhnya kepentingan korporasi transnasional dan Negara-negara maju. Hal tersebut patut dicermati, karena bukan saja sedikit merubah musuh utama yang kita hadapi, tetapi juga merubah berbagai medan perjuangan kaum pergerakan, isu utama dan tuntutan, dan strategi politik.

Golkar sekarang sudah berbeda jauh dengan Golkar dimasa orde baru. Jika dimasa orde baru, Golkar merupakan penyangga utama dari system kapitalisme kroni orba, maka dimasa sekarang, dibawah komando Jusuf Kalla, semakin berorientasi pada ekonomi pasa bebas (free market) dan politik liberal. Dengan kerjasama-solid bersama Demokrat, kedua partai ini semakin mendekat pada pengelompokan partai pendukung neoliberalisme paling depan di Indonesia. Beberapa individu dan tokoh loyalis orba di tubuh golkar sudah dibuang atau dipaksa mendirikan partai baru, seperti Hanura, Pakar Pangan, dan Gerindra.

Sementara itu, PDIP yang terdepak dari kekuasaan tahun 2004 lalu mulai menuai popularitas dari sikap partainya yang menegaskan beroposisi terhadap pemerintahan sekarang. Partai yang mengakui “nasionalis” ini, sebenarnya juga merupakan pendukung neoliberal seperti yang ditunjukkannya semasa berkuasa (2001-2004), hanya saja mencoba mengimplementasikan semacam “tanggung jawab sosial” dalam menghadapi dampak ekonomi yang liberal.

PKB merupakan unsur termaju di parlemen dari berbagai sikap politiknya; pluralis dan kritis terhadap neoliberalisme. Ketika Gus-Dur berkuasa pun, ia memakai ekonom-ekonom yang berada diluar lingkaran Wijoyonitisastro atau Mafia Barkeley, dengan memasang Risal Ramli dan Kwik Kian Gie. Hanya saja, patron klien yang terlampau kuat dipartai ini ditambah penggembosan dari luas, telah menyebabkan partai retak dan terbelah, dimana kubu progressif-Gusdur berada dalam kubu yang kalah dan Kubu Muhaimin—yang lebih pro- SBY—sebagai pihak pemenang.

PAN yang selalu memposisikan diri sebagai pendobrak reformasi telah terbukti semakin ditinggalkan rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh merosotnya dukungan mereka dan ditinggalkan oleh kaum mudanya---yang mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Meskipun berkali-kali Amien Rais berposisi kritis terhadap perampokan kekayaan alam, terutama sektor pertambangan, oleh korporasi internasional, tetapi ternyata tidak memulihkan kepercayaan rakyat terhadap partainya. Terlebih Sutrisno Bachir, yang menjadi nahkoda partai, tidak memiliki kepiawaian dalam berpolitik dan tidak punya konsep programatik yang konkret, selain menawarkan iklan “katro” di TV.

Dari poros konservatif, yang meliputi PKS, PBB, dan PPP, hanya PKS-lah yang menunjukkan “cahaya terang” semakin mendapatkan keuntungan dari kerusakan politik yang diderita partai lain. PBB dan PPP yang semakin konservatif dan kemana-mana menjual ideology syariat islam jelas partai yang sedang merosot. PKS justru sebaliknya; kendati merupakan partai pendukung pemerintah, tapi berkat “maneuver politiknya” yang bisa zig-zag ---seperti kasus dukungannya terhadap hak angket—ditambah beberapa faktor; disiplin, kaderisasi, performa bersih dan egaliter, menjadikan PKS memiliki peluang besar dalam pemilu 2009. PKS adalah partai konservatif yang mengusung ekonomi liberal; berjuang keras memelihara tradisi dan moral konservatif tetapi begitu loyal terhadap kebijakan neoliberal. PKS jelas merupakan partai reaksioner yang harus diwaspadai karena dapat berpindah rel politik (pro-neoliberal atau oposisi), yang penting menguntunkan politik partainya.

Bagaimana dengan faksi tentara?

Tentara sementara ini terfragmentasi setidaknya dalam banyak faksionalisasi. Salah satu bentuk faksionalisasi dikalangan mereka tercermin dari kemunculan 3 partai yang sepenuhnya disokong oleh tentara, yakni Hanura, Gerindra, dan Pakar-Pangan, PKPI, dan Demokrat. Menariknya, bahwa beberapa faksi dalam kubu tentara justru memperlihatkan posisi kritis terhadap pemerintahan SBY, seperti yang ditunjukkan oleh iklan kemiskinan Wiranto, bahkan diantara mereka semakin sering melontarkan ide kemandirian bangsa, nasionalisme, anti-penjajahan asing. Beberapa mantan tentara terlibat dalam deklarasi Komite Bangkit Indonesia (KBI), yang sekaligus mendeklarasikan konsep jalan baru dan haluan ekonomi baru Indonesia bersama Rizal Ramli.

Fenomena ini bukan hal baru dan juga tidak aneh. Tentara seperti kehilangan induk ketika orde baru runtuh, dan malah kelihatan bahwa tentara kehilangan basis model kapitalis yang menguntunkan kelompoknya, yakni kapitalisme kroni. Dengan ekonomi liberal yang diperkenalkan, tentara bukan saja disingkirkan dari kehidupan ekonomi tapi perlahan-lahan dibatasi dijabatan politik. partai politik semakin mendominasi kehidupan politik dan jabatan pemerintahan; sesuatu yang begitu tidak disengangi tentara sejak awal.

Liberalisme ekonomi dan pengambil-alihan sebagian besar asset-aset mereka oleh perusahaan trans-nasional milik asing, menyebabkan tentara terpisahkan dari kehidupan niaga dan bisnis. Paling banter, mereka menerima “jumlah kecil” sebagai upah mereka menjaga asset-aset dan kepentingan asing di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua. Inilah landasan kenapa sejumlah pemimpin tentara mengibarkan bendera nasionalisme, kemandirian bangsa, dan anti-penjajahan asing.

Tapi, terlepas dari itu semua. Angin demokratisasi yang mewadahi tentara professional, telah mendorong sejumlah tentara yang berfikiran maju untuk mulai mendedikasikan diri pada pergulatan untuk mencari konsep baru Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, mereka ini masih sangat kecil dan cenderung dibuang dari posisi strategis kemiliteran.

Nah, dengan fragmentasi politik yang begitu lebar tersebut, perlu ada kreasi untuk merangkai kekuatan-kekuatan politik yang memiliki cita-cita yang relatif sama, terutama dalam mengakhiri praktek ekonomi neoliberalisme di Indonesia. Masalahnya, tidak ada memang partai politik di Indonesia sekarang ini yang benar-benar anti-neoliberal, apalagi anti-kapitalisme. Tetapi, kerusakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi akibat neoliberalisme sudah tak dapat ditutupi dan mengharuskan partai harus mengambil sikap kritis terhadap neoliberal. Potensi ini tetap akan kecil jika tidak dikoordinasikan oleh kaum pergerakan, sehingga menjadi penting bagi pergerakan untuk menempatkan pemilu 2009 sebagai arena penting dalam perjuangan anti-neoliberal kedepan.

Adalah keharusan bagi kaum pergerakan untuk menjaga dan mengintervensi momentum pemilu ini. Karena dengan ini, kaum pergerakan dapat memelihara pertentangan dan polarisasi kekuatan (anti –neoliberal dan pro-neoliberal) menghadapi pemilu.

Untuk itu, diperlukan strategi konvergensi, yang akan menyatukan dan sekaligus memusatkan kekuatan yang memiliki cita-cita jangka pendek relatif sama untuk menjadi pengelompokan tersendiri menghadapi poros neoliberal. Disini kaum pergerakan dituntut, untuk mendefenisikan siapa kawan dan lawan, serta sektor-sektor tertentu yang perlu dinetralisir dalam fase histories tertentu. Musuh utama kita adalah pendukung utama system ekonomi neoliberalisme, yaitu partai Golkar dan Demokrat. Kawan sementara kita adalah kekuatan-kekuatan politik yang beroposisi terhadap pemerintah SBY-JK, menentang Golkar dan Demokrat, serta berposisi kritis terhadap neoliberalisme. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dinetralisir adalah kekuatan politik peragu, pling-plang; partai yang sikapnya cenderung berubah-ubah tergantung dari perimbangan kekuatan pro-neoliberal dan penentangnya.

Kekuatan yang akan menjadi sandaran utama kita, terutama dalam mendorong sentimen anti-neoliberal lewat tekanan massa adalah sektor-sektor sosial yang cukup dirugikan oleh system neoliberal, meliputi kaum pekerja, kaum miskin kota, petani, dan semua sektor sosial lainnya yang menjadi “korban” neoliberalisme, termasuk pengusaha nasional.

Merangkul Sektor Kapitalis Nasional

Neoliberalisme adalah merupakan sebuah serangan kapitalis global, terutama yang dipimpin oleh korporasi transnasional dan kapitalis financial dari Negara kapitalis maju, yang menyerang bukan saja kelas pekerja dan rakyat miskin Negara berkembang, tetapi juga sector-sektor kapitalis nasional yang sangat bergantung kepada pasar domestik. Neoliberalisme merupakan restrukturisasi system kapitalisme yang terus dijepit krisis dan merestorasi kepentingan klas kapitalis dominan yang merasa tertekan dibawah periode intervensi Negara (Keynesian).

Neoliberalisme menghilangkan semua hambatan-hambatan bagi pergerakan capital Negara kapitalis maju dan juga perusahaan transnasional. Selain itu, restrukturisasi ini juga memisahkan kewajiban pemerintah Negara berkembang memberi perlakuan khusus dan proteksi terhadap sector-sektor ekonomi didalam negeri. Akibatnya, sector kapitalis nasional tak memiliki “cukup kelonggaran” untuk menghadapi persaingan dengan sector kapitalis raksasa.

Ketidaksanggupan kapitalis nasional ditengah opensif ditengah neoliberal, bukan saja karena ketidaksetaraan kekuatan capital yang mereka punyai, tapi juga disebabkan oleh faktor histories. Sektor kapitalis nasional di Negara-negara berkembang begitu subordinat terhadap kapitalis raksasa dari Negara kapitalis maju. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan histories bahwa ekonomi-ekonomi Negara berkembang tidak pernah diberi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian untuk menjalankan perekonomian, perencaanaan produksi, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Kendati ada kemerdekaan politik secara formal, namun faktanya ekonomi nasional tidak pernah lepas dari susunan ekonomi imperialis, yang berkehendak menahan laju ekonomi nasional dan menempatkannya sebagai basis pemenuhan kebutuhan industrialis di Negara kapitalis maju.

Melihat dari sejarah kehadirannya, perkembangan industri di Indonesia bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melainkan untuk mememenuhi kebutuhan Negara kapitalis maju dan mewadahi kelebihan capital asing. Sehingga wajar saja jika industri yang berkembang benar-benar tidak memiliki basis yang kuat; rendah teknologi, sebagian bahan bakunya sebagian besar masih di-impor, dan lemah dukungan modal. Kerentanan industri nasional untuk bertarung dengan kompetisi bebas bersama produk dan jaringan pasar industri Negara maju bersumberkan pada problem tersebut.

Memasuki neoliberalisme, industri dalam negeri dibiarkan “bertarung bebas” dengan perusahaan transnasional yang didukung kuat oleh teknologi, financial, dan sokongan mesin pemerintahnya. Satu persatu sector industri dalam negeri berjatuhan, yang korbannya bukan saja pengusahanya tetapi juga buruh-buruhnya yang harus rela terkena PHK. Belum lagi, Industri terus dibebani berbagai pungutan dan pajak-pajak yang terkadang tumpang tindih sehingga membuat daya saing menjadi lemah. Pungutan liar sejak barang keluar dari pabrik hingga menuju pelabuhan ekspor kian menggila, bahkan diperkirakan mencapai US$180 juta pada semester I/2008.

Jika dicermati lebih jauh, nilai impor bahan baku/penolong mencapai 79,03% selama semester I/2008 dengan nilai US$51,42 miliar. Di sisi lain, impor barang modal menurun 6,82% pada Juni terhadap Mei, sementara impor barang konsumsi meningkat 6,77% (US$4,4 miliar). Tingginya importasi bahan baku/penolong merupakan pertanda kian rapuhnya struktur industri nasional. Pengusaha nasional masih terus-menerus dipaksa “membayar mahal” kebijakan pemerintah yang memprioritaskan energi untuk diekspor keluar, ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keinginan-keinginan normatif agar industri nasional berdaya saing dan bernilai tambah, mampu meningkatkan kapasitas produksi, leluasa berekspansi, dan ketersediaan bahan baku dan energi yang memadai, kini tak bisa menghindar dari situasi paradoks dan kontradiktif.

Perlu ditekankan, bahwa kehancuran industri nasional bukan saja berdampak pada ketersingkiran pengusaha nasional dari pertarungan ekonomi, tapi juga “lonceng kematian” bagi rakyat pekerja. Seperti yang pernah saya singgung dalam artikel saya berjudul “keluar dari rantai yang mengekang”, bahwa kekalahan dan kemunduran gerakan buruh tidak melulu karena faktor kurangnya militansi serikat pekerja atau pengkhianatan dari pemimpin serikat pekerja, akan tetapi seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, kehancuran industri nasional menyebabkan pengusaha susah menemukan titik kompromi terhadap perjuangan ekonomis kaum buruh. Tidak adanya kondisi yang sehat bagi produktifitas industri, termasuk melahirkan profit, membuat konsesi terhadap upah, dan jaminan kesejahteraan pekerja susah terakomodir. Jika tetap dipaksakan pemogokan, pertempuran terbuka tanpa ampun, maka itu sama saja dengan perjuangan “bunuh-diri”, yang bukan saja menurunkan moril perjuangan pekerja, tapi juga menurunkan kepercayaan buruh terhadap serikat buruh radikal.

Blok Sosial Alternatif dan Tawaran Platformnya

Bagi saya, ditengah pertempuran yang sebagian besar dimenangkan oleh kaum neoliberal dan kekalahan berulang kali diderita oleh kaum pergerakan, bahkan dalam arena perjuangan ekonomi, maka pembangunan blok-politik lebar dengan plaftform kongkret menjadi keharusan. Tugas ini tidak saja dibebankan kepada kekuatan pergerakan yang mengintervensi momentum pemilu, tapi juga terhadap elemen pergerakan yang tidak ambil-bagian. Saya tidak hanya berbicara soal pentingnya kombinasi perjuangan antara gerakan yang mengintervensi dan tidak dalam respon momentum ini, akan tetapi mengenai kemendesakan pembangunan sebuah formasi sosial-politik dengan komposisi luas berdasarkan kesepakatan programatik.

Unsur-unsur pergerakan yang tak menyepakati taktik intervensi dapat mengajukan dukungan kritis terhadap calon-calon legislative yang diusung kaum pergerakan. Artinya, seruan memberikan dukungan berbasiskan kesepakatan program-program yang menjadi agenda penting kaum pergerakan, seperti nasionalisasi perusahaan tambang asing, penghapusan utang luar negeri, penghapusan system kontrak dan outsourcing, landreform, kredit murah bagi pengorganisasian ekonomi rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya.

Perlu ada sebuah blok sosial alternatif yang mengkovergensi seluruh sektor-sektor sosial yang “dirugikan” oleh neoliberalisme. Dalam derajat nasional maupun global, kapitalisme neoliberal tidak sanggup mencari jalan keluar dari berbagai kerusakan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, meningkatnya eksploitasi terhadap kalangan miskin, dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Kecenderungan itu mendorong kolaborasi anti-neoliberalisme semakin memungkinkan untuk mendapatkan tempat dalam ruang-ruang politik. penting bagi elemen gerakan sosial untuk tidak sekedar meneriakkan alternatif neoliberalisme diluar pintu kekuasaan, tetapi juga dalam ruang kekuasaan, sekecil apapun.

Seperti diungkapkan diatas, keragaman sektor sosial yang dikorbankan oleh neoliberal membutuhkan sebuah bentuk pewadahan yang lebar pula, tapi dengan kesepakatan-kesepakatan minimum yang konkret. Pewadahan ini juga memerlukan kolaborasi yang kuat antara bagian luas kaum pergerakan dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang kritis terhadap neoliberalisme. Jadi semacam koalisi oposisi yang lebar dengan refresentasi luas; seluruh kelompok sosial, intelektual, partai politik, seniman, dan sebagainya.

Lantas, apa yang menjadi paltformnya? Sudah tak dapat ditutupi bahwa neoliberalisme merupakan masalah utama keterbelakangan ekonomi, politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Neoliberalisme perlu menjadi agenda utama untuk disikapi, dihadapi, dan digantikan dengan sebuah alternatif baru yang lebih adil dan humanis. Partai-partai pendukung utama neoliberalisme, terutama Golkar dan Demokrat, harus ditempatkan sebagai musuh utama yang perlu diisolasi dan dilawan, dan selanjutkan kekuatan-kekuatan politik diluar itu perlu diklasifikasi, untuk menemukan siapa kawan dan mana partai yang harus dinetralisir.

Meskipun sudah terang, bahwa neoliberalisme merupakan problem pokok yang musti diatasi. Akan tetapi di dalam dinamika politik real, sentiment anti-neoliberal belum merupakan kesadaran “murni” dari partai-partai politik yang ada, tapi masih sebatas pernyataan-pernyataan politik atau manuver-manuver politik. Tapi tak dapat ditutupi lagi, bahwa tema “kemandirian nasional” kini menjadi tema umum dan menjadi “jualan” partai-partai oposisi, ataupun partai baru yang menjajikan perubahan. Dan bagi kaum pergerakan, tema “kemandirian nasional” dapat menjadi wadah yang baik untuk menampung program-program anti-neoliberalisme.

Perlu ditekankan, bahwa jalur pertama yang harus dimenangkan dalam kolaborasi anti-imperialisme di Indonesia adalah merebut kedaulatan nasional. Tahap ini mengkarakterisasikan prakondisi untuk proyek perubahan yang lebih berjangkau luas dan mendalam, yakni sosialisme. Dan bahwa proses ini pula mengkomfirmasikan pengalihan control terhadap sumber daya alam dan pembenahan tenaga produktif didalam negeri (pendidikan dan kesehatan) dari tangan imperialis.

Sentimen “kemandirian nasional” perlu dikonkretkan dan dipadukan dengan isu-isu anti-neoliberal, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan termasuk kegagalan pemerintah mengelolah ekonomi. Sebagai contoh; keharusan meninjau ulang kontrak-kontrak migas yang merugikan kepentingan nasional, jaminan pemenuhan energi untuk industri dan rumah tangga, negosiasi soal utang luar negeri, dan penyelesaian sejumlah konflik agraria. Program ini dalam tahap awal mencoba merombak kebijakan neoliberal, yang mengalirkan hasil produksi kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kenegeri induk kapitalis dan ketangan segelintir pemilik korporasi transnasional untuk kemudian diserahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Penutup

Jika kami mau membangun sosialisme, setidaknya sebagai projek alternatif atas kerusakan akibat kapitalisme yang semakin membusuk- neoliberalisme, maka kami harus merebut kedaulatan nasional dahulu; agar bias memegang kendali terhadap sumber daya alam, SDM, dan perusahaan-perusahaan strategis. Kami menyadari bahwa tak mungkin menjalankan proses ini pada tahap awal dengan sekali gebrakan; nasionalisasi dibawah control pekerja, penghapusan ekonomi pasar, dan melikuidasi institusi Negara borjuis. Tidak! Itu tak dapat dilakukan dengan sekaligus Bung Wardoyo. Seperti yang disebutkan Lenin, bahwa pada tahap awal sosialisme harus memperlihatkan keunggulannya dari segala aspek. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.

Bahwa tugas terdekat kita adalah pembebasan nasional, melahirkan sebuah Negara berdaulat dan merdeka, yang akan menendang keluar imperialisme. Setelah ini, barulah kita memiliki “kesempatan dan peluang” untuk mengartikulasikan seluruh potensi kekayaan alam, tenaga produktif, guna memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Pada tahap ini, terbuka pintu bagi kami untuk menunjukkan sebuah dunia baru yang lebih adil dan humanis! Terima Kasih.

Catatan:
[1]. Penulis adalah Pengelolah Jurnal Arah-KIRI dan peneliti Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS)
[2]. Dan karena pengakuannya, beberapa LSM dan perhimpunan sosial memberinya penghargaan anti-korupsi award. Seolah-olah pengakuan bisa menghapus dosa, jika benar demikian, maka enak benar politisi di negeri ini.
[3]. Bisa di akses di http://fnpbi-prm.blogspot.com/2008/08/respon-pemilu-2009.html
[4]. Baca artikel saya, berjudul “Memanfaatkan RT/RW untuk transfer (perlahan) Kekuasaan Ketangan Rakyat”, di http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/memanfaatkan-rtrw-untuk-transfer.html.

Senapan Mesin Dan Meja Perundingan: Krisis Bolivia Dalam Amerika Selatan Yang Baru

2008-09-21T23:31:00.000-07:00

Ben Dangl

Pada Senin, 15 September, Presiden Bolivia Evo Morales tiba di Santiago, Chile untuk menghadiri pertemuan darurat pemimpin Amerika Latin yang berkumpul untuk mencari resolusi dari konflik terbaru di Bolivia. Setibanya di sana, Morales berkata, "Saya datang kemari untuk menjelaskan kepada para presiden Amerika Selatan tentang kudeta sipil oleh beberapa gubernur di negara bagian Bolivia dalam beberapa hari belakangan ini. Ini adalah kudeta yang berlangsung selama beberapa hari dan dilakukan oleh pimpinan beberapa propinsi, dengan menduduki beberapa institusi, menghancurkan dan menjarah institusi pemerintahan dan percobaan menyerang polisi nasional dan angkatan bersenjata."

Morales tiba dari negeri asalnya, di mana asap masih terlihat akibat kekerasan selama seminggu yang dilakukan oleh pemerintah oposisi sayap-kanan yang membuat negeri tersebut lumpuh; setidaknya 30 orang tewas, dan berbagai tempat usaha, bangunan milik pemerintahan dan pembela hak assasi manusia dihancurkan. Dalam minggu yang sama, Morales menyatakan "persona non grata"* kepada duta besar AS untuk Bolivia Philip Goldberg, atas tuduhan "berkonspirasi melawan demokrasi" dan atas hubungannya dengan kaum oposisi Bolivia. Konflik baru-baru ini di Bolivia dan pertemuan para presiden yang menyusulnya mengangkat pertanyaan: Apa yang menyebabkan pergolakan ini? Kepada siapakah militer Bolivia berpihak? Dan apa yang dapat kita simpulkan dari krisis Bolivia dan reaksi wilayah tersebut terkait blok kekuasaan baru berupa negeri-negeri Amerika Selatan?

Pembantaian di Pando

Pada 11 September, di Pando, sebuah departemen di Bolivia yang beriklim tropis dan berbatasan dengan Brasil dan Peru, massa pro-Morales yang berjumlah sekitar seribu dan terdiri dari lelaki, perempuan dan anak-anak bergerak menuju Cobija, ibukota departemen tersebut, untuk memprotes gubernur sayap kanan Leopoldo Fernandez dan preman bayarannya yang mengambil alih kota dan bandar udara.

Menurut laporan pers dan saksi mata, ketika para demonstran sampai pada sebuah jembatan sekitar tujuh kilometer di luar kota Porvenir, mereka disergap oleh pembunuh bayaran yang dilatih oleh gubernur Fernandez. Penembak jitu (sniper) yang berlokasi di atas pohon menembaki para petani (campesinos) yang tak bersenjata. Shirley Segovia, seorang penduduk Porvenir memberikan kesaksian kepada Bolpress, "Kami dibunuh seperti babi, dengan senapan mesin, senapan tembak, senapan pemburu, dan pistol tangan. Para campesinos hanya membawa gigi, tongkat dan ketapel, mereka tidak membawa senapan. Setelah tembakan pertama, beberapa orang melarikan diri ke sungai Tahuamanu, tapi mereka dikejar dan ditembaki." Beberapa dilaporkan disiksa; berhari-hari kemudian jumlah korban tewas mencapai 30, dengan puluhan lainnya menderita luka-luka dan lebih dari seratus orang belum ditemukan. Roberto Tito, seorang petani yang berada di tempat konflik, berkata "Ini pembantaian terhadap petani, ini hal yang tidak bisa kita biarkan."

Pada tahun 2006, Fernandez, yang menyangkal berada di balik tindakan kekerasan tersebut, dikecam oleh Menteri Pemerintah saat itu Alicia Munoz yang mengatakan bahwa gubernur tersebut melatih setidaknya seratus anggota paramiliter sebagai suatu angkatan "perlindungan warga". Paramiliter ini diyakini terlibat dalam pembantaian. Fernandez adalah salah satu gubernur yang menjadi bagian dari Dewan Demokratik Nasional (CONALDE), sebuah organisasi yang melibatkan gubernur dari Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, dan Chuquisaca yang mengorganisir gerakan otonomi departemental untuk menentang pemerintahan Morales dan pendistribusian tanah dan kekayaan gas alam, dan kebijakan sosialistik lainnya yang dijalankan oleh kabinetnya.

Setelah pembantaian itu, Presiden Morales mengumumkan keadaan darurat di Pando, mengirimkan militer, dan pada 15 September dilaporkan telah tercapai situasi damai yang masih penuh ketegangan di wilayah tersebut. Morales juga memerintahkan penangkapan Fernandez yang melarikan diri ke luar perbatasan, memasuki pedalaman Brasil. [Kabar terbaru: Fernandez telah ditangkap dan dibawa ke ibukota Bolivia]

Pembantaian ini terjadi hanya beberapa minggu setelah pemungutan suara secara nasional pada 10 Agustus untuk menentukan keberlangsungan pemerintah yang berkuasa (recall): Ia memenangkan 67% suara di seluruh negeri, menunjukkan bahwa lawan-lawannya yang keras-kepala dan menggunakan kekerasan jelas-jelas merupakan minoritas. Di Pando, Morales memenangkan 53% suara, sebuah peningkatan sebesar 32% dari 21% suara yang diberikan penduduk Pando kepadanya saat pemilihan presiden pada 2005.

Beberapa perkembangan politik penting menyebabkan ketegangan yang meningkat di wilayah ini. Pada 28 Agustus, Morales mengeluarkan sebuah keputusan presiden untuk menggelar referendum konstitusi pada 7 Desember. Referendum ini akan diterapkan pada konstitusi yang telah ditulis kembali dan disahkan oleh majelis konstitusi pada Desember 2007. Pada 2 September tahun ini mahkamah elektoral menyatakan penolakannya terhadap referendum tersebut karena pertama-tama harus disahkan oleh Kongres sedangkan kaum oposisi mengontrol Senat. Perdebatan tersebut menghidupkan konflik yang telah ada, dan pimpinan oposisi mulai memblokir jalan-jalan utama dan merebut bandar udara di Cobija pada 5 September.

Beberapa hari menjelang pembantaian Pando pada 11 September terjadi protes-protes anti-pemerintah yang menghancurkan unit-unit usaha dan organisasi HAM di seluruh negeri. Pada 10 September, sebuah ledakan, yang menurut laporan didalangi oleh kelompok-kelompok oposisi, mengganggu aliran gas pipa dari Tarija, Bolivia, ke Brasil.

Dubes AS Diusir

Menyusul rangkaian peristiwa bergolak ini, Morales meminta agar dubes AS untuk Bolivia, Philip Goldberg, meninggalkan negeri itu. "Tanpa rasa takut terhadap siapa pun, tanpa rasa takut terhadap imperium, hari ini di hadapan Anda, di hadapan rakyat Bolivia, saya menyatakan duta besar Amerika Serikat sebagai persona non grata," kata Morales. "Duta besar Amerika Serikat berkonspirasi menentang demokrasi dan hendak memecah belah Bolivia."

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pertemuan pribadi Goldberg dengan gubernur sayap kiri dari Santa Cruz pada 25 Agustus, dan kemudian kunjungannya ke gubernur oposisi dari Chuquisaca. Sepanjang masa Goldberg menjabat dubes, yang dimulai tahun 2006, pemerintahan Morales telah menuduhnya mendalangi pendanaan dan dukungan AS terhadap kelompok-kelompok oposisi di bagian timur negeri tersebut. [Lihat artikel The Progressive Magazine berjudul "Undermining Bolivia" untuk informasi lebih lanjut tentang upaya destabilisasi Bolivia oleh Washington.] Sebelum berkunjung ke Bolivia, Goldberg menjabat sebagai dubes di Kosovo dari tahun 2004-2006 dan konsulat di Kolombia. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Goldberg sebelum meninggalkan La Paz menuju AS, ia berkata: "Saya hendak menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap saya, terhadap kedutaan besar ... terhadap negeri saya dan terhadap rakyat saya seluruhnya palsu dan tidak terbukti."

Menyusul pengusiran dubes AS dari Bolivia, presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan bahwa dubes AS di negerinya harus angkat kaki: "Ia punya waktu 72 jam, sejak saat ini, dubes Yankee di Caracas, untuk angkat kaki dari Venezuela." AS merespon dengan meminta dubes Venezuela dan Bolivia untuk meninggalkan AS. Ini semua berlangsung saat bulan-bulan menegangkan dalam hubungan antara AS dan Amerika Latin di mana Angkatan Laut AS menghidupkan kembali Armada Keempatnya di perairan Karibia setelah puluhan tahun non-aktif. Chavez mengumumkan latihan bersama dengan Rusia di Karibia, dan Bolivia memperkuat hubungannya dengan Iran.

Pada 15 September di Santiago, Chile, sembilan presiden dari Uni Bangsa-Bangsa Amerika Latin (UNASUR), termasuk Argentina, Ekuador, Brasil, Venezuela, Kolombia, Chile - bahkan Kolombia, sekutu dekat AS - berkumpul untuk mencapai resolusi tentang krisis di Bolivia. Organisasi ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian jaringan regional yang menghasilkan keputusan-keputusan ekonomi yang semakin kolaboratif di penjuru Amerika Selatan. Semua pimpinan yang hadir mendukung Morales, mengutuk taktik kekerasan kaum oposisi dan menekankan bahwa mereka tidak mengakui kaum separatis di negeri itu.

Aliansi Militer Bolivia

Walaupun ancaman "kudeta sipil" yang dijelaskan Morales di Santiago masih membayang-bayangi, militer Bolivia sepertinya tidak akan mendukung pemerintahan oposisi. Saya menanyakan Kathryn Ledebur, seorang spesialis dan direktur Andean Information Network di Cochabamba, Bolivia apakah militer akan berpihak pada oposisi untuk menggulingkan Morales. Ledebur berkata, "Tidak mungkin, mereka terikat erat, dan CONALDE mencoba untuk menjerumuskan Morales, mengadu domba antara dia dan militer. Tapi terlepas dari kefrustrasian mereka, mereka [militer] telah menerima lebih banyak hal secara material dan wacana positif dari pemerintahan Morales dibandingkan pemerintahan sipil lainnya, dan ini merupakan perbedaan yang besar."

"CONALDE telah dengan sengaja menciptakan situasi serba-salah bagi administrasi Morales, situasi yang menegangkan, provokatif, dan penuh kekerasan, dalam beberapa kasus menjadikan aparat keamanan sebagai target," jelas Ledebur. "Bila Morales memerintahkan represi, atau terjadi aksi kekerasan terang-terangan oleh aparat keamanan, maka legitimasinya sebagai presiden yang berkesadaran sosial akan terkikis. Tapi bila aparat keamanan tidak [bertindak], sebagaimana mereka angkat tangan untuk waktu yang lama, vandalisme akan meningkat, dan militer dan polisi akan dipermalukan dan diserang - yang dalam jangka panjang akan mengikis apa yang menjadi, setidaknya bagi angkatan bersenjata, pertemuan kepentingan yang saling menguntungkan, dengan berbagai friksi dalam perjalanannya.

Akhir Juni ini, Andean Information Network mengeluarkan sebuah laporan yang menganalisa perkembangan misi Angkatan Bersenjata Bolivia di negeri itu di bawah Morales. Menurut laporan itu, sebagian dari dukungan militer bersumber dari kenyataan bahwa Morales telah memberikan kepada militer pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kerakyatan dan menguntungkan, seperti "menegakkan regulasi bea cukai dan menyita penyelundupan di perbatasan, termasuk wewenang untuk menahan para pelanggar." Laporan AIN menjelaskan bahwa "perwira militer tradisional mengharapkan penempatan di perbatasan yang merupakan "bagian paling menghasilkan keuntungan" dalam karir mereka." Sebagai tambahan, "di bawah pemerintah Morales, angkatan bersenjata bertugas untuk memanggang roti yang disubsidi (harga biasanya telah melonjak sebesar 270 persen dalam tahun sebelumnya), maupun membagikan bonus bagi anak sekolahan dan warga usia lanjut." Peningkatan upah di antara beberapa perwira dan persenjataan yang lebih baik juga menjaga kaum militer berada di pihak Morales.

Laporan AIN juga menyatakan bahwa institusi militer Bolivia "akan terus secara kategorik menolak inisiatif otonomi regional yang agresif atau ancaman pemisahan diri sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional maupun terhadap anggaran yang mereka terima dari pemerintah nasional." Sebagaimana seorang perwira tinggi menjelaskan ke AIN, "Satu-satunya hal yang akan membuat militer berpikir untuk melakukan kudeta, adalah bila mereka mengambil sebagian besar anggaran kami; pada intinya, kami ini sesungguhnya hanya sekelompok birokrat."

Pengaruh AS Dalam Merubah Amerika Latin

Krisis saat ini di Bolivia dan drama diplomatik yang berlangsung antara AS dan Amerika Latin banyak memberi gambaran tentang masa depan wilayah tersebut dan penanganan persoalan ekonomi dan politiknya secara kooperatif. Dalam sebuah wawancara via email, Raul Zibechi, seorang jurnalis Uruguay, profesor dan analis politik yang menulis secara reguler untuk Americas Program, mengatakan bahwa ia yakin bahwa pengusiran dubes AS dan respon para pimpinan wilayah tersebut terhadap konflik di Bolivia, "adalah manifestasi dari kenyataan bahwa AS tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya di Amerika Latin, dan dengan sangat kongkrit di Amerika Selatan." Ia mengatakan bahwa terdapat dua alasan untuk perubahan ini: "lahirnya kekuatan regional yang hendak menjadi pemain global, seperti Brasil, sebuah kekuatan kapitalis tapi dengan kepentingan yang berbeda dari AS, dan keberadaan beberapa pemerintahan yang lahir dari tungku perlawanan gerakan sosial di negeri-negeri penghasil hidrokarbon besar, seperti di Venezuela, Bolivia dan mungkin Ekuador."

Zibechi menekankan peran penting Bolivia sebagai pemasok gas utama bagi Argentina dan Brasil, dan bagaimana ini berkontribusi terhadap dukungan yang didapatkan Morales dari bangsa-bangsa ini. "Brasil memiliki kepentingan yang besar di Bolivia dan telah mengumumkan bahwa ia tidak akan membiarkan destabilisasi negeri tersebut," jelas Zibechi. "Aliansi kunci di wilayah ini adalah antara Brasil dan Argentina. Mereka memiliki problem, tapi dalam topik ini mereka sangat bersatu."

Kembali ke Santiago, Chile, setelah enam jam pembicaraan antara sembilan presiden Amerika Selatan, kelompok UNASUR mengeluarkan pernyataan yang mengekspresikan "dukungan penuh dan kuat bagi pemerintah konstitusional Presiden Evo Morales, yang mandatnya diratifikasi oleh suara mayoritas yang besar." Dalam pernyataannya, para pimpinan tersebut "memperingatkan bahwa masing-masing pemerintah kami dengan sekuat tenaga menolak dan tidak akan mengakui situasi apa pun yang mengupayakan kudeta sipil dan perusakan tatanan institusional yang dapat mengkompromikan integritas teritorial Republik Bolivia." Mereka juga memutuskan untuk mengirimkan sebuah komisi ke Bolivia untuk menginvestigasi pembunuhan di Pando.

Walaupun mengupayakan penggulingan pemerintahan kiri sayangnya bukan hal baru di Amerika Selatan, kerjasama tingkat regional antara pemerintahan berhaluan kiri, tanpa kehadiran AS, adalah sesuatu yang baru. Sementara Morales dan pimpinan regional melangkah maju membangun kebijakan-kebijakan progresif, benua yang sedang berubah ini mungkin tidak akan lagi menoleh ke belakang - terlepas dari tantangan yang dikedepankan oleh kaum oposisi di Bolivia. Peta geopolitik belahan bumi ini sedang disusun kembali, sebagian besar oleh aliansi baru antara negeri-negeri Amerika Selatan, dan perlawanan wilayah tersebut yang semakin meningkat terhadap campur tangan ekonomi dan politik Washington.

Brasil sebagai kekuatan ekonomi dan pertanian merupakan bagian kunci dalam pembangkangan regional dan kemerdekaan baru ini. "Di Brasil, sayap kanan di parlemen sangat kencang mempertanyakan kehadiran Armada Keempat [Angkatan Laut AS] karena menurut mereka itu bertujuan untuk mengendalikan ladang minyak Brasil," jelas Zibechi. "Di Brasil, segala sesuatunya tidak hanya bergantung pada keberadaan Lula dalam pemerintahan. Brasil memiliki politik yang otonom yang melampaui persoalan siapa yang memimpin... Karena ini, kebijakan imperialist adalah untuk menggulingkan Chavez dan Evo sebelum terjadi perubahan yang mendalam di negeri-negeri ini sehingga tidak lagi tergantung pada siapa yang memimpin."

Di Bolivia, keadaan masih sangat bergantung pada apa yang terjadi di lapangan, di luar pertemuan presiden dan negosiasi. Kaum oposisi telah membuka blokade jalanannya untuk sementara waktu, dan perundingan antara pemerintah dan perwakilan kaum oposisi berlanjut. Sementara, banyak organisasi sosial dan serikat buruh Bolivia yang telah menyatakan dukungannya terhadap Morales dan melawan sayap kanan. Pada 15 September ribuan pekerja, keluarga dan mahasiswa menggelar aksi di La Paz, ibukota negeri itu, menentang pembantaian di Pando dan kekerasan kaum kanan. "Kami menentang pembantaian para petani (campesinos) yang terjadi di Pando," kata Edgar Patanta, pimpinan Pusat Buruh Regional, kepada ABI, "Kami tak akan mengijinkan terulangnya kembali aksi-aksi semacam ini. Kami akan mempertahankan demokrasi dan kehidupan sebagaimana telah kami lakukan sebelumnya."

--------------------

*Persona non grata adalah sebuah istilah diplomatik yang berasal dari bahasa Latin dengan terjemahan literal "Orang yang tidak disambut"

Benjamin Dangl adalah penulis buku The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia (AK Press), dan kini editor dari TowardFreedom.com, sebuah perspektif progresif tentang periwtiwa dunia, dan UpsideDownWorld.org, sebuah website yang meliput aktivisme dan politik di Amerika Latina. Email: BenDangl(at)gmail.com

Lenin dan Ekonomi Pasar

2008-09-12T03:01:00.000-07:00

Fuwa Tetsuzo

Ketua Komite Sentral Partai Komunis Jepang Fuwa Tetsuzo mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dari tanggal 26-30 Agustus atas undangan Partai Komunis Tiongkok. Di Peking, ia menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Sekretaris Jendral PKT Jiang Zemin (presiden Tiongkok) untuk mendiskusikan beragam isu-isu internasional dan memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok.

Kuliah oleh Fuwa Tetsuzo, Ketua Partai Komunis Jepang
27 Agustus 2002
Di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking

Ketua Partai Komunis Jepang, Fuwa Tetsuzo, memberikan kuliah tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar" di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Peking. Berikut adalah terjemahan kuliah tersebut:

Selamat pagi semuanya. Saya Fuwa Tetsuzo. Ini adalah kuliah pertama yang saya berikan di luar Jepang. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk mengunjungi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan berbicara di hadapan para peneliti dari berbagai bidang.

Saya akan berbicara tentang "Lenin dan Ekonomi Pasar." Saya memilih subyek ini karena itu berhubungan dengan Tiongkok dan Jepang dalam pengertian yang luas. Partai Komunis Tiongkok mengadopsi suatu kebijakan untuk mengembangkan sebuah "ekonomi pasar sosialis" dalam Kongresnya 10 tahun lalu. Tapi bahkan sebelum itu, Tiongkok telah mengangkat subyek tersebut secara praktis.

Dan kini Anda menempuh jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."

Jepang berada di tengah-tengah ekonomi kapitalis. PKJ memandang bahwa upaya mencapai sosialisme di Jepang akan melalui tahapan. Kuliah yang akan kita ikuti adalah tentang "sosialisme melalui ekonomi pasar" atau "kombinasi antara ekonomi terencana dan ekonomi pasar."

Kita akan melihat perkembangan historik yang baru dan juga menghadapi problem-problem baru dari teori dan praktek sosialisme ilmiah.

Lenin adalah orang komunis pertama yang mengangkat persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.

Dari tahun 1998 hingga 2001, saya terlibat dalam penelitian tentang "Lenin dan Kapital" dan menulis sekitar 40 artikel yang diterbitkan secara berseri dalam sebuah majalah selama periode tiga tahun. Ini merupakan suatu upaya mempelajari aktivitas teoretik Lenin dalam masa mudanya.

Satu persoalan teoretik yang dihadapinya dalam tiga tahun terakhir sebelum ia jatuh sakit pada 1923 adalah persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.

Marx dan Engels adalah pendiri sosialisme ilmiah dan pendahulu besar kita, tapi mereka tidak pernah berkesempatan mengerjakan persoalan pembangunan sosialisme sebagai permasalahan praktek. Saya rasa mereka tidak pernah melakukan penelitian teoretik tentang persoalan hubungan ekonomi pasar dan sosialisme, bahkan tidak dari sudut pandang teoretik sekalipun.

Jadi Lenin adalah orang komunis pertama yang menghadapi tantangan ini. Ia harus menghadapi banyak kesulitan besar yang timbul selama masa penelitiannya dan bahkan mengalami pergeseran pandangan sebesar 180 derajat. Sebuah ulasan tentang upaya yang begitu keras oleh seorang pendahulu kita, saya pikir, akan mengajarkan kita pelajaran penting yang akan membantu kita mempelajari persoalan-persoalan saat ini.

Lenin menolak ekonomi pasar dalam tahap awal revolusi

Menengok kembali aktivitas Lenin, Anda akan menemukan bahwa tidak sedikit pun dalam benak Lenin terdapat sesuatu hal yang terkait dengan penggunaan ekonomi pasar menyusul kemenangan Revolusi Oktober, revolusi sosialis Rusia.

Ketika ia melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi menyusul kemenangan revolusi, ia sungguh meyakini prinsip bahwa sosialisme dan ekonomi pasar tidaklah cocok satu sama lain. Sikap ini berkembang semakin kuat selama perang melawan intervensi asing dan kontra-revolusi.

Konsep Lenin tentang ekonomi komunis adalah tentang produksi industrial dalam pabrik-pabrik yang dijalankan negara dan panen gandum yang dilakukan petani, dengan seluruh surplus gandum diambil alih oleh otoritas pusat Soviet untuk didistribusikan kepada rakya. Cara ini diyakini akan dan memungkinkan pihak berwenang di Soviet untuk memberikan traktor, pupuk, dan kebutuhan lainnya kepada kaum tani, walaupun negeri tersebut mengalami kesulitan akibat perang. Dengan mengambil kebijakan ini, "ekonomi pasar" atau "perdagangan bebas" dipandang sebagai suatu simbol dari musuh terhadap pembangunan sosialis, suatu slogan kontra-revolusioner. Tugas terbesar partai Komunis adalah membuat rakyat, terutama kaum tani yang telah terbiasa dengan ekonomi pasar, meninggalkan kecenderungannya memilih ekonomi pasar.

Kebijakan ini kemudian disebut "perang komunisme," yang berlangsung hingga awal 1921.

Pengadopsian 'Kebijakan Ekonomi Baru' untuk melapangkan jalan bagi perbaikan hubungan dengan petani

Walau begitu, kebijakan ini menyebabkan antagonisme yang sukar untuk diselesaikan di lapangan. Para petani dalam batas tertentu siap menanggung kesulitan selama perang melawan kontra-revolusi dan intervensi luar, tapi ketika Soviet Rusia mengalahkan musuh-musuh ini dan menciptakan perdamaian, ketidakpuasan kaum tani meletus dan menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah. Di Kronstadt, sebuah pelabuhan angkatan laut dekat Leningrad (ibukota saat itu dan dikenal sebagai benteng revolusi) bahkan para pelaut yang revolusioner pun memberontak. Dalam pemberontakan ini mereka menuntut "perdagangan bebas" atau "kebebasan untuk berdagang."

Lenin menanggapi situasi berbahaya ini dengan lebih serius dibandingkan pimpinan politik Soviet Rusia lainnya saat itu.

Persoalan utamanya adalah bagaimana memperbaiki hubungan pemerintahan sosialis dengan petani. Bagaimana mungkin membangun aliansi buruh-tani yang sangat dibutuhkan untuk melangkah maju menuju masyarakat baru? Pernyataan dan artikel Lenin selama periode ini menunjukkan dengan jelas bahwa ia bersusah payah menemukan jawabannya.

Ingat bahwa Lenin pun meyakini bahwa "ekonomi pasar" adalah sebuah slogan kontra-revolusioner, dan Anda akan memahami bahwa ia harus mengerahkan keberanian untuk membuat keputusan sulit menerima ekonomi pasar.

Kebijakan Ekonomi Baru (NEP - New Economic Policy) dimulai pada bulan Maret 1921. Ia sering kali disinggung sebagai sinonim dari penerimaan ekonomi pasar. Ini tidak betul. Walaupun Lenin mengajukan perubahan drastis, Lenin awalnya tidak dapat melangkah jauh untuk mengakui ekonomi pasar; ia mencari suatu reformasi yang tidak mengadopsi ekonomi pasar namun mengadopsi kebijakan "pertukaran hasil produksi" yang mengatur kaum tani untuk membarter jagung untuk barang-barang industrial dan produk lainnya dari perkotaan. Ini tidak memberikan hasil yang baik.

Setelah enam bulan masa pencarian-jiwa, pada bulan Oktober 1921, ia tiba pada kesimpulan bahwa mengadopsi ekonomi pasar adalah suatu keharusan.

Diumumkannya kesimpulannya ini, yang telah dikerjakan oleh Lenin setelah benar-benar bersusah payah, sangat menggemparkan partai.

Dokumen-dokumen dari konferensi Partai Komunis Rusia saat itu (laporan dan pidato penutupan oleh Lenin), yang termuat dalam Koleksi Karya Lenin menunjukkan dengan jelas betapa ekstensif pergolakan tersebut. Seorang anggota diskusi berkata, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang saat di penjara." Seorang lainnya mengeluhkan bahwa kaum komunis tidak bisa terlibat dalam kerja-kerja perdagangan yang tidak menyenangkan. Dalam pidato penutupan, Lenin mengkritik pandangan-pandangan ini dengan mengatakan bahwa kaum revolusioner tidak memiliki alasan untuk menyerah pada frustasi dan keputus-asaan.

Menuju 'sosialisme' melalui ekonomi pasar

Demikianlah bagaimana Soviet Rusia mulai mempelajari ekonomi pasar. Pendeknya, diskusi tentang ekonomi pasar dipicu oleh kebijakan untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan petani setelah kemenangan revolusi.

Setelah Lenin membuat keputusan untuk mengambil jalan ini, walau demikian, ia segera mulai mengerjakan isu ini dengan lebih detail dan mengembangkannya menjadi suatu kebijakan utama yang akan menjadi penopang penting dari nasib Revolusi Rusia dan sosialisme, yaitu, jalan menuju "sosialisme melalui ekonomi pasar."

Dokumen-dokumen di saat itu menunjukkan bahwa jalan tersebut menandakan suatu perkembangan yang sangat mengesankan. Saya pikir kebijakan baru tersebut terdiri dari beberapa pilar.

Pertama, ia menekankan pembangunan dan pengembangan suatu struktur sosialistik yang tidak akan terkalahkan dalam kompetisinya dengan kapitalisme dalam ekonomi pasar. Lenin menggunakan kata Rusia "uklad" untuk apa yang saya gambarkan sebagai struktur. Sepertinya tidak ada istilah Bahasa Jepang atau Bahasa Tiongkok yang setara dengan "uklad."

Kedua, ekonomi pasar dalam kondisi tertentu akan memungkinkan kapitalisme swasta untuk muncul dan berkembang maupun bagi kapital asing untuk membuka jalan masuk. Ini juga menandakan perkembangan yang sangat penting.

Hingga saat itu, ekonomi pasar dipandang sebagai "musuh," alasannya karena itu akan membangkitkan kapitalisme bahkan di antara produsen komoditas kecil. Itu tidak dapat ditolerir oleh Revolusi Rusia.

Ketiga, kebijakan baru tersebut membutuhkan dijaganya unsur-unsur ekonomi yang menjadi kunci sebagai bagian dari struktur sosialis. Lenin menyebut unsur-unsur poros ini sebagai "komando dataran tinggi," sebuah istilah militer yang digunakan pada saat itu yang berarti bahwa dalam era ketika meriam merupakan senjata utama dalam perang, penempatannya di dataran tinggi dengan pandangan terbuka pada medan pertempuran sangatlah vital dalam memenangkan perang.

Dua tahun lalu, kami kedatangan seorang menteri IT dari Sri Lanka di antara tamu-tamu asing yang menghadiri Kongres PKJ. Saya sedikit terkejut ketika ia mengatakan bahwa mereka mencoba menguasai "komando dataran tinggi pada ekonomi."

Saya katakan, "Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah dengar ungkapan itu." Kemudian ia memberitahu saya bahwa ia pernah belajar di Moskwa ketika ia masih muda.
Keempat, kebijakan baru tersebut mengharuskan Rusia untuk mempelajari segala sesuatu yang ditawarkan oleh kapitalisme maju agar struktur sosialis dapat meraih kekuasaan ekonomi.

Kelima, kebijakan baru juga mengacu pada kaum tani. Disebutkan di situ bahwa organisasi masa depan kaum petani dalam kesatuan-kesatuan koperasi tidak boleh dilaksanakan oleh perintah dari atas atau lewat paksaan; kesatuan koperasi harus diorganisir berdasarkan kehendak sukarela kaum tani.

Uni Soviet membatalkannya lima tahun kemudian setelah wafatnya Lenin

Pada bulan Maret 1923, 17 bulan setelah merampungkan rencana ini, Lenin jatuh sakit dan meninggal dunia pada bulan Januari 1924. Stalin naik ke kekuasaan setelah wafatnya Lenin. Sebagai pemimpin pemerintahan Soviet dan Partai Komunis, Stalin dari tahun 1929 hingga 1930 menjalankan apa yang disebut sebagai "kolektifisasi pertanian" sebagai upaya untuk mengumpulkan gandum secara paksa dari petani.

Awalnya, Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) bertujuan memperbaiki hubungan pemerintah dengan kaum tani. Jadi kebijakan "kolektivisasi pertanian" yang bersifat dari atas-ke-bawah menandakan akhir dari NEP. Sejak saat itu, kebijakan mencapai "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak pernah kembali lagi di Uni Soviet.

Beberapa dekade kemudian, ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, "pengenalan ekonomi pasar" banyak didiskusikan. Tapi selama 60 tahun sebelumnya Uni Soviet telah sepenuhnya merubah diri. Perubahan substansial terjadi dalam sistem sosio-ekonomi Uni Soviet selama dan setelah era Stalin. Akibatnya, masyarakat Soviet telah menjadi suatu sistem yang mana sosialisme atau bahkan arah menuju sosialisme tidaklah eksis.

Tidak ada negeri yang menempuh jalan ini

Jadi saya pikir "sosialisme melalui ekonomi pasar," yang dicobakan oleh Tiongkok dan Vietnam adalah suatu strategi yang belum pernah dialami oleh negeri lain.

Dalam pidato saya pada pertemuan yang menandakan dirgahayu ke 80 dari PKJ pada bulan Juli lalu, saya berbicara tentang kekuatan motif yang mendorong dunia maju menuju abad ke 21. Dalam pidato itu saya mengutip apa yang sedang dicoba tempuh oleh Tiongkok. Berikut perkataan saya:

"Walaupun Uni Soviet sudah terhapus, proyek sosialisme yang diasosiasikan dengan Lenin tidak hilang. Ada negeri-negeri yang melaksanakan proyek-proyek sosialisme, termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Kuba. 'Sosialisme melalui ekonomi pasar" yang ditempuh oleh negeri-negeri ini adalah tepat dengan apa yang Lenin usulkan namun dibuang oleh Stalin. Ini adalah jalan yang belum pernah ditempuh, jadi akan ada banyak kesulitan yang tak terduga di tengah jalan. Walau begitu saya tidak ragu bahwa hasil dari uji coba ini akan memberikan dampak yang besar terhadap arah yang akan ditempuh dunia dalam abad ke-21."

Apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan jalan ini menuju sosialisme?

Karena ini merupakan isu yang begitu penting, akan ada variasi persoalan teoretik yang perlu dipelajari.

Ijinkan saya berkomentar terhadap dua hal.

Satu adalah persoalan tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat jalan ekonomi pasar sukses sebagai jalan untuk mencapai sosialisme.

Dalam menganalisa seperti apa nantinya jalan "sosialisme melalui ekonomi pasar", Lenin menyatakan dengan detil bahwa ekonominya akan melibatkan kerjasama dan kompetisi antara berbagai sektor: sosialisme, kapitalisme negara, kapitalisme swasta, dan produksi komoditas kecil. Ia juga membuat banyak saran-saran orisinal tentang langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengambil jalan menuju sosialisme ini tanpa harus kembali ke kapitalisme. Saya pikir dalam dunia saat ini kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang disarankan Lenin.

Lenin pertama-tama dan paling utama menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor sosialis melalui kompetisi dalam pasar sehingga ia bisa cukup kuat untuk bisa kompetitif dengan kapitalisme dalam pasar. Dari sudut pandang ini, ia juga menekankan pentingnya belajar sebanyak-banyaknya dari kapitalis di dalam dan luar negeri.

Satu slogan yang dikedepankan Lenin adalah, "untuk menjadi pedagang yang baik, kita harus berdagang secara Eropa."

Ini rupanya menjadi slogan yang berat bagi mereka yang mengeluh, "Mereka tidak mengajarkan kami untuk berdagang di penjara." Lenin bermaksud mengatakan, "Tidak cukup hanya bisa berdagang; kau harus menjadi pebisnis yang lebih mahir daripada pebisnis Eropa."

Slogan lainnya yang diangkat Lenin adalah, "ujilah melalui kompetisi antara perusahaan negara dan perusahaan kapitalis."

Kita di sini harus mencatat bahwa seruan terhadap sektor sosialis untuk "mengalahkan kapitalisme" tidak dibatasi dalam keuntungan-keuntungan ekonomi seperti permasalahan produktifitas dan efisiensi ekonomi.

Lenin menuliskan sebuah artikel yang menyerukan agar jaminan keamanan dalam tempat kerja haruslah sama baiknya dengan yang terbaik dari kapitalisme. Dalam kata lain, slogan Lenin, "Kalahkan kapitalisme," menyertakan juga isu-isu seperti lingkungan hidup dan polusi. Idenya adalah bahwa sosialisme harus menunjukkan superioritas di segala bidang.

Kedua, terkait "komando dataran tinggi" yang memegang kunci bagi ekonomi suatu negeri. Negara harus memiliki kendali yang kuat dalam struktur sosialis agar struktur itu dijadikan arah dalam pengembangan ekonomi. Ketika Lenin mendiskusikan pentingnya "komando dataran tinggi," ia mengacu pada negara sosialis yang mengambil alih sebagian besar alat produksi dalam industri dan transportasi. Saya pikir ini adalah opini yang dipegang Lenin dalam situasi Rusia yang khusus dan waktu yang khusus. Jadi peran dari "komando dataran tinggi" adalah persoalan yang harus diteliti sesuai dengan kondisi historik negeri yang bersangkutan.

Ketiga, menyangkut pertahanan masyarakat dan ekonomi melawan fenomena negatif yang ditimbulkan ekonomi pasar.

Ekonomi pasar, yang anarkis dan kompetitif, adalah seperti hukum rimba, yang menjadi sumber dari lebih tidak amannya jaminan kerja, pengangguran, dan jurang penghasilan sosial. Pasar tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kontradiksi semacam itu hanya dapat dikendalikan melalui layanan kesejahteraan sosial dan kebijakan keamanan sosial lainnya.

Walaupun Lenin tidak memberikan komentar yang signifikan terhadap isu ini setelah diadopsinya NEP, saya hanya hendak menyinggung suatu episode historik yang menarik. Prinsip keamanan sosial yang pertama di dunia dinyatakan dalam suatu deklarasi yang dikeluarkan menyusul Revolusi Oktober oleh pemerintahan Soviet revolusioner. Prinsip-prinsip ini kemudian memberikan pengaruh besar dalam dunia kapitalis dalam arti mereka meletakkan fondasi bagi kendali sosial terhadap efek-efek negatif ekonomi pasar di bawah kapitalisme.

Saya harus menunjukkan bahwa sisi negatif ekonomi psar adalah ia mengangkat sifat tamak dan korupsi. Badan-badan publik diharuskan untuk secara teguh memegang prinsip-prinsip sosialisme, namun bila mereka terkontaminasi oleh beragam jenis korupsi, maka birokratisme dan otokrasi akan berkuasa. Menyadari permasalahan ini, Lenin berulang kali menekankan pentingnya pengawasan dan inspeksi kerakyatan sejalan dengan disiplin diri badan-badan publik. Maka, Lenin dalam tahun-tahun terakhirnya secara khusus menekankan perlunya meningkatkan tingkat budaya rakyat dan memungkinkan tiap individual untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Saya hendak memberikan sepatah kata lagi. Dalam dunia saat ini, isu utama kapitalisme adalah pilihan antara menerima ekonomi pasar sebagai obat penahan sakit atau menempatkan ekonomi pasar di bawah kendali sosial dan demokratik. Secara garis besar, kecenderungan yang memandang ekonomi pasar sebagai sang maha kuasa diwakili dengan jelas oleh administrasi AS Bush, dan seruan untuk kontrol demokratik terhadap ekonomi pasar terlihat manifes dalam banyak negeri-negeri Eropa. Isu ini melibatkan sejumlah isu-isu ekonomi global seperti perusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan kedaulatan ekonomi tiap negeri.

Saya yakin bahwa subyek penelitian penting di masa depan dalam konteks historik adalah untuk membuktikan bahwa negeri-negeri dan sistem-sistem ekonomi mereka yang memperjuangkan sosialisme melalui ekonomi pasar akan mendemonstrasikan superioritas dalam meningkatkan kemajuan sosial.

Akan seperti apakah ekonomi pasar di masa depan?

Hal lain yang hendak saya angkat sebagai subyek studi adalah sesuatu yang lebih teoretik dan menyangkut masa depan. Yakni mengenai nasib dari ekonomi pasar. Ketika kombinasi dari ekonomi terencana dan ekonomi pasar dengan sukses mencapai tujuan sosialisme, akankah ekonomi pasar lenyap atau bertahan?

Saya menyinggung aspek-aspek negatif dari ekonomi pasar, tapi penelitian terhadap ekonomi pasar dari perspektif yang baru saya singgung tadi akan memperjelas bahwa ekonomi pasar memiliki beberapa efek ekonomi penting yang tak dapat digantikan oleh mekanisme atau metode lainnya.

Ambillah contoh fungsi ekonomi pasar dalam menyesuaikan permintaan dan persediaan.
Anda mungkin bisa mengestimasi permintaan sepatu dalam sebuah negeri tanpa harus menggunakan mekanisme pasar. Tapi, kalau sudah mengenai permintaan terhadap tipe atau warna sepatu tertentu, Anda akan diharuskan mengandalkan mekanisme pasar dalam masa yang masih jauh ke depan, bahkan bila Anda menggunakan komputer dengan kinerja tinggi

Begitupun juga, penentuan pasar berguna dalam menilai atau membandingkan produktivitas kerja atau kinerja perusahaan.

Untuk membahas persoalan, "berapa banyak nilai yang diciptakan oleh buruh terampil dibandingkan buruh tak-terampil?", Marx mengatakan bahwa itu diukur oleh mekanisme pasar. Dalam perkataan Marx, nilai semacam itu ditentukan oleh "proses sosial" di belakang produsen. Yang dimaksudkannya adalah bahwa terdapat aspek ini dalam mekanisme pasar.

Sangat berguna untuk menyadari bahwa ekonomi terencana gaya-Soviet berubah menjadi kegagalan total menyangkut hal ini, sebagaimana terlihat jelas dalam laporan yang diberikan Khruschev selama tahun 1950an dan 1960an pada pertemuan Komite Sentral PKUS.

Dalam satu kesempatan, ia menyatakan bahwa di Uni Soviet capaian aktivitas produktif diukur berdasarkan berat produk; memproduksi lampu yang lebih berat dievaluasi sebagai kinerja yang lebih baik; lampu yang lebih berat dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi bagi siapa?"

Dalam kesempatan lain ia berkata: "Kenapa perabotan (furniture) buatan Uni Soviet sangat tidak populer? Itu karena pabrik-pabriknya memproduksi produk-produk yang berat. Perabotan buatan luar negeri lebih ringan dan mudah digunakan. Di negeri kita, capaian produksi sebagian besar mesin diukur berdasarkan berat produksi.

Digunakanlah besi yang jumlahnya dua kali lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh platform mesin yang digunakan; dengan begitu memungkinkan pabrik-pabrik untuk mencapai target, tapi mereka hanya memproduksi produk yang tak dapat digunakan. Kita perlu mendirikan suatu standar ukuran baru bagi tingkat capaian pabrik."

Begitulah tingkat studi standar di Uni Soviet dalam mengevaluasi hasil-hasil ekonomi selama 30 tahun setelah meninggalkan ekonomi pasar.

Kami punya pengalaman menarik terkait isu ini.

Setelah usainya agresi perang AS melawan Vietnam dan perdamaian didirikan kembali di sana, kami mengirimkan sebuah delegasi ke Vietnam untuk mempelajari ekonomi Vietnam dan memberikan saran-saran bagi rekonstruksi ekonomi.

Delegasi tersebut mengunjungi distrik pertanian. Sebagaimana Anda tahu, mereka membudidayakan padi di sawah. Untuk membantu mekanisasi pertanian Vietnam, Uni Soviet telah mengirimkan mesin penanam beras ke Vietnam. Karena merupakan produk ekonomi terencana gaya-Soviet, alat-alat itu sangatlah berat, begitu berat sehingga mereka tenggelam dalam lumpur sawah. Orang-orang Vietnam merasa wajib menggunakan hadiah itu, dan memutuskan untuk menggunakannya dengan meletakkan dua perahu di kedua sisi mesin untuk mencegah tenggelamnya mesin penanam tersebut. Mereka dapat menanam bibit padi tanpa masalah, tapi dua perahu yang digunakan itu menghimpit bibit padi yang baru ditanam. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan mesin tersebut.

Contoh ini menunjukkan betapa susahnya menemukan substitusi terhadap ekonomi pasar sebagai suatu sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi.

Persoalan ini tidak ada dalam benak Marx. Dalam Kapital, Marx menyatakan bahwa konsep nilai berlaku dalam masyarakat komunis. Namun, kita tak bisa pula menggunakan komentar ini untuk berspekulasi bahwa ia berpikiran bahwa ekonomi pasar akan terus berlaku. Bila konsep nilai masih valid, adalah penting untuk memikirkan apakah mungkin konsep nilai bertahan tanpa ekonomi pasar.

Agar konsep nilai menjadi valid dalam masyarakat komunis, harus ada semacam mekanisme untuk mengukur "nilai" kerja dalam posisinya dalam "proses sosial" yang beroperasi di belakang produsen, yakni "ekonomi pasar."

Saya yakin bahwa ini melibatkan persoalan-persoalan teoretik yang belum terpecahkan dalam bidang ini. Ini adalah persoalan yang hanya dapat dituntaskan seiring berlalunya waktu dan terakumulasinya pengalaman praktek di seluruh dunia.

Marx mendasarkan teori sosialisme dan komunismenya dalam kritik ilmiah terhadap masyarakat kapitalis dan menunjukkan bahwa masyarakat kapitalis akan digantikan oleh suatu bentuk masyarakat lainnya sebagai keharusan sejarah. Dalam melakukan itu, Marx menolak tiap upaya untuk menggambar cetak biru mendetil tentang masyarakat masa depan dan lebih membatasi proyeknya untuk menarik keumuman terkait bagaimana masyarakat menciptakan kemajuan. Inilah yang dibahas dalam teori sosialisme dan komunisme. Marx bersikeras mempertahankan pandangan umumnya bahwa persoalan ini harus dielaborasikan oleh generasi masa depan seiring mereka menjalankan aktivitas praktek yang akan mereka akumulasi dan pelajari dari berbagai pengalaman. Lenin menyukai cara pemikiran Marx tersebut dan berkata, "Marx maupun pimpinan revolusi sosialis di masa setelahnya tidak mengkhususkan diri terhadap permasalahan tentang bentuk, cara dan alat dalam menciptakan revolusi."

Saya pikir kita harus camkan bahwa kita adalah protagonis dalam upaya menciptakan masyarakat baru.

Jalan ini memiliki sifat universal.

Sebelum menutup kuliah saya, saya hendak menekankan bahwa "sosialisme melalui ekonomi pasar" tidak sedikit pun terlintas dalam benak Marx; itu lahir dari kebutuhan di lapangan. Saya katakan tadi bahwa ini adalah suatu "tantangan historik baru." Ini juga merupakan tantangan teoretik.

Secara umum, jalan ini menunjukkan sifat universalnya. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa negeri-negeri kapitalis seperti Jepang akan menghadapi isu-isu serupa di masa depan. Ketika pemerintah yang berjuang untuk mencapai sosialisme dalam negeri-negeri ini dan mulai membuat kemajuan terhadap tujuan itu, mereka akan menciptakan sektor sosialis dalam ekonomi pasar. Rasionalitas dan superioritas sektor sosialis akan diuji dalam ekonomi pasar dan akan meningkat peran penting dan keefektivannya. Proses dan bentuk kemajuannya akan berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Walau demikian, jalan dasar "melalui ekonomi pasar untuk sosialisme" akan meluas di banyak negeri.

Saya akan dengan seksama mengikuti upaya dan pengalaman Anda saat ini. Bisa saja terjadi zigzag, sukses, dan kegagalan. Saya akan terus mempelajari apa yang Anda kerjakan seiring dengan masyarakat Jepang pada masa depan yang kami bayangkan. Terimakasih atas perhatian Anda.
-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari http://www.jcp.or.jp/english/jps_weekly/2002-0827-fuwa.html
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Menyikapi Janji Politisi

2008-09-12T02:48:00.000-07:00

Rudi Hartono

PERHELATAN Pemilu 2009 bukan saja akan diramaikan dengan banyaknya parpol yang bertarung, tetapi juga dengan janji-janji politik yang siap dimuntahkan para politisi dan partainya. Tentu tidak menjadi masalah, seandainya janji-janji politik itu dapat diaplikasikan dalam praktek politik kemudian. Akan tetapi, masalah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara janji-janji kampanye dengan prakteknya.
Dalam Pemilu 2009, sudah seharusnya politisi dan partai bersikap lebihwaspada. Beberapa sinyalemen menunjukkan kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap partai dan politisi, terutama di kalangan pemilih berusia muda. Hal itu begitu nyata dari pengalaman Golput yang jumlahnya cukup signifikan di berbagai pilkada di daerah.

Keruwetan problem yang menjerat bangsa ini, demikian pula merajalelanya ketidakpuasan rakyat terhadap situasi ekonomi dan politik sekarang, menuntut partai untuk tak hanya memberikan janji-janji politik. Sebab, seringkali janji-janji tersebut begitu luhur, sehingga tidak sebanding dengan kenyataan partainya.
Di sinilah letak masalanya. Bukannya janji-janji politik tersebut memberikan perubahan nyata, malahan menjadi mimpi-mimpi membosankan bagi rakyat miskin, karena tak pernah teruji prakteknya.
Ketika problem kemandirian nasional terungkap menjadi masalah pokok ketahanan nasional, termasuk ketahanan di bidang ekonomi, beberapa partai-politik berlomba-lomba unjuk kekuatan sebagai kekuatan yang paling pro-kemandirian. Ketika kemiskinan menjadi problem paling mendasar dan menjadi kesulitan terbesar lebih dari separuh rakyat negeri ini, beberapa partai mendemonstrasikan retorika antikemiskinan, layaknya iklan produk komersila di layar TV.
Hal ini menjadi masalah pula dalam pilkada di beberapa daerah. Ketika isu pendidikan dan kesehatan gratis berhasil memupuk suara pemilih, maka berlomba-lombalah para calon kepala daerah memprogramkan pendidikan dan kesehatan gratis. Masalah serius muncul ketika politisi berhasil merebut tampuk kekuasaan, janji pendidikan dan gratis malah tidak diimplementasikan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan keleluasaan partai dan politisi mengumbar janji, termasuk kemudahan berganti baju dan posisi politik. Pertama, ketiadaan atau kekosongan ideologi dalam tradisi partai politik di Indonesia. Sehingga partai tak memiliki pijakan dan arah yang menuntun langkah politik para politisi dan partai dalam memenuhi cita-cita kolektif rakyat.
Satu-satunya faktor pembimbingnya adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, seorang politisi akan dengan mudah merealisasikan tujuan-tujuan pribadinya: mengumpulkan harta, status dan keistimewaan sosial, kepuasan seksual, dan lain sebagainya.
Kedua, tipe demokrasi di Indonesia yang belum melahirkan instrumen kekuasaan rakyat – yang memungkinkan kontrol terhadap janji-janji politik elit politisi – belum ada.
Ketiga, kebudayaan sebagai faktor pembentuk mental masih dipengaruhi oleh feodalisme (patron-klien, primordialism, patronase), sehingga cenderung memaafkan kesalahan-kesalahan elit dan politisi.
Beberapa kelompok masyarakat, terutama gerakan sosial dan mahasiswa, mulai menyodorkan model-model kontrak politik dan kesepakatan dalam bentuk MoU dengan calon legislator ataupun partai politik. Meskipun demikian, cara-cara semacam itu masih tak sanggup menekan penguasa, politisi, dan partai memenuhi janjinya ketika berkuasa.
Penyebabnya, kontrak politik terkadang dibuat sepihak, tertutup, dan tak diketahui oleh massa luas. Sehingga faktor mobilisasi massa, baik pada saat pembuatan kesepakatan politik maupun pada saat penagihan, menjadi faktor yang cukup penting.
Selain itu, harus diupayakan pembangunan institusi kekuasaan dari bawah, yang memungkinkan rakyat memberikan kontrol terhadap kekuasaan. Model-model demokrasi partisipatif, atau bentuk-bentuk pengorganisasi komunitas akan menjadi instrumen kekuasaan dari bawah.
Jika politisi dan partai yang membangun kekuasaan tidak tanggap terhadap tuntutan dari bawah, terutama menyoal janji-janji politiknya, maka kekuasaan politisi dan partai yang berada pada krisis legitimasi, dan akan terus membusuk. Kekuasaan tidak akan efektif berjalan tanpa dukungan rakyat luas.
Gerakan sosial-radikal, partai-partai politik kerakyatan, serikat buruh, dan organisasi-organisa si komunitas, yang memiliki pijakan ideologi yang lebih jelas, harus memikirkan cara-cara mengambil peran besar dalam sistem politik sekarang. Eksistensi kelompok ini akan menjadi pengelompokan ideologis yang akan mewarnai politik dan menggusur tradisi lama secara perlahan.
Karena cukup penting bagi organisasi-organisasi tersebut, sebelum berbicara kekuasaan, harus memupuk dukungan dari seluruh sektor rakyat, golongan, dan lapisan social, terutama kelas menengah dan bawah.
Penulis adalah Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS) Jakarta

Artikel ini diambil di : http://pemilu.inilah.com

Pengusaha, Industri Nasional, dan Hak Angket

2008-09-06T01:06:00.000-07:00

Oleh: RUDI HARTONO dan ULFA ILYAS

A nation agains its own principle will never stand.
(Sebuah bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan mampu bertahan)
….Bung Karno, Presiden RI

Kenaikan harga BBM telah melahirkan banyak masalah. Tidak terkecuali sektor perekonomian rakyat miskin, tetapi industri nasional pun kena imbas dari kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui, sektor industri merupakan tempat bergantungnya hidup pekerja dan pengusaha (majikan). Jika terjadi kelesuan terhadap sektor ini, maka imbasnya bisa merambat luas, hingga pada fundamental ekonomi Indonesia. maka kita patut berbangga dengan adanya geliat penguasaha nasional yang berupaya membangun dan memperkuat industri dalam negeri.

Problemnya adalah ketahanan energi. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak punya rumusan tentang ketahanan energi nasional dan langkah-langkah antisipasi terhadap gejolak krisis energi yang melanda dunia. Hal ini begitu mengecewakan, mengingat Indonesia adalah negara penghasil minyak dunia dan bergabung dengan OPEC sejak tahun 1962. Indonesia yang kaya raya ini memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi (basin), dimana baru 36 yang telah dieksplorasi; dalam cekungan itu terdapat 77 milyar barel minyak bumi dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Potensi cadangan migas Indonesia sebenarnya pun cukup besar; ada 9.67 milyar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Dengan kenyataan itu, rasanya mustahil jikalau Industri nasional menderita akibat pasokan energi yang susah diakses. Kenaikan harga BBM telah memukul Industri nasional disamping pukulan lain, seperti penyelundupan, pungutan liar, tidak adanya proteksi Industri dasar/strategis, lemahnya dukungan permodalan, dan lain-lain.

Pengaruh Kenaikan harga BBM terhadap sektor Industri
Pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor industri tak ditutupi oleh pemerintah. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, departemen yang dipimpinnya telah melakukan revisi terhadap target pertumbuhan sektor industri, dari 6% pada 2008 menjadi 5%. Revisi pertumbuhan sektor industri juga disampaikan International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Menurut ISIC, industri makanan, minuman, dan tembakau yang proyeksi 2008 sekitar 5,27% direvisi menjadi 3,18%. Tekstil, barang kulit, dan alas kaki semula diproyeksikan 0,33% menjadi -2,30%, barang kayu dan hasil hutan tetap -0,06, kertas dan barang cetakan dari 5,88% menjadi 3.90%, pupuk dan barang dari karet semula 5,99% menjadi 1,15%. Sementara untuk semen dan bahan galian non-logam dari 3,90 menjadi -1,50%. Untuk industri logam dasar, besi, dan baja semula 1,92% menjadi 3,10%, dan industri barang lainnya semula 0,99% menjadi -3%.

Kenaikan harga menyerang Industri dari berbagai sisi; pertama, menaikkan biaya produksi untuk pengadaan bahan baku, biaya transfortasi dan distribusi, dan biaya-biaya lainnya yang menyangkut keberlangsungan produksi. Kedua, jatuhnya daya beli rakyat, tidak ada kesesuaian antara penerimaan dalam bentuk upah real dengan kenaikan harga-harga barang. Kejatuhan daya beli konsumen akan mendorong market menjadi lesu terhadap pada kapasitas terpasang produksi manufaktur. Bersamaan dengan itu, komponen upah merupakan hal yang susah untuk diutak-atik, karena posisi upah sekarang benar-benar sudah pada batas paling minimum dan tidak berbanding lurus dengan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hak Angket dan Policy Energi Pemerintah
Hak angket telah menebar harapan, yang bukan saja kepada pihak yang tidak menghendaki kenaikan harga BBM, tetapi juga kepada seluruh pihak yang menghendaki “buka-bukaan” soal kebijakan energi pemerintahan sekarang. Penguasaan asing terhadap sektor migas Indonesia telah menyempitkan akses pengusaha nasional dan industri dalam negeri terhadap cadangan energi murah. Hal itu menjadi penting, mengingat industri didalam negeri barulah pada taraf pengembangan, belum bisa dipersaingkan dengan kapasitas dan kesanggupan industri yang dimiliki oleh negara-negara maju. Jadinya, isu ketahanan energi dan kemandirian ekonomi nasional menjadi isu yang begitu sensitif dengan kelansungan Industri nasional.

Hak angket telah menjadi lapangan pertempuran dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk kemandirian ekonomi dan kepentingan asing yang dititipkan kepada partai-partai yang menyepakati kenaikan harga BBM. hak angket tentu bukan hanya lapangan pertempuran bagi anggota parlemen dan partai-partai, tetapi juga menjadi lapangan pertempuran seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, pelaku ekonomi yang punya kepentingan terhadap “ketahanan energi”, termasuk pengusaha nasional.

Bertitik-tolak dari hal tersebut, maka posisi pengusaha terhadap hak angket adalah sebagai kekuatan penekan, yang menghendaki hak angket bermuara pada; diakhirnya “policy” energi pro asing, kemudian digantikan dengan “konsep ketahanan energi nasional” yang memihak kepada kepentingan kaum industrialis di dalam negeri.

Menggagas Republik "Kedua"

2008-09-05T06:26:00.000-07:00

Oleh : Rudi Hartono
“Revolusi Indonesia belum selesai”, seru Bung Karno, hal tersebut untuk menunjukkan, bahwa proses perjuangan seluruh kekuatan nasional untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bebas, mandiri, berdaulat---meminjam slogan Tan Malaka; Merdeka 100%--belumlah tuntas. Kita belum pernah mengelolah dan menjalankan ekonomi kita dengan betul-betul bebas; Rakyat Indonesia belum pernah menikmati kekayaan alamnya, berupa minyak, gas, batubara, mineral, hasil hutan, dan banyak lagi. Jika yang dimaksud bebas dan merdeka adalah kesetaraan dan persamaan antara bangsa-bangsa di dunia, maka kemerdekaan dan kebebasan itu belum eksis dalam tata-hubungan antara bangsa-bangsa saat ini, termasuk Indonesia.

Republik Indonesia, yang kini menjadi label dari (kurang-lebih) 250 juta manusia yang mendiami kawasan dari sabang sampai merauke, tidak memiliki “independesi” dalam menjalankan politik, ekonomi dan kebudayaannya sendiri. Meskipun berlimpah kekayaan alamnya, begitu besar sumber daya manusianya, dan sangat strategis posisinya dalam perdagangan dan perekonomian Internasional, sekitar separuh penduduknya disebutkan miskin (49,5%, versi Bank Dunia); sekitar 40% dari angkatan kerjanya menganggur; sekitar 14 juta penduduknya masih buta huruf; kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar terjadi dimana-mana, dan pemerintah tak sanggup berbuat apapun. Inikah kemerdekaan yang kita rayakan tiap tanggal 17 Agustus itu?

Basis Kelahiran Republik Kedua

Republik pertama mengacu kepada republik yang dilahirkan oleh revolusi nasional 1945, sebuah republik yang digagas dan diperjuangkan secara mati-matian oleh para pahlawan pembebasan nasional. Bung Karno, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Syahrir, adalah sedikit dari sekian banyak tokoh yang melahirkan republik pertama ini. Beban berat berada dipundak tokoh-tokoh tersebut; struktur ekonomi-politik yang sudah begitu matang dan dipelihara oleh kolonialisme sekitar 300 tahun. Dengan tertatih-tatih, republik yang baru mencoba melepaskan diri dari segala bentuk kekangan dan mentalitas warisan kolonialisme.

Perjuangan tak kenal ampun Republik Pertama menyempurnakan Indonesia merdeka tidak tuntas. Kerja membangun Indonesia yang betul-betul merdeka; berdikari dibidang ekonomi, mandiri dibidang politik, dan berkepribadian dalam lapangan budaya, diinterupsi dan dihancur-leburkan oleh sebuah suksesi berdarah-darah. Kekuasan baru berkehendak mengembalikan jalan Indonesia kepada neokolonialisme, imperialisme. Orde baru tidak membangun sebuah republik, tapi hanya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kuli, dan kuli diantara bangsa-bangsa. Nasionalisme yang dikibarkan Orde Baru bukan nasionalisme Indonesia Merdeka, melainkan nasionalisme yang memelihara kepatuhan dan ketundukan seluruh rakyat, dengan todongan senjata dan “genosida”, agar tidak mengancam kekuasaannya. Proyek yang disokong oleh imperialisme masih terus berjalan hingga kini, bahkan semakin intensif dan sukses. Pemerintahan yang berkuasa adalah benar-benar pemerintahan yang bermental “inlander”. Ekonomi yang berjalan benar-benar bertujuan untuk memenuhi kerakusan kapitalis asing, dan menyingkirkan kepentingan seluruh rakyat.

Desakan imperialisme telah mengoyak-ngoyak ekonomi nasional; menjarah kekayaan alam dan sumber materialnya, menjadikan tenaga kerja Indonesia tidak produktif dan dibayar murah, dan 250 juta rakyat Indonesia betul-betul merupakan pasar bagi produk mereka. Desakan ini melahirkan perlawanan balik. Setidaknya ada tiga komponen bangsa ini, yang sedang berjuang melawan serbuan tersebut, yakni kaum nasionalis, agamais, dan kaum sosialis. Kelompok ini begitu heterogen dan masih berserakan. Mereka merupakan sangat minoritas di parlemen, begitu terkucilkan dipartai-partai, terisolasi dalam kalangan akademisi; tapi mereka menyesaki jalan-jalan dengan aksi-aksi massa, mereka menyesaki pemukiman kumuh, desa-desa, pabrik-pabrik, dan teritori-teritoti miskin. Tiga komponen bangsa ini---nasionalis, agamais, dan sosialis—yang menentang dominasi asing dengan berbagai cara, merupakan embrio dari kekuatan Indonesia baru: Republik Kedua
.
Gagasan Republik Kedua

Harus ada gagasan baru, yang menghimpun seluruh kekuatan nasional; nasionalis, agamais, dan sosialis, dalam menentang dan menghentikan serbuan ekonomi Negara-negara maju, seperti AS, Eropa, Jepang, China, dan lain-lain. Menghentikan serbuan asing, harus dengan memperkuat “kedaulatan nasional”. Memperkuat Negara nasional bukan berarti menegakkan superioritas Negara terhadap rakyat, tetapi menjadikan Negara sebagai benteng yang melindungi kepentingan rakyat. Neoliberalisme menyingkirkan peran Negara dalam kehidupan ekonomi, pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan), serta konflik antara masyarakat versus korporasi. Gagasan baru akan melakukan sebaliknya; Negara akan mengintervensi mekanisme pasar, mengorientasikan produksi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, dan melindungi rakyat dari kemiskinan, pengangguran, dan “kekerasan politik”.

Gagasan Republik kedua menuntut kepemimpinan nasional yang baru, yang berwatak berani dan progressif berhadapan dengan kepentingan asing. Bentuk-bentuk kekuasaan lama; UU berbau neoliberal, sistem politik oligarkhis, dan korupsi yang merajalela, harus dilikuidasi dan digantikan dengan bangunan yang sama sekali baru.

Mengharapkan Presiden Pro-Rakyat

2008-09-04T06:29:00.000-07:00

Oleh : AJ Susmana

Tak hanya jumlah Partai yang semarak di Pemilu 2009, Puluhan Calon Presiden pun ikut menyemarakkan Pemilu ketiga di masa reformasi ini. Ada stok lama ada pula stok baru; baik berpartai atau pun hanya bermodal keberanian dan ketenaran. Puluhan calon presiden 2009 itu yang setidaknya sudah meramaikan media massa adalah Megawati, Gusdur, Jusup Kalla, Soesilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan, Agung Laksono, Wiranto, Sutiyoso, Prabowo, Soetrisno Bachir, Din Syamsuddin dan masih ada beberapa lagi seperti Rizal Ramli, Dita Indah Sari pun termasuk Fajroel Rachman yang sedang berjuang melalui jalur perseorangan.

Jauh-jauh hari sebelum gong permulaan pemilu 2009 ditabuh, para capres sudah berusaha memperkenalkan diri ke massa; dilengkapi dengan iklan kampanye dan jargon-jargonnya; via media cetak maupun elektronik yang biaya kampanyenya pasti tak terjangkau oleh calon-calon presiden yang tak bermodal besar seperti Dita Indah Sari, misalnya.

Debat soal kelayakan calon presiden pun muncul, baik di panggung parlemen maupun di luar parlemen. Sayangnya debat kelayakan capres ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk memuluskan capresnya masing-masing dan menghalangi majunya capres lawan. Akibatnya yang tampak adalah situasi jegal-menjegal yang tidak fair seperti permainan bola yang tak menonjolkan seni bermain bola. Yang penting lawan diganjal dulu atau dijatuhkan dulu sebelum bermain.

Karena itu pula kelihatan betul bagaimana kriteria capres yang diajukan selalu mengarah pada individu capres tertentu. Misalnya soal latar belakang pendidikan: harus sarjana atau tidak harus, tentu mengarah ke Megawati, putri Bung Karno yang memang tidak sarjana. Padahal banyak terbukti dalam sejarah, yang tidak bergelar sarjana pun dapat memimpin bangsa dengan baik. Tidak perlu contoh karena pembaca dapat menyebutkan sendiri. Soal kesehatan, tentu mengarah ke Gusdur yang dalam berjalan harus dituntun dan dipandu. Padahal, Jendral Soedirman yang berjuang gerilya saja kemana-mana juga harus ditandu dan di beberapa negara, orang cacat, termasuk yang buta sudah bisa dipercaya untuk memimpin. Misalnya David Alexander Paterson, Gubernur Negara Bagian New York yang dilantik pada tahun ini untuk menggantikan Eliot Spitzer yang tersandung skandal seks.

Masih soal kriteria capres, soal usia pun mulai digugat. Kaum tua, yang berusia di atas 60-an dianggap tak layak menjadi presiden lagi di tengah krisis bangsa yang akut. Kaum tua pun dianggap lamban dan konservatif dalam menghadapi perubahan jaman. Bangsa dianggap lebih akan selamat bila dipimpin kaum muda, yang secara historis perjuangan kemerdekaan nasional, kaum muda memimpin ini menemukan landasannya. Kaum muda pun dipatok dalam soal umur, bukan dalam soal semangat, yakni di bawah lima puluh tahun atau berusia empat puluh tahunan.

PKS pun tampak menyambut dan mendorong arus munculnya kepemimpinan kaum muda dalam makna biologis ini. Tifatul Sembiring, Presiden PKS menyatakan agar tokoh-tokoh tua tidak maju. Menurut, Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS, partainya memang bulat akan mencalonkan presiden yang berusia di bawah lima puluh tahun. Walau undang-undang tidak membatasi umur maksimum capres, tentu saja wacana ini membuat gerah kaum tua yang berumur 50 tahun ke atas. Jusup Kalla pun dalam suatu kesempatan meminta agar kaum muda tidak hanya minta jatah, tapi juga berjuang untuk itu. Menanggapi pernyataan Tifatul sembiring, Megawati pun meminta Tifatul untuk maju berkompetisi, pun calon lain bahkan dari jalur perseorangan. Sukardi Rinakit menganggap tokoh-tokoh tua dalam pemilu 2009 berada dalam tikungan terakhir. Bila gagal dalam pemilu 2009, lebih baik berpikir di jalur lain dalam soal pengabdian pada bangsa.

Perdebatan-perdebatan soal kriteria capres 2009 di atas memang tak substansial bila diletakkan dalam banyaknya problem yang dihadapi rakyat Indonesia. Umur, Latar Belakang Pendidikan, Kelayakan Jasmani, jenis kelamin bahkan...bila diperdebatkan justru hanya akan menghabiskan waktu dan energi, baik psikhis maupun fisik. Itu pun justru tak dapat menyentuh persoalan pokok rakyat Indonesia. Dalam soal pembangunan kesadaran politik, juga tak mendidik. Lebih baik perdebatan antar calon presiden yang akan maju dalam kompetisi pemilu 2009, sudah mulai mengarah pada soal program dan jalan keluar untuk krisis yang melanda bangsa.

Dengan demikian rakyat yang akan memilih calon-calonnya pun mulai dapat mempelajari program dan jalan keluar apa yang ditawarkan para capres agar bangsa ini bisa keluar dari krisis. Dengan demikian rakyat pun dapat belajar dengan baik tentang politik dari para capres dan dapat menilai lantas memilih presiden pro rakyat yang memang selalu diharapkan.

Perempuan dalam Pemilu 2009

2008-09-01T06:41:00.000-07:00

Oleh: Ulfa ilyas
Momentum pemilihan umum atau pemilu 2009 sudah semakin mendekat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru saja mengumumkan 34 partai kontestan pemilu 2009. Ada 16 partai lama dan 18 partai baru. Sebelumnya, proses pemilu 2009 diramaikan dengan tuntutan berbagai kelompok perempuan (baik di parlemen maupun ekstra-parlementer), untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lewat kuota 30 %. Selain itu, di berbagai proses pemilihan kepala daerah, tidak sedikit kaum perempuan terlibat dalam pertarungan electoral, meskipun banyak yang berakhir dengan kekalahan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi hal yang tak ditawar-tawar lagi. Tapi, fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik masih begitu rendah. Di parlemen misalnya, hanya 10%, sedangkan di jabatan politik, macam gubernur, bupati, dan camat prosentasenya lebih rendah lagi.

Lapangan Politik Perjuangan Perempuan
Pemilu 2009 akan menjadi lahan uji bagi keseriusan partai politik dan mayoritas pengambil kebijakan terhadap keterwakilan perempuan. Ini tidak berarti perempuan menjadi “pengemis” terhadap sebuah keterbukaan ruang bagi mereka, tapi beban yang berlipat yang ditimpakan kepadanya mengharuskan mereka mendapatkan dukungan nyata.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriakis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Perjuangan politik bukanlah medan baru dalam sejarah pembebasan perempuan di Indonesia. Ruang ini semenjak lama –terlebih setelah diberangusnya organisasi perempuan ditahun 1965/66—menjadi sangat susah untuk dimanfaatkan oleh perempuan. Mereka terkadang masih diperlakukan sebagai “tamu asing” dalam rumah yang bernama “politik”.

Ada kemenangan kecil dalam arena kontestasi 2009, sebuah regulasi yang mensyaratkan kepengurusan 30 % perempuan dalam jabatan kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif dari partai politik. Regulasi itu memperbesar proporsi perempuan dalam komposisi pengambilan keputusan partai dan komposisi pencalonan legislatif dalam pemilu. Jika sebelumnya banyak perempuan yang terjegal dalam pencalonan karena ditaruh di nomor buntut, maka di dalam pemilu mendatang ruang perempuan bertarung dengan calon lain semakin terbuka. Persoalannya adalah proporsi keterwakilan yang besar tanpa adanya pendidikan politik maju, akan susah diharapkan menjadi kekuatan yang berkarakter ”feminisme” dalam arena pemilu. Perempuan yang kurang peka dengan problem sektoralnya, akan menjadi pembuntut politik lama atau diombang-ambingkan oleh proses politik yang berlangsung.

Perempuan Bertarung
Pemilu 2009 menjadi arena menentukan bagi segi-segi perjuangan perempuan; perjuangan menghapuskan diskriminasi gender, kekerasan, perdagangan perempuan, politik upah murah dan kondisi kerja yang memprihatinkan, peraturan-peraturan politik yang berbau membatasi hak-hak kaum perempuan, dan sebagainya. Tidak ada pilihan lain, kandidat-kandidat perempuan dari berbagai macam partai seharusnya menyusun hal di atas menjadi agenda bersama, yang bisa menjadi platform perjuangan perempuan dalam arena pemilu, untuk menyatukan semua perempuan dari berbagai spectrum yang ada.

Ada beberapa tantangan bagi perempuan dalam bertarung di pemilu mendatang, yakni; pertama mayoritas partai-partai yang ikut dalam kompetisi pemilu merupakan partai-partai lama, kalaupun ada 18 partai baru, tetapi tindakan politiknya mengikuti pola lama ataupun komposisi dewan pengurusnya berisikan kekuatan lama. Ini merupakan jebakan politik jika perempuan tidak merumuskan bentuk politik berbeda dan program-program yang berbasiskan kepentingan konstituen.
Kedua, tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik; parlemen, partai-partai, maupun sistem pemilu semakin menciut. Persentase golongan putih atau golput terus saja meningkat di berbagai pengalaman pemilihan kepala daerah.
Ketiga, kemampun dan keahlian kandidat perempuan untuk menempati posisinya. Umumnya posisi-posisi pencalonan anggota legislatif dan pengusungan calon direbut oleh perempuan dari kelas menengah ke atas, sangat jarang yang jatuh ke bawah (bahkan belum ada). Pada umumnya, meskipun lapisan sosial ini memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, akan tetapi biasanya kurang peka dan kurang terikat secara organik dengan massa perempuan di akar rumput.
Sehingga, menjelang pemilu 2009, seluruh kelompok perempuan dan kandidat (calon legislatif) perempuan dari berbagai latarbelakang politik perlu berkumpul bareng untuk merumuskan program dan aksi bersama. Hal ini akan menjadi warna politik kaum perempuan dalam pemilu mendatang.
*tulisan ini pernah dimuat di MEDIA BERSAMA
Ulfa Ilyas, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.

Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950

2008-08-30T06:46:00.000-07:00

Oleh Saskia Wieringa
Pendahuluan
Saya mulai tertarik pada masalah organisasi-organisasi perempuan Indonesia sejak saya melakukan penelitian lapangan di kalangan perempuan-perempuan buruh batik di Jawa Tengah, tepatnya di dalam dan sekitar kota Solo (yang juga dikenal sebagai Surakarta) pada tahun 1977/1978.1) Saya terutama merasa prihatin melihat kondisi kerja mereka, dan timbullah keinginan untuk mendapatkan hubungan dengan kelompok kaum perempuan yang bisa saya ajak bekerja-sama dalam usaha meringankan beban para buruh itu. Sesudah bertanya tanya kesana kemari, ternyata ada banyak organisasi kaum perempuan di Indonesia. Justru begitu banyaknya sehingga rasanya tidak seorang pun yang bisa menerangkan kepada saya apa saja perbedaan di antara berbagai macam organisasi itu; apa tujuan masing-masing organisasi; dan mana di antaranya yang kira-kira berminat pada penelitian saya. Selama satu tahun itu saya mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan mereka sebanyak-banyaknya, berbicara dengan banyak pemimpin dan anggota biasa dari berbagai macam organisasi tersebut. Namun saya tidak berhasil menemukan satu organisasi atau kelompok yang bisa saya ajak membicarakan apa yang saya temukan.

Akan tetapi saya kemudian tahu bahwa sebelum 1965 masalah buruh, baik buruh perkebunan, pabrik, dan daerah-daerah luar kota, menjadi perhatian utama organisasi perernpuan yang paling besar dan paling berpengaruh pada saat itu, GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). Saya jadi semakin tergoda oleh pertanyaan bagaimana mungkin dalam suatu periode ketika di sebagian besar negeri di dunia ini gerakan perempuan sedang berkembang, di Indonesia keadaannya begitu terbalik? Mengapa pula organisasi-organisasi perempuan Indonesia di arena internasional ditempatkan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang paling reaksioner? Inilah alasannya mengapa di Indonesia organisasi-organisasi perempuan itu terkadang disebut “kuntilanak wangi.” Tetapi, setidak tidaknya sejak awal abad ini, Indonesia mempunyai sejarah yang kaya dengan perjuangan kaum perempuan. Pada 1950-1965 setidak-tidaknya ada satu organisasi perempuan sosialis yang kuat, yang membela ide-ide feminisme, dan berada sebarisan dengan organisasi-organisasi perempuan yang progresif.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi landasan bagi kegiatan penelitian saya yang sekarang, yang saya lakukan sebagai salah seorang anggota regu yang bekerja dalam rangka proyek penelitian tentang Gerakan dan Organisasi Perempuan dari Program Perempuan dan Pembangunan pada Institute of Social Studies. Penelitian ini dilakukan di enam negeri atau kawasan, yaitu Peru, Karibia, Sudan, Somalia, India, dan Indonesia, dengan salah satu di antara fokusnya adalah pemerkuatan gerakan perempuan di negeri atau kawasan tersebut.2) Sebagai koordinator proyek penelitian ini, saya merasa senang telah dihadapkan pada banyak informasi tentang pertumbuhan gerakan perempuan di berbagai negeri, yang semakin menunjukkan betapa tepatnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping itu, saya juga melakukan penelitian lapangan mengenai masalah-masalah tersebut di Jawa dan di Sumatra.
Naskah ini merupakan versi perbaikan atas makalah yang pernah saya tulis pada tahun 1982. Di dalamnya belum terliput banyak kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan sekarang dan karenanya masih bersifat deskriptif. Sedang analisis mengenai data yang dihasilkan penelitian ini masih dalam persiapan. Meskipun demikian naskah ini memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan-wawasan yang diperoleh selama penelitian dilakukan.
Saya hendak memulai dengan sejarah ringkas Indonesia sebagai pengantar untuk sejarah gerakan perempuan Indonesia. Gerakan ini sendiri saya telusuri dari mulai abad ke-20, masa pendudukan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan nasional dan pemerintahan Presiden Sukarno, sampai masa pemerintahan “Orde Baru” sejak pengambil-alihan kekuasaan oleh militer tahun 1965. Dalam naskah ini akan disinggung sekilas masalah-masalah seperti hubungan antara kebebasan kaum perempuan dengan kemerdekaan nasional, peranan negara dan golongan kiri, serta pembangunan peribuan secara sosial dan politik.
Sejarah Kolonial
Sejak awal abad ke-16 kaum pedagang Portugis dan Spanyol datang ke kepulauan Nusantara dalam rangka usaha mereka mendapatkan bagian dari perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah, yang berasal dari kepulauan Maluku yang sangat menguntungkam itu. Sebelumnya, cengkeh dan pala bisa sampai di pasaran Eropa melalui kaum pedagang India, Arab, dan Venesia. Berbeda dengan kaum pedagang Spanyol dan Portugis, pedagang.Belanda yang tiba pada abad ke-17 dan sesudahnya, tidak menyesuaikan diri dengan pola perdagangan yang telah lama berjalan, tetapi berusaha untuk memonopoli seluruhnya. Untuk mencapai tujuannya, kaum pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, Persekutuan Dagang India Timur) pada tahun 1602. Dalam usahanya yang tak kenal belas kasihan demi laba yang sebesar-besarnya, VOC menaklukkan kepulauan Maluku dan membangun pelabuhan-pelabuhan dagang di pulau-pulau Nusantara lainnya. Selama abad ke-18 fokus perdagangan beralih dari rempah-rempah ke gula dan kopi, yang diperoleh dengan jalan perampasan, terutama di Pulau Jawa. Dengan jalan politik “adu domba” (divide et impera), Belanda mengambil manfaat dari sengketa-sengketa di antara para penguasa setempat, untuk memperluas daerah kekuasaannya. Di seluruh Nusantara timbul gerakan perlawanan, namun berkat keunggulan persenjataan Belanda berhasil menumpasnya.
Pada akhir abad ke-18 (bersamaan dengan berakhirnya riwayat VOC), hanya bagian-bagian tertentu Pulau Jawa dan beberapa pulau kecil yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama masa sela kekuasaan Pemerintahan Inggris (1811-1816) perampasan dihapuskan, dan diberlakukan sistem pajak tanah. Sepeninggal Inggris, Belanda semakin luas kekuasaannya, terutama di Jawa sesudah keluar sebagai pemenang dalam Perang Jawa (1825-1830). Pada tahun 1830 diberlakukan “sistem tanam paksa.” Hak turun temurun kaum bangsawan, yaitu mendapatkan sebagian hasil penanaman kopi dan gula secara paksa, dikukuhkan kembali. Merekalah yang harus memberikan jaminan bahwa petani akan menyerahkan hasil panennya dari luas areal yang telah ditetapkan (resminya seperlima dari seluruh luas tanah garapan di setiap desa). Sistem ini berakibat terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap kaum tani di Jawa, dan pada awal dasa-warsa 1860-an terjadilah bahaya kelaparan yang hebat. Sesudah 1860 iklim politik di Negeri Belanda berubah ke arah liberalisme. Masuknya modal swasta asing ke Hindia Belanda diberi jaminan, dan berangsur-angsur sistem perkebunan swasta mendesak “sistem tanam paksa.” Industri Belanda yang dibangun dengan pendapatan “sistem tanam paksa,” sekarang mencari pasar baru. Daya beli kaum tani di Jawa yang rendah menjadi sebab kemasygulan mereka. Maka dianjurkanlah apa yang dinamakan “Politik Etis,” rakyat jajahan harus “dimajukan.” Pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan itu. Terdorong oleh persaingan mencari pasar di antara kekuatan-kekuatan industri di Eropa yang sedang tumbuh itu, maka usaha membangun Imperium Kolonial menjadi sangat penting. Negeri Belanda melebarkan sayap kekuasaannya ke seluruh wilayah yang kemudian disebut Indonesia itu. Kaum birokrat diperlukan untuk mengendalikan imperium itu, dan sekelompok pegawai pribumi yang berpendidikan Barat diberi tempat di sana. Elite Indonesia berpendidikan Barat inilah yang kemudian menjadi tulang-punggung bagi gerakan nasional, yang lahir pada permulaan abad ke-20.3) Tahun 1908 dibentuklah organisasi pertama berhaluan kebangsaan: Boedi Oetomo.
Awal Gerakan Perempuan: R.A. Kartini
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka perempuan, yang tampil demi hak rakyat mereka masing-masing. Sejauh yang kita ketahui, perhatian pokok mereka adalah perjuangan bersenjata melawan Belanda yang sedang dilakukan oleh suami mereka. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia adalah tokoh wanita di Aceh. Di Jawa, Roro Gusik membantu suaminya, Untung Surapati, mengangkat senjata; di Maluku, Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak; dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saelan giat dalam perlawanan Wolter Monginsidi.4)
RA. Kartini umumnya disebut-sebut sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh terkemuka perempuan feminis dari zamannya, dan ia memang tokoh feminis dari masa awal yang paling terkenal. Kartini (1879-1904) adalah anak kedua (perempuan) dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pantai utara Jawa. Ayahnya seorang yang berpikiran maju, karenanya mengizinkan anak-anak perempuannya mengikuti pendidikan sekolah dasar bersama-sama dengan abang-abang rnereka. Suatu hal yang luar biasa untuk zaman itu. Walaupun Kartini sangat ingin meneruskan sekolahnya sesudah memasuki masa remajanya, seperti halnya abang-abangnya, yang salah seorang di antaranya bahkan belajar di Universitas Leiden, Negeri Belanda, ia justru dimasukkan ke pingitan “kurungan emas,” demikian ia menyebut istana ayahnya di dalam salah satu suratnya. Begitulah adat-istiadat bagi gadis-gadis bangsawan zaman itu. Di dalam pingitan itu, sambil menunggu saat dikawinkan dengan laki-laki yang mungkin belum pernah dilihatnya sebelumnya, Kartini memulai surat-menyuratnya yang luar biasa dengan beberapa tokoh, termasuk seorang feminis Belanda, Stella Zeehandelaar. Di dalam surat-suratnya ini5) yang sering merupakan luapan amarah terhadap segala keadaan yang mengungkung kebebasan geraknya, dan yang menghalangi dirinya dari perjuangan sepenuhnya untuk kepentingan dan emansipasi rakyat Jawa pada umumnya, dan perempuan Jawa pada khususnya, ia merumuskan gagasan-gagasannya, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:
ia memandang pendidikan bagi kaum perempuan sebagai salah satu syarat penting untuk memajukan rakyatnya, oleh karena ibu yang terpelajar bisa diharapkan kemampuannya dalam mendidik anak-anak lebih baik;
tidak hanya perempuan kalangan miskin, perempuan kalangan atas pun harus diberi kesempatan menjadi pencari nafkah sendiri, dan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya menjadi perawat, bidan, dan guru;
poligini harus dihapuskan karena merendahkan martabat kaum perempuan.
Ibunya adalah salah seorang di antara istri-istri Bupati Jepara, ayahnya. Kartini sering berbicara tentang penghinaan terhadap kaum perempuan yang harus mengalami perkawinan permaduan (poligini). la terutama sangat benci terhadap pikiran bahwa dirinya sendiri pun bisa diberikan kepada seorang laki-laki dalam perkawinan permaduan seperti itu.6)
Sesudah berhasil mengatasi berbagai kesulitan yang besar, akhirnya ia berhasil membuka sekolah yang pertama untuk gadis-gadis pribumi, di pekarangan rumah orangtuanya.
Tahun 1903 ia menikah dengan Bupati Rembang, yang sudah mempunyai sekian istri selir dan sekian banyak anak. Kartini menjadi “istri perdana” resmi, karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan semua istri lainnya. Pasti Kartini banyak berkorban karena menerima perkawinan itu, tetapi edisi pertama surat-suratnya hampir tidak sepatah kata pun mengungkap penderitaan batinnya. Baru belakangan ini suratmenyuratnya yang lengkap dengan sepasang suami-istri Belanda yang sangat akrab dengannya, Tuan dan Nyonya Abendanon, diterbitkan. Di dalam surat-surat “tambahannya” itu Kartini menulis tentang keputusasaannya, karena harus menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai beberapa istri.7) Cukup aneh bahwa seluruh perkawinan permaduan Kartini ini hampir disepelekan baik oleh para penulis biografi masa lalunya maupun oleh sebagian besar pengikutnya, di masa sekarang ini. Hal ini semakin lebih mengherankan karena masalah permaduan dalam pandangan banyak perempuan Indonesia sekarang masih belum terselesaikan secara baik. Betapapun tradisionalnya Bupati Rembang itu dalam pandangannya tentang perkawinan, dalam hal-hal lain ia orang yang berpikiran cukup maju. la menyokong cita-cita Kartini, dan mengizinkannya melanjutkan sekolah di Rembang. Agaknya Kartini sendiri mau menerima keadaan yang dihadapinya. Perkawinannya tidak berlangsung lama. Tahun 1904 Kartini meninggal pada umur dua puluh lima, pada saat melahirkan.
Kartini bukanlah satu-satunya perempuan yang berjuang untuk pendidikan kaum perempuan pada zamannya. Beberapa butir dari cita-cita perempuan yang dinamis, dan dalam banyak hal juga berjiwa pemberontak ini, diikuti oleh tokoh-tokoh perempuan lainnya, terutama cita-citanya tentang pendidikan bagi kaum perempuan. Di Jawa Barat, Dewi Sartika menyebarkan pandangan yang sama, dan di daerah Minangkabau, Sumatra Barat, Rohana Kudus berbuat serupa pula. Meskipun demikian Kartini yang menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia. Hari lahirnya, 21 April, selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini. Adanya kaum perempuan di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau angkatan bersenjata, biasanya disebut-sebut sebagai bukti tentang taraf emansipasi yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia; dan diadakan pula lomba untuk mencari siapa di antara para peserta yang berwajah paling mirip dengan Kartini, tentu saja mirip secara lahiriah, bukannya dalam jiwa pemberontakan dan kemerdekaannya. Dalam tahun 1969 Kartini bahkan dinyatakan sebagai “Pahlawan Nasional.”9)
Dalam biografi singkat R.A. Kartini ini terkandung sebagian besar unsur gerakan perempuan Indonesia pada masa sebelum perang. Keanggotaan gerakan berasal dari kalangan atas. Perjuangan untuk pendidikan kaum perempuan dan reformasi perkawinan merupakan masalah pokok. Seperti halnya dengan organisasi-organisasi perempuan umumnya ketika itu, baik di Eropa maupun di kebanyakan negeri Dunia Ketiga,10) persoalan yang menjadi perhatian perempuan Indonesia adalah yang lebih berkaitan langsung dengan perempuan kelas atas.

Organisasi Perempuan dan Perjuangan Nasional
Unsur lain gerakan perempuan Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk “emansipasi nasional.” Organisasi perempuan yang pertama, Poetri Mardika didirikan tahun 1912. Organisasi ini ada hubungannya dengan organisasi nasional yang pertama yang telah disebutkan, Boedi Oetomo, yang didirikan tahun 1908. Namun sebelum organisasi nasional ini berdiri, Kartini sudah sering mendengungkan gagasan-gagasan nasionalisnya. Dalam tahun-tahun berikutnya sesudah Poetri Mardika berdiri, bak jamur di musim hujan berkembang-biak organisasi perempuan. Majalah-majalah perempuan terbit di mana-mana, dengan tulisan-tulisan misalnya mengenai kejamnya perkawinan anak-anak dan permaduan, dan bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama “Putri Sejati” dan “Wanita Utama.”11)
Sesudah tahun 1920, dalam skala lebih luas kaum perempuan mulai mengorganisasikan diri menurut garis agama. Aisyah, seksi perempuan dalam gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1917. Belakangan juga didirikan organisasiorganisasi perempuan Katolik dan Protestan. Demikian pula di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa: kaum perempuan di Maluku, Minahasa, dan Minangkabau, misalnya, mengorganisasikan diri.
Walaupun masing-masing organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan ini mempunyai masalah dan kegiatan sendiri-sendiri, juga ada beberapa kesamaan kepentingan yang didukung kebanyakan organisasi. Peranan seorang istri dan ibu “yang baik” sangat diutamakan, dan agar bisa mengemban tugasnya dengan baik kaum perempuan dianjurkan untuk memperoleh pendidikan yang baik, dan mempelajari keterampilan yang sangat diperlukan seperti menjahit pakaian dan mengasuh anak. Akan tetapi organisasi-organisasi perempuan Kristen dan “non-agama” di satu pihak, dan organisasi-organisasi perempuan Islam di pihak lain, dipisahkan sangat dalam dan menentukan oleh masalah sentral: poligini. Organisasi perempuan Kristen dan non-agama memandang poligini sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan yang tidak bisa dimaafkan, dan justru karena itulah mereka aktif berjuang melawannya, sementara organisasi-organisasi perempuan Islam hanya rnenginginkan perbaikan kondisi di dalam poligini, bukan menghapuskan lembaga poligini itu sendiri.12)
Dalam banyak hal sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun sayap perempuanya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam, maupun kiri. Sepanjang yang kita ketahui, tanda-tanda pertama adanya perhatian sistematis kaum perempuan yang kebanyakan kelas menengah itu pada kesulitan yang dihadapi oleh kaum perempuan buruh itu terdapat dalam kalangan perempuan yang aktif dalam Sarekat Rakyat.13) Dalam dasa-warsa 1930-an mereka mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, den lain-lain. Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demonstrasi mereka pada tahun 1926 di Semarang, ketika mereka berdemonstrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut pebaikan kondisi kerja buruh perempuan.
Ketika terjadi pemberontakan komunis tahun 1926 banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya sekarang. Di antara para perempuan ini ialah Sukaesih dari Jawa Barat dan Munasiah dari Jawa Tengah.
Pada periode pertama gerakan perempuan Indonesia, berbagai macam organisasi yang didirikan itu semuanya hanya bergerak pada tingkat daerah. Kegiatan mereka belum terorganisasi secara nasional. Perhatian pokok mereka sejalan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri lain ketika itu, misalnya pendidikan kaum perempuan. Di samping masalah tersebut, organisasi perempuan Indonesia juga memberikan perhatian pada masalah-masalah “kemasyarakatan” seperti pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, serta perdagangan perempuan den anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa soal-soal seperti sekarang hampir tidak memperoleh tempat di dalam kegiatan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Sepak-terjang dan semangat para perempuan perintis ini mendapat saluran pengucapannya yang penting melalui berbagai majalah yang mereka terbitkan. Dengan jalan demikian mereka berusaha menyadarkan masyarakat, dalam jangkauan terbatas kepada lapisan atas, tentang masalah-masalah yang dipandang sangat penting bagi kaum perempuan Indonesia.14)
Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928.15) Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima. Tetapi, lagi-lagi ketegangan timbul antara organisasi-organisasi perempuan Islam yang menentang koedukasi [lelaki den perempuan bersekolah bersama-sama, dalam satu kelas] dan penghapusan poligini dengan organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen. Dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri, sangat giat di bidang pendidikan, den membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak. Satu-satunya organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ialah Isteri Sedar, yang didirikan tahun 1930. Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang paling radikal pada zaman itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini dan perceraian,16) yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi perempuan Islam den lain-lainnya.
Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsung-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.
Walaupun sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum perempuan Serikat Rakyat, Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dalam mana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul “Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita,” Isteri Sedar menyatakan bahwa perempuan Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik oleh karena “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia.” Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum perempuan proletar harus diperbaiki.17)
Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu pada tahun 1939 dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak wanita dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (fiqh), maupun hukum Eropa. Namun sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang.
Semasa pendudukan Jepang semua organisasi perempuan Indonesia dilarang. Hanya satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial.1 Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri. Seperti halnya organisasi-organisasi perempuan sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum perempuan, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia bekerja “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” mereka. Gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi perempuan, antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS), sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang perempuan, ditangkap dan dibunuh.
Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kepulauan Indonesia. Perang kemerdekaan yang sengit terjadi, yang berkesudahan dengan kekalahan Belanda pada tahun 1949.
Seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan perempuan. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir itu (1945); kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan pun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional. Dalam bulan Desember 1945 kongres perempuan nasional diadakan di Klaten, dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946. Kongres Wanita Indonesia dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapur umum dibentuk oleh berbagai organisasi perempuan, dan kaum perempuan memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara perbagai satuan gerilya. Banyak perempuan yang bahkan memanggul senjata. Sementara itu, kaum perempuan menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain.
Sekalipun terjadi kehancuran akibat perang dan kesulitan ekonomi, tibalah saatnya bagi timbulnya harapan-harapan besar: Indonesia baru pasti akan bangkit bila kemerdekaan telah berhasil direbut, dengan emansipasi penuh seluruh rakyat yang tertindas, perempuan maupun laki-1aki. Namun segera terbukti bahwa Presiden Sukarno yang kelak menamakan dirinya “Pemimpin Tertinggi Gerakan Wanita Revolusioner”19) itu tak lebih hanya berpura-pura memberikan perhatian pada perjuangan kaum perempuan. Sesudah kemerdekaan tercapai masalah poligini, yang merupakan salah satu masalah sentral gerakan perempuan, masih juga belum terpecahkan. Begitu juga berlakunya pembagian kerja menurut jenis kelamin. Tidak ada langkah berarti yang diambil untuk melaksanakan reformasi perundang-undangan yang telah terjadi, misalnya undang-undang perburuhan yang sampai sekarang sebagian besar masih tetap berupa tulisan di atas kertas semata.
Perjuangan untuk penghapusan poligini tetap merupakan masalah penting sampai ketika Presiden Sukarno memadu istri pertamanya pada tahun 1954, suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan perempuan.20) Timbullah dilema: apakah harus mengesampingkan masalah ini, ataukah harus mengecam sang pahlawan bangsa, dengan risiko dicap sebagai anti-nasionalis. Persatuan gerakan perempuan menjadi sangat lemah, karena sementara golongan tetap meneruskan perjuangan anti-poligini; dalam hal ini terutama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), sedangkan golongan-golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Baru pada tahun 1974 undang-undang perkawinan baru disahkan, tetapi karena tekanan golongan Islam poligini masih tetap dipertahankan walaupun agak dibatasi.
Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan perempuan Indonesia, yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dahulu, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian perempuan musing-musing. Ketegangan antara golongan perempuan Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan, bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.

Sejarah Ringkas Partai Komunis Indonesia
Sejak paruh kedua dasa-warsa 1950-an panggung politik Indonesia menjadi semakin dikuasai oleh ketegangan antara tiga golongan terkemuka: Angkatan Darat, organisasi-organisasi Islam, dan golongan komunis. Kharisma pribadi Presiden Sukarno sajalah yang menjadi faktor penengah utama yang menjaga keseimbangan yang rawan itu.
Gerakan Wanita Indonesia atau GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Oleh karena organisasi ini sangat dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka terlebih dahulu saya perlu mengemukakan sejarah singkat partai ini. PKI didirikan tahun 1920, dalam kerjasama erat dengan sayap kiri dalam Sarekat Islam, sebuah organisasi Islam yang pada mulanya hanya menyokong kepentingan dagang nasional. Pada 1926-1927 di berbagai penjuru negeri pecah pemberontakan nasional, yang PKI terlibat di dalamnya. Penindasan kejam terhadapnya mengakibatkan PKI menjadi sangat terpukul. Maka sekarang nasionalisme borjuis dimungkinkan untuk berkembang, dan dalam tahun 1927 berdirilah sebuah partai nasionalis bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Sukarno sebagai salah seorang pemrakarsanya.
Dalam tahun 1945 PKI dibangun kembali sebagai organisasi legal, dan segera memulai pembenahan organisasinya. Tetapi pada tahun 1948, pada saat pasangnya perjuangan nasional, leader-leader PKI (bukan pimpinan nasionalnya) terlibat dalam pemberontakan Madiun menentang pasukan-pasukan tentara Republik Indonesia. Peristiwa ini dipandang sebagai pemberontakan yang bersifat anti-nasional, dan karenanya ditindas dengan kekerasan. Sekali lagi PKI terpukul.
Sejak permulaan dasa-warsa 1950-an PKI berusaha mendapatkan massa pengikut seluas-luasnya. Gagasannya adalah membangun front persatuan nasional menentang imperialisme dan feodalisme, dengan bekerja-sama partai-partai lain. Pimpinan nasional partai berpendapat bahwa kerja-sama ini lebih mudah dicapai kalau perjuangan melawan imperialisme, bukannya melawan “sisa-sisa feodal” dalam masyarakat, yang lebih diutamakan. Organisasi-organisasi massa, seperti organisasi tani, buruh, perempuan dan pemuda, membantu partai dengan menghimpun massa pengikut. Taktik ini ternyata sangat berhasil, dalam arti bahwa dalam pemilihan umum pertama 1955 PKI, yang memperoleh 16,3% suara, menjadi partai terbesar keempat sesudah PNI dan dua partai Islam, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Ini sungguh sangat mengejutkan karena terjadi begitu cepat sesudah pemberontakan Madiun. Keberhasilan ini menimbulkan amarah di pihak kelompok-kelompok politik lain, dan karena itu dibentuklah front anti-komunis, yang terdiri atas golongan-golongan agama dan militer.
Ketegangan antara berbagai golongan politik meningkat. Situasi ekonomi memburuk dengan cepat, dan keresahan beberapa daerah memuncak menjadi pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. Dalam usahanya untuk memperkuat kedudukannya, agar bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, tahun 1959 Sukarno membubarkan parlemen dan mengumumkan politik Demokrasi Terpimpin. Tahun-tahun berikutnya PKI dan Sukarno semakin erat berangkulan. Berbeda dengan partai partai politik lain, karena disiplin partainya, PKI tidak terlalu dirugikan oleh pembubaran parlemen. PKI berkembang pesat, dan segera menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Sukarno memerlukan PKI untuk mencegah Angkatan Darat bersama golongan Islam terlalu banyak memperoleh kekuasaan; sebaliknya PKI memerlukan perlindungan Sukarno untuk menghadapi kedua musuhnya yang sama itu. Dalam tahun 1960 Sukarno meluncurkan formula NASAKOM: kerjasama kekuatan-kekuatan nasionalis (NAS), agama (A), dan komunis (KOM) untuk membangun Indonesia yang adil makmur aman sentausa. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, orang-orang komunis disertakan dalam pemerintahan, yang sangat tidak disukai oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sekalipun resminya tidak disertakan dalam NASAKOM, semakin mendominasi di bidang politik, ekonomi, maupun militer.
Sejak bulan Mei 1963 dilancarkan kampanye anti-Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dipandang sebagai rencana neo-kolonialisme Inggris, dan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno melancarkan “politik konfrontasi” terhadap negara baru ini. Dukungan massa yang sebesar-besarnya dikerahkan dalam rangka kampanye menentang “the old established forces” (OLDEFOS, kekuatan-kekuatan lama yang bercokol), dan PKI adalah salah satu penyokong kampanye anti-imperialisme yang paling aktif. Walaupun perhatian Sukarno lebih banyak dicurahkan pada perjuangan menentang imperialisme daripada pembangunan sosialisme di dalam negeri, namun ia berusaha melaksanakan beberapa langkah sosialis, seperti misalnya landreform (perombakan pemilikan tanah pertanian) tahun 1960. PKI, dan khususnya, kaum tani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), aktif menyambut tindakan ini dengan memperjuangkan kepentingan petani kecil dan buruh tani. Ketika kemudian menjadi jelas bahwa landreform sangat sulit diberlakukan pada tanah-tanah milik petani kaya yang luasnya melebihi batas maksimum, PKI mendukung BTI yang menjalankan “aksi sepihak” sebagai cara kaum tani memperoleh tanah dengan paksa. Aksi-aksi ini pada tahun 1964 menimbulkan ketegangan hebat di desa-desa: banyak orang konservatif, terutama golongan-golongan Muslim menjadi memusuhi mereka.21)
GERWANI - Sekilas Sejarah
Sejalan dengan berkembangnya pengaruh PKI dan PNI yang berhaluan kiri, sejak akhir dasa-warsa 1950-an dua organisasi perempuan kiri mulai memperoleh kedudukan penting, GERWANI yang rnendukung PKI dan Wanita Marhaen yang nasionalis.22) GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar dulu. Kaum perempuan dalam GERWIS umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka punya hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.
Pada tahun 1954, ketika anggotanya mencapai 80.000, sejalan dengan politik PKI saat itu, GERWIS memutuskan untuk lebih berencana menarik kaum perempuan dari kalangan massa.23) Sebagai simbol untuk keputusannya ini, nama organisasi diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Dalam kurun waktu itu GERWANI mengarnbil peranan sangat aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer, dan berhasil pula: empat orang anggotanya terpilih dalam pemilihan umum 1955 itu. Tahun 1956 keanggotaannya mencapai lebih dari setengah juta. Namun terlepas dari massa anggota yang terus meningkat (tahun 1960 dikatakan telah mencapai sekitar 700.000), jumlah kader perempuan masih tetap agak kecil (tiga di pimpinan pusat, dan bahkan tidak satu orang pun di setiap cabang — padahal jumlah cabang sudah banyak, tahun 1957 tercatat ada 1,83 cabang).24) Dalam tahun-tahun ini usaha pertama-tama diarahkan untuk mencapai pulaupulau luar Jawa. Kader-kader dari Jawa dikirim ke berbagai penjuru Nusantara untuk mendirikan cabang-cabang organisasi.
Karnpanye GERWANI tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Organisasi ini juga melakukan agitasi untuk rnemberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan. Beberapa orang perempuan telah terpilih menjadi lurah, tetapi tidak bisa menjalankan jabatan karena hukum kolonial melarang kaum perempuan menduduki jabatan semacam ini.
Tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tutisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Sukarno. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.
Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan BTI. Pada tahun 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas bersama persoalan mereka.25) Belakangan GERWANI juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan.
Di samping kegiatannya di tengah-tengah perempuan tani, GERWANI juga melakukan serangkaian kegiatan lain yang menarik. Di antaranya adalah kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai tahun 1955, perubahan undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Para aktivis GERWANI melakukan kegiatan besar-besaran pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masanya, termasuk masalah-masalah perempuan. Bersama dengan kaum perempun dari organisasi-organisasi lain, mereka saling membantu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kampung, kota, maupun provinsi, mengenai soal-soal seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, kebersihan, dan juga soal-soal yang lebih bersifat “feminis” seperti pelacuran, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan. Disediakan bantuan hukum, juga bantuan untuk korban banjir dan bencana alam lainnya.
Bersama dengan anggota-anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lain (selain organisasi massa tani yang telah disebut di atas adalah organisasi massa buruh yang kuat, organisasi massa pemuda, dan organisasi kebudayaan), GERWANI ikut serta dalam macam-macam demonstrasi, pawai atau protes. GERWANI membantu sekretariat perempuan serikat buruh, dalam perjuangan mereka menuntut hak-hak buruh perempuan, misalnya upah yang sama, pelaksanaan undang-undang perburuhan, dan perlindungan terhadap penyerangan seksual.
GERWANI menerbitkan dua majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pernbaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan lain-lain, tetapi juga soal-soal yang lebih “feminis” dan “kiri” seperti kebutuhan akan taman kanak- kanak, kejahatan imperialisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Amerika yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar, dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligini, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, serta masalah-masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi-konferensi yang akan datang, laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis, dan lain-lain. Apabila Api Kartini terutama terbit untuk menarik perempuan golongan tengah, dan meyakinkan mereka bahwa GERWANI pun memberikan perhatian pada masalah-masalah “tradisional” perempuan, Berita Gerwani yang lebih radikal bermaksud memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas mereka.
Hubungan GERWANI dengan PKI
Salah satu di antara masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi GERWANI dan yang juga menimbulkan diskusi-diskusi hangat terutama di kalangan pimpinan pusatnya adalah persoalan “otonomi” organisasi dalam hubungannya dengan pimpinan PKI. Khususnya karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965, masalah ini perlu dianalisis dengan lebih rinci.
Pada awal dasa-warsa 1950-an terjadi perdebatan sengit antara anggota-anggota organisasi (ketika itu masih GERWIS) yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran sangat tinggi mengenai soal-soal organisasi, khususnya soal-soal yang lebih “feminis” seperti poligini, dengan di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan masuknya juga orang-orang yang tidak begitu sadar tentang soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat-debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif kalau memperluas keanggotaannya di kalangan massa, yang berangsur-angsur dan dengan kerja keras akan ditingkatkan kesadarannya. Dalam jangka panjang khalayak yang lebih besar akan dijangkau, meskipun soal-soal yang diangkat tidak seluruhnya dibahas secara ideologis (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti yang diinginkan. Golongan “murni” kalah dalam pertarungan ini, dan golongan yang menghendaki GERWIS/GERWANI lebih mendekat ke PKI dengan pendekatan garis massanya mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian secara resmi GERWANI tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Pada bulan Desember 1965 rencananya akan diselenggarakan kongres yang akan membahas masalah afiliasi ini. Mungkin sekali gagasan afiliasi dengan PKI akan diterima kongres, tetapi peristiwa bulan Oktober 1965 menggagalkannya.
Implikasi lain ialah bahwa organisasi sebenarnya belum pernah membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional, walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidak adilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya dipandang nyaris sebagai tugas perempuan saja.
Jadi ringkasnya hubungan GERWANI dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan rumit. Pada umumnya GERWANI menyokong kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada beberapa titik perselisihan di antara keduanya. Pada awal dasa-warsa 1950-an, ketika ketegangan politik meningkat dan masyarakat Indonesia semakin mengalami politisasi dan polarisasi, GERWANI bergeser semakin dekat dengan PKI.
Perkembangan ini terbawa oleh mereka yang mempunyai keanggotaan rangkap, PKI dan GERWANI sekaligus. Tetapi sampai saat terakhir GERWANI tidak pernah secara resmi menjadi bagian perempuan PKI.
Beberapa Masalah Intern GERWANI
Ditinjau dari sudut ideologi tentang keluarga dan seksualitas, GERWANI sebagai organisasi agak bersifat konservatif, dan sangat ingin mempertahankan citra mendukung kaidah-kaidah zamannya. Bentuk “pelembagaan” hubungan seksual yang lebih dikehendaki ialah hubungan heteroseksual yang monogami. Mereka menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan perkawinan, dimana pasangan suami-istri yang menghadapi masalah-masalah gawat bisa memusyawarahkannya, dalam rangka menyelamatkan keutuhan perkawinan. Satu-satunya persoalan yang organisasi bersikap agak keras adalah menyangkut poligini, yakni orang-orang yang mau dimadu tidak boleh menjadi anggota organisasi. Kalau ada anggota yang mau menjadi istri kedua, ia akan dipecat. Tindakan demikian kadang menimbulkan masalah serius di kalangan laki-laki anggota PKI dan organisasi massanya. Pemimpin yang khususnya berhasil kadang-kadang terbujuk untuk menuai hadiah tradisional dari keberhasilannya itu, yaitu menikahi istri kedua, yang lebih muda. Jika istri pertama datang meminta bantuan GERWANI, maka GERWANI akan membantunya, mengutuk sikap “feodal” laki-laki bersangkutan, yang memandang dirinya begitu “maju.”
Walaupun jumlah kader GERWANI barangkali sedikit, dan tingkat pendidikan serta ideologi dari banyak kader daerahnya umumnya agak rendah, tetapi pengabdian dan tanggung-jawab mereka itu sangat mengesankan. Kader-kader muda di daerah-daerah sanggup berjalan kaki berhari-hari tanpa memakai sandal atau sepatu, naik-turun gunung, melewati sawah ladang, mendatangi kaum miskin di desa-desa terpencil dan bekerja bersama-sama kaum perempuan di sana, mendidik mereka, serta berusaha membantu memecahkan persoalan-persoalan mereka. Sebagian besar kader benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk organisasi, bekerja keras sejauh kemampuan mereka dari pagi buta sampai larut malam, sering-kali dalam keadaan yang penuh kesulitan. semangat dan keyakinan mereka pada kemampuan organisasi sangat bertentangan dengan keengganan di kalangan banyak perempuan golongan menengah sekarang, yang diwajibkan aktif dalam organisasi perempuan masing-masing menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terutama dirumuskan oleh pemerintahan laki-laki negeri ini.
Sekalipun GERWANI terus-menerus berusaha mendidik kader-kadernya, tetapi pertumbuhan organisasi yang pesat mengakibatkan persoalan kurangnya kader yang terlatih tetap tidak terjawab. Akibatnya para anggota dan kader yang aktif sering tertimbun pekerjaan. Banyak kader mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang mendesak itu.
Kader-kader ini menghadapi banyak kesulitan. Yang pertama adalah jalur komunikasi dengan pimpinan nasional di Jakarta itu sulit dan lama. Kadang-kadang diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban atas surat-surat yang mereka kirim. Kedua, mereka menghadapi oposisi keras dari kalangan Angkatan Darat maupun dari kelompok kelompok Muslim tertentu. Dalam masalah ini kader-kader umumnya bersandar pada kebijakan masing-masing, o1eh karena pimpinan pusat tidak memberikan banyak perhatian khusus untuk mencari kesepakatan dengan organisasi-organisasi perempuan Islam. Dalam tahun-tahun terakhir riwayatnya, GERWANI demikian kuatnya sehingga timbul permusuhan dari kalangan perempuan Islam dan agama-agama lain. Aisyah, salah satu organisasi perempuan Islam yang terkuat dan tertua, merasa sangat terancam oleh kekuatan GERWANI, dan baru merasa lega sesudah GERWANI dihancurkan setelah Oktober 1965. Kesulitan lain yang dihadapi para kader, khususnya di luar Jawa, adalah terlalu besarnya perhatian pada persoalan yang relevan untuk kaum perempuan Jawa. Perbedaan daerah di Indonesia demikian besarnya sehingga hal-hal yang sangat penting bagi kaum perempuan Jawa mungkin sekali sangat jauh berbeda dengan bagi kaum perempuan, misalnya, di Sulawesi atau Sumatra Barat.
Persoalan terakhir yang ingin saya kemukakan ialah sentralisasi kepemimpinan yang sangat kuat: Keputusan-keputusan terpenting sesungguhnya dibuat di Jakarta, khususnya yang menyangkut kebijakan nasional, arti penting kampanye-kampanye tertentu, hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan lain, dan dengan PKI serta organisasi- organisasi massanya. Saya berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor: (1) struktur hirarkis “sentralisme demokratis” yang menjadi kecenderungan kebanyakan organisasi kiri; dan (2) paham Jawa tentang kepemimpinan. Jawa selalu memiliki ciri kepemimpinan yang sangat hirarkis dan sentralistis. Akibatnya ialah pimpinan pusat tidak selalu menyadari tentang berbagai masalah paling mendesak yang dihadapi kader di daerah-daerah, terlalu terserap pada persoalan-persoalan nasional.
GERWANI dan Hubungannya dengan Organisasi-Organisasi Perempuan Lain
Pada masa itu GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling pesat perkembangannya, sekaligus juga paling berpengaruh dan paling kontroversial. Ketika itu organisasi-organisasi perempuan yang lain juga sangat aktif, sehingga bisa dikatakan bahwa gerakan perempuan sedang berkembang. Walaupun pada tingkat nasional tarnpak jelas adanya perbedaan tertentu antara organisasi-organisasi yang terpenting, tetapi di daerah-daerah kerja-sama dapat terjalin dengan baik. Kongres Wanita Indonesia (saat itu disingkat KWI) adalah suatu badan koordinasi bagi semua organisasi perempuan. Sebagai akibat adanya perbedaan yang semakin mendalam antara bermacam-macam organisasi perempuan sejak tercapainya kemerdekaan, kongres pun kehilangan banyak kemampuannya. Selama dasa-warsa 1950-an sampai tahun 1964, kongres ini praktis hanya tinggal sekretariat di tingkat pusat, tanpa kekuatan eksekutif yang berarti. Para anggota pengurus KWI mengingatkan kembali tentang semangat anggota-anggota GERWANI, dan apa yang mereka namakan sebagai usaha GERWANI untuk mendominasi organisasi-organisasi perempuan lainnya. Para anggota GERWANI memang selalu di barisan terdepan dalam setiap kegiatan KWI, dan mereka pun hadir dalam banyak konferensi internasional, misalnya di Tiongkok, Uni Soviet, dan India, bersama-sama dengan anggota-anggota organisasi-organisasi perempuan lain.
Seperti disebutkan di atas, hubungan GERWANI dengan golongan perempuan Islam agak tegang. Demikian pula halnya hubungannya dengan organisasi perempuan nasionalis yang terbesar, Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Persoalan dengan PERWARI ini agaknya bisa dibagi menjadi dua masalah pokok. Pertama, ada perbedaan yang sangat besar dalam hal keanggotaan. Sebagian besar anggota PERWARI berasal dari kalangan borjuasi, terutama istri-istri intelektual dan birokrat yang merupakan inti pengikut Presiden Sukarno. Banyak intelektual perempuan yang menjadi anggota, tetapi pada umumnya organisasi ini agak bersuasana borjuasi-tradisional Barat. Sedang anggota GERWANI lebih banyak berasal dari perempuan miskin dari lapisan menengah bawah dan kelas buruh, walaupun seperti sudah disebutkan di atas melalui Api Kartini mereka berusaha menarik lebih banyak kaum perempuan borjuis. Kedua, PERWARI, khususnya pada diri ketuanya, Sujatin Kartowijono, mengambil sikap keras mengenai masalah poligini, juga pada saat perkawinan Presiden Sukarno yang kedua tahun 1954. GERWANI sebegitu jauh tidak terlalu keras menentang Presiden Sukarno. Untuk keberaniannya itu PERWARI harus membayar mahal: banyak fasilitas yang dulu diperolehnya menjadi hilang.
Sungguh berat tugas KWI untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan itu. Pada tahun 1958 anggota anggota GERWANI mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada dalam KWI dengan maksud agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin. Dibentuklah “Gerakan Massa” di dalam KWI. Golongan kiri (termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam) berusaha mendorong KWI memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dengan gerakan sosialisme. Beberapa orang pengurus KWI yang lain, seperti Maria Ulfah, dengan sengit menentang usaha yang disebutnya “infiltrasi” GERWANI ini, dan “Gerakan Massa” pun dibubarkan. Tetapi KWI tidak bisa menghindar berada sekereta dengan golongan kiri. Pada kongresnya tahun 1961 wewenang eksekutif sekretariat diperluas, dan diputuskan juga bahwa KWI adalah “alat revolusi,” sesuai dengan semboyan pada masa itu. Maka kegiatan-kegiatan demi kaum perempuan miskin pun lebih banyak diselenggarakan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam organisasi. Golongan kanan, terutama golongan Islam, menolak gerakan kiri ini. Dalam tahun 1962 KWI menjadi anggota Front Nasional, yang membolehkan anggota-anggotanya, terutama dari GERWANI, untuk mengikuti latihan sukarelawan untuk perjuangan nasional yang lebih besar, yaitu “pembebasan” Irian Barat dan menentang pembentukan federasi Malaysia. Pada kongres tahun 1964 namanya yang lama, KOWANI, digunakan lagi, dan Nyonya Subandrio, seorang tokoh perempuan nasionalis kiri, menjadi ketuanya. KOWANI terus bergeser ke kiri, dan tanggal 8 Maret 1965 dirayakan sebagai peristiwa nasional. Perebutan kekuasaan Oktober 1965 mengakhiri proses ini.
Sekitar 1964 dan 1965 GERWANI mengorganisasikan beberapa demonstrasi massa yang sangat militan untuk memprotes laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Misalnya tahun 1965 banyak anggota GERWANI ikut serta dalam demonstrasi yang berlangsung dengan kekerasan di Surabaya. Rumah gubernur rusak berat akibat demonstrasi ini. Dalam tahun yang sama GERWANI telah menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sekitar 1,5 juta. Kaum intelektual, guru, bidan, dan buruh, serta petani terhimpun di dalamnya.
Pada waktu itu semua kekuatan kiri terpaksa semakin bergantung pada politik tengah Presiden Sukarno, mengingat ketegangan yang makin menajam dengan golongan Islam dan Angkatan Darat. Seperti sudah dikemukakan di atas, bagi GERWANI yang masih tetap berjuang menentang poligini dan menuntut reformasi perkawinan, hal ini merupakan dilema. Dalam kongres GERWANI 1954, tuntutan undang-undang perkawinan baru menjadi butir pertama dari program lima butir yang baru disahkan. Sepuluh tahun kemudian, 1964, semua semboyan nasionalis kiri pada waktu itu dicantumkan lagi, tetapi hampir tidak ada sepatah katapun mengenai persoalan poligini. Ini pertanda bahwa di dalam masa sepuluh tahun itu posisi GERWANI telah bergeser, setidak-tidaknya pada tingkat pusat. Soal “feminis” terpenting saat itu, yaitu undang-undang perkawinan baru, dikesampingkan. Tetapi di daerah, kader-kader dan anggota-anggota GERWANI terus berjuang melawan poligini dan akibat-akibatnya terhadap kaum perempuan. Pada pidato ketua GERWANI yang disampaikan tahun 1964 antara lain dikemukakan bahwa GERWANI bertentangan dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang menurut kata-kata ketua ini “hanya giat berjuang untuk kepentingan nyonya-nyonya pejabat tinggi.” Jelas kata-kata tersebut dialamatkan pada PERWARI. Ketua GERWANI mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan demikian sebenarnya tidak jelek, tetapi bisa digunakan sebagai serangan terhadap pribadi Presiden Sukarno, “di tengah-tengah politik konfrontasi terhadap Malaysia seperti sekarang ini.” Serangan itu harus dijawab, kata ketua GERWANI kepada hadirin, karena itu perjuangan harus diarahkan pada kepentingan rakyat miskin, yaitu buruh tani dan tani miskin.26) Tampaknya jelas bahwa GERWANI menolak banyak soal yang saat itu disebut “kontra-revolusioner” yang tidak secara langsung berhubungari dengan perjuangan anti-imperialisme, dan yang bisa membahayakan kedudukan politik GERWANI dan PKI di mata Presiden Sukarno.
Kudeta Militer don Akibatnya
Di tengah suasana politik yang sangat rawan itu, pada malam hari tanggal 30 September 1965 sejumlah perwira menengah Angkatan Darat menculik dan membunuh enam orang jenderal. Sejauh mana Presiden Sukarno dan PKI terlibat dalam usaha perebutan kekuasan ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Baru-baru ini diperoleh bukti bahwa CIA (Central Inteligence Agency, badan intelijen Amerika Serikat) terlibat di dalamnya bersama dengan KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.27) Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang saat itu merupakan tokoh urutan kedua, segera menguasai keadaan dan berhasil melempar kesalahan pada PKI berikut organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Salah satu di antara aset paling penting Angkatan Darat yang bisa digunakan untuk memberatkan tuduhannya terhadap PKI ialah kenyataan bahwa pembunuhan itu terjadi di Lubang Buaya, di dekat Pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia, tempat sukarelawan-sukarelawan Pemuda Rakyat dengan dibantu sejumlah anggota GERWANI menjalani latihan dalam rangka aksi ganyang Malaysia yang sedang menggelora.
Sesungguhnya tidak ada yang luar biasa dalam hal ini, pemuda-pemudi dari golongan nasionalis mendapatkan latihan yang sama, dan menurut rencana sehari setelah kup, yakni pada 1 Oktober yang mendapat giliran latihan adalah pemuda-pemudi Muslim. Tetapi sesudah mayat para jenderal yang terbunuh ditemukan, Angkatan Darat menyebar cerita keji tentang upacara pembunuhan jenderal-jenderal itu oleh perempuan-perempuan muda komunis yang “mendapatkan latihan khusus.” Diceritakan bahwa perempuan-perempuan ini melakukan “tarian cabul” dan menyayat-nyayat tubuh para jenderal dengan silet yang dibagi-bagikan kepada mereka; mencungkil mata dan memotong alat kelamin para korban. Kisah-kisah tentang kejahatan seksual perempuan-perempuan komunis itu membangkitkan amarah kalangan massa Islam. Koran-koran menyiarkan citra perempuan yang sama sekali bertentangan dengan segala nilai perempuan Indonesia yang semestinya: lemah-lembut, pendiam, penurut, sopan, ibu yang penuh kasih-sayang, dan istri yang setia. Tetapi para ahli forensik, yang memeriksa mayat-mayat itu sesudah diangkat dari sumur tempat mereka dibuang, tidak mendapati adanya bekas-bekas luka seperti yang dituduhkan.2 Jika kisah-kisah seperti itu sudah cukup biadab di mata kaum Muslim ortodoks, apalagi laporan yang diedarkan belakangan: Ketua PKI D.N. Aidit punya ratusan anggota GERWANI yang telah dilatih menjadi pelacur untuk melayani dirinya beserta anggota-anggota PKI lainnya. Dalam karikatur yang dimuat, misalnya, dalam koran Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata, PKI digambarkan sebagai setan dengan GERWANI sebagai ibu-ibu jahat, yang meninggalkan anak-anak mereka sendirian dan bahkan tega membunuhnya. Tuduhan tersebut kemudian dihubungkan dengan terbunuhnya anak perempuan Jenderal Nasution dalam peristiwa itu (Nasution sendiri lolos). Kenyataan yang terjadi seorang tentara menembak si anak di rumahnya ketika mencari ayahnya. Para anggota GERWANI dikatakan bukan wanita “sejati” dan berhati jahat. Maka, seperti pesan yang terbaca, membersihkan masyarakat dari “bencana” itu bukanlah perbuatan dosa.
Kombinasi propaganda koran-koran dan Angkatan Darat itu berhasil gilang-gemilang. Barangkali bisa dikatakan merupakan satu-satunya kampanye fltnah yang paling berhasil dalam sejarah dunia modern. Sampai saat sekarang pun kisah-kisah kekejian yang konon dilakukan perempuan-perempuan komunis di Lubang Buaya masih dipercaya luas di Indonesia. Bahkan para ilmuwan terkenal seperti Benedict Anderson dan Ruth McVey pun, dalam tulisan mereka yang merupakan usaha pertama untuk menganalis kudeta itu, mencerminkan pandangan Angkatan Darat: “tiga orang (jenderal) lainnya diludahi dan dihina oleh orang-orang GERWANI dan Pemuda Rakyat, yang diberi tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh presiden,” dan “ia (Letnan Tendean), mulanya dipukuh habis-habisan dan kemudian, setelah ia jatuh tersungkur di tanah (barangkali sudah mati), perempuan-perempuan GERWANI, yang kebanyakan masih remaja, yang telah diberi silet dan pisau, berbaris antri, dan diperintahkan menyayat tubuhnya secara bergiliran.”29) Walaupun mereka berpendapat bahwa seluruh skenario ini dirancang sebagai “penumpahan darah korban-korban tak bersalah,” dan bahwa motif pelibatan GERWANI dan Pemuda Rakyat adalah untuk “melibatkan dan melumpuhkan PKI”30) mereka tidak mempertanyakan kebenaran “pengakuan” gadis-gadis yang ditahan dan disiksa habishabisan itu.
Akan tetapi fakta yang sebenarnya ialah bahwa tidak seorang perempuan pun yang katanya ikut serta dalam tarian cabul, dan yang melacurkan diri dengan “gila-gilaan,” pernah diajukan ke depan meja hijau pengadilan, sekalipun mereka semua telah ditangkap dan ditahan. Padahal pengadilan seperti itu, seperti yang dikemukakan Brian May, pasti akan punya dampak propaganda yang luar biasa. Ini tidak aneh bila kita ingat bahwa “bukti” yang mereka gunakan untuk menuduh GERWANI itu, sekurang-kurangnya sebagian, “dibuat di kamp-kamp tahanan, dengan menggunakan gadis-gadis tahanan sebagai “pelaku” untuk bahan yang kemudian dipropagandakan sebagai “bukti” tentang keterlibatan mereka.31)
Histeria massa yang timbul kemudian menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan GERWANI dan semua organisasi lain yang berkaitan dengan PKI. Dalam periode teror yang kemudian timbul, lebih dari setengah juta orang dibunuh dan lebih dari tiga per empat juta lainnya ditahan. Banyak dari mereka ditahan selama 15 tahun atau lebih tanpa proses pengadilan, tetapi hanya belasan di antara mereka yang pernah diadili. Dan, walaupun keterlibatan mereka dalam kudeta tidak terbukti sama sekali, sidang-sidang pengadilan sekitar pertengahan 1970-an itu telah menjadi alat pembenaran untuk mendiskreditkan GERWANI dan gerakan kiri seluruhnya.
Massa luas digerakkan untuk berdemonstrasi melawan semua organisasi kiri. Golongan-golongan perempuan yang anti-GERWANI membentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia). Mereka menuntut agar semua organisasi dibersihkan dari unsur-unsur kiri, dan agar semua organisasi kiri dinyatakan terlarang. Kampanye menjatuhkan GERWANI itu berhasil gilang-gemilang. Ingatan pada GERWANI benar-benar telah dihilangkan dari sejarah resmi gerakan perempuan Indonesia,32) dan orang-orang yang pernah menjadi anggotanya masih menghadapi bahaya kalau terang-terangan mengakui pernah terlibat GERWANI dalam bentuk apa pun. Berakhirnya riwayat organisasi perempuan Indonesia yang terbesar ini sungguh mendadak, cepat, dan tidak terduga-duga.
Masih pada akhir bulan Oktober 1965 GERWANI secara resmi dikeluarkan dari KOWANI. Tetapi sulit benar-benar menghapus pengaruh GERWANI yang kuat pada KOWANI. Evaluasi terhadap kegiatan KOWANI baru-baru ini menyatakan bahwa sebagai akibat pengaruh kiri terutama melalui diri ketua KOWANI Nyonya Subandrio, istri tokoh nasionalis kiri, maka sampai tahun 1966 pun KOWANI masih memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret.33) Tahun 1966 GERWANI secara resmi dinyatakan terlarang. Dalam proses pembentukan pemerintah “Orde Baru” Jenderal Soeharto, KOWANI dan semua organisasi perempuan yang lain harus “menyesuaikan diri.” Secara berangsur-angsur hampir semua program sosial dan ekonomi mereka yang mengabdi kepentingan perempuan miskin dan perempuan desa harus dihapuskan.
Walaupun GERWANI dan semua organisasi kiri lainnya telah dibubarkan dan dihancurkan sama selcali, ketakutan akan kekacauan yang ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu masih tetap ditiup-tiupkan di kalangan rakyat. Penduduk terus-menerus diingatkan pada akibat-akibat mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu. Rakyat dihasut dengan kebencian mendalam terhadap “Setan Komunis” yang pengaruh jahatnya dikatakan luar biasa kuat terhadap kaum perempuan.
Obat paling manjur untuk melawan “bahaya” ini konon haruslah dengan menegaskan kuat-kuat peran kaum perempuan sebagai istri, ibu, dan ibu rumah-tangga. Agen-agen utama untuk mencapainya adalah organisasi-organisasi perempuan yang ada yang tampil kembali dalam bentuk baru. Sekarang seluruh organisasi perempuan telah dikekang atau dibenahi, agar sejalan dengan tujuan pemerintah, dan bukannya ke arah emansipasi perempuan serta berjuang demi kepentingan perempuan miskin seperti yang diperjuangkan GERWANI. Maka dengan perebutan kekuasaan oleh militer di Indonesia, usaha pertama untuk membangun organisasi perempuan sosialis itu pun sama sekali hancur.
Organisasi-Organisasi Perempuan “Orde Baru”
Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jenderal Soeharto menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya, dan ia sendiri tampil sebagai presiden. Di bawah “Orde Baru”-nya (untuk dipertentangkan dengan “Orde Lama” masa Presiden Sukarno), semua organisasi massa dikekang sedang partai-partai politik disingkirkan atau dibikin tidak berdaya. Dengan memanfaatkan ketakutan rakyat yang telah tertanam melalui pembantaian besar-besaran terhadap kekuatan kiri yang terus berkepanjangan sampai tahun 1968, Soeharto berhasil menjalankan rencana-rencananya tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada pertengahan dasa-warsa 1970-an proses ini telah diselesaikan, dan masyarakat telah berhasil dibersihkan sama sekali dari “unsur-unsur kiri.33) Tidak berarti bahwa sekarang Angkatan Darat menikmati kekuasaan. Sebaliknya, Angkata Darat masih harus menggigit jari, dan Orde Baru bahkan menyusun partai politiknya sendiri, GOLKAR, sebuah gabungan dari berbagai golongan fungsional. Militer menguasai seluruh sektor masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.34) Pada akhirnya, yang disingkirkan itu bukan hanya golongan kiri, tetapi perlahan-lahan juga kekuatan tengah. Pada saat sekarang mereka tidak hanya menganggap komunisme sebagai ajaran yang bertentangan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga liberalisme.
Untuk bisa mengerahkan dukungan massa guna kepentingan mengubah pemerintahan, Jenderal Soeharto mengadakan rapat-rapat umum pemuda, pelajar, dan juga kaum perempuan, KAWI, yang,sudah saya sebut di atas. Hampir semua musuh GERWANI tergabung di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Ibu Baroroh Baried, Ketua Aisyah, kepada saya: “Kami telah terlalu lama mendapat lampu merah. Dalam Orde Baru kami akhirnya kembali mendapat lampu hijau.” Hanya PERWARI yang tetap mempertahankan posisinya sebagi “satu-satunya” organisasi perempuan. Organisasi ini selalu berusaha mengelak dari masalah politik nasional. Sungguh menarik bahwa tidak ada satu organisasi perempuan pun yang secara terbuka mencela pembunuhan kejam orang-orang GERWANI, yang selama sepuluh sampai lima-belas tahun terakhir bekerja-sama dengan mereka. Beberapa tahun kemudian Wanita Katolik adalah organisasi yang pertama mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada, orang-orang GERWANI yang masih hidup dalam tahanan. Mereka mengunjungi tempat-tempat penahanan, membantu kehidupan para tahanan dan para korban.
Dalam tahun-tahun pertama sesudah kudeta, organisasi-organisasi perempuan telah dibersihkan dari “unsur-unsur kiri.” Misalnya, PERWARI, yang pada tahun-tahun terakhir menjelang kudeta menghadapi banyak kesulitan, menarik sejumlah istri pejabat tinggi tokoh nasional kiri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus. Dalam tahun 1966 mereka dipaksa keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Demikian juga berangsung-angsur PERWARI harus meninggalkan kegiatannya yang berhubungan dengan kepentingan kaum perempuan miskin.
Selama dua puluh tahun terakhir ini organisasi-organisasi yang semula menyambut “Orde Baru” pun menjadi kecewa. Lampu hijau bagi organisasi-organisasi Islam segera berubah menjadi selalu kemerah-merahan. Mereka boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian, boleh menjalankan “kegiatan amal” untuk perempuan miskin, bahkan di tengah-tengah perempuan desa (dan hanya merekalah organisasi perempuan yang bisa berbuat demikian selain organisasi-organisasi yang didirikan pemerintah.) Tetapi mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang tidak adil yang terjadi di masa pemerintah sekarang. Pada tahun 1978 PERWARI pun dipaksa untuk bergabung dengan resmi pada partai pemerintah GOLKAR. Semua organisasi perempuan yang menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial atau Departemen Dalam Negeri, menghadapi risiko besar. Organisasi-organisasi perempuan yang “independen” telah kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruh, kekuatan mereka.
Pemerintah telah menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, salah satunya adalah pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri, yang dikenal dengan nama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
PKK didirikan 1957, sebagai program pendidikan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam pertengahan dasa-warsa 1960-an istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ibu Munadi, mempelopori pelaksanaan PKK sebagai bagian dari usaha pembangunan daerah. Sekarang ini PKK terbentuk di seluruh Indonesia. Kegiatannya diperluas sehingga mencakup semua program pemerintah yang ditetapkan untuk kaum perempuan. Tanggung-jawab mengenai program-program PKK ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Istri Menteri Dalam Negeri secara resmi menjadi Ketua PKK, sedang suaminya menjadi “penasehat.” Program ini dikoordinasikan melalui, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita. Selain Aisyah, PKK adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan bergerak di tingkat desa. Struktur organisasinya bersifat hirarkis ketat. Di tingkat desa istri lurah menjadi Ketua PKK, tidak perduli apakah ia mampu dan berminat melakukan tugas itu atau tidak. Pola ini berlaku di setiap tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Organisasi diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga pidato-pidato para pimpinannya pun ditulis oleh Departemen Dalam Negeri.
Di bidang ideologi PKK menggalakkan “Panca Dharma Wanita,” yaitu: perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumahtangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan terakhir sebagai anggota masyarakat yang berguna. Semua kewajiban tersebut hendaknya ditunaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan “kodrat wanita.” Kodrat ini ialah bahwa perempuan bersifat lemah-lembut, tidak berbicara dengan suara keras, dan khususnya tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami dan orang-tua, melainkan menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh.
Dalam prakteknya berarti bahwa kegiatan anggota PKK adalah membuat karangan bunga, jahit-menjahit, masak-memasak, mengikuti penataran-penataran indoktrinasi ideologi negara, dan siap mernbantu pemerintah setiap saat pemerintah memerlukannya. Anggota PKK tidak berjuang untuk hak-hak kaum perempuan, karena resminya kaum perempuan sudah beremansipasi. Berbicara tentang penindasan terhadap perempuan berarti mempertanyakan politik pemerintah, dan ini adalah perbuatan tabu yang menyebabkan orang bisa dituduh berbuat subversi.
Dengan demikian, sebagai organisasi PKK terutama beranggotakan istri-istri pegawai negeri. Atas dasar “kesadaran” para istri, ini harus menyusun rencana-rencana untuk dipertimbangkan oleh para pejabat dari bermacam-macam departemen yang terkait. Rencana ini kemudian diseleksi, disetujui, dan disahkan oleh para suami yang digaji sebagai pegawai negeri. Pada akhir dasa-warsa 1970-an, sewaktu menjalankan penelitian lapangan di Solo, Jawa Tengah, saya menemukan keadaan berikut. Di kecamatan tempat saya melakukan penelitian, istri Camat memimpin rapat-rapat PKK. Ibu Camat secara resmi membuka rapat dan selanjutnya salah seorang anggota pengurus, yang lebih kompeten mengambil-alih pimpinan. Ibu Camat selanjutnya bisa beristirahat sesuka hati, melewatkan waktunya dengan cara yang lebih sesuai baginya daripada memimpin rapat yang tidak santai itu. Tetapi ia duduk di kursi kehormatan dengan mengenakan kain dan kebaya yang paling indah. Maka jelas bagi siapa saja bahwa dialah tokoh yang paling penting di antara mereka. Yang demikian hanya terjadi di dalam rapat-rapat bulanan rutin. Karena pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya perayaan hari proklamasi kemerdekaan, suaminyalah yang berpidato utama untuk acara itu, dan ia jugalah tokoh yang paling penting.
Di samping demonstrasi masak-memasak atau kegiatan semacamnya, PKK terutama ikut serta dalam program keluarga berencana.35) PKK juga digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengumpulkan suara bagi GOLKAR dalam pemilihan umum. Camat sendiri akan benar-benar memperhatikan hal ini, karena sedikit-banyak jabatannya tergantung pada jumlah suara GOLKAR yang terkumpul di wilayah kecamatannya. Tujuan penting PKK lainnya, dan lebih mutlak digariskan oleh pemerintah, ialah pengawasan terhadap pegawai negeri yang pangkatnya lebih rendah dan usianya lebih muda melalui istri mereka. Dalam rapat-rapat demikian, anggota PKK dari tingkat yang lebih tinggi boleh dengan cara-cara halus mengingatkan anggotanya dari tingkat yang lebih rendah untuk mengawasi anggota keluarga masing-masing kalau-kalau ada yang menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak ibu muda yang enggan menghadiri rapat-rapat itu karena sekalipun mereka punya kemampuan tertentu, mereka toh tidak akan didengar sama sekali. Tetapi mereka diwajibkan hadir. Suami akan menghadapi bermacam-macam hambatan karir jabatan kalau istri tidak rajin mengikuti kegiatan-kegiatan PKK dan/atau organisasi istri pegawai lainnya yang akan saya uraikan di bawah.
Dengan demikian urusan pokok PKK ialah soal-soal yang langsung menyangkut rumah-tangga, kesehatan, dan pakaian yang patut bagi para anggota .keluarga, pendidikan anak, dan keserasian dalam hidup bertetangga. Perempuan bertanggung-jawab atas ketenteraman keluarga, ketenangan dan ketertiban hidup para anggotanya. PKK tidak hanya digunakan untuk mengajar kaum perempuan menyadari kedudukan mereka yang selayaknya, tetapi juga merupakan salah satu alat yang wajib menjaga agar tidak ada golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa. Presiden Soeharto menegaskan hal ini jelas-jelas dalam pidatonya untuk Hari Ibu tahun 1977, ketika ia menyinggung huru-hara mahasiswa yang baru terjadi ketika itu di Bandung. Ia menyerukan kepada para ibu bangsa agar menghentikan “tingkah laku buruk” para pemuda itu.36)
Kecuali PKK yang lebih banyak merupakan program pemerintah untuk perempuan dibandingkan sebagai organisasi perempuan, KOWANI pada tingkat pusat masih merupakan organisasi payung bagi semua organisasi perempuan. KOWANI terdiri atas- dua macam organisasi perempuan: “independen” seperti PERWARI, Aisyah, dan Wanita Katolik dan organisasi-organisasi perempuan istri pegawai. Oleh karena tiap-tiap departemen pemerintah punya organisasi perempuan sendiri, maka karena jumlahnya, organisasi perempuan istri pegawai ini mendominasi KOWANI. Karena mereka juga mendapat bantuan negara, baik politik maupun praktis (misalnya kemudahan transpor, kantor, keuangan, dan lain-lain), maka ini berarti pemerintah menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Sedikit-banyak sudah saya kemukakan bahwa dalam berbagai hal organisasi-organisasi perempuan “independen” itu dibatasi kegiatannya. Maka tibalah sekarang saatnya saya membahas organisasi-organisasi perempuan istri pegawai.
Pemerintah Soeharto bukanlah yang memulai organisasi-organisasi perempuan ini. Pada masa “Orde Lama,” yaitu akhir dasawarsa 1950-an, beberapa organisasi ini sudah ada, terutama organisasi istri-istri anggota angkatan bersenjata, yang ingin membantu suami mereka dalam menggelorakan kampanye nasional pembebasan Irian Barat, dan kemudian ganyang Malaysia. Keanggotaannya sukarela, dan kegiatannya terbatas. Di berbagai departemen pemerintah berdiri organisasi pegawai perempuan. Keanggotaannya juga sukarela, pimpinan dipilih oleh anggota, dan para perempuan anggota organisasi bersangkutan berjuang untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kepentingan mereka. Istri-istri pegawai boleh menjadi anggota, tetapi tidak wajib.
Struktur ini diubah oleh pemerintah “Orde Baru.” Berangsur-angsur diputuskan bahwa istri para pejabat harus menjadi anggota organisasi ini. Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI, organisasi untuk pegawai negeri, dan jika mereka menikah dengan seorang pegawai kantor pemerintah, mereka harus masuk organisasi perempuan pada kantor sang suami. Perubahan terakhir diberlakukan dalam pertengahan dasa-warsa 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasar pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan: istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Dengan demikian, jika suami pindah atau naik pangkat, maka istri pun mengikutinya: masuk dalam organisasi istri di kantor baru sang suami. Jika sang suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.
Salah satu contoh ialah restrukturisasi kantor Kementerian Perkebunan. Kaum perempuan yang bekerja di kantor-kantor kementerian ini di Jakarta, yang organisasinya aktif, kecuali melakukan peranan sosialnya juga melakukan segala macam kegiatan serikat buruh demi kepentingan para anggota. Misalnya, organisasi berusaha menentang kecenderungan pegawai laki-laki yang melecehkan kaum perempuan. Setelah Orde Baru berkuasa, organisasi ini sama sekali berubah. Sejak itu anggota organisasi adalah istri orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Perempuan pegawai yang suaminya tidak bekerja di kantor ini tidak lagi berhak menjadi anggota organisasi. Kegiatan yang dilakukan pun tidak lagi bersangkut-paut dengan kepentingan anggota, melainkan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan jabatan suami. Dalam waktu senggangnya para anggota disibukkan dengan kursus-kursus merangkai bunga, pameran bergaya dan berbusana, dan berkampanye untuk memenangkan GOLKAR dalam pemilihan umum. Untungnya istri kepala kantor adalah seorang perempuan yang cakap, tetapi ia sendiri pun mati kutu; tidak bisa membuat kegiatan-kegiatan yang paling relevan, baik untuk para pegawai laki-laki maupun untuk para istri mereka.
Semua kantor pemerintah di seluruh Indonesia sekarang ini diseret ke dalam struktur seperti itu, dan semua melakukan kegiatan yang sama jenisnya, sesuai dengan contoh yang diberikan di Jakarta oleh kantor pusat masing-masing. Satu-satunya perbedaan yang dimungkinkan di negeri yang luas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beraneka-ragam itu adalah sentuhan budaya yang berbeda di sana-sini, seperti dalam menarikan tari-tarian tradisional atau memainkan alat-alat musik daerah masing-masing.
Pokok persoalan yang dibicarakan tidak lagi relevan bagi kaum perempuan yang bekerja di kantor bersangkutan, karena semuanya ditujukan untuk mendukung lelaki. Secara kolektif dengan menyelenggarakan resepsi-resepsi untuk tamu-tamu penting, secara individual dengan membantu suami dalam jabatannya. Untuk tujuan yang kedua ini diadakanlah kursus-kursus yang meliputi soal-soal seperti bagaimana mengasuh anak agar selalu tenang, sehingga sang bapak bisa bekerja tanpa terganggu.
Tiap departemen pemerintah mempunyai organisasi Dharma Wanita sendiri, yang dinamakan menurut departemen yang bersangkutan. Keempat cabang angkatan bersenjata mempunyai organisasi sendiri, yaitu Dharma Pertiwi, yang fungsinya sama dengan Dharma Wanita. Namun dengan tambahan bahwa mereka harus “menjajakan” operasi rniliter angkatan bersenjata kepada masyarakat. Dalam perang berlarut-larut yang sudah banyak menumpahkan darah, dimana angkatan bersenjata Indonesia memerangi rakyat Timor Timur, dilakukan kampanye-kampanye yang bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia mengemban tugas “membangun” wilayah itu. Kampanye seperti ini di mana-mana selalu menunjukkan gambar nyonya-nyonya, dalam busana indah, berjalan susah-payah dengan selop tumit tinggi di jalanan berlumpur pulau itu.
Di tingkat daerah, organisasi perempuan dihimpun bersama di dalam suatu organisasi semacam GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surakarta). Seperti halnya KOWANI pada tingkat pusat, organisasi-organisasi yang bergabung di dalam GOWS dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Satu golongan terdiri atas kelompok organisasi istri, dan yang lain adalah kelompok organisasi keagamaan atau organisasi lama yang umumnya nasionalis.
Organisasi istri itu masih terbagi lagi menjadi dua, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Pada akhir dasa-warsa 1970-an sekitar empat puluh organisasi perempuan bergabung dalam GOWS. GOWS mendapat pengawasan ketat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Solo, juga dengan perantaraan para istri. Badan pelindung GOWS terdiri atas istri walikota, istri kepala kejaksaan, istri ketua pengadilan negeri, istri komandan militer, dan istri kepala polisi. Para suami mereka adalah anggota semacam badan pemerintahan untuk kota Solo, yang dibentuk sesudah walikota lama yang berhaluan kiri dipecat setelah kudeta 1965. Ingat bahwa istri walikota sekaligus juga ketua PKK dan dengan demikian ia punya wewenang atas semua kegiatan organisasi perempuan di kotanya. Dalam angaran dasar GOWS dinyatakan dengan tegas bahwa anggota tidak boleh membawa masuk pendirian politiknya ke GOWS, dan bahwa anggota yang berbuat bertentangan dengan kepentingan dan dasar negara akan dipecat.37) Anggota salah satu organisasi yang tergabung dalam GOWS itu umumnya berasal dari lapisan menengah atau lapisan atas masyarakat. Sebutan umum yang biasanya ditujukan untuk kaum perempuan dari kalangan ini ialah “kuntilanak wangi.” Mereka pergi kesana-kemari naik becak atau mobil mengenakan busana yang paling bagus, giat menjajakan politik pemerintah sekarang.
Kegiatan mencolok yang pernah saya saksikan pada berbagai kesempatan ialah “etiket show.” Pada satu sisi panggung, perempuan-perempuan mendemonstrasikan bagaimana tingkah-laku dan cara berbusana yang salah bila di lapangan tenis atau mengunjungi istri pejabat tinggi; sedangkan pads sisi lain dipertunjukkan tingkah-laku dan cara berbusana yang benar. Dengan cara demikian kaum perempuan dididik agar bertingkah-laku dengan patut, melaksanakan kegiatan dengan patut, sementara tingkah-laku yang menyimpang akan ditertawakan dan direndahkan.
Baik PKK maupun organisasi-organisasi yang terhimpun dalam GOWS mempunyai kegiatan arisan, yaitu tabungan bersama yang diberikan secara bergiliran dengan diundi. Jumlah yang diserahkan sama untuk setiap anggota, sedang besarnya tergantung pada kedudukan ekonomi anggota dan juga status sosial organisasi, atau tingkatan organisasi. Arisan berfungsi sebagai perkumpulan kredit bergilir. Pada gilirannya setiap anggota menerima jumlah uang yang cukup banyak, satu kali dalam jangka waktu tertentu. Uang arisan itu biasanya dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mempertinggi gengsi, misalnya pakaian yang menarik perhatian, perhiasan, atau pakaian dan mainan anak-anak. Jarang saya dapati uang itu digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan hasil.
lstri-istri anggota kepolisian dan kaum perempuan dari organisasi istri lainnya yang suaminya bekerja di lembaga pemerintahan selalu sangat sibuk oleh karena mereka harus menghadiri demonstrasi masak-memasak, ceramah, dan pertandingan-pertandingan PKK juga. Mungkin orang bertanya-tanya mengapa kaum perempuan itu relatif berorganisasi secara berlebihan sementara para birokrat militer malah, berusaha menyatukan berbagai organisasi dari bermacam-macam sektor masyarakat yang lain. Misalnya kegiatan organisasi mahasiswa semakin disalurkan ke dalam satu organisasi tunggal dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban di universitas-universitas yang selalu resah. Gerakan ini dinamakan “normalisasi kehidupan kampus.” Saya berpendapat bahwa berlebihannya organisasi untuk para istri pejabat itu tidak terlepas dari proses bahwa sesudah periode organisasi perempuan sebelum 1965 yang agak militan itu, kaum perempuan harus disubordinasikan kembali. Kaum perempuan sekarang diharuskan menjadi istri yang baik dan penurut, yang mengasuh anak-anak yang taat. Kaum perempuan masa sekarang tidak perlu menjalankan peran penting dalam birokrasi, atau dalam proses “pembangunan.” Oleh karena para pejabat laki-laki sudah menjalankannya, dan pengangguran laki-laki pun meningkat jumlahnya. Tidak ada perlunya perempuan membantu politik kiri yang tertuju kepada kaum miskin, karena semua kegiatan diarahkan untuk mendukung birokrasi militer yang gigih menjalankan politik kapitalis.
Akan tetapi karena secara tradisional kaum perempuan Indonesia itu aktif, tidak seorang pun bisa membungkamnya begitu saja. Maka lebih baik membuat mereka sibuk dengan urusan bunga, salad buah, sambil mengukuhkan kedudukan subordinasinya dalam masyarakat.
Keharusan kaum perempuan melakukan kegiatan di cabang-cabang Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi tempat mereka menjadi anggota karena pekerjaan suami telah menjadi masalah besar bagi perempuan yang juga menjadi anggota organisasi perempuan lain. PERWARI adalah yang paling merugi kehilangan sangat banyak anggotanya, karena banyak anggotanya bersuami birokrat. Aisyah tidak begitu banyak kehilangan anggota, karena umumnya anggotanya berasal dari kalangan pedagang kecil dan pengusaha Muslim.
Organisasi-organisasi perempuan independen dalam berbagai hal juga bertingkah seperti burung elang di sarang organisasi-organisasi perempuan tradisional. Jika mereka tidak berhasil menjinakkan organisasi-organisasi independen itu, mereka berusaha menelannya habis ke dalam perutnya. Di sana-sini mereka berhasil, seperti yang terjadi dengan organisasi-organisasi kecil di kampung-kampung di Bukittinggi, Sumatra Barat. Tetapi di sana-sini mereka tidak berhasil mencapai tujuannya. Misalnya di Malang, koperasi perempuan Setia Budi Wanita mampu bertahan terhadap usaha berkali-kali dari Dharma Wanita untuk menelannya.
Penutup
Berbeda dari apa yang terjadi di berbagai negeri Dunia Ketiga lain, dimana gerakan perempuan giat di kalangan rakyat jelata (misalnya di India, Karibia, Meksiko, dan Peru), di Indonesia dewasa ini gerakan perempuan masih terbatas pada lapisan menengah dan atas masyarakat. Kalau pun perempuan miskin terkait di sana, mereka umumnya sebagai obyek politik tertentu belaka, seperti misalnya dalam program keluarga berencana, dan tidak menjadi peserta yang berperan aktif. Keluh-kesah apapun yang diungkapkan sehubungan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit, dan terutama mengenai bagaimana hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan, akan dicap sebagai berpolitik. Keluh kesah demikian berimplikasi semangat kiri, dan “kiri” dalam hubungan dengan “kaum perempuan” akan menimbulkan berbagai kesulitan yang disangkutpautkan dengan pesta-pora seks dan upacara pembunuhan. Demikianlah rezim militer menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menciptakan pembenaran bagi kelangsungan tindakan represinya, tidak saja terhadap kaum perempuan tetapi juga terhadap golongan tertindas lainnya. Inilah salah satu alasan penting mengapa di Solo saya tidak bisa berhubungan dengan satu organisasi perempuan pun yang bisa saya ajak bekerja-sama dan memberikan pendapat mengenai hasil-hasil penelitian yang saya peroleh dari para perempuan buruh batik.
Dari sudut politik, organisasi-organisasi perempuan, seperti halnya semua organisasi massa, telah kehilangan kekuatan atau pengaruhnya yang pernah dimiliki selama periode perjuangan kernerdekaan nasional atau selama tahun-tahun pertama republik merdeka di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Hilangnya pengaruh ini terjadi ketika perjuangan kemerdekaan nasional akhirnya selesai, dan partai-partai besar di Indonesia berhasil memperoleh kekuasaan politik di negeri ini.
Untuk sementara waktu Indonesia pernah sangat radikal, tetapi terutama dalam politik internasional anti-imperialisnya, bukannya politik nasional dalam negeri. Dalam hal ini Angkatan Darat dan partai-partai Islam reaksioner berhasil menggagalkan setiap usaha untuk memperluas pembebasan atau emansipasi golongan-golongan lain selain kaum laki-laki yang berkuasa. Sesudah perebutan kekuasaan tahun 1965, ditegakkanlah suatu pemerintahan birokratik-militer yang kuat, yang dengan efektif menindas dan menghancurkan semua gerakan kiri, termasuk organisasi massa perempuan, GERWANI. Dewasa ini organisasi perempuan diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah.
Seperti kebanyakan organisasi perempuan di berbagai negeri lain di dunia, gerakan perempuan Indonesia pada paruh pertama abad ini mendapatkan sebagian besar anggotanya dari kalangan perempuan elit. Perjuangan untuk reformasi undang-undang perkawinan terutama merupakan kepentingan kaum perempuan kalangan elit priyayi (bangsawan birokrat Jawa), dan golongan-golongan borjuasi masa sekarang. Namun demikian sebelum pendudukan Jepang, yang diteruskan pada masa Presiden Sukarno, dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk kepentingan kaum perempuan miskin juga. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh GERWANI dan Wanita Marhaen. Sekarang, organisasi perempuan “independen” yang punya hubungan yang berarti dengan golongan miskin masyarakat Indonesia nyaris hanya organisasi perempuan Islam Aisyah saja. Namun golongan ini tidak diperbolehkan menyuarakan tuntutan sosial atau ekonomi apapun, selain yang bersifat amal. Selama itu, pandangan Aisyah mengenai peranan kaum perempuan dalam masyarakat agak kuat dipengaruhi oleh ajaran laki-laki Islam ortodoks; misalnya mereka tidak pernah memperjuangkan salah satu di antara masalah paling penting gerakan perempuan di Indonesia, penghapusan poligini.
Melalui organisasi-organisasi istri dan PKK, kaum birokrat militer yang berkuasa berusaha menguasai kaum perempuan dan laki-laki lapisan bawah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Anggota-anggota lapisan bawah dan berusia muda dalam organisasi-organisasi ini sering merasa jengkel karena harus ikut serta dalam kegiatan karena mereka hampir-hampir tidak punya pengaruh apapun pada apa yang terjadi dalam organisasi. Namun demikian, mereka dibebani tekanan sosial yang berat, juga melalui suami mereka, untuk hadir dalam rapat-rapat dan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan.
Pada pihak lain, bagi kaum perempuan elit dan pimpinan organisasi perempuan, peran-serta mereka punya fungsi sosial tertentu. Status sosial mereka dipertinggi dan diperkokoh, dan mereka satu sama lain punya segala macam kontak sosial. Bagi sebagian besar mereka bahkan juga punya fungsi ekonomi: perdagangan batik dan perhiasan yang sangat sangat menguntungkan berlangsung di kalangan elit perempuan Indonesia ini. Banyak istri pegawai yang bergaji kecil berusaha membantu menambah pendapatan sang suami dengan cara ini. Pada pihak lain istri para pengusaha kaya, melalui hubungan mereka dengan perkumpulan-perkumpulan perempuan tingkat atas itu kadang-kadang bisa mendapatkan pertolongan tertentu di tengah-tengah belantara birokrasi, untuk kelangsungan usaha dagangnya sendiri atau usaha dagang suami.
Dengan demikian melalui kombinasi pengukuhan subordinasi kaum perempuan secara terorganisasi dan rezim kapitalis militer yang represif, kaum perempuan di semua lapisan masyarakat Indonesia itu dikontrol. Bentuk struktur hirarkis organisasi-organisasi perempuan di Indonesia dewasa ini memudahkan pengekangan kaum perempuan miskin. Karena itu “kuntilanak wangi,” sebutan populer untuk organisasi-organisasi istri itu, menjadi alat penindas terhadap sesama saudari yang miskin, dan bukannya membantu mereka, yang sekaligus memperkokoh subordinasi para anggota mereka sendiri.
Kaum perempuan Indonesia selalu berperan aktif di dalam proses produksi sosial. Karena itu dirasa sangat layak bahwa kaum perempuan harus dengan secara terorganisasi dilibatkan dalam segala macam kegiatan yang bersangkutan dengan fungsi kaum perempuan dalam masyarakat. Lagi pula, di masa lalu yang belum lama berselang, kaum perempuan berorganisasi dalam skala besar-besaran untuk memperjuangkan kepentingan yang mereka rumuskan sendiri. Kepentingan-kepentingan ini tidak didukung oleh kaum laki-laki pemegang kekuasaan dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu kepentingan umum perempuan harus dirumuskan kembali, dan kaum perempuan harus disubordmasikan kembali. Dan adakah struktur yang lebih baik untuk resubordinasi kaum perempuan selain organisasi-organisasi perempuan? Sumber: http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/2385/

Reggae (Ras Muhammad) dan Perjuangan Kebudayaan

2008-08-20T06:32:00.000-07:00

Oleh: RUDI HARTONO

Dengan peralatan seadanya, puluhan grup band reggae, diantaranya Primitive, Babylonian, Local Ambience, Primitive, dan Ras Muhammad, tetap bersemangat memperdengarkan lagu-lagu yang terkenal “membebaskan” ini, untuk merayakan “63 tahun” kemerdekaan Indonesia. Penonton yang sudah terbawa lirik dan melodik lagu-lagu reggae, semakin berjingkrak-jingkrak, ketika sebuah band melantunkan lagu “gendjer-gendjer”, lagu yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang itu. Bukan Cuma itu, lagu “Ke Selatan” ciptaan Yayak Kencrit pun begitu enak dilantungkan oleh band reggae ini, mengingatkan aku dengan Band “Modena City Rambler” ketika melantungkan Bella Ciao. Ratusan kaum muda dan penikmat reggae sengaja datang untuk menikmati acara ini. Salah satu band favorit yang ditunggu-tunggu mereka-mereka ini adalah Ras Muhammad, grup musik reggae yang baru saja menggebrak penggemar reggae Indonesia dengan “reggae hari ini”, “siempre”, “leaving Babylon”, dan lain-lain.

Gebrakan Musik Reggae

Ras Mumammad lahir bersamaan dengan periode kebangkitan musik reggae Indonesia. Periode “kebangkitan” reggae terjelaskan oleh kehadiran grup musik reggae yang bukan saja berada di pinggiran bilantika musik nasional, tetapi mereka kini membajiri khasana bermusik di Indonesia, termasuk kesanggupan menyedot perhatian penikmat musik. Kita mengenal Mas Tony Q Rastafara, Steven and Coconut Trees, Souljah, Pasukan Lima Jari, UpRising, Gangstarasta, Joni Agung and Double T sebagai “reggae musicians” yang turut meramaikan jagad musik reggae tanah air. Musik reggae setidaknya mendapat pengakuan public, bukan sekedar musik untuk dinikmati, tetapi juga sebagai aliran musik yang banyak memberikan inspirasi. Salah satu ukuran terbaik dari Industri reggae Indonesia adalah semaraknya Band-Band reggae merilis album indie dengan memasukkan warna-warna Indonesia dalam warna bermusiknya. Reggae Indonesia telah berhasil membentuk jati dirinya, sebuah tahapan yang menunjukkan kematangan.

Ras Muhammad bukan “new entry” dalam musik reggae ataupun gerakan rastafari. Selama 12 tahun bermukim di AS, telah memberikan begitu banyak kesempatan padanya untuk bersentuhan lansung dengan musik reggae, dan tekun mempelajari filosofi “rastafari”. Pengaruh dari “bermukim” di AS ini adalah warna musik Tribal Riddims dari Dancehall Reggae dalam warna musiknya. Akan tetapi, Ras Muhammad tidak begitu saja menerapkan gaya reggae ala AS dalam warna reggae yang disebutnya “reggae Indonesia”. Seperti Mao yang menerapkan Marxisme dengan menggabungkan kepribadian tiongkok, maka Ras Muhammad ingin menerapkan reggae Indonesia, yang menggabungkan hal-hal yang berbau lokal Indonesia.

Ras Muhammad adalah pengagum berat pemikir revolusioner, seperti Karl Marx, Che Guevara, dan Soekarno. Hasrat “pergerakan” yang dimiliki Ras Mumamad di luapkan lewat lagunya yang berjudul “siempre”, sebuah lagu yang mengingatkan kita pada sosok pejuang revolusioer Kuba, Che Guevara. Syairnya yang mudah dicerna dan mengandung emosi “idealisme revolusioner” menggambarkan Ras Muhammad adalah seorang musisi yang “cerdas”. Lagu “siempre” sedikit menyelamatkan muka musik Indonesia dari tuduhan “rendah mutu” dan seolah-olah kebanjiran tema cinta, cemburu ataupun selingkuh.

Reggae dan Perjuangan Kebudayaan

Masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan yang dimaksud adalah hilangnya seluruh entitas kebudayaan nasional, solidaritas tradisional, dan segala bentuk nilai-nilai kolektif dan egalitarian. Krisis kebudayaan ini sering dipersamakan dengan imperialisme kebudayaan, sebuah proses penjajahan yang dilakukan kekuatan modal multinasional terhadap negeri-negeri dunia ketiga. Penjajahan tidak melulu hanya pada lapangan ekonomi dan politik, tetapi juga berlansung dengan terbuka dalam lapangan kebudayaan. Dalam pertentangan ini, pekerja seni sangat diharapkan melakukan kreasi yang berwatak anti-indiviualisme, solidaritas, egalitarian, demokratik, dan kerakyatan.

Seni tak bisa dipandang netral, tidak memihak, dan terpisah dengan realitas sekitar kita. Dalam masyarakat berkelas, seni dominan (mainstream) dikuasai oleh klas berkuasa, dan dijadikan sebagai senjata untuk menundukkan klas terhisap. Reggae sebagai musik pembebebasan, yang memiliki kontribusi banyak dalam perjuangan kemanusian, ataupun pembebasan nasional bangsa Jamaika. Reggae memang berbeda dengan rastafari, tapi keduanya dilahirkan oleh akar kebudayaan yang sama; Jamaika. Sikap anti penindasan reggae jelas dari peristilahan mereka tentang penguasa penindas, yang disebut sebagai Babylon.

Ras Muhammad, Tony Q Rastafara, dan reggae-reggae lainnya yang sering mengusung protes politik dan kritik sosial, disadari atau tidak, telah masuk dalam pertempuran kebudayaan ini. Meskipun mereka tidak masuk secara lansung dalam arena politik dan menganjurkan perjuangan politik untuk perebutan kekuasaan, seperti yang dianjurkan oleh partai-partai kiri, akan tetapi mereka sedang berjuang menggusur budaya pasar dengan mengajarkan cinta, persaudaraan, dan egalitarianism; nilai-nilai baru yang sangat dibenci oleh penganjur globalisasi dan neoliberalisme.

Terlepas dari reggae yang anti politik, sebuah grup band yang mengusung reggae di Lampung, Red Flag, sedang mengobarkan perjuangan politik melawan system kapitalisme. Dengan slogan; “one soul, one struggle”, grup band yang digawangi oleh Dompak, aktifis JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat), begitu konsisten mengangkat tema pembebasan dalam lagu-lagunya, termasuk “internasionale”, lagu kebanggan klas pekerja sedunia. Red Flag mempersembahkan kaset-kasetnya untuk pekerja dan kalangan terhisap, dan tak jarang mereka “manggung” di tengah-tengah massa tersebut.

Ras Muhammad sendiri jelas bukan band “menyembah” profit seperti band-band anak muda pada umumnya. Ras Muhammad bahkan rela berkeringat-keringat dalam berbagai panggung gratis yang digelar oleh komunitas reggae ataupun kelompok pejuang demokrasi, seperti perayaan kemerdekaan, kebangkitan nasional, peringatan 14 tahun pembredelan Tempo, dan banyak lagi. Ini jelas bertentangan dengan logika neoliberal yang mengejar profit; mengejar penjualan CD/kaset, mengejar popularitas, dan seluruh aktifitas yang serba “komersil”.

Penulis adalah Anggota Sanggar Satu Bumi, Redaksi BERDIKARI Online, Pengurus Eksnas LMND.

Kekerasan Mahasiswa versus Kebrutalan Negara

2008-07-10T06:22:00.000-07:00

Oleh: Ulfa Ilyas
Diskursus tentang kekerasan kembali menguat akhir-akhir ini. Setidaknya, ada beberapa rentetan kejadian yang tertangkap oleh media massa dan masyarakat umum yang kemudian dipersepsikan sebagai “gejala menguatnya aksi kekerasan”. Kita bisa menyebut tragedi monas, penyerbuan polisi kedalam kampus UNAS, dan terakhir demo mahasiswa yang berakhir rusuh di depan gedung DPR. Ada perbedaan mencolok dalam kejadian-kejadian diatas, antara peristiwa monas dan kasus kekerasan yang dijalankan kepolisian di kampus UNAS, ataupun bentrokan didepan DPR. Akan tetapi, media massa merangkumnya menjadi satu tema yakni “kekerasan”, yang semua kesalahannya dilimpahkan kepada sipil yang harus patuh kepada hukum.
Demonstrasi mahasiswa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Gerakan mahasiswa merupakan sebuah bagian dari proses ekonomi-politik yang melingkupi perkembangan bangsa ini. Gerakan mahasiswa tidak bisa dipilah-pilah menjadi “demonstrasi damai” dan “aksi kekerasan”, karena kedua hal itu merupakan metode perjuangan yang diletakkan berdasarkan kondisi ekonomi-politik dan respon dari pemerintah.

Metode Kekerasan
Kita tidak dapat menyalahkan gerakan intifadah yang dilakukan oleh militan palestina untuk mengusir penjajah(Israel). Pilihan jalan konfrontasi atau kekerasan, merupakan pilihan akhir ketika jalan dialog dan perundingan secara baik-baik mengalami kebuntuan dan tidak memperlihatkan kebaikan. Penggunaan cara-cara yang keras, tidak kompromi, dan tidak sopan merupakan dorongan-dorongan emosinal sebagai akumulasi kemarahan atas sebuah situasi. Kemarahan ini berada diluar batas-batas yang bisa ditampung oleh sistem, sehingga bentuk pengekpresiannya berada diluar batas-batas yang ditoleransi oleh sistem.
Demo mahasiswa yang berakhir rusuh didepan DPR dan depan kampus Atmajaya merupakan ekspresi kemarahan terhadap tindakan politik pemerintah yang diluar batas. Sejak awal, gerakan mahasiswa sudah memperingatkan kepada SBY-JK perihal kebijakan ekonominya yang salah, yang menurut mahasiswa selalu memihak kepada kepentingan modal asing. Kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi dari kebijakan ekonomi pemerintah yang bertumpu pada neoliberalisme; perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi, dan mekanisme pasar. sehingga sejak awal, mahasiswa bukan saja menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi mengkoreksi arah kebijakan ekonomi pemerintah yang berbau “neoliberalisme”. Dimana-mana resep “neoliberal” terbukti gagal dan justru menimbulkan sebaliknya; kemiskinan, kelaparan dan kerusakan terhadap lingkungan.
Dan akhirnya, akhir bulan Mei lalu (23/05), meskipun gelombang protes meluas dari mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat miskin lainnya, tetapi pemerintah tetap “ngotot” menaikkan harga BBM. sikap “ngotot” pemerintah menaikkan harga BBM dan tetap menjadi budak negara-negara imperialis mendorong kemarahan dan sikap anti-pemerintah dikalangan mahasiswa. Terlebih kemarahan itu makin berkembang takkala Maftuh fauzi yang jelas-jelas korban kekerasan aparat, kemudian oleh team dokter dinyatakan AIDS.
Kekerasan Pemerintah, Kekerasan Negara
Wacana kekerasan yang direproduksi oleh BIN, aparat kepolisian, ataupun pihak istana bertumpu pada cara pandang hukum yang begitu sempit. Jika memakai hukum secara buta, maka dapat disimpulkan bahwa para pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan melawan kolonial yang telah mengobarkan perang kekerasan melawan penjajah telah melakukan tindakan kekerasan pula, yang melanggar hukum. Sehingga, wacana kekerasan tidak dapat didefinisikan dari sudut pandang hukum formal saja, tetapi harus diletakkan pada latar-belakang ekonomi-politik.
Sebenarnya, metode kekerasan yang dipergunakan mahasiswa bertujuan untuk membendung bentuk kekerasan negara yang dilancarkan pemerintah dengan kenaikan harga BBM, yang menyerang seluruh lapangan ekonomi rakyat. Kekerasan ekonomi berimbas pada melonjaknya angka kemiskinan, semakin terpukulnya daya beli rakyat, dan semakin sempitnya kesempatan untuk hidup (survival) dinegara ini. Jadi negara telah melakukan kekerasan ekonomi, yang juga berefek kekerasan sosial (kriminalitas), kekerasan psikologis (banyak yang gila dan bunuh diri), dan kekerasan budaya(rakyat semakin kehilangan mental produktifnya). Kekerasan yang dijalankan negara itu tidaklah sebanding dengan kerusakan pintu DPR ataupun sebuah Avanza merah yang terbakar didepan Atmajaya akibat kemarahan mahasiswa. Pun demikian, metode kekerasan yang dijalankan mahasiswa tidak mengarah pada kerusakan umum tetapi lebih mengarah pada symbol-simbol pemerintah dan apparatus kekerasannya (polisi); plat merah, pos polisi, mobil patroli, dan lain-lain.
Disini ada gerakan anti pemerintah yang direproduksi oleh kebijakan pemerintah yang tidak populer. Pemerintah harus menyikapi ini dengan melakukan koreksi terhadap kebijakannya, serta mengajak semua kelompok oposisi untuk mendiskusikan jalan terbaik (alternative), bukan menjalankan serangan balik. Penangkapan, penggeledahan, dan pengejaran sejumlah aktifis yang diduga terlibat kekerasan hanya akan memperpanjang dan memperuncing pertentangan antara rakyat dan pemerintah. Seolah-olah pemerintah mau memperlihatkan watak negara yang jauh lebih kuat pada rakyat, inilah otoritarianisme.
Penulis adalah Aktifis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Mesin Tua dan Ekonomi-Politik BBM

2008-06-14T12:43:00.000-07:00

Oleh: Ulfa Ilyas[1]

Ibarat mesin tua, semakin cepat rusak dan banyak mengeluarkan ongkos. Mesin tua juga boros menggunakan BBM dan kurang produktif dibandingkan mesin baru. Inilah gambaran politisi tua negeri ini. Meskipun sudah malang melintang dalam panggung perpolitikan nasional, namun cara berpolitik mereka tidak berubah, malah semakin menjenuhkan. Konfigugaris politik para politisi tua di negeri ini mencakup hampir semua partai-partai lama, elit politik muka lama, hingga orang muda tapi cenderung mengikuti dan membelah tradisi lama.

Sangat menarik membedah sepak-terjang mereka seiring dengan dekatnya momentum kenaikan BBM yang dijadwalkan awal juni mendatang. Kenaikan BBM tahun ini memiliki beberapa signifikansi, pertama, karena datangnya berhimpitan dengan gejolak kenaikan harga-harga sembako diberbagai daerah, kemiskinan yang semakin bertambah akut, dan pengangguran yang cukup meluas. Kedua, kenaikan BBM berdekatan dengan momentum pemilu 2009, sehingga ini bisa menjadi ajang manuver politik berbagai elit politik dari berbagai sisi. Sejarah menunjukkan, kenaikan BBM selalu menjadi pemicu krisis politik akibat meluasnya demonstrasi dan protes sosial, disisi lain, elit politik yang berdiri di pihak oposisi menjadikan isu ini sebagai senjata utama untuk menghajar lawan politiknya.

Sepak Terjang Mesin Tua

Menjelang rencana pengumuman kenaikan BBM pada awal bulan juni nanti, mesin tua ini terbagi menjadi dua pengelompokan utama yaitu mereka yang berada dibelakang tuntutan menaikkan BBM dan berposisi menentang kebijakan ini. Sisanya mereka yang ambigu namun perlahan-lahan terdorong masuk dalam dua pengelompokan ini. Kepentingan utama dibalik kenaikan BBM sebenarnya adalah kepentingan asing. Hal ini dapat dilacak pada kenyataan bahwa pengelolaan migas Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh asing. Menurut Hendri Saparini, ekonom ECONIT, sekitar 85%-90% pengelolaan migas di Indonesia dipegang oleh pemodal asing. Karena bergantung pada kepentingan asing, pemerintah Indonesia tidak sanggup melakukan penataan terhadap orientasi kebijakan migasnya agar berpihak kepada mayoritas rakyat. Tekanan terhadap APBN merupakan imbas dari praktek impor beberapa tahun sebagai respon kekurangan pasokan minyak nasional, akibat hampir seluruhnya dikendalikan asing.

Bagaimana reaksi segenap lapisan elit politik nasional menanggapi kenaikan BBM. Kelompok pertama berargumentasi bahwa kenaikan BBM sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Menurut mereka, kenaikan harga minyak dunia merupakan hukum alam yang harus diikuti oleh pemerintah Indonesia. kelompok kedua meskipun berposisi mengkritisi atau bahkan menolak, namun kritik mereka terus-menerus berputar-putar pada persoalan wajar dan tidak wajar menaikkan BBM dalam situasi sekarang? Kenaikannya jangan membebani rakyat? Dan pemerintah harus berpikir ulang sebelum menaikkan BBM? Selanjuntnya, mereka menawarkan solusi yang tidak bergeser jauh dari wacana-wacana moral mereka.

Politik BBM dan Kebangkitan Protes

BBM merupakan kebutuhan yang sangat vital. Sulit membayangkan perekonomian bisa bergerak dan berkembang kalau tidak ada pasokan energi. Demikian pula dengan rakyat Indonesia, mayoritas diantara mereka masih menggantungkan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk aktivitasnya. Selain itu, BBM merupakan price list. Penentuan harga-harga barang dan komoditi dipasar dihitung dengan berpatokan kepada harga BBM. Jelas, BBM menjadi elemen penting yang harus dikontrol oleh negara agar harganya tidak berubah-ubah. Berita mengenai kenaikan BBM akan memicu gejolak perekonomian. Orang-orang menjadi risau dan khawatir karena aktivitas paling dasar seperti makan dan minum pun sangat tergantung pada ada tidaknya pasokan BBM.

Tak pelak lagi, unjuk rasa marak dimana-mana. Berbagai daerah memperlihatkan eskalasi meningkatnya aksi penentangan terhadap rencana menaikkan harga BBM. di Jakarta sendiri, aksi massa yang dilakukan oleh FRM berhasil memobilisasi 8000-an massa bergerak keistana. Di berbagai daerah kendati bertuburukan dengan kepolisian yang menjadi alat kekuasaan SBY-JK mengamankan kebijakannya aksi perlawanan menolak kenaikan BBM terus terjadi. Aksi-aksi ini semakin memperlihatkan kerisauan dan kerawanan bagi pemerintah ketika aksi-aksi ini mulai diikuti atau didukung oleh elit politik. Isu “tunggang-menunggangi” pun begitu intensif dilemparkan oleh badan intelijen, kepolisian, pemerintah dan media massa. Keterlibatan elit politik dalam aksi ini sepenuhnya menguntungkan pengunjuk –rasa dalam hal perimbangan kekuatan. Tetapi, tidak semua politisi yang menentang kenaikan harga BBM dapat diharapkan sebagai supporting gerakan. Banyak pula diantara mereka yang punya agenda politik yang hendak disusupkan lewat mahasiswa.

Pertemuan kepentingan antara gerakan massa dan kepentingan elit politik ini sangat sementara. Sehingga harus disadari, kepentingan gerakan adalah bersifat strategis sedangkan kepentingan beberapa dari elit itu bersifat sangat pragmatis (pemilu 2009). Karena perbedaan kepentingan itu, independensi gerakan dalam menjalankan strategi-taktik tetap harus dipertahankan. Kita kaum gerakan kendati harus mengakui pentingnya aksi bersama sebagai jalan mengakumulasi kekuatan, tetapi tetap harus menjaga keluwesan dan kebebasan dalam menjalankan stratak serta menyampaikan program perjuangan.

[1] Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Gembok (dan) Kemunafikan

2008-06-10T02:25:00.000-07:00

AJ Susmana

Benang kusut persoalan negeri ini semakin menggelisahkan bila tak dapat diurai dengan bijak. Bukan hanya kegilaan yang mungkin makin bertambah di antara rakyat negeri tapi juga tak menemukan jalan keluar sehingga kita hanya berputar-putar dalam lingkaran setan kebingungan dan tak keluar untuk berkembang menjadi bangsa besar. Persoalan yang nyata dihadapi tentu saja adalah: kemiskinan, korupsi dan tak tersedianya lapangan kerja. Kita sadari semua ini akibat dari proses penjajahan kolonial yang belum berakhir. Kekayaan alam kita masih dikuasai perusahaan asing dan dalam pengelolaan dan pengolahannya tak memakmurkan rakyat negeri tapi terus saja memperbanyak pundi-pundi untuk kemakmuran negeri asing. Inilah penjajahan baru yang membuat kita merasa terus-menerus dalam kondisi pemiskinan sejak proklamasi kemerdekaan 63 tahun yang lalu. Tanpa Jeda.

Walau begitu, bagaimana persoalan ini diselesaikan tampak tak menjadi fokus pemimpin negeri. Kita lihat: Pemerintah kota di berbagai wilayah Republik Indonesia yang sedang membangun citra kota yang bersih berusaha keras menyingkirkan para gelandangan, pengemis dan tuna wisma, termasuk juga menyingkirkan pedagang kaki lima beserta sumber kehidupannya tanpa solusi pengganti tempat kerja yang pasti. Mereka yang mulai mengganggu pandangan mata karena secara menyolok tinggal di kolong-kolong jembatan atau pinggir-pinggir rel kereta api disingkirkan. Kemana mereka pergi? Tidak tahu…tapi tak berapa lama satu-persatu, keluarga demi keluarga, kembali ke kolong-kolong jembatan; ke pinggir-pinggir rel kereta api; mengais-ngais kehidupan. Seadanya. Semampunya. Tak peduli kesehatan anak dan diri-sendiri. Tak ada program yang makin memanusiakan. Jelas sudah program pemerintah dalam soal kemiskinan kebanyakan hanyalah menggusur orang-orang miskin dari kota yang sedang membangun citra, bukan pada menggusur pemiskinan atau sistem yang memiskinkan rakyat negeri yang terus berlangsung. Kemiskinan seperti mengalir saja bersamaan hingar-bingar musik dan kehidupan lainnya. Kemiskinan dianggap hanyalah salah satu tarian dalam kehidupan. Dalam kemiskinan, tentu tak ada keindahan. Begitulah kemiskinan merajalela sementara immoralitas atau yang dianggap asusila oleh para pemimpin negeri diperangi di mana-mana dengan energi besar dan seringkali menjadi tidak manusiawi, ketinggalan jaman dan mengada-ada.

Masih ingat Gembok Pemijat, yang beberapa hari lalu menghiasi media-media massa kita baik elektronik maupun cetak? Gembok pengaman kemaluan perempuan yang sudah menjadi cerita kuno itu tiba-tiba menjadi pembicaraan hangat di mulut laki-laki dan kaum perempuan. Menjadi inspirasi (mungkin) bagi beberapa orang untuk mencegah perzinahan, pemerkosaan dan kebejatan lainnya yang bersumber dari seksualitas. Orang pun kembali diingatkan pada masa raja-raja menggembok kemaluan putri, isteri dan selir-selir raja agar tak terjerumus pada perzinahan maupun perselingkuhan. Inilah solusi politik mencegah tindakan asusila seksual yang dikibarkan Pemerintahan Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinas Pariwisata DKI pun tengah menimbang-nimbang apakah akan mengikuti aturan yang dijalankan Pemkot Batu, Malang tersebut.

Tindakan ini sendiri dilakukan dalam rangka mencegah bisnis pelacuran terselubung di panti-panti pijat. Sementara itu soal pelacuran sendiri dari segi ilmu-ilmu sosial dapat dipahami sebab keberadaannya, tumbuh-kembangnya dan bagaimana menghapuskannya dengan bijak. Tentu tak cukup dari sudut moralitas dan aturan formal saja. Pelacuran adalah penyakit sosial. Di sini, kemiskinan ekonomi adalah faktor penting merebaknya pelacuran. Sistem ekonomi politik yang tak adil akan selalu memberi ruang pada pelacuran. Diberantas dengan cara apapun termasuk kekerasan, bila sistem ekonomi politiknya tak adil, pelacuran tetap akan ada. Dalam situasi ini pelarangan hanya menimbulkan bentuk pelacuran yang baru yang justru geraknya sulit diikuti yakni pelacuran terselubung. Dengan begitu efek buruk misalnya penyakit seksual juga susah diberantas. Kemunafikan pun akan menjadi-jadi. seperti juga yang terjadi pada jaman Victoria

Dengan begitu, dalam situasi ini ketika rakyat membutuhkan pemimpin yang tepercaya, kualitas moral pemimpin memang dibutuhkan. Tertangkapnya anggota DPR, Al Amin Nasution oleh KPK dan sebelumnya, Jaksa Urip yang notabene “mewakili” orang-orang terhormat di negeri ini dalam kasus penyuapan bahkan penyuapan terhadap Al Amin Nasution disinyalir melibatkan juga bisnis pelacuran (walau tetap dijunjung asas praduga tak bersalah) hanyalah semakin menyimpulkan betapa jauhnya kata dan perbuatan dari para pemimpin negeri ini.

Sekali lagi, kemunafikan itulah yang melanda sebagian pemimpin negeri dan kita berharap semoga masih banyak pemimpin yang bersih dan memang bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk kemakmuran rakyat: menggusur pola pemiskinan yang berlangsung bukan menggusuri orang-orang miskin dari perkotaan demi kenyamanan segelintir orang. Lagu Slank, “Gossip Jalanan” yang salah satunya baitnya menyinggung pola kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya mementingkan uang itu tampak menemukan kebenarannya. Karena itu dari segi moral, yang penting adalah menggembok kemunafikan dan jujur pada realitas. Dengan begitu, diharapkan dapat bangkit dari realitas tersebut serta mengubahnya menjadi lebih baik sesuai kehendak jaman.

Tulisan ini pernah dimuat di: www.vhrmedia.com

Persatuan Mahasiswa Jakarta; Mahasiswa Jakarta Menentang Kenaikan Harga BBM

2008-06-06T22:17:00.000-07:00

Oleh: Ulfa Ilyas[1]

Hari-hari yang melelahkan. Berhari-hari, bahkan hampir sebulan, aku dan kawan-kawan turun kejalan untuk menentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. kenaikan BBM tahun ini merupakan kebijakan ketiga kalinya dimasa pemerintahan SBY-JK. Dan itu berarti, tiga kali pula gerakan mahasiswa dan gerakan yang mengaku revolusioner gagal menghentikan kebijakan pemerintah, bahkan untuk penundaan sekalipun. Kegagalan ini patut menjadi pertanyaan besar, karena di akhir April dan di awal Mei, kita masih sempat turun secara besar-besaran untuk merayakan May-day. Belum lagi, momentum radikalisasi di bulan Mei yang berhimpitan seperti hardiknas, tragedy trisakti, kebangkitan nasional, dan jatuhnya Orde baru. seharusnya momentum ini bisa memberikan lipatan kekuatan untuk gerakan menentang kenaikan harga BBM, hingga berhasil menggagalkannya.

Sebelum pengumuman kenaikan harga BBM (23/05/08), Berbagai kelompok mahasiswa, buruh, petani, miskin kota, dan perempuan menggelar aksi massa untuk menentang kebijakan pemerintah ini. Gelombang aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM berkembang dan cukup meluas, meskipun daya pukulnya masih terasa cukup lemah. Di makassar, aksi di mulai di kampus UIN Makassar yang berujung bentrok dan penangkapan beberapa aktifis mahasiswa. Kejadian ini memicu aksi –aksi serupa berkembang di beberapa kampus lainnya, seperti di UMI dan UNM. Di daerah lain, aksi massa menentang kenaikan BBM juga berlansung di Padang, Lampung, Palembang, Jambi, Jakarta, Surabaya, malang, Semarang, jogjakarta, Maluku, samarinda, manado, dan lain-lain. Di Jakarta, aksi menentang kenaikan harga BBM dilakukan sejak tanggal 12 mei oleh elemen KAMMI, BEM Se-Indonesia, dan Front Rakyat Menggugat.

Peringatan kebangkitan nasional (20/05) dimanfaatkan sebagai momentum menolak kenaikan harga BBM. Aksi besar-besaran dilakukan oleh Front Rakyat Menggugat (FRM) yang merupakan gabungan puluhan organisasi seperti LMND, Papernas, FNPBI, SRMI, Repdem, Prodem, GMNK, FAMRED, Dewan Tani Indonesia, ISBI, HMI, GMKI, dan lain-lain. FRM memobilisasi sekitar 8.000-an massa lebih menuju istana negara. Di tengah-tengah massa FRM, hadir mantan menko perekonomian era Gusdur, Risal Ramli yang turut berjalan kaki bersama massa ke istana merdeka. FRM memegang platform anti terhadap sistem neo-liberalisme.

Esok harinya (21/05/08), giliran berbagai elemen melakukan aksi depan istana bersamaan dengan momentum kejatuhan Orde Baru. karena momentum reformasi, kelompok yang mencolok dalam aksi ini adalah mahasiswa yang berasal dari KAMMI, BEM, FORKOT, FRM, kelompok organisasi mahasiswa Cipayung (HMI dan PMII) dan kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih kecil (dewan mahasiswa Jakarta, mahasiswa Untar, dll). Diluar mahasiswa, ada kelompok Front Pembebasan Nasional (FPN) yang merupakan organisasi-organisasi yang turut memperkuat formasi Aliansi Buruh Menggugat. Mereka memobilisasi lima ratusan orang yang mayoritas adalah buruh. Kelompok lainnya adalah Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang merupakan sebuah formasi front saat respon Mayday. Aksi tanggal 21 mei ini memperlihatkan wajah asli gerakan di Indonesia yang terpragmentasi, dengan membuat panggung sendiri-sendiri, masing-masing front/aliansi mengagitasi massa masing-masing. Aksi kelihatan seperti sebuah perang soundsystem dan kepiawaian berorasi, ketimbang sebuah gerakan massa politis untuk menekan pemerintah.

Tanggal 23 Mei, pukul 09.30, pemerintah SBY-JK lewat menterinya telah mengumumkan kenaikan harga BBM. Pengumuman ini adalah deklarasi kemenangan pemerintah setelah pertempuran melelahkan. Kecuali UNAS, aksi-aksi yang digelar untuk merespon pengumuman ini sungguh kecil dan tercerai-berai.

Pemicu itu di “Pejaten”

Pengumuman kenaikan harga BBM hari jum,at (23/05/08), merupakan keputusan mendadak yang berada diluar prediksi organisasi-organisasi gerakan perlawanan. Beberapa kelompok mencoba memberikan respon spontan atas kebijakan pemerintah ini, akan tetapi sangat kecil. Tiba-tiba, mahasiswa di kampus UNAS membuat sebuah letupan. Aksi yang awalnya berlansung di depan kampus, direspon oleh polisi secara berlebihan memicu bentrokan antara mahasiswa dan polisi dari malam hingga pagi hari. Kejadian di kampus UNAS menjadi titik kulminasi dari rangkaian aksi kekerasan kepolisian dalam menangani aksi-aksi mahasiswa. Begitu brutalnya polisi menyerbu kampus UNAS telah memberikan energi berkali-kali lipat kepada beberapa elemen gerakan mahasiswa untuk kembali turun kejalan. Aksi-aksi serupa kembali terjadi di berbagai kampus, bukan hanya di Jakarta, akan tetapi terjadi pula dibeberapa daerah seperti Makassar, Malang, Surabaya, dan lain-lain.

Di Jakarta, respon atas kerusuhan yang dilakukan oleh aparat melahirkan konsolidasi yang cukup luas namun cukup solid, yakni Persatuan Mahasiswa Jakarta. Karena melihat perkembangan aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di kampus UNAS dan diberbagai tempat, beberapa kelompok gerakan mahasiswa ini sepakat menghilangkan warna bendera dan berbagai hambatan-hambatan dalam persatuan. Hasilnya cukup bagus, beberapa aksi di depan kampus bisa dikoordinasikan dan diputuskan secara bersama-sama.

Di daerah, respon atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM kembali bergelora. Di kampus Universitas Hasanuddin terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Demikian pula dengan mahasiswa IAIN Alauddin Makassar, untuk kesekian kalinya, aksi mahasiswa diserbu oleh polisi masuk kampus bahkan mengejar sampai ke pemukiman mahasiswa. Di Jalur pantura, ribuan nelayan menggotong perahu dan memasangnya terbentang dijalan yang merupakan jalur utama pantura. Perahu itu dibakar oleh nelayan sebagai symbol protes atas kenaikan harga BBM yang akan menyengsarakan rakyat. Di Madiun, masyarakat memasang bendera setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan atas kenaikan harga BBM.

LMND sendiri menggelar aksi mogok makan serentak di berbagai kota di Indonesia, diantaranya; di kampus IISIP (Jakarta), Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Hasanuddin (makassar), Unila dan UBL (Lampung), kantor DPRD dan STAIN (Palu), STAKN (Toraja), UKSW(Salatiga), Universitas Diponegoro (semarang), Unsoed (Purwekerto), IAIN Raden Fatah (Palembang), IKIP Mataram (NTB), STIKOM (Labuhan Batu), Univ. Riau- UNRI (Riau), Unitri (Malang), Unhalu (kendari), Univ. Samratulangi (Manado), Univ. IKSAN (Gorontalo), ULB ( Labuhan Batu), UNSI (Siantar), Alun-alun kota Kudus, .

Ada pergeseran bentuk aksi maupun panggung yang diambil oleh gerakan mahasiswa paska kenaikan harga BBM. metode aksi dengan jalan membakar ban dan memblokir sebagian badan jalan makin marak di Jakarta dan beberapa kota. Panggung utama bukan lagi didepan istana atau symbol pemerintahan, akan tetapi sudah coba beralih kekampus-kampus. Pergeseran bentuk aksi dan panggung ini dilatarbelakangi oleh dua hal yakni; pertama, kekerasan dan refresifitas polisi dalam berbagai aksi unjuk rasa damai menentang kenaikan harga telah memberikan kesadaran baru kepada mahasiswa untuk melawan dengan kekerasan pula. pendekatan brutal polisi telah mengkondisikan metode perlawanan mahasiswa dialihkan ke kampus. Metode ini terlihat dipakai di UNAS, UKI Jakarta, Moestopo, Unhas Makassar, dan UIN Makassar. Kedua, aksi –aksi keluar dengan kemampuan mobilisasi yang mengecil keliatan tidak memiliki dampak signifikan secara politik (kurang kedengaran), dan tidak menguntungkan dalam memperbesar gerakan.

Melawan Sektarianisme

Persatuan Mahasiswa Jakarta (PMJ) dilator-belakangi oleh peristiwa UNAS. Penyerbuan brutal polisi kedalam kampus UNAS telah memberikan kesadaran baru kepada mahasiswa bahwa aksi-aksi kecil yang terisolasi dikampus-kampus dengan mudah akan dipukul oleh polisi. Harus ada penyatuan aksi-aksi tersebut, sehingga tekanan politiknya bisa meluas, suhu politiknya tetap terjaga dan konsentrasi polisi bisa terpecah belah. Beberapa elemen gerakan, terutama elemen yang dicap “heroic” oleh gerakan yang ‘revolusioner” melakukan konsolidasi. Kebanyakan mereka adalah eks-eks aktifis 1998 yang masih memiliki pengaruh kuat didalam kampus. Konsolidasi ini melahirkan aliansi/front bernama Persatuan Mahasiswa Jakarta (PMJ). Kendati motor utama konsolidasi PMJ adalah organisasi-organisasi gerakan (ekstra), tetapi demi kepentingan memperluas dan mempertahankan suhu politik penentangan kenaikan harga BBM, organisasi-organisasi ini bersepakat melepaskan bendera dan nama organisasi. PMJ mengkoordinasikan beberapa kampus di Jakarta antara lain; Univ. Moestopo Beragama, Universitas Bung Karno (UBK), Univesitas Sahid Jakarta (USAHID), Univ. Mercu Buana, Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, UPI- YAI, Univ. Pancasila (UP), UPN, Univ. Jayabaya, BSI, Univ. Borobudur, Universitas Nasional (UNAS), Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Univ. Islam Negeri (UIN) Jakarta. Dalam hal tuntutan, PMJ tetap menuntut supaya pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan mengambil solusi; nasionalisasi Industri pertambangan asing dan penghapusan utang luar negeri.

Kesepakatan menurunkan bendera dan menyimpan nama-nama organisasi merupakan sebuah langka maju. Beberapa persoalan sectarianism terkadang bermuasal dari eksistensi organisasi dan arogansi organisasi yang merasa lebih unggul (secara kuantitatif dan kualitatif). Di dalam gerakan mahasiswa, sektarianisme lahir dari cara berfikir atomistik yang ditumbuh-kembangkan oleh ilmu pengetahuan borjuis di pengajaran-pengajaran Universitas. Gerakan yang terisolasi dan terpagari oleh symbol-simbol universitas dan lambang organisasi diperkuat oleh kenyataan masih kuatnya intervensi apparatus negara terhadap lembaga Universitas. Tidak jarang, pihak rektorat selalu menghalang-halangi mobilisasi-mobilisasi mahasiswa yang mulai bercampur-baur dengan gerakan mahasiswa dari kampus lain, ataupun berbaur dengan sektor rakyat lain.

PMJ memulai pekerjaannya dengan membangun posko di beberapa titik yakni IISIP Jakarta, Moestopo, dan YAI. Posko di IISIP yang dikoordinasikan oleh teman-teman LMND juga diisi dan didatangi oleh mahasiswa dari GMNK, Moestopo dan Mercubuana. Di Posko ini, tidak ada symbol organisasi, yang ada adalah kesepakatan bahwa gerakan harus disatukan dan perlawanan harus dilanjutkan. Posko IISIP menggelar aksi mogok makan dengan 6 orang peserta (2 dari IISIP, 2 dari UNAS, dan 2 dari Unisma Bekasi). Aksi bagi selebaran, propaganda dan kampanye dilakukan atas nama persatuan mahasiswa Jakarta. Di hari pertama, kedua dan seterusnya, kawan-kawan Solidaritas Mahasiswa IISIP (SM-IISIP) yang didalamnya diisi oleh sebuah tendensi sektarian menolak untuk bergabung dalam PMJ dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal; persoalan organ ekstra-lah, persoalan ada bintang di baliho-lah, dan macam-macan. Bahkan, di hari ketiga, SM-IISIP mengirimkan SMS ultimatum untuk mengusir posko kami dengan alasan bahwa posko PMJ diisi oleh mahasiswa dari luar. SM-IISIP sendiri adalah merupakan wadah dari BPM dan beberapa organisasi mahasiswa yang sebenarnya adalah unsur minoritas di kampus, akan tetapi mereka diuntungkan oleh posisi organ legal (BPM) sehingga dengan seenaknya mau mengusir kita. Di hari pertama posko PMJ, kampus UKI bergolak oleh karena perlawanan mahasiswa menentang kenaikan harga BBM.

Aksi PMJ di yang paling sukses adalah aksi terkoordinasi dihari kedua, tepat sore hari, kampus Borobudur di Kali Malang, Jakarta timur menggelar aksi bakar ban didepan kampus. Beberapa menit kemudian, kawan-kawan di Atmajaya juga menggelar hal yang sama. Di kampus Moestopo, polisi bentrok dengan mahasiswa. Demikian pula dengan kampus UIN di Ciputat juga melakukan aksi serupa didepan kampus. Aksi-aksi ini begitu sukses mempertahankan suhu politik dan militansi mahasiswa Jakarta untuk tetap melakukan aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM.

Metode “back to campus” dan melakukan konfrontasi-konfrontasi dengan aparat merupakan pilihan taktik yang tepat pada saat itu. Meskipun belum berhasil, akan tetapi secara perlahan-lahan, gerakan mahasiswa mencoba untuk mengembalikan pamor kampus sebagai panggung gerakan. Ada banyak metode dan panggung yang bisa dilakukan, antara lain; aksi-aksi mimbar bebas, orasi keliling, bagi-bagi selebaran, diskusi dan debat terbuka, rapat-rapat akbar di auditorium atapun lapangan terbuka, dan aksi-aksi didepan kampus. Selain itu, alat –alat propaganda di kampus harus difungsikan kembali sebagai corong propaganda gerakan. Ada kebutuhan memaksimalkan atau membangun pers-pers kampus dan pusat-pusat penerbitan, membangun dan mengoptimalkan radio-radio komunitas/kampus, alat-alat kebudayaan seperti teater, patung, mural, dan musik-musik perjuangan.

Kami menyadari, kelemahan masih terjadi disana-sini. Aksi-aksi yang dilakukan dikampus sudah mulai menyurut. Kawan-kawan yang tertangkap belum berhasil kita bebaskan. Koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman dialiansi masih sangat cair dan keterlibatan massa mahasiswa dalam aksi-aksi yang digelar didepan kampus masih sangat kecil. Akan tetapi, pekerjaan teman-teman dari berbagai kampus merupakan embrio persatuan, sekaligus merupakan investasi (tabungan) kesadaran bersatu (tidak sektarian) untuk menyonsong perjuangan selanjutnya. Kita sudah memulai, kami berharap semangat-semangat serupa bisa tumbuh subur hingga akhirnya bisa meruntuhkan rejim pro-asing ini. A luta Continua!

[1] Aktifis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jakarta.